Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini Tuberkulosis TB menempati urutan kesembilan penyebab utama kematian di seluruh dunia. Di Indonesia ada 351.893 kasus TB pada tahun 2016, meningkat dari 330.729 kasus di tahun 2015. Berdasarkan Profil Kesehatan Kota Bekasi untuk angka kesembuhan Kota Bekasi pada tahun 2017 sebesar 74,2 belum ada peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan angka kesembuhan tahun 2016 dan 2015 sebesar 74 yang mana target angka kesembuhan Kota Bekasi yaitu sebesar 85. Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu SITT adalah aplikasi yang digunakan dalam pelaporan TB dalam rangka pengendalian TB. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat gambaran input, proses, dan output dari pelaksanaan SITT. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi serta telah dokumen. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dalam pelaksanaan SITT ditemukannya hambatan dimana tingkat keterampilan SDM yang berbeda dalam melakukan pelaporan melalui SITT sehingga perlu dilakukannya perbaikan seperti pelatihan, ketersediaan alat penunjang hardware dalam pelaksanaan SITT yang terbatas akibatnya percepatan proses pelaporan terhambat.

---

Tuberculosis TB is the ninth leading cause of death worldwide. In Indonesia there were 351,893 TB cases in the year 2016, rising from 330,729 cases in the year 2015. Based on The Health Profile of Bekasi City the healing numbers in the year 2017 of 74.2 there has not been a significant improvement than 2015 and 2016 of 74 which is the target numbers healing of Bekasi City is 85. Integrated Tuberculosis Information System ITIS is an application used in the reporting of TB in order to control TB. The purpose of this research is to overview the input, process, and output of ITIS. This is the descriptive research with qualitative approach. Data sources used by primary and secondary data obtained through in depth interviews, observation and document. This research was carried out at Bekasi Department of Health. Based on the research found that there are barriers which the human resources have a different level of skill in the reporting of TB through ITIS then it needs to be improved such as training, and also availability of supporting hardware in implementing the ITIS is limited and it makes the acceleration of the process of reporting is hampered."

"Program pengendalian TB Nasional telah memiliki sistem pencatatan dan pelaporan baku, meskipun menghadapi permasalahan seperti ketepatan waktu pelaporan, kelengkapan data, akurasi data serta kemampuan untuk memilah berdasarkan jenis fasilitas pelayanan kesehatan dimana sistem tersebut adalah dasar dalam pengembangan sistem informasi TB. Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu dikembangkan untuk mempercepat proses pengumpulan data di tingkat provinsi dan nasional. Mengingat SITT masih dalam tahap pengembangan sehingga dalam implementasinya perlu diadakan analisis, dengan harapan adanya SITT dan kegiatan lain dalam hal manajemen dan analisis data, akan terjadi peningkatan dalam manajemen informasi TB berbasis bukti yang pada akhimya memberikan dampak positif terhadap program pengendalian TB di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan untuk menganalisis implementasi SITT.di Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Dimana dalam pelaksanaannya masih dalam tahap adaptasi, sehingga diperlukan perbaikan seperti pelatihan untuk petugas fasilitas pelayanan kesehatan, adanya keterlibatan pelaksanaan pemanfaatan SITT oleh Rumah sakit dan klinik swasta serta laporan sebagai output sistem ini masih belum maksimal, sesuai dengan fasilitas yang disediakan oleh SITT, karena data yang dimasukkan hams melibatkan data dari program lain seperti Program Pengendalian HIVAIDS.

---

National TB control programs have had a raw recording and reporting system, even in the face of problems such as the timeliness of reporting, data completeness, accuracy and the ability to sort by type of health care facility where the system is the basis for the development of TB information system . Integrated Tuberculosis Information System was developed to speed up the process of data collection at the provincial and national level .Given SITT still in the development stage so that its implementation needs to be conducted an analysis, in the hopes of SITT and other activities in terms of data management and analysis, will be an increase in the evidence -based information management TB, which in tum have a positive impact on TB control programs in Indonesia.

This research is a descriptive qualitative approach carried out to analyze the implementation of SITT in Kota Tangerang Health Department. Which in practice is still in the stage adaptation, so that the necessary improvements such as training for the health care facility, the involvement of the implementation of SITT use by hospitals and private clinics as well as the output reports the system is still not maximized, in accordance with the facilities provided by SITT, because the data entered must involve data from other programs such as HIV - AIDS Control Programme. "

"Latar Belakang: Tesis ini membahas pengembangan Sistem Informasi Kewaspadaan Dini DBD diDinas Kesehatan Kota Padang.Tingginya angka kesakitan dan kematian DBD mengakibatkan dampak sosial danekonomi. Usaha penanggulangan DBD belum efektif dan efisien menekan kejadian DBD. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan prototipe SistemInformasi Kewaspadaan Dini DBD, sehingga dapat diketahui adanya potensi resikoDBD di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padang. Metode: Pengembangan sistempada penelitian ini menggunakan System Development Life Cycle SDLC metodeRapid Application Development dengan pilihan model sistem prototiping. Hasil:Pengembangan sistem informasi dilakukan dengan melibatkan pengguna, sehinggasesuai dengan kebutuhan pengguna. Input sistem dilakukan oleh puskesmas dan kader.Penyajian informasi berupa tabel, grafik dan peta yang menampilkan situasi resikoDBD di wilayah kerja Kota Padang. Sistem informasi ini dapat diakses secara onlinemelalui smartphone maupun komputer. Kesimpulan: Pengembangan sistem informasikewaspadaan DBD dapat memudahkan pengambilan keputusan dan perencanaan diDinas Kesehatan Kota Padang.

---

Background: High morbidity and mortality of dengue fever result in social and economicimpact. Dengue prevention efforts have not been effective and efficient to suppress the incidenceof DHF. This study aims to design and develop prototype Early Alertness Information SystemDHF, so it can be known the potential risk of DHF in the work area of Padang City HealthOffice.

Method: System development in research using System Development Life Cycle SDLC method of Rapid Application Development with choice of prototyping system model.

Results: The development of information systems is done by involving the users, as needs ofusers. System input is done by puskesmas and cadres. The data is processed and analyzedautomatically by the system, then verified by the health service for subsequent display on thedashboard page. Dashboard form consists of tables, charts and maps showing the situation ofDHF risk in the work area of Padang City. This information system can be accessed online viasmartphone or computer.

Conclusions: Development of Early Alertness Information SystemDHF can facilitate decision making and planning in Padang City Health Office."

"Latar Belakang: Sistem informasi pengelolaan obat di Dinas Kesehatan telah diganti dengan sistem yang baru yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Obat (SIPO) berbasis jaringan internet yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan Kota Depok sejak Bulan Februari tahun 2015. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan SIPO di Puskesmas dan Dinas Kesehatan dengan analisis PIECE (performance, information, control, efficiency,service). Tujuan penelitian ini adalah melakukan penilaian pelaksanaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Obat (SIPO) di Dinas Kesehatan Depok. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara. Hasil: Informasi yang dihasilkan oleh aplikasi SIPO sudah akurat dan tepat waktu, aplikasi SIPO mudah digunakan dan meringankan beban kerja. Simpulan & saran: Faktor yang mendukung dilaksanakannya SIPO adalah tersedianya sarana yang menunjang. Saran: Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut tentang sarana, jumlah petugas obat dan beban kerja petugas dalam melaksanakan SIPO.

---

Background: drug management information system in the Department of Health has been replaced by a new system which Medication Management Information System (SIPO) -based Internet network developed by the Depok City Health Department since February 2015. The evaluation was conducted to determine how the use of SIPO in health centers and Health Department with the analysis PIECE (performance, information, control, efficiency, service). The purpose of this study was to assess the implementation and utilization of Drug Management Information System (SIPO) in Depok Health Department.

Methods: This study used qualitative methods to interview. Results: The information generated by the SIPO application is accurate and timely, SIPO application is easy to use and help out the workload.

Conclusions and suggestions: Factors that support the implementation of the SIPO is the availability of means of support. Suggestion: Necessary to evaluate the facilities and human resources in the implementation of the SIPO."

"Penelitian ini membahas mengenai upaya pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui capaian Skrining Riwayat Kesehatan di tahun 2018 serta tantangan dan hambatan yang dialami. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan masih belum optimal, yang sebagian besar berasal dari variabel komunikasi dan sumber daya. Sedangkan pada variabel disposisi dan struktur birokrasi sudah terlaksana dengan cukup baik.

---

This study discusses the efforts of Health Historical Screening in BPJS Kesehatan Bekasi Branch Office. This study aims to find out the achievement of Health Historical Screening in 2018 as well as the challenges and obstacles experienced. This study uses qualitative research method, through in depth interview and observation.

The results of this study indicate that the efforts of Health Historical Screening are still not optimal, which mostly come from communication and resource variables. While the disposition and bureaucratic structure variable has been done quite well."

"Skripsi ini membahas tentang manajemen program kesehatan jiwa di Kota Bandung. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif, perolehan data melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Bandung, dan empat Puskesmas di wilayah kerja dinas, dengan menggunakan kerangka sistem yang berfokus pada input kebijakan, SDM, dana, sarana dan proses manajerial perencanaan, pengorganisasian, pelaksanan, pengawasan dan evaluasi. Hasil penelitian menyarankan agar seluruh pemangku pemerintah daerah, dinas, puskesmas, lintas sektor menyamakan persepsi terkait program kesehatan jiwa untuk disepakati oleh seluruh pihak, sehingga setiap pihak mengetahui jelas batas kewenangannya masing-masing dalam pelaksanaan program kesehatan jiwa. Sinkronisasi kebijakan terkait ketersediaan dan kewenangan pemberian obat Psikofarma di Puskesmas khususnya diagnosa masalah kesehatan jiwa ringan-sedang. Segera dan rutin melakukan pelatihan SDM, membentuk TPKJM sehingga koordinasi antar lintas sektor dapat berjalan secara berjenjang dan lebih terfokus, intensif melakukan pengawasan dan evaluasi baik Dinas Kesehatan maupun Puskesmas, serta meningkatkan komunikasi serta motivasi bagi pelaksana program oleh Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas.

---

This study discusses about the mental health program management in Bandung City. This study used qualitative approach, data collection is done by in depth interviews and document review. This research was conducted at the Dinas Kesehatan and four Puskesmas in Bandung City, using system approach framework, focusing on input policy, man, money, facilities and managerial processes that begin by planning, organizing, implementing and then monitoring and evaluating.

The results of the study suggest that all stakeholder Local government, Health Office, Puskesmas, Social Office Affair, and others that could involve to share common perception related to mental health programs to be agreed upon by all parties involved, so that each party knows clearly the role and authority in the implementation of mental health programs, there shpuld be synchronization of policies related to the availability and authority of Psychopharmaceutical drugs in Puskemas, especially the diagnosis of mild to moderate mental health problems. Training for program implementers program coordinator needs to be conducted immediately. The team of mental health TP KJM need to be formed, so that coordination between sectors can run in stages and be more focused. The government should meet the needs of the facilities be more intensive in conducting monitoring and evaluation, improve communication and motivation to program coordinators by head of health office and Puskesmas Bandung City."

"Pelaksanaan SIK terintegrasi di Indonesia masih belum sepenuhnya terlaksana secara optimal karena masih adanya fragmentasi pelaporan data dari daerah menuju pusat. Skripsi ini membahas gambaran SIMPUS sebagai salah satu bentuk SIK terintegrasi untuk mendukung manajemen pelayanan kesehatan melalui studi kasus pelaksanaan di Kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi desktriptif menggunakan pendekatan 7 komponen dari National e- Health Strategy Toolkit milik WHO serta proses dalam manajemen pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi untuk mendapatkan data primer, serta didukung oleh telaah dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah 1 orang penanggung jawab pelaksanaan SIMPUS di Dinkes Kota Depok serta 11 orang penanggung jawab pelaksanaan SIMPUS di UPT Puskesmas Kota Depok yang didapatkan dari teknik purposive sampling. Hasil penelitian didapatkan bahwa berdasarkan National e-Health Strategy Toolkit dari WHO, aplikasi SIMPUS belum cukup optimal dalam pelaksanaannya sebagai bentuk SIK Terintegrasi di Kota Depok. Hal tersebut dapat dilihat dari infrastruktur jaringan dan sistem yang masih sering eror, kompetensi tenaga kerja yang masih belum seragam dan sesuai, hingga belum adanya pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan dan kebijakan. Selain itu, analisis dengan manajemen pelayanan kesehatan menunjukkan SIMPUS masih membutuhkan optimalisasi di setiap tahapan prosesnya, yaitu planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (implementasi), evaluation (evaluasi), dan controlling (pengawasan dan pengendalian).

---

The implementation of integrated health information system (SIK) has not been fully implemented optimally because there is still a data fragmentation of reporting from regions to the center. This paper discusses an overview of SIMPUS implementation as part of integrated health information system (SIK) to support health service management through case studies of the implementation in Depok City. This paper employs qualitative research in a descriptive study, using the 7 components of National e-Health Strategy Toolkit from WHO as an assessment and the process of health service management. This research using indepth interviews and observation methods to obtain primary data, and supported by document review to obtain secondary data. Informants in this research are the person in charge (PJ) of SIMPUS in Depok City Health Office (Dinkes Kota Depok) and Depok Health Center (Puskesmas) as obtained from purposive sampling techniques. The result shows that SIMPUS has not been implemented optimally as a part of integrated health information system (SIK) in Depok based on the National e-Health Strategy Toolkit from WHO. This can be seen from the lack of infrastructure that often getting error-either the networks or the system, competencies of human resources that still not equivalent, and the absence of data utilization for policy and decision making. Moreover, analysis with the management health service process still needs optimization at each stage- planning, organizing, actuating, evaluating, and controlling. "

"Komunikasi dalam keperawatan dapat diartikan sebagai dasar dalam memberikan asuhan keperawatan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya, menentukan apa yang menjadi kehendak pasien, serta menilai evaluasi dari asuhan keperawatan yang dilakukan. Tujuan dalam penelitian ini mengetahui gambaran persepsi klien tentang komunikasi terapeutik perawat dalam pelaksanaan pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) BPJS Kesehatan Kota Bekasi. Metode dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif berdasarkan pengukuran dan analisis data karena didalam penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau gejala sosial. Populasi pada penelitian ini adalah peserta JKN-KIS pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Peratama (FKTP) di Wilayah Kota Bekasi yang mewakili usia > 15 tahun. Besar sampel adalah 399,9334 dibulatkan menjadi 400 orang. Sampel didapatkan dengan metode Probability Sampling dengan cara cluster sampling. Penelitian ini menggunakan kuesioner komunikasi terapeutik perawat untuk mengukur persepsi klien terhadap kemampuan komunikasi terapeutik perawat. Penelitian ini akan menganalisis data dengan analisis univariat terhadap setiap variabel. Variabel yang akan dianalisis yaitu karakteristik responden dan komunikasi terapeutik perawat. Hasil penelitian ini terbagi dalam 3 fase komunikasi terapeutik yaitu fase orientasi, fase kerja dan fase terminasi, diamana dalam 3 fase tersebutdi dominasi dengan kategori cukup. Pada komunikasi terapeutik fase orientasi kategori baik (17.25%), cukup (66.25%) dan kurang baik (66%). Pada komunikasi terapeutik fase kerja kategori baik (4%), Cukup (80.75%) dan kurang baik (15.25%). Sedangkan pada komunikasi terapeutik fase terminasi tidak ada kategori baik (0%), dengan kategori cukup (80.75%) dan kurang baik (19.25%).

---

Communication in nursing can be interpreted as the basis for providing nursing care to gather as much information as possible, determine what the patient wants, and assess the evaluation of the nursing care provided. The aim of this research is to determine the description of clients' perceptions regarding nurses' therapeutic communication in the implementation of services at BPJS Health First Level Health Facilities (FKTP) Bekasi City. The method in this research is included in quantitative research based on measurement and data analysis because this research will describe social phenomena or symptoms. The population in this study were JKN-KIS participants at Primary Level Health Facilities (FKTP) in the Bekasi City Area representing ages > 15 years. The sample size is 399.9334 rounded to 400 people. Samples were obtained using the Probability Sampling method using cluster sampling. This study used a nurses' therapeutic communication questionnaire to measure clients' perceptions of nurses' therapeutic communication abilities. This research will analyze the data using univariate analysis of each variable. The variables to be analyzed are the characteristics of the respondents and the nurses' therapeutic communication. The results of this research are divided into 3 phases of therapeutic communication, namely the orientation phase, work phase and termination phase, where these 3 phases are dominated by the sufficient category. In the therapeutic communication orientation phase, the categories were good (17.25%), sufficient (66.25%) and poor (66%). In the therapeutic communication phase of work, the categories were good (4%), sufficient (80.75%) and poor (15.25%). Meanwhile, in the termination phase of therapeutic communication, there was no good category (0%), with adequate (80.75%) and poor (19.25%) categories."

"Skripsi ini membahas mengenai sistem informasi Jamkesmas mulai dari pencatatan hingga pelaporan di Puskesmas Seroja Kota Bekasi. Analisis menggunakan prosedur penilaian cepat dalam pengumpulan data primer, serta pendekatan sistem dan metode prototype. Hasil analisis memberikan informasi akurat tentang data kepesertaan, pelayanan, dan pendanaan berdasarkan indikator program Jamkesmas yang berlaku melalui sistem basis data. Hal ini dikarenakan data rutin yang berperan sebagai tolak ukur keakurasian data belum terkelola dengan baik. Pendokumentasian data harian hanya sebatas pencatatan diatas kertas saja sehingga data belum bisa diintegrasikan satu sama lain. Akibatnya data Jamkesmas yang ada belum dimanfaatkan secara optimal.

---

This thesis describe about Information System of Health Insurance for the Poor (Jamkesmas), start from data collecting until produce a report at Seroja Health Centre Bekasi City. The Analysis using Rapid Asessment Procedure in main data collecting, also system approaching and Prototyping Method. Result of analysis gives accurate information about participant data, service, and financing based on indicator Jamkesmas program applied through data base system. This thing is because of routine data standing as accuration yardstick of data has not been managed carefully. Documentation of daily data only limited to recordkeeping to just paper so that data has not can be integrated one another. As a result the Jamkesmas data has not been exploited in an optimal perform."

"Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 disebutkan bahwa puskesmas harus melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar. Saat ini belum semua puskesmas memenuhi standar pelayanan kefarmasian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan implementasi standar pelayanan kefarmasian di puskesmas Kota Bekasi sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan agar pelayanan kefarmasian di puskesmas berjalan sesuai standar. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan unit analisis pelayanan kefarmasian meliputi pelayanan resep, pelayanan informasi obat, dan konseling. Untuk memperkuat pembahasan dilakukan pengumpulan data kualitatif. Sampel sebanyak 100 pelayanan kefarmasian diambil dari 10 puskesmas di Kota Bekasi. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, pengisian lembar kuesioner, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan hasil bahwa puskesmas telah melaksanakan pelayanan resep dan pelayanan informasi obat namun belum sesuai standar sedangkan konseling belum dilaksanakan di semua puskesmas. Puskesmas yang memiliki apoteker sebagai penanggung jawab, fasilitas kefarmasian yang baik, standar prosedur operasional, uraian tugas dan mendapatkan komunikasi kebijakan dan supervisi yang baik lebih patuh terhadap standar pelayanan kefarmasian. Pemerintah disarankan untuk merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, menetapkan apoteker sebagai tenaga kesehatan strategis, program internsip dan kebijakan pegawai tidak tetap untuk apoteker. Dinas Kesehatan Kota Bekasi disarankan untuk melakukan advokasi kebijakan penempatan apoteker di puskesmas sesuai analisis beban kerja, pelatihan berkelanjutan, sosialisasi kebijakan kepada tenaga kefarmasian di puskesmas, penyusunan petunjuk teknis pelayanan farmasi klinik, supervisi rutin, dan menetapkan sistem penilaian kinerja perorangan untuk pemberian kompensasi dan sanksi. Puskesmas disarankan untuk merencanakan kebutuhan apoteker sesuai analisis beban kerja, menempatkan apoteker sebagai penanggungjawab pelayanan kefarmasian, menyediakan fasilitas kefarmasian sesuai standar, menyusun standar prosedur operasional, menyusun uraian tugas, supervisi internal, dan menerapkan penilaian kinerja perorangan dan memberikan insentif berbasis kinerja perorangan.

---

Regulation of the Minister of Health Number 74 of 2016 states that primary health centers must perform pharmaceutical services according standard. Currently, not all community health centers meet the standard of pharmaceutical service. This study aims to analyze the compliance in the implementation of pharmaceutical services standard in primary health centers in Bekasi so it is expected to provide an input to the pharmaceutical services at primary health centers in order to be implemented in accordance with the standards. This research was conducted with quantitative approach with pharmaceutical services as unit of analysis which including prescription service, drug information service, and counseling. To strengthen the results discussion then in this study also conducted qualitative data collection. Samples of 100 pharmaceutical services were taken from 10 in primary health centers in Bekasi. The data were collected by observation, filling in questionnaire, and in depth interviews. The results showed that the primary health center had performed prescription and medication services but not yet meet with the standard while counseling had not been implemented in all primary health centers. Primary health center that have pharmacists, good pharmacy facilities, standard operating procedures, job descriptions and good policy communication and supervision are more obedient to the standard of pharmaceutical services.

The Government is advised to revise Regulation of the Minister of Health Number 75 of 2014 on Primary Health Center and Regulation of the Minister of Health Number 74 of 2016 on Standard of Pharmaceutical Service in Primary Health Center, establishing pharmacist as strategic health officer, internsip program and non permanent employee policy for pharmacist. Bekasi City Distric Health Office is advised to advocate placement of pharmacist in community health center policy according to work load analysis, continuing professional development, policy communication to pharmacy staff at community health center, preparation of clinical pharmaceutical services technical guidance, routine supervision, and set individual performance appraisal system for reward and punishment. Primary health centers are advised to plan the pharmacist 39 s needs in accordance with workload analysis, placing pharmacists as responsible pharmaceutical services, providing pharmaceutical facilities according to standards, developing standar operating procedures, preparing job descriptions, internal supervision, and applying individual performance assessments and give incentive based on individual performance."