Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 216868 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Diah Wistanti Savitri
Persiapan penerapan sertifikasi halal pada usaha mikro, kecil, dan menengah umkm makanan dan minuman dalam upaya pelaksanaan undang-undang jaminan produk halal di Indonesia = Preparation of halal certification application for SMES food and beverage in the implementation of halal product guarantee act in Indonesia
"Meningkatnya kesadaran mengenai produk halal dan standar dalam proses produksinya, membuat sertifikasi halal menjadi perhatian dalam perkembangan industri halal. Dalam menghadapi tantangan dan persaingan global, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berimplikasi akan diwajibkannya sertifikasi halal. Kondisi masih rendahnya tingkat partisipasi, kesadaran maupun pengetahuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terhadap sertifikasi halal, membuat dibutuhkannya upaya dalam mempersiapkan penerapannya. Berangkat dari permasalahan tersebut, skripsi ini bertujuan untuk membentuk struktur hirarki pemecahan masalah yang ada dan menentukan prioritas alternatif terbaik yang dapat dilakukan.
Dengan menggunakan metode analytic hierarchy process AHP, data yang dikumpulkan merupakan hasil wawancara dan pengisian kuesioner perbandingan berpasangan oleh para ahli pada bidang halal, UMKM dan pelaku usaha yang termasuk user yang akan terkena dampak langsung. Berdasarkan hasil analisis perhitungan AHP, menunjukkan bahwa kriteria pada struktur hirarki terdiri dari kesadaran 0.422 , pengetahuan 0.223 , aksesibilitas 0.210 , dan sistem produksi 0.145 yang berurutan berdasarkan besaran bobot pertimbangannya. Sedangkan alternatif yang menjadi prioritas dalam pemecahan masalah terkait yaitu, pemberian sosialisasi 0.417, pembinaan dan pendampingan 0.269, penyediaan pusat informasi yang harmoni dan transparan 0.196, dan penyediaan lembaga advokasi 0.118 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa alternatif yang sebaiknya diprioritaskan yaitu pemberian sosialisasi dengan perolehan nilai akhir terbesar dibandingkan alternatif lainnya.
Increasing awareness about halal products and standards in their production process, making halal certification as a concern in the development of halal industry. In facing the challenges and global competition, the Government of Indonesia issued the Law of the Republic of Indonesia Number 33 Year 2014 about Halal Product Guarantee which implies the mandatory of halal certification. The low level of participation, awareness and knowledge of micro, small and medium entrepreneurs SMEs towards halal certification, makes it necessery to prepare its implementation. Departing from the problem, this thesis aims to form the hierarchy structure of problem solving and determine the best alternative priority that can be done.
By using analytic hierarchy process AHP method, the collected data is the result of interview and filling of pairwise comparison questionnaires by experts in halal, SME and business actor including user that will be affected directly. Based on the results of AHP calculation analysis, indicating that the criteria in the hierarchical structure consist of awareness 0.422, knowledge 0.223, accessibility 0.210, and production system 0.145 sequentially based on the weighting scale of consideration. While the priority alternatives in problem solving are socialization 0.417, coaching and mentoring 0.269, provision of harmony and transparent information center 0.196, and provision of advocacy institutions 0.118. So it can be concluded that the alternative should be prioritized is the provision of socialization because the greatest value of the end compared to other alternatives."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizky Yulianto Pratomo
Penerapan konsep logistik halal untuk produk makanan dan minuman di Indonesia (studi kasus: PT. Lex Indonesia) = Application of halal logistics in food and beverages product in Indonesia (case study: PT. Lex Indonesia)
"Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memerlukan distribusi produk makanan dan minuman halal yang tetap terjamin kehalalannya sampai ke tangan konsumen. Konsep logistik halal bertujuan untuk menjaga suatu produk halal agar tetap terjamin kehalalannya walau pun melewati berbagai fase dalam proses rantai pasok. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai sejauh mana penerapan konsep logistik halal tersebut di perusahaan penyedia jasa logistik PT. Lex Indonesia.
Metode yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara terhadap jajaran direksi, manajemen dan pelaksana di PT. Lex Indonesia terhadap kerangka kerja konseptual di logistik halal. Dari hasil pengolahan data wawancara didapat kesimpulan bahwa prinsip-prinsip konsep logistik halal tersebut sebagian besar sudah diterapkan di PT. Lex Indonesia.
As a country with the largest Muslim population in the world, Indonesia requires the halal guaranteed food and beverage products distribution for the customer. Halal logistics concept is to maintain a halal product although it is distributed if passing through the various phases in the supply chain. This thesis observes the implementation of the halal logistics concept at one of the logistics services provider company, PT. Lex Indonesia.
The method used is by conduct interviews with the directors, management and executives at PT. Lex Indonesia about the halal logistics concept. It is concluded that the most of the halal logistics concept have been implemented by PT. Lex Indonesia."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ari Puspondaru Haris
Pandangan pengusaha usaha kecil menengah (UMKM)terhadap sertifikasi halal = The view of small and medium entreprises (SMEs) on halal certification
"Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99 dari total keseluruhan pelaku usaha. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia. Maka dari itu permintaan akan produk halal di Indoensia pun tinggi. Akan tetapi, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal untuk produk mereka. Penelitian ini membahas Pandangan pelaku UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal terhadap sertifikasi itu sendiri. Penelitian ini memanyakan motivasi pelaku UMKM untuk membuat sertifikasi halal, beserta manfaat dari sertifikat halal menurut mereka.
Temuan hasil dari penelitian menunjukan bahwa konsumenlah yang mendorong mereka untuk membuat sertifikat halal. Selain karena permintaan pasar, mereka membuat sertifikat halal karena ingin memberikan jaminan kehalalan kepada konsumen mereka.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99 dari total keseluruhan pelaku usaha. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia. Maka dari itu permintaan akan produk halal di Indoensia pun tinggi. Akan tetapi, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal untuk produk mereka. Penelitian ini membahas Pandangan pelaku UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal terhadap sertifikasi itu sendiri.
Penelitian ini memanyakan motivasi pelaku UMKM untuk membuat sertifikasi halal, beserta manfaat dari sertifikat halal menurut mereka. Temuan hasil dari penelitian menunjukan bahwa konsumenlah yang mendorong mereka untuk membuat sertifikat halal. Selain karena permintaan pasar, mereka membuat sertifikat halal karena ingin memberikan jaminan kehalalan kepada konsumen mereka.
Small and Medium Enterprises SMEs have an important role in the economy of Indonesia. SME has a proportion of 99 of Indonesia rsquo s total entrepreneur. On the other hand, Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world. Therefore, the demand for halal products in Indonesia is also high. However, there are still many SME entrepreneurs who do not have halal certificate for their product. This study discusses the perpective of the SMEs entrepreneurs who already have halal certification toward the certification itself. This study analyses the motivation of SME entrepreneur to make halal certification, along with the benefits of halal certificate according to them.
The findings of the research show that consumers are the motivation them to make halal certificates. In addition to market demand, they make halal certificates because they want to provide a halal guarantee of their customers."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lintang Tranggono
Strategi Optimalisasi Sertifikasi Halal Produk UMK Makanan Dan Minuman Di Indonesia: Pendekatan Hybrid SWOT-Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) = Optimization Strategy For Halal Certification Of MSEs Food And Beverage Products In Indonesia: A Hybrid SWOT-Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) Approach
"Kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan dan minuman yang diamanatkan UU No. 33 Tahun 2014 akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Sayangnya, jumlah sertifikasi halal produk UMK makanan dan minuman masih sangat rendah ditengah kejaran batas waktu yang semakin dekat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan sertifikasi halal pada produk UMK makanan dan minuman di Indonesia. Peneliti menggunakan pendekatan hybrid untuk menganalisis faktor-faktor strategis internal dan eksternal berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang terdapat dalam penyelenggaraan sertifikasi halal produk UMK makanan dan minuman melalui self declare secara kualitatif, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan kuantitatif bobot dan rating pada matrik IFAS, EFAS, IE, dan SWOT untuk menemukan posisi strategis serta alternatif strategi yang dapat diterapkan. Analisis diakhiri dengan QSPM yang mengerucutkan alternatif strategi yang ada dalam satu posisi strategis yang sama menjadi satu strategi konkret yang diprioritaskan untuk  mengoptimalkan sertifikasi halal produk UMK makanan dan minuman di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memperkuat jaringan kolaborasi antar stakeholder dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMK tentang urgensi sertifikasi halal merupakan strategi prioritas pertama yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan sertifikasi halal.
The obligation to be halal certified for food and beverage products mandated by Law No. 33 of 2014 will end on October 17, 2024. Unfortunately, the number of halal certification for MSEs food and beverage products is still very low amid the pursuit of an approaching deadline. This study aims to analyze strategies that can be implemented to optimize the implementation of halal certification for MSEs food and beverage products in Indonesia. This research employed a hybrid approach to analyze internal and external strategic factors in the form of strengths, weaknesses, opportunities, and threats contained in the implementation of self declare halal certification of MSEs’ food and beverage products qualitatively, followed by quantitative calculations of weights and ratings on the matrix IFAS, EFAS, IE, and SWOT to determine strategic positions and alternative strategies that can be implemented. The analysis concludes with QSPM, which narrows down alternative strategies that occupy the same strategic position into a concrete strategy prioritized to optimize halal certification for MSEs’ food and beverage products in Indonesia. The results of the study show that strengthening collaboration networks between stakeholders by utilizing information technology to increase outreach and education to MSEs about the urgency of halal certification is the priority strategy that can be implemented to optimize halal certification."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syifa Maghfira
Halal Product Knowledge sebagai Moderator antara Keberadaan Sertifikasi Halal dan Intensi Konsumen dalam Membeli Produk Makanan Melalui E-commerce = The Role of Halal Product Knowledge as a Moderator Between the Existence of Halal Certification and Consumers Buying Intention of Food Products Through E-Commerce
"Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan pasar yang besar untuk produk makanan halal. Dalam beberapa tahun terakhir, penjualan produk makanan halal melalui e-commerce mengalami pertumbuhan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keberadaan sertifikasi halal memengaruhi intensi pembelian melalui e-commerce sekaligus melihat peran halal product knowledge sebagai moderator. Penelitian dilakukan secara eksperimental kepada 284 partisipan berusia 18 – 25 tahun yang beragama Islam. Manipulasi dilakukan dengan memberi gambar produk bersertifikasi dan tidak bersertifikasi halal kepada partisipan, kemudiam dilakukan pengukuran terhadap halal product knowledge serta intensi konsumen. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok penelitian. Halal product knowledge juga tidak berperan sebagai moderator, namun mempunyai pengaruh langsung terhadap intensi pembelian melalui e-commerce. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian terkait topik produk halal kedepannya. Selain itu, pengetahuan pada konsumen secara luas tentang produk halal perlu ditingkatkan sejalan dengan maraknya e-commerce.
As a country with the largest Muslim population in the world, Indonesia is a significant market for halal food products. In recent years, there has been a significant growth in halal food product sales through e-commerce. This study aimed to determine the effect of halal certification existence on purchase intention through e-commerce, while also looking at the role of halal product knowledge as a moderating variable. The study was conducted using experimental design to 284 Muslim participants with age ranged from 18 to 25 years old. Manipulation was done by randomly assigning two types of products, halal certified and not halal certified, to the participants, followed by measuring the other two variables. The result showed that there is no significant difference between the two groups. Furthermore, halal product knowledge was not proven as a moderating variable, yet it has a direct influence on purchase intention through e-commerce. This research was expected to serve as a reference for the future development of studies related to halal products. Additionally, consumer knowledge regarding halal products needs to be enhanced, in line with the increasing popularity of e-commerce."
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ibnu Iyadh
Penerapan peraturan sertifikasi produk halal secara wajib bagi seller crossborder pada e-commerce di indonesia ditinjau dari teori al-maslahah dan public interest = Mandatory implementation of halal product certification regulations for crossborder seller in e-commerce in indonesia view from al-maslahah and public interest
"Tren berbelanja online sudah menjamur dalam masyarakat Indonesia, masyarakat bebas membeli apapun dan dari negara manapun. Tentu berpengaruh terhadap aturan sertifikasi produk halal di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam karena masih banyak terjadi transaksi barang impor non halal yang dibeli dari penjual luar negeri. Demikian permasalahan tersebut akan ditinjau menggunakan beberapa rumusan masalah yaitu tentang pengaturan pengawasan kehalalan produk terhadap keberadaan produk impor, perlindungan dan jaminan hukum untuk masyarakat sebagai konsumen, dan jaminan produk halal untuk masyarakat sebagai konsumen terhadap seller crossborder pada e-commerce di indonesia ditinjau dari Al-Maslahah dan Teori Public interest. Adapun tujuan dari pada penelitiannya ini adalah untuk memberikan usulan dasar pemikiran penerapan peraturan sertifikasi produk halal secara wajib bagi seller crossborder pada e-commerce di Indonesia ditinjau dari Al-Maslahah dan Teori Public interest. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan konseptual. Adapun setelah dilakukan penelitian ditemukan hasil bahwa peredaran produk impor dari e-commerce di masyarakat sebagai efek perdagangan bebas tidak selalu membawa dampak positif kepada masyarakat terutama bagi konsumen muslim, pengawasan dan penerapan JPH pada UUJPH dirasa belum dapat digunakan secara maksimal dalam transaksi lintas batas pada marketplace yang disebabkan oleh belum adanya peraturan pemerintah dari Undang-Undang tersebut sebagai bentuk peraturan pelaksana dari jaminan produk halal yang spesifik sementara kebutuhan pada saat ini menunjukkan bahwa lembaga jaminan produk halal tersebut memerlukan peraturan yang mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya dan juga sertifikasi dan penyampaian informasi halal pada produk luar negeri wajib diterapkan oleh pemerintah dan jajarannya.
The trend of online shopping has mushroomed in Indonesian society, people are free to buy anything and from any country. Of course, this will affect the regulation of halal product certification in Indonesia, where the majority of the population is Muslim because there are still many transactions of non-halal imported goods purchased from foreign sellers. Thus, these problems will be reviewed using several problem formulations, namely the regulation of product halal supervision on the existence of imported products, legal protection and guarantees for the community as consumers, and halal product guarantees for the community as consumers against cross-border sellers on e-commerce in Indonesia in terms of Al- Maslahah and Public Interest Theory. The purpose of this research is to provide a proposed rationale for the application of mandatory halal product certification regulations for cross-border sellers on e-commerce in Indonesia in terms of Al-Maslahah and Public Interest Theory. To achieve this goal, the author uses a type of normative research with a conceptual approach. As for after the research, it was found that the circulation of imported products from e-commerce in the community as a free trade effect does not always have a positive impact on society, especially for Muslim consumers, the supervision and application of JPH on UUJPH is felt to be unable to be used optimally in cross-border transactions on the marketplace. which is caused by the absence of government regulations from the Act as a form of implementing regulation of specific halal product guarantees while current needs indicate that the halal product assurance agency requires regulations that bind the parties involved in it as well as certification and delivery of information Halal on foreign products must be implemented by the government and its staff."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anisah Marwah Nabilah
Optimalisasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) dalam RUU Cipta Kerja Omnibus Law = Optimization of Halal Certification for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in The Omnibus Working Copyright Bill
"

Dalam pelaksanaan proses Sertifikasi Halal, terdapat beberapa hal yang menjadi keluhan bagi para UMKM ialah hal yang terkait dengan biaya, rumitnya proses Sertifikasi Halal, dan lamanya waktu audit untuk sebuah produk. Saat ini pemerintah membentuk suatu rancangan undang-undang yakni RUU Cipta Kerja. Rancangan Undang-Undang ini mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) dengan tujuan untuk menyederhanakan proses sertifikasi halal. Beberapa pasal yang diubah adalah pasal-pasal yang terkait dengan biaya sertifikasi halal untuk pelaku UMKM, ketentuan mengenai sanksi, serta optimalisasi peran beberapa lembaga di dalam proses sertifikasi halal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh RUU Cipta Kerja Omnibus Law dalam upaya untuk mengoptimalisasikan Sertifikasi Halal di Indonesia. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis – normatif yakni dengan melakukan penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier guna menjawab permasalahan yang merupakan permasalahan inti dari penelitian. Berdasarkan penelitian, dengan adanya rencana perubahan beberapa pasal yang terkait dengan Proses Sertifikasi Halal pada RUU Cipta Kerja Omnibus Law dipandang dapat menjadi upaya untuk melakukan optimalisasi terhadap proses Sertifkasi Halal di Indonesia. Namun, tak hanya memiliki kelebihan berupa upaya optimalisasi, nyatanya terdapat pula dampak kekurangan dari adanya RUU Cipta Kerja Omnibus Law.

 

In Halal Certification process, there are several things that become complaints for MSMEs that are related to costs, the complexity of the Halal Certification process, and time audits. At present, the government is processing a new regulation, namely The Omnibus Working Copyright Bill.This draft law amends several articles in the Halal Product Guarantee Act with the aim of simplifying the halal certification process. Some of the amended articles are articles related to the cost of halal certification for MSME actors, provisions on sanctions, and optimization of the role of several institutions in the halal certification process. This research aims to analyze the influence The Omnibus Working Copyright Bill in an effort to optimize the Halal Certification process. In this case, the research conducted is a research consisting of juridical - normative research by conducting a review of primary, secondary, and tertiary legal materials in order to answer the questions that are at the core of the research. Therefore, with the plan to amend several articles related to the Halal Certification Process in The Omnibus Working Copyright Bill, the related Act can be an effort to optimize the Halal Certification process in Indonesia. In this case, not only advantages, The Omnibus Working Copyright Bill can also bring disadvantages.

 

"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Harits Ahmad Fauzan
Analisis faktor pendorong dan penghambat sertifikasi halal bagi UKM makanan dan minuman di Indonesia dengan metode DEMATEL berbasis ANP = Analysis drivers and barriers for F&B SMEs on adopting halal certification in Indonesia using DEMATEL based ANP
"Kewajiban melakukan sertifikasi halal untuk produk yang dijual di Indonesia merupakan salah satu poin penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lima tahun setelah berlakunya undang-undang tersebut, kurang dari 1% dari 26.073.819 unit UKM di Indonesia sudah memiliki sertifikasi halal. Untuk meningkatkan sertifikasi halal dari sektor UKM, diperlukan penelitian untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat bagi pelaku usaha UKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Dengan menggunakan metode Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) berbasis Analytic Network Process (ANP), penelitian ini menggunakan pendapat ahli sebagai dasar penelitian dan menghasilkan faktor pendorong dan penghambat yang paling berpengaruh dan strategi untuk meningkatkan adopsi halal. sertifikat untuk UKM. Faktor Pengetahuan Standardisasi Halal merupakan faktor penghambat terbesar dengan bobot 0,924 dan Faktor Pengembangan Pasar Halal sebagai faktor pendukung terbesar dengan bobot 0,157. Peningkatan adopsi sertifikasi halal dapat dilakukan dengan memanfaatkan perguruan tinggi negeri sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), disertai dengan insentif dan fasilitas finansial bagi pelaku usaha UKM.
The obligation to carry out halal certification for products sold in Indonesia is one of the important points regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. Five years after the enactment of the law, less than 1% of the 26,073,819 SME units in Indonesia already have halal certification. To increase halal certification from the SME sector, research is needed to identify the driving and inhibiting factors for SME business actors to obtain halal certificates. By using the Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) based on the Analytic Network Process (ANP), this study uses expert opinion as the basis for research and produces the most influential driving and inhibiting factors and strategies to increase halal adoption. certificate for SMEs. The Knowledge of Halal Standardization Factor is the biggest inhibiting factor with a weight of 0.924 and the Halal Market Development Factor as the largest supporting factor with a weight of 0.157. Increasing adoption of halal certification can be done by utilizing state universities as Halal Inspection Institutions (LPH), accompanied by incentives and financial facilities for SME business actors."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Baiq Hofian Andriana
Pengaruh Halal Awareness, Halal Certification, dan Attitude Terhadap Niat Beli Konsumen Muslim di Indonesia: Studi Kasus pada Makanan Lokal dan Brand Internasional = The Influence of Halal Awareness, Halal Certification, and Attitude on the Purchase Intention of Muslim Consumers in Indonesia: A Case Study on Local Food and International Brands
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen muslim di Indonesia. Penelitian terbagi menjadi dua bagian yaitu situasi A dan B. Situasi A menggambarkan responden membeli makanan di kantin yang belum memiliki sertifikasi halal, sedangkan pada situasi B responden membeli makanan pada brand internasional yang belum memperoleh sertifikasi halal. Menggunakan pendekatan kuantitatif yang mengumpulkan 150 responden pada setiap bagian dengan menggunakan desain penelitian deskriptif. Masyarakat beragama Islam dan memiliki usia diatas 17 tahun menjadi subjek dari penelitian ini. Analisis yang digunakan adalah Structural Equation Model (SEM), menggunakan software Smart-PLS. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan situasi A terkait halal awareness, dan attitude berpengaruh terhadap purchase intention. Pada situasi B, halal awareness berpengaruh positif terhadap purchase intention sedangkan attitude tidak berpengaruh. Halal certification pada dua situasi berpengaruh negatif terhadap purchase intention, dan purchase intention berpengaruh positif terhadap buying behavior.
This research aims to identify the factors influencing the purchasing behavior of Muslim consumers in Indonesia. The study is divided into two parts, namely Situation A and Situation B. Situation A depicts respondents buying food from a canteen without halal certification, while in Situation B, respondents purchase food from an international brand without halal certification. A quantitative approach was used, gathering 150 respondents for each part through a descriptive research design. The subjects of this study were individuals who were Muslims and above 17 years old. The analysis employed Structural Equation Model (SEM) using Smart-PLS software. Based on the research findings, it was revealed that in Situation A, halal awareness and attitude had an impact on purchase intention. In Situation B, halal awareness had a positive impact on purchase intention, while attitude did not have an impact. Halal certification had a negative influence on purchase intention in both situations, and purchase intention had a positive impact on buying behavior."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maghfirotun
Penerapan Sertifikasi Halal Berbasis Elektronik (OSS-RBA) Pada Sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No 11 Tahun 2020) = Implementation of Electronic-Based Halal Certification (OSSRBA) In The Micro and Small Business Sector (MSE) After The Enactment of Job Creation Law (Law No 11 Of 2020)
"Tesis ini membahas tentang Penerapan Sertifikasi Halal Berbasis Elektronik (OSS-RBA) Pada Sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No 11 Tahun 2020). Sejak Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah digalakkan untuk sertifikasi halal di Indonesia. Kemudian terbit Undang Undang Cipta Kerja dan terbit peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 maka sertifikasi halal ini wajib dilaksanakan oleh UMK, namun kesiapan dari UMK dan Pemerintah dalam ketersediaan penyelia halal serta pengaturan berkaitan dengan penyelia halal pada sektor UMK (Usaha Mikro dan Kecil) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta penerapan sertifikasi halal dikaitkan dengan sistim Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) untuk UMK (Usaha Mikro dan Kecil) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) wajib untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produk yang dihasilkannya tetapi saat ini penyelia halal masih terbatas jumlahnya dan pengetahuan terkait sertifiksi halal pada UMK masih belum terinformasikan dengan baik. Oleh karenanya Peneliti melakukan wawancara langsung kepada 3 UMK di Kebumen, Halal mCenter Universitas Indonesia dan UKM Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Penerapan teori maqashid asy-Syariah dan Efektifitas Hukum Hans Kelsen untuk menganalisis penerapan sertifikasi halal pada UMK, agar jangan sampai penerapan sertifikasi halal ini wajib tetapi UMK belum siap sehingga dapat merugikan UMK dan masyarakat pada umumnya.
This thesis discusses the Application of Electronic-Based Halal Certification (OSS-RBA) in the Micro and Small Business Sector (UMK) after the Enforcement of the Job Creation Law (UU No 11 of 2020). Since Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products has been promoted for halal certification in Indonesia. Then the Employment Creation Law was issued and the implementing regulation was issued, namely Government Regulation No. 39 of 2021, this halal certification must be carried out by MSEs, but the readiness of MSEs and the Government in the availability of halal supervisors and regulations relating to halal supervisors in the MSE sector (Micro and Small Enterprises) ) after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and the application of halal certification associated with the Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) system for MSEs (Micro and Small Enterprises) after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Copyright The work needs to be investigated further. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach. Micro and Small Enterprises (UMK) are required to carry out halal certification for their products but currently there are limited number of halal supervisors and knowledge related to halal certification in MSEs is still not well informed. Therefore, the researcher conducted direct interviews with 3 MSEs in Kebumen, the University of Indonesia's Halal Center and the SME Center of the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia. The application of maqashid ash-Sharia theory and Hans Kelsen's Legal Effectiveness to analyze the application of halal certification to MSEs, so that the application of halal certification is not mandatory but MSEs are not ready so that it can harm MSEs and society in general."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>