Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kegiatan Tele Collecting merupakan bentuk inisiatif dari cara penagihan iuran telah diimplementasikan sejak tahun 2017 hingga saat ini. Kegiatan tersebut berfokus peningkatan kolektabilitas iuran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetaui pengaruh dari implementasi Tele Collecting terhadap peserta mandiri dalam membayar tunggakan iuran di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tangerang tahun 2018. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif deskriptif. Implementasi kegiatan Tele Collecting di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tangerang untuk pelaksanaannya sudah cukup baik. Namun untuk pencapaian hasil kegiatan masih belum sesuai target yang ditentukan. Dari total peserta menunggak, hanya 55,25 yang ditelepon petugas dengan rincian 23 telepon diangkat dan terjadi percakapan. Sedangkan dari total telepon diangkat tersebut, hanya 53 yang berkomitmen membayar dengan 2,3 peserta yang benar-benar melakukan pembayaran. Kendala utama dalam proses Tele Collecting adalah data kepesertaan yang kurang update sehingga banyak terdapat nomor telepon peserta yang tidak valid/ tidak aktif dan tidak terdapat fasilitas berupa penyediaan ruangan khusus Tele Collecting. Diharapkan adanya penyempurnaan Standar Operasional Prosedur SOP baku, dan perbaikan atas data kepesertaan untuk menunjang pelaksanaan Tele Collecting yang efisien.

---

Tele Collecting activity is a form of initiative of the collection fee that has been implemented since 2017 until now. These activities focus on increasing the contribution rate. The purpose of this study is to determine the effect of Tele Collecting implementation on the compliance of independent participants in paying the contribution dues in BPJS for Health Tangerang Branch in 2018. The research was conducted using quantitative and qualitative descriptive methods. Implementation of Tele Collecting activities in BPJS for Health Branch Tangerang it is good enough. But for the achievement of the results of activities still not according to the specified target.

Of the total delinquent participants, only 55.25 were called by officers with details of 23 of calls lifted and conversations took place. As for the total number of calls raised, only 53 committed to paying 2.3 of the participants actually making the payments. The main obstacle in the Tele Collecting process is the less membership update data so there are many phone numbers of participants who are not valid inactive. In addition, for the current implementation there are obstacles to the facility in the form of providing a special room Tele Collecting. Expected improvement of Standard Operating Procedures SOP, and membership data to support efficient implementation of Tele Collecting."

"ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan peserta mandiri membayar iuran BPJS Kesehatan di Kantor Cabang Jakarta Selatan Tahun 2015 berdasarkan faktor peredisposi, faktor pendukung, faktor pendorong. Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa umur responden terbanyak baik yang tidak patuh bayar iuran maupun patuh iuran adalah >35, dengan mayoritas laki-laki, berpendidikan SMA, kelas perawatan yang dipilih kelas 1, lama menjadi peserta BPJS Kesehatan > 6 bulan, dan mempunyai penghasilan keluarga kurang dari 3 juta. Dari hasil analisis channel pembayaran mayoritas melakukan pembayaran melalui ATM dengan waktu tempuh dari rumah ke tempat pembayaran kurang lebih 15 menit. Mereka mayoritas mengetahui informasi cara pembayaran melalui sosialisai petugas BPJS Kesehatan yang menurut mereka kejelasan informasi yang diberikan cukup jelas. Faktor predisposisi adalah umur, pekerjaan dan lama kepersertaan, Faktor pendukung adalah channel pembayaran, dan Faktor pendorong adalah Kejelasan informasi yang secara statistik terbukti bermakna berhubungan dengan perilaku kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan. Diharapkan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Selatan meningkatkan monitoring dan evaluasi penatalaksanaan dan pengendalian mutu layanan ke peserta.

---

ABSTRACT This study aims to determine the factors that participant behavior independently of compliance to pay dues BPJS Health in South Jakarta Branch Office 2015 based on factors peredisposi, supporting factors, factors driving. The results were obtained information that the age of most respondents either do not pay dues and obedient submissive dues are> 35, with the majority of men, educated high school, class of treatments that have been grade 1, long been a participant BPJS Health 1 year, and have a family income of less of 3 million. From the analysis of the majority of the payment channel to make payments via ATM with travel time from home to a payment of approximately 15 minutes. They know the majority of payment information through Health socialization BPJS officers that they think the clarity of the information provided is quite clear. Predisposing factors are age, occupation and long kepersertaan, supporting factor is the channel of payment, and the driving factor is the clarity of the information that is statistically proven to significantly associated with adherence behavior BPJS paying dues. Expected BPJS Health Branch Office South Jakarta improve monitoring and evaluation of management and quality control services to participants."

"Program Kader JKN-KIS telah berjalan selama satu tahun, sejak April 2017 di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Penagihan dan pengumpul iuran pada kelompok PBPU menjadi tujuan utama dari program tersebut. Penelitian ini membahas efektivitas implementasi program Kader JKN-KIS melalui evaluasi input, process, dan output di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah kualitatif menggunakan wawancara mendalam, Focus Group Discussion FGD, dan telaah dokumen. Variabel yang diteliti menggunakan gabungan Model CIPP Context, Input, Process, Product dan Model George Edward III. Hasil dari penelitian menunjukkan komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan kegiatan program Kader JKN-KIS sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan serta terdapat peningkatan angka kolektabilitas kelompok PBPU dari 61,32 menjadi 68,80 pada bulan Januari 2018 dan tersisa 25,59 jumlah penduduk kota Depok yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Walaupun demikian terdapat beberapa hal yanng perlu ditingkatkan dalam program ini, yaitu pengelolaan kembali SDM dan peninjauan kembali insentif untuk Kader.

---

National Health Insurance JKN KIS Cadre Program has been running for one year, since April 2017 in BPJS Health Depok Branch Office. Billing and collection of contributions to PBPU group are the main objectives of the program. This study discusses the effectiveness of JKN KIS Cadre program implementation through input, process, and output evaluation in BPJS Kesehatan Depok Branch Office 2018. This type of research is qualitative using in depth interview, Focus Group Discussion FGD , and document review. The variables studied use a combination of CIPP Model Context, Input, Process, Product and George Edward III Model.

The result of the research shows that communication, resources, disposition, bureaucracy structure, and program activity of Kader JKN KIS have been run well and in accordance with the implementation guidelines and there is an increase of collectability rate of PBPU group from 61.32 to 68.80 in January 2018 and the remaining 25.59 of the total population of Depok city that has not been registered as a participant of JKN. Nevertheless, there are several things that need to be improved in this program, namely the re management of human resources and incentive review for the Cadre. "

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Selatan. Skrining Riwayat Kesehatan merupakan bentuk deteksi dini untuk suatu penyakit kronis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui capaian kegiatan Skrining Riwayat Kesehatan di tahun 2018.  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya masalah dari sisi komunikasi, sumber daya, sikap implementor, dan implementasi kegiatan Skrining Riwayat Kesehatan. Peneliti menyarankan untuk BPJS Kesehatan harus melakukan sosialisasi Skrining Riwayat Kesehatan kepada seluruh peserta melalui berbagai media seperti TV, Youtube, dan media sosial lain, melakukan perencanaan SDM, memaksimalkan penggunaan fitur Skrining Riwayat Kesehatan di Mobile JKN dan Website BPJS Kesehatan.

---

The focus of this study is the Implementation of Health Historical Screening at BPJS Kesehatan, Branch Office, South Jakarta, 2018. Health Historical Screening is a form of early detection for a chronic diseases. The purpose of this study is to find out the achievement of Health Historical Screening in 2018. This research is qualitative descriptive interpretive. Research result indicate that there are issues regarding of communication, resources, the attitude of implementor, and the implementation of health historical screening. The researcher suggests that BPJS Kesehatan must conduct the health historical screening to all participants through various media such as TV, Youtube, and other social media, do Human Resources planning, maximize the use of  health historical screening features on Mobile JKN and the BPJS Health Website."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mepengaruhi perilaku kepatuhanpeserta mandiri dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan di Kantor LayananOperasional Kabupaten Bogor Tahun 2016 berdasarkan faktor peredisposi, faktor pendukung,faktor pendorong. Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa umur responden terbanyak baikyang tidak patuh bayar iuran maupun patuh iuran adalah 25-35 juta, dengan mayoritasperempuan, berpendidikan SMA, kelas perawatan yang dipilih kelas 1, lama menjadi pesertaBPJS Kesehatan > 6 bulan, dan mempunyai penghasilan keluarga kurang dari 3 juta. Dari hasilanalisis fasilitas pembayaran mayoritas melakukan pembayaran melalui ATM dengan waktutempuh dari rumah ke tempat pembayaran kurang dari 15 menit. Mereka mayoritas mengetahuiinformasi cara pembayaran melalui saudara/kerabat dekat yang menurut mereka kejelasaninformasi yang diberikan cukup jelas. Diharapkan BPJS Kesehatan Kantor Layanan OperasionalKabupaten Bogor meningkatkan monitoring dan evaluasi penatalaksanaan dan pengendalianmutu layanan ke peserta

---

ABSTRACTBecause the fee is one of the important factors for the success of BPJS in running a social security system. The willingness and the inability of independent participants in terms of paying dues regularly is one of the obstacles to support the implementation of the social security system properly. Awareness pay dues to foster an attitude submissive, obedient and disciplined and kepeduliaan and awareness of participants in paying for health insurance. This research was conducted with a quantitative design, using data collection techniques include questionnaires, and review documents. The results were obtained information that the age of most respondents either did not obey and dutifully pay dues dues is 25-35 million, with the majority of women, educated high school, nursing class who have grade 1, long a participant BPJS> 6 months, and have a family income less than 3 million. From the analysis of the majority of the payment facility to make payments via ATM with travel time from home to the place of payment is less than 15 minutes. They know the majority of payment information through relatives / close relatives who they think the clarity of the information provided is quite clear. Expected BPJS Health Operations Services Office Bogor Regency improve the monitoring and evaluation of management and quality control services to the participants."

"Penelitian ini membahas mengenai upaya pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui capaian Skrining Riwayat Kesehatan di tahun 2018 serta tantangan dan hambatan yang dialami. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan masih belum optimal, yang sebagian besar berasal dari variabel komunikasi dan sumber daya. Sedangkan pada variabel disposisi dan struktur birokrasi sudah terlaksana dengan cukup baik.

---

This study discusses the efforts of Health Historical Screening in BPJS Kesehatan Bekasi Branch Office. This study aims to find out the achievement of Health Historical Screening in 2018 as well as the challenges and obstacles experienced. This study uses qualitative research method, through in depth interview and observation.

The results of this study indicate that the efforts of Health Historical Screening are still not optimal, which mostly come from communication and resource variables. While the disposition and bureaucratic structure variable has been done quite well."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi sistem administrasi kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Layanan Operasional Kabupaten Bogor. Dari penelitian ini didapatkan bahwa sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, teknologi informasi, dan kebijakan dapat menunjang pelaksanaan administrasi kepesertaan. Proses pendaftaran peserta, perubahan data peserta, dan pengalihan data kepesertaan juga merupakan bagian dari sistem administrasi kepesertaan. Implementasi juga terlihat dari kesesuaian hasil proses administrasi yang dimulai dari pendaftaran peserta hingga resmi dinyatakan sebagai peserta dengan diberikannya kartu peserta. Penambahan loket pendaftaran, perbaikan dan pengembangan aplikasi kepesertaan, dan penjadwalan rutin sosialisasi dapat menjadi pertimbangan dalam mengatasi kendala yang ada.

---

This paper discusses the implementation of the administrative system of participation in health BPJS Bogor District Office Operational Services. From this study, it was faound that the human resources, budget, infrastructure, information technology and policies to support the administration of membership. The registration process participants, change participant data transfer and membership data transfer is also part of the administrative system of membership. Implementation is also visible on the suitability of the results of the administrative process that starts from registration of participants to the registration booth, improvement and development of membership application and scheduling routine socialiation can be considered in overcoming the existing obstacles."

"Keberlangsungan program BPJS Kesehatan didukung oleh iuran yang diperoleh dari peserta yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Peserta mandiri atau PBPU merupakan salah satu jenis peserta dalam JKN. Namun, jumlah persentase kolektabilitas iuran pada peserta mandiri di BPJS Kesehatan Kota Bekasi belum mencapai target ideal 100%, sampai dengan bulan April 2020 hanya sebesar 86,88%. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku kepatuhan peserta mandiri dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan di BPJS Kesehatan KC Kota Bekasi. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Populasi dalam penelitian ini merupakan peserta mandiri yang terdaftar di BPJS Kesehatan Kota Bekasi dengan sampel 124 responden. Pengambilan data dilakukan dengan cara accidental sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner online. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah peserta mandiri yang patuh membayar iuran (76,6%) lebih tinggi dibandingkan dengan peserta yang tidak patuh membayar iuran (23,4%). Selain itu, faktor predisposisi pada variabel pengetahuan (p-value = 0,032) memiliki hubungan yang bermakna dengan perilaku kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Sedangkan faktor pemungkin dan faktor pendorong tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

---

The progression of the BPJS Health program is supported by payment premiums that obtained from participants who registered with BPJS Kesehatan. Independent participants or PBPU are one of the type participants in JKN. But, the percentage of contribution collectibility for independent participants in BPJS Kesehatan Bekasi City has not reached the ideal target of 100%, until April 2020 only amounted to 86.88%. The purpose of this research is to find out the factors related to the compliance behavior of independent participants in making BPJS Health payment premium at branch office BPJS Kesehatan in Bekasi City. The methodology of this research is quantitative research by using cross sectional study design. Population in this research is independent participants who registered in BPJS Kesehatan Bekasi city with 124 respondents as sample. Data retrieval from the participants by using accidental sampling. The data collection has been collected through online questionnaire. The results indicated that the number of independent compliance participants in payment premium is 76.6%, which is higher than non-compliance participants, only get 23,4%. In addition, predisposing factors of variable (p-value = 0.032) has a significant relationship with the compliance behavior in payment premium of BPJS Kesehatan. While as, the enabling factors and reinforcing factors do not have relationship with compliance behavior in payment premium of BPJS Kesehatan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar iuran Peserta Bukan Penerima Upah PBPU BPJS Kesehatan Jakarta Barat tahun 2017. Penelitian ini merupakan jenis kuantitatif dengan menggunakan data primer dan studi cross sectional. Hasil yang didapatkan yaitu terdapat sebanyak 85 peserta yang patuh membayar iuran BPJS Kesehatan dan sebanyak 15 yang tidak patuh membayar iuran. Faktor ekonomi, sosio-demografi, dan sosio-psikologi dianalisis pada penelitian ini. Variabel yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran adalah variabel pendapatan per bulan yang merupakan salah satu variabel pada faktor ekonomi dengan p-value 0,004. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor sosio-demografi dan sosio-psikologi dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan.

---

This research was a quantitative research using primary data and cross sectional study. The result showed that there are 85 of participants who dutifully paid dues BPJS Health and as much as 15 who did not obediently pay dues. Economic, socio demographic, and socio psychological factors were analyzed in this study. Variables relating to payroll compliance are variable income per month which was one of variable on economic factor with p value 0,004. There was no significant correlation between socio demographic and socio psychological factors with BPJS Health contribution compliance."

"[ABSTRAKTingginya kejadian menunggak rata ? rata nasional 33% dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh kepesertaan mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam jangka panjang bisa mengganggu kelancaran, kelangsungan, dan keberlanjutan pembiayaan kesehatan. Terlebih lagi dengan adanya penyakit kronis pada peserta mandiri semakin memberikan beban ekonomi dan dampak negatif (adverse selection) bagi program JKN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara penyakit kronis pada peserta mandiri dengan kepatuhan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Depok. Metode penelitian cross-sectional dengan mengambil sampling keseluruhan peserta mandiri yang pernah mendapat layanan kesehatan di Kota Depok dari Januari 2014 ? Agustus 2015 didapat bahwa penyakit kronis dengan kepatuhan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Depok berbeda menurut kelas perawatan. Semakin rendah kelas perawatan peserta mandiri dengan penyakit kronis akan cenderung semakin meningkat. Oleh karena itu, distribusi proteksi risiko keuangan harus lebih berpihak atau pro kepada kelompok yang kurang mampu.

---

ABSTRACTThe high occurences of arrears in paying dues towards the independent membership of the National Health Coverage upto 33% at national average in the long term may interfere/hinder the continuity and sustainability of the program. Moreover, the presence of chronic illness among the members will contribute more economic burden and negative impacts (adverse selection). The purpose of this study is to analyze whether the presence of chronic illness has correlations in connection with paying dues compliance among the independent member of the National Health Coverage in Depok, Jawa Barat, Indonesia. By taking the total sampling against the independent membership of National Health Coverage in Depok who have received treatment at the medical facilities found that chronic illness and the compliance of paying dues is unsimilar depend on class of treatment. The lower class of treatment, the members with chronic illness more comply. It is, therefore, important to distribute public financial risk sharing that more inclined to lower class of treatment/pro poor.;The high occurences of arrears in paying dues towards the independent membership of theNational Health Coverage upto 33% at national average in the long term may interfere/hinderthe continuity and sustainability of the program. Moreover, the presence of chronic illnessamong the members will contribute more economic burden and negative impacts (adverseselection). The purpose of this study is to analyze whether the presence of chronic illness hascorrelations in connection with paying dues compliance among the independent member ofthe National Health Coverage in Depok, Jawa Barat, Indonesia. By taking the total samplingagainst the independent membership of National Health Coverage in Depok who havereceived treatment at the medical facilities found that chronic illness and the compliance ofpaying dues is unsimilar depend on class of treatment. The lower class of treatment, themembers with chronic illness more comply. It is, therefore, important to distribute publicfinancial risk sharing that more inclined to lower class of treatment/pro poor.;The high occurences of arrears in paying dues towards the independent membership of theNational Health Coverage upto 33% at national average in the long term may interfere/hinderthe continuity and sustainability of the program. Moreover, the presence of chronic illnessamong the members will contribute more economic burden and negative impacts (adverseselection). The purpose of this study is to analyze whether the presence of chronic illness hascorrelations in connection with paying dues compliance among the independent member ofthe National Health Coverage in Depok, Jawa Barat, Indonesia. By taking the total samplingagainst the independent membership of National Health Coverage in Depok who havereceived treatment at the medical facilities found that chronic illness and the compliance ofpaying dues is unsimilar depend on class of treatment. The lower class of treatment, themembers with chronic illness more comply. It is, therefore, important to distribute publicfinancial risk sharing that more inclined to lower class of treatment/pro poor., The high occurences of arrears in paying dues towards the independent membership of theNational Health Coverage upto 33% at national average in the long term may interfere/hinderthe continuity and sustainability of the program. Moreover, the presence of chronic illnessamong the members will contribute more economic burden and negative impacts (adverseselection). The purpose of this study is to analyze whether the presence of chronic illness hascorrelations in connection with paying dues compliance among the independent member ofthe National Health Coverage in Depok, Jawa Barat, Indonesia. By taking the total samplingagainst the independent membership of National Health Coverage in Depok who havereceived treatment at the medical facilities found that chronic illness and the compliance ofpaying dues is unsimilar depend on class of treatment. The lower class of treatment, themembers with chronic illness more comply. It is, therefore, important to distribute publicfinancial risk sharing that more inclined to lower class of treatment/pro poor.]"