Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berbagai model dan studi empiris mengenai fungsi investasi selama ini lebih banyak diterapkan untuk kasus negara-negara maju. Bahkan lebih sedikit lagi model investasi yang berusaha melihat hubungan antara investasi publik dan swasta. Maka skripsi ini bertujuan pertama, menerapkan dan menguji kesesuaian model investasi Neoklasik untuk kasus Indonesia. Kedua, memahami pola hubungan antara investasi publik dan swasta. Apakah selama ini investasi publik bersifat mensubstitusi (crowd out) atau melengkapi/komplementer (crowd in) investasi swasta. Untuk memperoleh jawaban atas kedua masalah tersebut maka dilakukan pengujian empirik atas suatu model investasi Neoklasik yang dikembangkan oleh Sundararajan dan Thakur. Model tersebut pada dasarnya berangkat dari cara pemikiran Neoklasik meski telah dimodifikasi dengan memasukkan unsur-unsur pandangan teori Akselerator. Metode pengujian menggunakan pendekatan ekonometTi khususnya teknik Seemingly Unrelated Regression (SUR). Uji model dilakukan dua kali dengan membedakan sektor publik atas sektor Pemerintahan Umum (PU) dan sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di bagian pertama (A) sektor publik diwakili oleh PU sendiri, sedarigkan di bagian kedua (B) sektor publik diwakili oleh PU dan BUMN sekaligus. Model yang dikembangkan dari prinsip Neoklasik ternyata memberikan hasil uji yang baik. Variabel investasi publik berdasarkan basil uji model tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat investasi swasta. Ini bukan berarti bahwa investasi publik tidak berperan terhadap investasi swasta Melainkan karena adanya pengaruh dua arah yang saling menetralisir satu sama lain. Di satu sisi keterbatasan sumber daya menyebabkan investasi publik seolah-olah menghambat investasi swasta, paling tidak dalam jangka pendek. Sementara di pihak lain investasi publik juga berpengaruh positif dengan cara meningkatkan permintaan terhadap output swasta Selain itu output yang dihasilkan sektor ini mutlak dibutuhkan sebagai salah satu input dalam kegiatan produksi swasta Apalagi jika investasi publik tersebut bergerak di bidang pengadaan public utilities, output semacam ini akan sangat meningkatkan efisiensi, dalam arti mengurangi biaya produksi per unit output. Sifat mendua arah seperti ini menyebabkan pengaruh investasi publik tidak satu kalipun signifikan dalam dua kali pengujian. Hasil analisa dinamis terhadap model mengungkapkan bahwa hipotesa crowding out effect tidak terbukti di bagian (A), sedangkan di bagian (B) efek substitusi nampak terjadi pada tahun pertama setelah dilakukannya investasi publik. Di tahun-tahun berikut dampak positif investasi publik telah berhasil meniadakan dampak negatif mula-mula. Hingga sejak tahun kedua dan seterusnya angka pen anda dinamik telah berubah menjadi positif. Maka dapat disimpulkan bahwa efek substitusi hanya berlaku sementara saja dan untuk selanjutnya dampak neto yang ditimbulkan adalah positif. Dalam skripsi ini juga dibahas mengenai pembiayaan sektor publik. Mengingat bahwa investasi publik sangat positif menstimulasi investasi swasta, maka kebijakan perluasan investasi di sektor ini perlu ditingkatkan jika kita ingin meningkatkan target investasi swasta yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi investasi publik yang membutuhkan Skala dan biaya raksasa terbentur pada kendala di bidang pendanaan sehubungan dengan makin beratnya beban hutang luar negeri Indonesia Menghadapi pilihan sulit seperti ini, meski dengan menyadari dampak-dampak sampingan yang mungkin ditimbulkannya, swastanisasi secara hati-hati agaknya menjadi pilihan yang harus ditempuh. Berhati-hati claim arti memilih bidang mana yang dapat diswastakan, dibarengi upaya terus-menerus untuk menutup celah-celah yang mungkin dimanfaatkan oleh pelaku swasta untuk menimbun keuntungan super normal. Deregulasi harus ditunjang oleh perangkat hukum dan kesiapan aparat untuk mendeteksi dan menangkal perilaku swasta yang hanya bermotivasi mencari rente (rent seeking). Untuk itu harus dibentuk peraturan yang jelas mengenai pelarangan praktek-praktek monopoli dan tindakan dumping yang dilakukan oleh negara lain. Yang terakhir ini untuk mencegah dirugikannya pengusaha nasional oleh pesaing luar negeri. Pendeknya fungsi pengawasan tetap harus dijalankan oleh pemerintah. Sedangkan penyederhanaan peraturan di bidang perizinan dan pemecahan manajemen beberapa BUMN raksasa atas unit-unit regional yang lebih kecil, juga disarankan untuk meningkatkan efisiensi sektor publik."

"Di tengah semakin pentingnya pendidikan, Indonesia melihat perkembangan kontribusi sektor swasta terhadap penyediaan pendidikan sebagai alternatif dari sekolah negeri. Studi ini mencoba untuk menguji hubungan antara pilihan jenis sekolah dan upah, menggunakan data dari Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (SAKERTI) 2014. Melalui dekomposisi Oaxaca, hasil menunjukkan bahwa lulusan sekolah swasta menghasilkan gaji yang lebih tinggi daripada lulusan sekolah negeri. Studi ini menemukan bahwa premi upah yang dinikmati oleh sekolah swasta dapat dikaitkan dengan keuntungan dalam hal endowmen tetapi juga dengan afiliasi kelompok (jenis sekolah) untuk beberapa sekolah swasta. Temuan kami menunjukkan bahwa peran sektor swasta dalam penyediaan pendidikan dapat bermanfaat bagi kinerja siswa di pasar tenaga kerja.

---

Amidst the rising importance of education, Indonesia sees the development of private sector contribution towards education provision as a viable alternative to public school. This study attempts to examined the relation between choice of school type and wage, using data from Indonesia Family Life Survey (IFLS) 2014. Through Oaxaca decomposition, the result indicates that Private school graduate generates higher salaries than Public school graduate. The study found that the wage premium enjoyed by the private school can be attributed to advantage in endowment but also to group (school type) belonging for some of the Private school. Our findings suggest that the role of private sector in education provision can be beneficial towards student performance in the labor market.

"

"Implementasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) hingga saat ini masih belum optimal dalam menarik minat swasta untuk berinvestasi pada pembangunan proyek-proyek infrastruktur sektor power yang ditawarkan. Evaluasi permasalahan kurang lakunya proyek KPS yang ditawarkan menunjukkan kinerja KPS yang belum optimal, penyebab salah satunya adalah kurangnya manajemen risiko. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi potensi risiko yang mempengaruhi KPS pada proyek infrastruktur power untuk peningkatan kinerja investasi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey dan diolah dengan analisa statistik dan Monte Carlo. Hasilnya adalah pembebasan lahan, birokrasi yang berbelit-belit, terlambatnya penyelesaian konstruksi, intervensi pemerintah adalah beberapa risiko dominan yang mempengaruhi KPS infrastruktur power.

---

Implementation of Public Private Partnership (PPP) is still not optimum to attract private sector in investing power infrastructure projects. Lack of popularity in demand of PPP?s projects shows that the performance of the PPP is not optimum due to lack of risk management. This study aims to identify potential risks that may reduce the performance of PPP in power infrastructure projects in Indonesia. Data was collected by survey method and processed with statistical analysis and Monte Carlo Simulation. The research results show that land acquisition, convoluted bureaucracy, delays in completion of construction, government intervention are the dominant risks that affects the power infrastructure PPPs."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis pengaruh investasi pemerintah di bidang infrastruktur terhadap investasi swasta domestik (PMDN) di Indonesia. Selain itu pengaruh faktor-faktor lain seperti PDRB, suku bunga, retribusi dan PMA turut diamati dalam penelitian ini.Analisi pengaruh investasi pemerintah di bidang infrastruktur terhadap investasi swasta domestik (PMDN) di Indonesia menggunakan metode data panel. Data dipergunakan untuk analisis dalam tesis ini adalah data sekunder, yang merupakan kombinasi data cross section dan time series pada tingkat propinsi di Indonesia dari tahun 2002 sampai dengan 2006. Metode estimasi Random Effect menunjukkan bahwa investasi pemerintah dalam bidang infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta domestik (PMDN) pada tingkat propinsi di seluruh Indonesia. Variabel PDRB dan PMA menunjukkan signifikansi pengaruh terhadap investasi swasta domestik yang bersifat positif, sedangkan suku bunga dan retribusi berpengaruh negatif namun tidak signifikan.

---

This study attempts to investigate and to analyze the effect of goverment's investment in infrastructure on deomestic private investment in Indonesia. Furthermore, the effects of other factors such as real GDRP, real interest rate, retribution and FDI are also observed in this study.The analyssisi of public investments's effect in infrastructure on domestic private investment uses the panel data method. Data being used in this study are secondary data , a combination of crosss-section and time series data at the provincial level across Indonesia. Real GDRP and FDI positively and significantly affect the domestic private investment, whereas real interest rate and retribution negatively affect the domestic private investment as expected bu insignificant."

"Tesis ini ditujukan untuk mengetahui dampak penerbitan obligasi pemerintah terhadap tingkat suku bunga dan investasi swasta dalam jangka panjang dan jangka pendek, apakah crowding out, crowding in, atau Ricardian Equivalence. Penelitian menggunakan data Indonesia tahun 2000 s.d. 2008 secara kuartalan dengan metode estimasi Error Correction Model (ECM) prosedur Engle·Granger.Dalam literatur ilmu ekonomi, dampak ekspansi fiskal pemerintah (dan juga pembiayaannya) dapat dikelompokkan dalam tiga arus utama pemikiran, yaitu: (1) Klasfk: menyatakan bahwa campur tangan pemerintah dalam perekonomian dapat menyebabkan terjadinya Crowding out effiecient yang disebabkan oleh adanya asumsi full employment dan market clearing. Crowding out terjadi salah salunya karena ekspansi fiskal pemerintah rnenyebabkan naiknya tingkat suku bunga yang menekan investasi swasta, (2) Keynes: menyatakan bahwa stimulus fiskal pernerintah dibutubkan dalam perekonomian, karena perekonomian belum berada pada kondisi full employment, sehingga ekspansi fiskal pemerintah dapat memberikan accelerator effect atau crowding in effect bagi investasi swasta, dan (3) Ricardian Equivalence Theorem: menyatakan bahwa ekspansi fiskal pemerintah tidak akan berdampak pada sektor swasta karena swasta secara ra<;ionru menganggap bahwa ekspansi tersebut (yang dibiayai dengan penerbitan obligasi) hanya merupakan pajak yang tertunda dan akan diperhitungan pada saat jatuh tempo obligasi, Hal tersebut menyebabkan sektor swasta yang mcmperoleh imbal basil dari obligasi pemerintah tidak akan mengubah tingkat pengeluarannya (baik konsumsi maupun investasi) untuk mengantisipasi kenaikan pajak di masa yang akan datang.Estimasi menggunakan dua model persamaan, yaitu persarnaan investasi swasta dan persamaan tingkat suku bunga nominal. Pada kedua model persamaan tersebut, penulis rnemasukkan v&iabei posisi obligasi pemerintah sebagai variabel tidak terikat untuk melihat dampaknya terhadap tingkat suku bunga dan investasi swasta."

"ABSTRAKKinerja pembangunan ekonomi daerah memiliki peran penting dalam permbangunan ekonomi nasional. Masih banyaknya isu-isu pembangunan ekonomi di daerah seperti pertumbuhan yang lambat, tingginya jumlah pengangguran, dan tingginya tingkat kemiskinan, menjadi alasan penting mengapa kajian terhadap kinerja pembangunan ekonomi daerah perlu dilakukan. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor utama yang dapat mendorong perbaikan pembangunan ekonomi di daerah. Faktor-faktor tersebut dapat dianalisis dari sisi sekor publik dan sektor swasta. Sektor publik diwakili oleh belanja publik pemerintah daerah dan sektor swasta diwakili oleh investasi baik investasi asing maupun investasi domestik.Menggunakan data 34 provinsi di Indonesia dengan periode observasi selama 7 tahun dari 2010-2016, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum peningkatan pada proporsi belanja publik, khususnya belanja barang dan jasa, dan belanja modal, memiliki pengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap kinerja pembangunan ekonomi di daerah terutama terhadap pertumbuhan. Sementara belanja pegawai memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan secara statistik signifikan. Begitu juga dengan investasi swasta, efek atau pengaruh investasi domestik dan invetsasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah adalah positif dan secara statisitk signifikan. Di sisi lain, pertumbuhan juga memiliki pengaruh positif dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

---

ABSTRACTRegional economic development as known has an important role to drive the national economic development. Since there are still a few existing issues of economic development in regional such as slow growth, high unemployment, and high poverty rate, so it is substantially crucial to conduct study of that topic. Thus, this study aims to analyze the main factors that can lead economic development to improve. Fortunately, these factors can be analyzed from public and private sectors. The public sector is represented by public expenditures of local government meanwhile the private sector is represented by both foreign and domestic investment.Using data from 34 provinces in Indonesia over 7 years observation period from 2010 2016, the results of this study indicated that in general an increase on the share of public expenditures, particularly goods and services expenditure, and capital expenditure, have positive effect on performance of economic development and statistically significant, especially on growth. In contrast, salary expenditure has negative effect on growth and statistically significant. Similarly, effects of domestic and foreign investment on economic growth are positive and statistically significant. Further, growth also has positive effect to alleviate unemployment and poverty."

"Penelitian ini membahas mengenai Desain Kebijakan Insentif Pajak atas Investasi dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) bidang infrastruktur di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa bentuk insentif pajak yang dapat diberikan diantaranya adalah dalam bentuk pajak penghasilan badan dan insentif pajak lainnya berupa pembebasan bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal. Manfaat atas pemberian insentif dapat dilihat dari tiga sisi yaitu dari sisi : investor, masyarakat, dan pemerintah. Korea Selatan dan Filipina juga memberikan insentif pajak atas investasi dalam proyek KPS sebagai dukungan pemerintah dalam rangka pelaksanaan proyek KPS di negaranya.

---

This research focused on Tax Incentives Policy Design for the Investment in Public Private Partnership (PPP) Infrastructure Project in Indonesia. This research used qualitative method. Results indicated that the form of incentives that can be given are corporate income tax and others tax incentives on Tariff and Value Added Tax for imported capital. The benefits generated from giving tax incentives can be seen from three aspects : investor, society, and government. South Korea and Philliphine are also giving tax incentives as a governement support to implement PPP in their infrastructure project."

"Skripsi ini membahas tentang dampak pertumbuhan jumlah investasi kerjasama publik-swasta (KPBU) di bidang energi terhadap pertumbuhan jumlah karbon dioksida per kapita dengan menggunakan sampel negara ASEAN. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan variabel independen yang relevan berpengaruh terhadap pertumbuhan jumlah karbon dioksida per kapita, seperti derajat keterbukaan perdagangan setiap negara dan pertumbuhan penggunakan energi per kapita. Hasil penelitian menemukan bahwa semakin besar pertumbuhan jumlah investasi kerjasama publik-swasta (KPBU) di bidang energi akan menaikkan laju pertumbuhan kadar karbon dioksida per kapita di studi kasus negara ASEAN. Dengan kata lain, KPBU di bidang energi yang diselenggarakan di negara ASEAN belum mengembangkan proyek energi terbaharukan yang ramah lingkungan yang mengeluarkan karbon dioksida lebih banyak. Hal ini bergerak sejalan pollutionhaven hypothesis, yang berarti semakin banyak aliran investasi yang masuk membuat perusahaan-perusahaan multinasional negara maju mengerahkan sumber daya ke negara berkembang dengan peraturan standar lingkungan yang lebih longgar.

---

This thesis discusses the impact of the growth in the number of public-private partnership investment (PPP) in the energy sector on the growth in the amount of carbon dioxide per capita using a sample of ASEAN countries. In addition, this study also adds relevant independent variables that affect the growth of the amount of carbon dioxide per capita, such as the degree of trade openness of each country and the growth of energy use per capita. The results of the study found that the viii Universitas Indonesia greater the growth in the number of public-private partnership investment (PPP) in the energy sector, the higher the rate of growth of carbon dioxide levels per capita in the case study of ASEAN countries. In other words, PPPs in the energy sector held in ASEAN countries have not developed renewable energy projects that are environmentally friendly and emit less carbon dioxide. This is in line with the pollution-haven hypothesis, which means that the more investment flows that come in, the multinational companies in developed countries will mobilize their resources to the developing countries which regulate less strict environmental standard regulations. "

"Laju urbanisasi yang tinggi menyebabkan rasio masyarakat yang status tempat tinggalnya overcrowded semakin meningkat di Perkotaan. Salah satu skema penyediaan hunian yang efisien, sehat dan dapat berkelanjutan yang telah banyak diterapkan di Negara lain adalah Public Private Partnership (PPP) atau diakomodasi dalam regulasi di Indonesia sebagai Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal tersebut sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030, khususnya Goal ke-11 yaitu mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan Namun demikian, sampai saat ini skema KPBU Perumahan belum pernah terlaksana di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan investasi pola ini dari sisi Pemerintah maupun Badan Usaha.Kelayakan investasi dilakukan dalam 3 tahap, tahap pertama adalah kelayakan investasi dari sisi Badan Usaha dengan indikator layak berdasarkan rasio Benefit Cost Ratio (BCR) sebesar 3,95x, Net Present Value (NPV) sebesar Rp32,7miliar, Internal Rate of Return (IRR) sebesar 13,22% per tahun dan payback period selama 9 tahun dengan masa konsesi 20 tahun. Tahap kedua, dari sisi Pemerintah diperoleh hasil layak berdasarkan present value dari nilai anggaran untuk dukungan fasilitas sebesar Rp131 miliar yang mana lebih kecil dibandingkan dengan present valuealokasi anggaran untuk membangun dan mengelola sendiri. Tahap ketiga dilakukan dengan analisis ekonometrik sebagai pertimbangan dalam penentuan sasaran kebijakan. Hasil regresi menunjukkan bahwa hunian overcrowdeddan status tempat tinggal memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat keluhan kesehatan masyarakat.

---

Urbanization has driven up the overcrowding house in the urban area. There is a need to provide efficient, healthy and sustainable housing provision scheme especifically for low-income communities (MBR). This is in line with the target of the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs), specifically the 11th Goal, which is to manage cities that are inclusive, safe, resilient, and sustainable. One of the scheme that has been widely applied is Public Private Partnership (PPP) for affordable housing. However, the legal framework for PPP or called KPBU for infrastructure in Indonesia has already set up but not yet implemented for affordable housing project.

The study analyzes the investment feasibility of the PPP for affordable housing in Indonesia. The study consist of three stages of analysis; the first stage is feasibility from private sector perspective that obtained a feasible result with a Benefit Cost Ratio of 3.95x, Net Present Value of IDR 32.7 billion, Internal Return Rate of 13.22% per annum and 9-year payback period with a concession period of 20 years. The second stage is feasibility analysis from Public perspective, obtained a feasible result with the present value of the money for supporting the KPBU project IDR131 billion. This cost is smaller than the present value of the budget allocation if government built and managed by itself. The third stage is carried out by econometric analysis as a consideration in determining policy targets with the results of the variable overcrowded and occupancy status have correlated significantly on the health level experienced by society."