Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Praktik investasi melalui Penggalangan Dana Dalam Bentuk Ekuitas Berbasis Teknologi Informasi PDETI di Indonesia belum didukung oleh peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Ketiadaan aturan hukum yang mengatur secara khusus dapat menimbulkan risiko untuk investor. Dalam kondisi ketiadaan peraturan, keabsahan dari investasi melalui PDETI harus ditinjau dari peraturan-peraturan yang relevan, khususnya terkait keabsahan dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk melakukan PDETI yaitu Perjanjian Kustodian dan Investasi PKI yang melibatkan beberapa aspek hukum dan dibuat oleh Perusahaan X. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam PKI dan kekuatan hukumnya berdasarkan hukum Indonesia, serta potensi risiko dan perlindungan hukum bagi investor. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta dari praktik yang dilakukan oleh para pihak terkait secara umum dan perjanjian kustodian dan investasi yang dibuat penyelenggara PDETI secara khusus. Hasil analisis terhadap hubungan hukum antara para pihak menunjukan adanya potensi pelanggaran yaitu larangan praktik pinjam nama berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal yang mengakibatkan PKI menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu diperlukan tindakan pro-aktif dari OJK untuk melindungi investor yang berinvestasi melalui PDETI dengan segera mengeluarkan peraturan terkait bisnis PDETI.

---

The practice of investment through Equity Crowdfunding ECF in Indonesia has not been supported by regulations from the Financial Services Authority of Indonesia OJK . The absence of specific regulations may cause risks for investors. In the absence of any regulations, the legality of this investment should be seen from regulations relevant to this transaction, specifically regarding the enforceability of the agreement made by the parties to conduct ECF, which is called Custodian and Investment Agreement CIA which involves several legal aspects and created by Company. This paper intends to seek the legal standing of the parties in CIA and its enforceability under Indonesian law, as well as the potential risk and legal protection for investors. This paper uses a juridical normative method which uses written applicable laws and literature, with the aim to get fact finding from the practices made by the related parties in general and specifically from the CIA. The result of the analysis of the legal relationship amongst the parties shows that there are potential breaches such as the prohibition of nominee arrangement under Investment Law resulting in the CIA to be null and void. Hence, a proactive action by OJK is required to protect investors investing through ECF business by issuing the necessary regulation."

"Sejak diumumkannya bahwa Indonesia telah mengalami pandemi Covid-19 maka seketika struktur perekonomian nasional menurun drastis. Hal tersebut terjadi oleh karena pelaku usaha tidak dapat melakukan kegiatan usahanya dengan keadaan yang ideal yang membuat menurunnya pemasukan pelaku usaha dalam skala nasional. Dengan tidak stabilnya pemasukan dari tiap pelaku usaha membuat tiap-tiap dari mereka kesulitan untuk membayarkan kewajiban utang yang mereka miliki. Keterbatasan yang timbul tersebut membuat perusahaan memilih alternatif lain untuk membayar kewajiban yang mereka miliki dengan cara seperti mengadakan restrukturisasi utang. Dalam studi yang dilakukan terhadap PT X dan PT Z, keduanya sepakat untuk mengadakan novasi atau pembaruan utang dengan memperjanjikan 2 (dua) perjanjian baru yakni perjanjian restrukturisasi utang dan perjanjian penyelesaian utang yang mana perjanjian tersebut dilakukan untuk melaksanakan konversi bunga menjadi saham. Oleh karena praktik tersebut secara tegas dilarang oleh karena Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dalam melaksanakan kedua perjanjian tersebut para pihak secara tidak langsung diduga telah melakukan penyelundupan hukum. Dengan itu, kedua perjanjian tersebut perlu ditinjau lebih lanjut dalam sudut pandang hukum perdata mengenai keabsahannya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menganalisa keberlakuan dari perjanjian konversi bunga menjadi saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini adalah menjawab ketidakpastian atas keabsahan dari 2 (dua) perjanjian untuk mengkonversi bunga menjadi saham berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

---

Since it was announced that Indonesia had experienced the Covid-19 pandemic, the structure of the national economy immediately dropped drastically. This condition occurs because business actors are unable to carry out their business activities under ideal conditions which reduce the income of business actors on a national scale. With the unstable income of each business actor, it is difficult for each of them to pay their debt obligations. These difficulites make companies choose other alternatives to pay their obligations by way of entering into a debt restructuring agreement. In a study conducted on PT X and PT Z, both of them agreed to hold a novation by agreeing to 2 (two) new agreements, namely a debt restructuring agreement and a debt settlement agreement in which the agreements were made to convert interest into shares. Due to this practice is prohibited by Article 35 paragraph (2) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, in implementing the two agreements the parties are indirectly suspected of having committed legal smuggling. Therefore, the two agreements need to be reviewed further in the perspective of civil law regarding their validity. This research is normative juridical by analyzing the enforceability of the interest conversion agreement into shares based on the applicable laws and regulations. The results of this study are to answer the uncertainty over the legitimacy of pledging 2 (two) agreements to convert interest into shares based on the Civil Code in Indonesia and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies."

"Perkembangan teknologi digital saat ini telah membawa dampak sangat signifikan dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu bukti hal tersebut hadirnya sebuah layanan pada bidang keuangan khususnya dalam kegiatan pinjam meminjam uang, yaitu peer to peer lending. Layanan yang menyediakan sebuah platform/marketplace berbasis system elektronik yang akan mempertemukan pihak pemberi pinjaman (Kreditur) dengan pelaku usaha sebagai penerima pinjaman (Debitur) dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam. Tujuan layanan ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses pembiayaan, khususnya pada sektor pertanian yang kurang mendapatkan dukungan sumberdaya modal. Hal tersebut memberikan jawaban bagi para petani dengan hadirnya sebuah perusahaan peer to peer lending yang bergerak dalam bidang agrobisnis. Dalam pelaksanaannya perjanjian yang dibuat yaitu dengan cara melakukan pembelian unit berupa pohon atau bibit. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai perjanjian yang dilakukan dalam layanan yang disediakan oleh Perusahaan X yang merupakan perusahaan peer to peer lending pada bidang agrobisnis. Selain itu akan memberikan pemaparan tinjauan untuk memahami gagal bayar yang berpotensi akibat perjanjian yang akan memengaruhi tanggungjawab dari para pihak jika hal tersebut terjadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hokum positif tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil laporan penelitian ini akan mengidentifikasi mengenai perjanjian yang disediakan oleh Perusahaan X, dan juga tanggung jawab para pihak apabila terjadi gagal bayar.

---

Nowadays, the digital technology development has brought a highly significant impact in all walks of life. One of those is a service in finance sector, specifically in lending money, namely, peer to peer lending. A service that prepares a platform or marketplace based on electronic system connecting the creditor – the one who lends – with the debtor – the one who receives the loan – in a loan contract. It is expected that the service is able to facilitate in accessing funding in all types of societies, specifically in agriculture sector which rarely obtains capital resources. Furthermore, the service gives solution for the farmers with the availability of a peer to peer lending company that focuses on agribusiness sector. In carrying out the contract, it is by purchasing several trees or seedlings. In this research, the contract is implemented in the service available by Company X – a peer to peer lending company in agribusiness sector. Additionally, this research gives a discussion in understanding risks or payment failure in which potentially caused by the contract. Furthermore, it discusses the length of implementation of a condition failure in harvesting crops that influences the responsibility of all parties, if they occur. The research method used in this research is a juridical-normative one. That is a research conducted towards written positive law which includes researching references material or secondary data. The result of this report identifies contract available by Company X, and also to recognize responsibilities of all parties if failure occur."

"ABSTRAKBank Kustodian adalah salah satu lembaga penunjang yang terdapat di dalam Struktur Pasar Modal di Indonesia Tesis ini menjabarkan peranan bank kustodian XYZ dalam perkembangan pasar modal di Indonesia Fungsi utama bank kustodian yaitu memberikan jasa penitipan surat berharga termasuk di dalamnya adalah reksadana Secara tidak langsung perkembangan yang terjadi pada reksadana akan memberikan dampak kepada aset yang dikelola oleh bank kustodian Tesis ini membahas mengenai korelasi dan hubungan kausalitas antara perkembangan produk reksadana dengan Asset Under Custody yang terdapat di bank kustodian XYZ Hasil penelitian menunjukkan bahwa korelasi antara Nilai Aktiva Bersih suatu reksadana dengan Asset Under Custody di bank kustodian XYZ sangat lemah dan tidak signifikan serta tidak terdapat hubungan kausalitas.

---

ABSTRACT

Custodian bank is one of institutions in the structure of capital market in Indonesia This thesis describes the role of the custodian bank XYZ in the development of capital market in Indonesia The main function of the custodian bank is to provide securities custody services including the mutual funds Indirectly the developments in the mutual fund products will give its effect to the assets under custody This thesis analyze the correlation and causality relationship between the development of mutual fund products with assets under custody managed by custodian bank XYZ The results showed that the correlation between the Net Asset Value of mutual fund products with Asset Under Custody in custodian bank XYZ is very weak and not significant The result also showed that there is no causal relationship between those variables."

"Tesis ini membahas tentang kegiatan berinvestasi oleh perusahaan dana pensiun di Indonesia. Dengan banyaknya dana yang dihimpun dari para peserta dana pensiun dengan tujuan mendapatkan manfaat di masa pensiun, maka perusahaan mempunyai tanggung jawab dalam memberikan imbal hasil yang diharapkan oleh peserta dana pensiun. Dengan menggunakan model risiko portofolio Markowitz, diharapkan perusahaan dapat mengelola risiko investasi dengan baik dan kemudian mendapatkan imbal hasil yang diharapkan.

---

This thesis discusses about investment activity by pension fund company in Indonesia. The abundance of funds collected from the participants of the pension fund with the purpose of obtaining benefits in retirement, then the company has a responsibility to give the expected return to participants. Using risk portfolio model by Markowitz, company will be expected to be able to manage investment risk and then get a good expected return."

"Perlu adanya Pasar Modal yang menerapkan prinsip-prinsip Syariah yang mutlak diperlukan, dalam rangka mewujudkan tujuan Syariah. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan cara yang baik dan benar. Salah satu kegiatannya adalah investasi pada Reksa Dana Syariah. Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 pasal 1 ayat 27, menyatakan bahwa Reksa Dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh Manajer Investasi. Sedangkan Reksa Dana Syariah mengandung pengertiaan sebagai Reksa Dana yang pengelolaandan kebijakan investasinya mengacu pada Syariat Islam, yang tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan Syariat Islam, Seperti pabrik makanan/minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok dan tembakau, jasa keuangan konvensional, pertahanan dan persenjataan serta bisnis hiburan yang berbau maksiat. Dengan demikian perlu mengetahui bagaimana hubungan keijasama antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian dalam membentuk Reksa Dana Syariah menurut Hukum Islam dan bagaimana aplikasi hubungan hukum antara Manajer Investasi dan BankKustodian dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dengan para Investor pada Reksa Dana Syariah M dalam penerapannya menurut Hukum Islam. Persoalan tersebut diteliti dan dianalisis dengan metode penelitian hukum normatif dan penelitian yang dilakukan secara eksplanatoris dan wawancara sebagai data pendukung. Dapat disimpulkan bahwa hubungan keijasama antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian sesuai dengan Hukum Syariah yang berlaku Syirkah wujuh, yaitu keijasama antara dua orang (Manajer Investasi dan Bank Kustodian) dengan modal dari pihak lain (Investor). Aplikasi hubungan hukum antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam KIK dengan para Investor adalah akad Wakalah, yaitu peijanjian (akad) antara Investor sebagai pihak yang memberi kuasa kepada Manajer Investasi sebagai pengelola efek dan Bank Kustodian sebagai tempat penitipan kolektif sebagai pihak yang menerima kuasa untuk melakukan tindakan atauperbuatan tertentu, yaitu investasi

---

It is necessary to have Capital Market that applies Syariah principles that is

absolutely required, in the context of materializing Syariah objective. Islam

strongly recommends its followers perform economic activities properly rightfully.

One of its activities is investment in Syariah Investment Fund. Law of Capital

Market No.8 of 1995 article 1 paragraph 27, provides that Investment Fund

Institution (Reksa Dana) is the vehicle to collect the funds from the Capital

holding society to be invested in securities portfolio by Investment Manager.

While Syariah Investment Fund means Investment Fund, the management and

policy of which refers to Islamic Law, namely it does not invest the funds on

shares or bonds of the Company, the management and product of which are in

contravention with Islamic law, like food/beverages containing alcohol, pork,

cigarette and tobacco, conventional financial services, defense and armament and

entertainment business prohibited by Islamic law. Therefore it is necessary to

know the cooperation relation between Investment Manager and Custodian Bank

in Collective Investment Contract (KIK) with Investors in Syariah M Investment

Fund in its application based on Islamic law. This issue is analyzed with

normative legal analysis method and analysis conducted on explanatory basis as

supporting data. It can be concluded that cooperation relation between Investment

Manager with Custodian Bank suits Syariah law that is applicable syirkah wujuh,

namely cooperation between two persons (Investment Manager and Custodian

Bank) with Capital from another party (Investor). Applicable of legal relation

between Investment Manager and Custodian Bank in KIK with Investors is

Wakalah agreement, namely agreement between Investor as the party who

empowers Investment Manager as securities manager and Custodian Bank as

collective custody as the party who receives power to perform certain action,

namely investment."

"Skripsi ini membahas masalah status hubungan kerja berupa kesepakatan pemberian jasa pekerja ditinjau dari segi yuridis dan praktis. berdasarkan pelaksanaan pemberian jasa pekerja antara PT X sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan PT Y sebagai Perusahaan Pemberi Kerja. Konsep kesepakatan penyediaan jasa pekerja/buruh adalah Bentuk outsourcing lain yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menimbulkan permasalahan terkait hubungan kerja. Beberapa permasalahan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam permasalahan pokok yang dibahas dalam skripsi ini yaitu penjelasan tentang konsep kesepakatan penyediaan jasa pekerja/buruh di perusahaan, penjelasan tentang tanggung jawab pekerja/penyedia jasa tenaga kerja dan perusahaan pemberi kerja. kepada pekerja/buruh outsourcing serta penjelasan praktik kesepakatan penyediaan jasa pekerja/buruh antara PT Xsebagai perusahaan penyedia jasa bagi pekerja/buruh dengan PT Y sebagai perusahaan penyedia pekerjaan, terkait dengan kebutuhan kegiatan utama perusahaan yang mempekerjakan. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, jenis penelitian deskriptif, sumber data berasal dari data sekunder dan data primer, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen danwawancara dengan informan, serta teknik analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah bahwa kesepakatan penyediaan jasa pekerja/buruh merupakan kegiatan perekrutan pekerja/buruh yang akan ditempatkan. Pada perusahaan pengguna, tanggung jawab perusahaan dalam perjanjian pemberian jasa pekerja/buruh kepada pekerja/buruh outsourcing hanya ditanggung oleh perusahaan pemberi jasa bagi pekerja/buruh hanya karena adanya paksaan yuridis yaitu kondisi ketenagakerjaan. hubungan pekerja/buruh outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, serta pelaksanaan perjanjian Pemberian jasa pekerja/buruh antara PT X dan PT Y dilakukan tanpa menyentuh kegiatan utama PT Y.

---

This thesis discusses the problem of work relationship status in the form of an agreement for the provision of worker services from a juridical and practical perspective. based on the implementation of the provision of worker services between PT X as the Employer / Labor Service Provider Company and PT Y as the Employer Company. The concept of an agreement for the provision of worker/labor services is another form of outsourcing introduced in Law Number 13 of 2003 which raises problems related to work relations. Some of these problems are then included in the main problems discussed in this thesis, namely an explanation of the concept of an agreement for the provision of worker/labor services in a company, an explanation of the responsibilities of workers/labor service providers and the employing company. to outsourcing workers/laborers as well as an explanation of the practice of the agreement for the provision of worker/labor services between PT X as a service provider company for workers/laborers with PT Y as the job provider company, related to the main activities of the employing company. The research method in this thesis uses the form of normative juridical research, descriptive research type, data sources come from secondary data and primary data, data collection techniques use document studies and interviews with informants, as well as data analysis techniques using qualitative methods. The research result in this thesis is that the agreement for the provision of worker/labor services is a recruitment activity for workers/laborers to be placed. In the user company, the responsibility of the company in the agreement for the provision of worker/labor services to the outsourcing worker/laborer is only borne by the company providing services to the worker/laborer only because of juridical coercion, namely the conditions of employment. relations between outsourced workers/laborers and companies providing worker/labor services, as well as the implementation of the agreement for Providing worker/labor services between PT X and PT Y is carried out without touching the main activity of PT Y."

"Kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian kredit harus setara dan seimbang. Dalam suatu Perjanjian Kredit seringkali terjadi ketidakseimbangan kedudukan antara Kreditur dan Debitur. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Suatu Perjanjian kredit yang biasanya merupakan perjanjian baku dan memuat aturan-aturan standar yang telah ditetapkan oleh kreditur, harus tetap memperhatikan keseimbangan kedudukan antara kreditur dan debitur. Dengan demikian perjanjian kredit yang dibuat akan dilaksanakan dengan itikad baik dan tanpa adanya paksaan terhadap masing-masing pihak, karena masing-masing pihak memiliki kedudukan yang seimbang.

---

The position of the parties in the loan agreement shall be equal and balance. In the Loan Agreement often happens inequality position between Creditor and Debtor. This research is analyzed by descriptive analytic with the legal analytic approach. A loan agreement which is commonly as standard contract set up by Creditor, must remain pay attention to the equality position of Creditor and Debtor. Therefore the loan agreement can be performed in good faith and without duress to each party, since each party has equal position."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbandinngan pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap Laba pada Perusahaan Asuransi Umum di Indonesia tahun 2007-2011. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode Regresi Berganda. Setelah melakukan penelitian diketahui antara pendapatan premi dan hasil investasi berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan asuransi umum. Didapatkan bahwa pendapatan premi berpengaruh lebih signifikan terhadap laba jika dibandingkan hasil investasi. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan agar dapat dilakukan terhadap industri asuransi jiwa dan menambah variable yang mempengaruhi laba agar hasil penelitian yang didapatkan menjadi lebih akurat.

---

The purpose of this study was to determine how the effects perbandinngan Premium Income and Profit on Investment for General Insurance Companies in Indonesia in 2007-2011. This research is a quantitative study using multiple regression method. After doing research note between premium income and investment returns significantly influence the profit of general insurance companies. It was found that the effect is more significant premium income to earnings when compared to the investment. For future studies, researchers suggested to be made to the life insurance industry and add variables that affect earnings results obtained in order to be more accurate."