Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kerugian negara masih memiliki perbedaan pengertian tergantung pada paradigma hukum yang dipakai. Meskipun begitu, konsep kerugian negara telah dipakai dalam kehidupan hukum di Indonesia, salah satunya pada kasus penggunaan jaringan 3G milik PT Indosat oleh PT IM2 yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Sementara pihak melihat bahwa BPKP tidak memiliki kewenangan sama sekali terkait kerugian negara. BPKP sendiri tetap kukuh bahwa yang bersangkutan memiliki kewenangan terkait kerugian negara. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis peraturan perundang-undangan Indonesia dan peraturan lainnya terkait tugas dan wewenang BPKP dalam menilai kerugian negara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sesungguhnya BPKP tak berwenang menilai kerugian negara, namun berwenang melakukan audit investigatif dan audit perhitungan kerugian negara sebagai bantuan kedinasan kepada institusi lain yang berwenang yang melakukan permintaan bantuan kedinasan.

---

State's loss still has different definitions depending on the used legal paradigm. However, the concept of state's loss has been used in the legal world in Indonesia, in which one of them in the case of the usage of PT Indosats 3G network by PT IM2 which involved Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Certain parties think that BPKP has no authority whatsoever regarding states loss. BPKP remains adamant that it has authority regarding states loss. The mode of the research is the juridical normative approach with descriptive analytical typology, in order to get the picture of, to find legal facts, and to systematically observe the Laws of Indonesia and other laws concerning the authority of BPKP to determine states loss. The result of the study would be BPKP has no authority to determine states loss, although BPKP still can conduct investigative audit and states loss calculation audit in the name of bureaucratic support to the authoritative institution that request the bureaucratic support."

"Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) sebagai lembaga pengawasan eksternal pemerintah memiliki kewenangan untuk menilai dan menetapkan kerugian negara. Namun, sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU- XI/2012, kewenangan menilai kerugian negara seakan turut diberikan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (“BPKP”) yang berdampak pada polemik tumpang tindih kewenangan antara BPK dan BPKP dan berujung pada disharmonisasi serta ketidakpastian hukum proses penilaian kerugian negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkhususkan pembahasan pada (1) perbandingan kedudukan BPK dan BPKP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; (2) pengaturan mengenai kewenangan menilai kerugian negara pada BPK dan BPKP dalam peraturan perundang-undangan Indonesia; serta (3) sistem pemeriksaan berjenjang untuk mewujudkan penilaian kerugian negara yang memberi kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang disusun secara deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian adalah (1) berdasarkan struktur ketatanegaraan, BPK merupakan lembaga negara (organ negara) sedangkan BPKP merupakan lembaga pemerintahan atau organ administrasi negara yang berada di dalam kekuasaan eksekutif; (2) peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan menilai kerugian negara pada BPK dan BPKP dengan klasifikasi yang berbeda, di mana BPKP hanya dapat melakukan pemeriksaan indikasi adanya kerugian negara tanpa dapat menetapkan jumlah kerugian negara, sedangkan BPK memiliki kewenangan untuk menilai dan menetapkan kerugian negara; (3) demi terwujudnya kepastian hukum penilaian kerugian keuangan negara dan untuk mengharmonisasikan kewenangan BPK dan BPKP, perlu diaplikasikan sistem pemeriksaan berjenjang yang menempatkan BPKP sebagai pemeriksa luar yang bekerja untuk dan atas nama BPK dalam melakukan pemeriksaan atas indikasi kerugian negara dan BPK yang akan menetapkan adanya kerugian negara dan jumlah kerugian negara.

---

The Audit Board of Indonesia (“BPK”) as external government supervisory agency has the authority to assess and determine state losses. However, since the issuance of the Constitutional Court Decision No.31/PUU-XI/2012, the authority to assess state losses has also been given to the Financial and Development Supervisory Agency (“BPKP”) which occurred to the overlapping authority polemic and resulted in disharmony and legal uncertainty in the assessing state losses process. This study focused on (1) the comparison of BPK and BPKP position in the Indonesian constitutional system; (2) Indonesia’s regulations regarding the authority to assess state losses on BPK and BPKP; (3) how tiered examination system could harmonize state loss assessment that provides legal certainty. The research’s method is juridical-normative and its results are (1) based on the constitutional structure, BPK is one of main state organ while BPKP is a state administrative organ; (2) Indonesia’s regulations give the authority to assess state losses to BPK and BPKP with different classifications, where BPKP’s authority is limited to assess state losses without being able to determine the amount, while BPK has the authority to assess and determine state losses; (3) for actualizing legal certainty in the assessment process of state losses and to harmonize the authority of BPK and BPKP, it is necessary to apply tiered examination system that places BPKP auditor as an external examiner who works for and on behalf of BPK in conducting state losses audit and BPK will determine the existence and the amount of state losses."

"Berdasarkan kondisi pasar yang ada saat ini (market attractiveness) dan keunggulan-keunggulan (competitive advantage) yang dimiliki oleh produk internet broadband IM2 via 3G HSDPA maka strategi pemasaran offensive harus dijalankan oleh IM2 untuk memasarkan produk internet broadband IM2 via 3G HSDPA.Strategi tersebut harus juga diimplementasikan dalam bentuk tactical marketing mix yang optimal. Secara demografi, target segment produk ini menyasar kalangan dewasa berusia 20-29 tahun yang pada umumnya merupakan pekerjalkaryawan dengan SES A-Cl. Sementara dari geografinya, Jakarta dan Surabaya merupakan dua kota pertama yang menjadi prioritas, disusul dengan bandung dan semarang, barulah kota-kota lainnya di Indonesia.Positioning dari produk ini sebaiknya mengedepankan keunggulan dari teknologi yang digunakan karena hal ini yang membedakan produk ini dari produk sejenis lain yang telah lebih dahulu hadir dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih kepada pelanggannya. Positioning ini harus menjadi dasar bagi IM2 untuk mengemas branding produk internet broadband IM2 via 3G HSDPA. Namun demikian, produk ini sebaiknya tetap menjadi sub-brand dari Brand 1M2 Indosatnet.Dalam marketing communication-nya juga perlu disusun message yang sesuai dengan produk dan branding yang telah didefinisikan. Di samping itu, karena produk ini masih baru - sekalipun jasa internet bukan merupakan barang baru lagi - maka pembentukan brand ativarness merupakan hal yang sangat krusial harus dilaksananakan terlebih dahulu. Dengan kondisi ini, early adaptor sebagai tipikal audience juga harus dipertimbangkan dalam penyusunan message yang akan digunakan dalam marketing communication. Beberapa kaidah perlu dijaga dalam mengomunikasikan message agar pelaksanaannya optimal dan tidak malah menimbulkan beragarn interpretasi. Storytelling, tonelnuansa, picture/gambar dan word/kata-kata yang hares menarik dan sinergi dengan message yang disampaikan. Sekali lagi, nuansa teknologi baru yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan sebaiknya juga mendasari pengkomunikasian message terse but.Sesuai dengan strategi pemasaran yang offensive, maka marketing comnrunicatian produk ini juga harus mengacu pada strategi tersebut. Namun demikian, bukan berarti frekuensi komunikasi saja yang semata-mata hares tinggi, namun lebih ditekankan pada optimalitas frekuensi dengan reach (tingkat absorpsi audience) yang cukup efektif.Dengan hal-hal di atas diharapkan IM2 akan berhasil meningkatkan performansi bisnisnya dalam bidang jasa Internet.

---

PT Indosat Multi Media well had known as IM2 a subsidiary company of PT Indosat with internet and multimedia service business.Product Portfolio IM2 consists of many products related to the internet and multimedia. One of the products is the internet service which is popular as th IM2 indosatnet. For this product, 1M2 is as an ISP (Internet Service Provider).Until end of 2006, 1M2 Indosatnet can be provided via many access networks e.g. dial-up, hotspot, via Starone, via Fren, etc. 3G HSDPA is comming to provide another option for internet access network which just come recently. It is also called as IM2 Internet broadband via 3G HSDPA.3G HSDPA is a new technology which can be used for internet access. The infrastructure of 3G HSDPA is using the 3G network. 3G HSPA has many advantage compared to the existing access network technology. Hopefully it can fulfill the entire user requirement for internet service, especially in the bandwidth and mobility.1M2 shall utilize 3G HSDPA as much as possible for improving IM2 business in term of market share, sales revenue as well as profitability.Base on recent market attractiveness of internet service and competitive advantage of internet broadband IM2 via 3G HSDPA, the offensive marketing strategy must be run by 1M2 to market the internet broadband IM2 via 3G HSDPA product. In order to apply this strategy, an optimal tactical marketing mix must also be applied. On the target wise, segment target of this is adult with age 20-29 which mostly are the magic people (employeelbusiness people) with SES A-CI. in term of Geographic, Jakarta and Surabaya are two city with first priority, followed by Bandung and Semarang and then the other cities.Positioning of this product shall be the advantage of new technology which is used. It's very important to also provide the advantage for the customer in term of internet access. This positioning should be as the foundation for IM2 to brand the 1M2 Internet broadband via 3G HSDPA. Nevertheless, this product should still be the sub-brand 1M21ndosatnet brand.Some criteria must also be set to do marketing communication. It is important to ensure that the message is delivered effectively and not causing wrong interpretation. Storytelling, tone, picture and word that will be used must be interesting and synergize with the message. Again, new technology which can solve some problem in accessing the internet must be boosted as the main thing for delivering the message. Offensive marketing strategy should be applied, so the marketing communication of this product must also follow this strategy. Offensive doesn't only mean high frequent of the marketing communication but must also attain the reach (audience absorption level) effectively.By implementing all of the recommendations above, IM2 will hopefully be able to improve the business performance in the internet service."

"ABSTRAKPenelitian ini berangkat dari permasalahan kontradiksi penerapan hukum antara hukum publik dengan hukum privat pada pelaksanaan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan urgensi atas kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara terhadap pengelola Badan Usaha Milik Negara. Dalam penelitian ini, metodologi yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma penyelesaian piutang negara pada BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 77/PUU-IX/2011 yang mengamanatkan penyelesaian piutang BUMN dilaksanakan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan BPK dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara terhadap pengelola BUMN yang menggunakan prinsip hukum publik dapat menimbulkan kerancuan penerapan hukum dengan prinsip hukum privat yang berlaku pada perusahaan, serta tidak selaras dengan Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 yang mengamanatkan penyelesaian piutang BUMN dilaksanakan berdasarkan prinsip perusahaan yang baik (good corporate governance). Perubahan paradigma pengurusan piutang negara pada BUMN juga telah menghilangkan urgensi penilaian dan/atau penetapan kerugian sebagai syarat pencatatan piutang. Meski demikian, kewenangan BPK tersebut tetap memiliki nilai kemanfaatan dalam rangkaian pemeriksaan/pengawasan terhadap keuangan negara untuk terciptanya akuntabilitas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan BUMN dalam rangka pengambilan kebijakan strategis, serta dapat menciptakan rasa keadilan bagi para stakeholder.

---

ABSTRACTThis research departs from the problem of the contradiction in the application of law between public law and private law on the implementation of the authority of the Supreme Audit Institution (BPK) in assessing and / or determining state losses on illegal acts committed by State-Owned Enterprises (SOE) managers. The research was carried out with the aim of knowing the implementation and urgency of the authority of the BPK in assessing and/or determining state losses to the managers of SOE. In this study, the methodology implemented was normative legal research. The results of the study show that there has been a paradigm shift in the settlement of state receivables in SOEs after the Decision of the Constitutional Court (MK) Number 77/PUU-IX/2011 which mandates the settlement of SOE receivables carried out based on the good corporate governance principles. This study concludes that the authority of the BPK in assessing and/or determining state losses to SOE managers who use the principles of public law can lead to confusion in the application of the law with the principles of private law applicable to companies, and not in line with the MK Decision Number 77/PUU-IX/2011 which mandates the completion of BUMN receivables carried out based on the good corporate governance principles. The change in the paradigm of managing state accounts for SOEs has also eliminated the urgency of assessments and/or the determination of losses as a condition for recording accounts. Even so, the BPK's authority still has the value of benefit in a series of checks/oversight of state finances to create accountability for management and financial responsibility of SOEs in the context of strategic policy making, and can create a sense of justice for stakeholders."

"ABSTRAKMaksud dari tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai upaya pencegahan tindak korupsi yang marak terjadi di Indonesia dan menyebabkan kerugian secara ekonomi bagi Indonesia. Untuk mencegah terjadinya tindak korupsi terutama dalam instansi pemerintah, didirikannya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembagunan BPKP. Berdirinya BPKP sebagai perwujudan pencegahan penyalahgunaan keuangan pada instansi pemerintah. Salah satunya dengan menggunakan sistem Fraud Control Plan yang dilakukan dengan lima tahapan yaitu Sosialisasi, Diagnostic Assessment, Bimbingan Teknis Implementasi, dan Evaluasi Atas Implementasi. Pada sistem ini terdapat kaitannya dengan teori pilihan rasional dan kontrol sosial, dimana kedua teori tersebut membantu pemahaman mengenai ruanglingkup sosial PT. XYZ. Sehingga sistem Fraud Control Plan dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan kinerja para pegawai PT. XYZ yang sesuai dengan keinginan yaitu bebas dari adanya tindak penyimpangan.

---

ABSTRACTThe purpose of this paper is to provide an overview of the prevention efforts of corruption that are rampant in Indonesia and cause economic losses for Indonesia. To prevent the occurrence of acts of corruption, especially in government agencies, the establishment of the Financial and Development Supervisory Board BPKP . Establishment of BPKP as a manifestation of the prevention of financial misuse on government agencies. One of them is by using Fraud Control Plan system which is done with five stages Socialization, Diagnostic Assessment, Technical Implementation Guidance, and Evaluation on Implementation. In this system is related to the theory of rational choice and social control, where both theories help understanding the social scope of PT. XYZ. So that Fraud Control Plan system can be done well and produce performance of employees of PT. XYZ in accordance with the desire that is free from the existence of acts of irregularities."

"Seiring dengan kemajuan di bidang teknologi dan komunkasi, Jaringan 3G adalah salah satu sumberdaya terbatas yang sangat diperlukan bagi industri telekomunikasi. Pemerintah dituntut untuk mengatur dan mengawasi pemakaian sumberdaya alam tidak terbatas tersebut, salah satunya dengan mekanisme perizinan dalam Undang-undang Telekomunikasi. Perizinan merupakan salah satu bagian dari hukum administrasi negara. Sanksi administrasi yang diangap kurang efektif membuat sanksi pidana akhirnya menjadi jalan untuk penegakan norma hukum administrasi negara, yang dikenal dengan administrative penal law. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai administrative penal law membuat kebingungan disaat terjadi kasus pelanggaran terhadap administrative penal law yang juga memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Kasus semacam itu di satu sisi dapat digolongkan sebagai concurus idealis, tapi disisi lain ketentuan Pasal 63 ayat (2) yang menyangkut asas lex speclialis derogat legi generalisdalam kasus ini asas lex systematische specialiteit mengingat Undang-undang Telekomunikasi dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan pidana khusus-juga perlu diperhatikan untuk menentukan ketentuan mana yang harus diterapkan.

---

Along with the advances of technology and communication, the 3G network become one of most needed limited resources for telecomunication industry. Government forced to manage and control the usage of that limited resources, one of them is the licensing mechanism on Telecomunication Act. Licensing is one kind of administrative law. The uneffectiveness of administrtative sanctions made penal sanctions be the way to enforce the administrative norm, also known as administrative penal law. Lack of understanding about administrtive penal law by the law enforcement officers made confusion when there?s case that a violation of adinistrative penal law, in the same time breaking the law of Eradication of Criminal Acts of Corruption. A case like this can categorized as concursus idealis, but in the other side, we can?t avoid the provision of article 62 (2) of The Book of penal Code (KUHP) about lex specialis derogat legi generalis-in this case, lex systematische specialiteit, becasuse both of the Telecomunication Act and Eradication of Criminal Acts of Corruption are special rules of criminal offences-also need to be considered to determine which provisions should be applied."

"ABSTRAKPenerimaan negara bukan pajak merupakan seluruh penerimaan pusat yang bukanberasal dari penerimaan perpajakan. Hal itu, diatur Undang-Undang Nomor 20Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Selain pajak, penerimaannegara bukan pajak memiliki arti dan peran yang sangat penting dalam pembiayaanpenyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional. Olehkarenanya, diperlukan peningkatan pendapatan Negara dari sektor penerimaanNegara bukan pajak.Permasalahan yang dapat diungkap adalah bagaimanakah aspek hukum dan upayapeningkatan penerimaan Negara bukan pajak oleh Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (Tinjauankewenangan BPKP) dan hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam peningkatanpenerimaan negara tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatifdimaksudkan untuk memahami hukum dipandang hanya sebagai peraturan ataukaidah-kaidah saja. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis berupayamenggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahantanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistik.Lokasi penelitian di Jakarta tempat berkedudukan Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan, sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah yangmelakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara melaluiaudit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengumpulandata penelitian dilakukan dengan studi dokumen atau kepustakaan (data sekunder)yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan cakupan penelitian ini.Hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan teori welfare state dalam upayapeningkatan penerimaan Negara bukan pajak menunjukkan bahwa upayapeningkatan penerimaan Negara bukan pajak yang dilakukan BPKP, dapatmeningkatkan penerimaan negara untuk kemanfaatan dan kesejahteraanmasyarakat. Dengan upaya peningkatan penerimaan Negara bukan pajak yangdilakukan BPKP ini, dapat mengurangi penyalahgunaan pengelolaan penerimaanNegara bukan pajak dan menemukan potensi penerimaan Negara bukan pajak baru.Kendala atas peningkatan penerimaan Negara bukan pajak disebabkan olehperubahan terhadap Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-UndangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah serta lemahnya sistem pengendalian internpemerintah menyebabkan penerimaan Negara dari sektor penerimaan Negarabukan pajak menjadi tidak maksimal sehingga mengurangi manfaat yang dapatditerima masyarakat.

---

AbstractNon-Tax State Revenue is the entire central government revenue which is notoriginating from tax. It is regulated by the Law Number 20 Year 1997 concerningNon-Tax State Revenue. Besides tax, Non-Tax State Revenue also has importantmeaning and role in the financing of state governance and national development.Therefore, the increasing of state revenue from non-tax sector is necessary.The issues that can be exposed are how the legal aspects and efforts of increasingNon-Tax State Revenue by the Finance and Development Supervisory Agency asthe internal auditor of the Indonesian government and what are the matters whichbecome obstacles in increasing Non-Tax State Revenue.This study is a qualitative research with a normative juridical approach which isintended to understand law reviewed only as regulations or principles. Thespecification of descriptive analytical research seeks to describe in detail the socialphenomena which become main issue without making hypotheses and statisticalcalculations.The research took place in Jakarta where the Finance and DevelopmentSupervisory Agency as one of the government?s internal auditor which performsinternal supervision of state financial accountability through audit, review,evaluation, monitoring, and other supervisory activities is located. The collectionof the data is done by documents or literature study (secondary data) which canprovide the information relating to the scope of the study.Based on the welfare state theory, the efforts taken by the Finance andDevelopment Supervisory Agency in increasing Non-Tax State Revenue mayincrease state revenue for the public benefit and welfare. These efforts can alsoreduce the misuse of the Non-Tax State Revenue management and discover otherpotential Non-Tax State Revenue.The constraints of increasing Non-Tax State Revenue are caused by theamendment of the law concerning State Finance, the law concerning the Audit ofthe Management and Accountability of the State Finance, and the law concerningRegional Government and the weakness of the government internal control system.These constraints led to the low optimization of state revenue from the Non-TaxState Revenue, thereby reducing the benefits to be received by the public."

"ABSTRAKPenelitian bertujuan untuk menguugkapkan masalah pelaksanaan pengawasan APBN pada BPKP ditinjau dari segi yuridis. Sedangkan metodologi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pembangunan yang sedang berjalan dewasa ini memerlukan pembiayaan yang besar. Ditambah dengan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta anggaran rutin, membuat angka APBN semakin membengkak. Hal itu memerlukan dana yang cukup besar. Untuk pemanfaatan dana secara optimal, diperlukan pengawasan yang di lingkungan pemerintahan negara dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berdasarkan Keppres Nomor 31 tahun 1983, sebagai peningkatan status dan fungsi Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Peningkatan yang nyata dari perubahan itu adalah kemandirian serta koordinasi pengawasan yang makin baik, dua diantara beberapa syarat berhasilnya pelaksanaan pengawasan. Kemandirian rnenghasilkan obyektifitas, koordinasi menghindari tumpang tindih dan terlewatnya obyek pengawasan. Namun demikian secara relatif banyak temuan tidak dapat diteruskan kepengadilan karena kurangnya unsur hukum. Hal ini disebabkan oleh tekanan pemeriksaan BPKP yang di tujukan pada segi pertanggungjawaban keuangan. Seyogyanya setiap temuan BPKP perlu dilengkapi unsur hukumnya. Untuk itu fungsi hukum perlu lebih di ti ngkatkan peranannya dalam upaya untuk lebih menunjang segi yuridis dari pemeriksaan."

"Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai institusi pemerintah sangat menyadari pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Salah satu langkah BPKP untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya adalah dengan mencanangkan sebuah program pengembangakan budaya kerja. Pengembangan budaya kerja ini ditempuh melalui pelatihan mind shifting. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana pelatihan mind shifting berperan dalam pengembangan budaya kerja di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pusat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis menemukan bahwa peran pelatihan mind shifting tersebut digunakan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai program pengembangan budaya kerja yang sedang dijalankan di lingkungan BPKP. Prosesnya melalui internalisasi nilai-nilai PIONIR (profesional, independen, orientasi pada pengguna, nurani dan akal sehat, integritas, responsibel ? akuntabel) yang menjadi nilai-nilai bersama BPKP dalam upaya mengembangkan budaya kerjanya.

---

The Financial and Development Supervisory Board as governmental institution realize increasing the quality of its resource in running fundamental duty and function in auditing and development is important. Therefore, one of the way that The Financial and Development Supervisory Board mentioned is with a cultural development program of work. Directly, culture work has hand in glove bearing with environment and values influencing a view of life. The development of culture work also concerning mind set. Culture work development is executed through mind shifting training. This research?s purpose is to give description about how mind shifting training share in culture work development in The Financial and Development Supervisory Board. The author found that that mind shifting training used to give furthermore understanding of culture work development program which is running in The Financial and Development Supervisory Board. Its Process came through by injecting some kind of values. Those values such as professional, independent, orient at] consumer, common sense, integrity, responsible ? accountable becoming values of The Financial and Development Supervisory Board in developing its culture work."