Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSkripsi Ini membahas sejarah lahirnya gerakan etnonasionalisme Kurdi di Irak, upaya-upaya yang dilakukan etnis Kurdi untuk memperoleh otonomi wilayah Irak Utara, dan dinamika perjuangan etnis Kurdi di Irak. Penelitian ini adalah sebuah penelitian sejarah. Etnis Kurdi adalah sebuah etnis dengan jumlah besar yang tidak memiliki negara sendiri. Gerakan etnonasionalime Kurdi di Irak dalam upaya memperoleh wilayah otonominya selalu mengalami pasang surut. Faktor geografi Kurdistan yang terbagi ke dalam empat negara, penindasan kolonial maupun rezim lokal yang kerap dialami etnis Kurdi, status etnis Kurdi sebagai minoritas, pemanfaatan etnis Kurdi oleh negara asing dalam mencari kepentingannya, dan ambisi etnis Kurdi untuk memiliki negara Kurdistan yang merdeka merupakan latar belakang lahirnya perjuangan Kurdi. Setiap kali pemerintah pusat Irak lemah sebagai akibat dari kekacauan internal misalnya, pada 1958 penggulingan Monarki, kudeta Baath pada 1968, dan Perang Irak-Iran pada 1980-1988, Kurdi mendesak maju. dan setiap kali Kurdi melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Irak, maka akan mendapatkan serangan balik yang lebih brutal. Puncaknya adalah ketika kampanye genosida pada rezim Sadam Husein. Dengan menggunakan gas beracun yang menewaskan ratusan ribu orang Kurdi. Pada 1991, setelah Perang Teluk, Presiden AS George H. W. Bush telah mendorong suku Kurdi untuk mengangkat senjata melawan Sadam. Ketika Sadam kembali menekan pemberontakan Kurdi dengan cara brutal. Sekutu Perang Teluk memberlakukan zona larangan terbang dan mendirikan tempat perlindungan yang aman di Irak Utara dan memberikan perlindungan internasional bagi etnis Kurdi untuk pertama kalinya.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis focuses on the birth history of the Kurds ethnonationalism movement in Iraq, the efforts of Kurds to gain the autonomy of the region in northern Iraq, and the dynamics of the Kurds struggle in Iraq. This research use a historical method. Kurds ethnic are an ethnic group with large numbers that do not have their own country. An effort of the Kurds ethnonationalism movement in Iraq to obtain a region autonomous always ups and downs. The geographical factors of Kurdistan are divided into four different countries, colonial oppression and local regimes that Kurds ethnic felt, Kurds ethnic status as a minority, Kurds ethnic used by foreign countries to gain their own goals, and Kurds ethnic ambition to have an independent state of Kurdistan are the factors that triggers a Kurds struggle. Whenever the Iraqi central government was in bad situation caused internal troubles, for example, in 1958 the overthrow of the Monarchy, the Baath coup in 1968, and the Iraq Iran War in 1980 1988, the Kurds pressed forward. and all of the Kurds rebellions against the Iraqi government, it will get a more brutal counter attack. The peak is when the campaign of genocide in Saddam Hussein regime. By using poison gas that killed hundreds of thousands of Kurds. In 1991, after the Gulf War, US President George H. W. Bush had encouraged the Kurds to take up arms against Sadam. When Sadam suppressed over the Kurdish rebellions in a brutal ways, Gulf War allies imposed a no fly zone and created a safe haven in northern Iraq and provided international protection for Kurds ethnic for the first time. "

"Jurnal ini membahas tentang perjuangan suku Kurdi untuk mendapatkan otonomi Kurdistan di Irak pada masa Saddam Hussein. Perjuangan suku Kurdi untuk mengembalikan otonomi Kurdistan pascaruntuhnya Dinasti Utsmaniyah cukup sulit. Dikarenakan wilayah Kurdistan yang dibagi-bagi menjadi beberapa negara, yaitu Turki, Suriah, Iran dan Irak. Suku Kurdi mengalami kesulitan dalam berkomunikasi ataupun bekerjasama dalam mendapatkan otonomi Kurdistan di tiap-tiap negara. Perlakuan buruk dari pemerintahan di masing-masing negara tersebut berdampak pada suku Kurdi, untuk segera mengembalikan otonomi Kurdistan di salah satu negara. Irak menjadi tujuan mereka karena saat itu Amerika Serikat (AS) sedang menginvasi Irak. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah mendeskripsikan perjuangan suku Kurdi Irak untuk mendapatkan otonomi Kurdistan di Irak pada masa Saddam Hussein. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian sejarah yang biasa disebut dengan metode sejarah. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa suku Kurdi mampu mendapatkan otonomi Kurdistan melalui perjuangannya di bidang politik serta mampu memperbaiki hubungan antarkelompok yang terpecah belah karena organisasi atau partai.

---

This paper discusses the struggle of the Kurd to procure the autonomy of Kurdistan in Iraq during Saddam Hussein period. The Kurd's struggle to regain Kurdistan's autonomy after the collapse of Utsmaniyah Dynasty was complicated. It’s because Kurdistan's region was separated in some countries, Turkey, Syria, Iran and Iraq. Kurd also faced difficulty to communicate or cooperate with local authorities in those countries. Bad treatment they faced in those countries gave bad impact to the Kurds, which then motivated them to establish their right as an autonom ethnic in one country. Iraq was choosen because at that time it was being invaded by United States (US). This paper is aimed at describing the Kurd's effort to establish their autonomy in Iraq during Saddam Hussein period. Method used in this research is historical method. The conclusion of this paper is that the Kurd gains their autonomy after struggling very hard politically and then uniting groups separated in organizations and parties."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi intervensi militer asing melawan Islamic State of Iraq and Syria ISIS di Irak dan Suriah sejak tahun 2014 sampai 2017. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjelaskan tema di atas adalah konsep intervensi militer, perang asimetris dan kemunduran organisasi terorisme. Analisa tesis ini akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan strategi  intervensi militer apa yang dilakukan oleh pihak asing seperti koalisi AS, Rusia, Iran, dan negara diluar Irak dan Suriah. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dan wawancara. Dari data tersebut ditemukan bahwa, kekuatan ISIS berasal dari strategi konvensional dan asimetris untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaannya. Kekuatan ISIS ini membuat pemerintah Irak dan Suriah meminta intervensi asing untuk melawan gerakan terorisme ini. Terdapat dua strategi intervensi militer yang digunakan dalam upaya ini, yaitu strategi diplomatik dan strategi militer.  Melalui metode kualitatif yang menggunakan berbagai sumber yang relevan, tesis ini membangun argumen bahwa intervensi militer yang dilakukan oleh pihak asing merupakan langkah strategis dalam upaya menghancurkan ISIS serta kembali menstabilkan kondisi keamanan Irak dan Suriah. Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya wilayah yang dikuasai ISIS, jumlah pasukan, serta kondisi fiskal hingga akhir 2017.

---

This study discusses the strategy of foreign military intervention against the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) in Iraq and Syria from 2014 to 2017. The concept of  military intervention, asymmetric warfare and declining of terrorist organizations are used to explain the effect of military intervention to the decline of ISIS. The analysis of this thesis will be directed to explain military intervention strategies which were conducted foreign parties such as the US, Russia, Iran and other countries outside Iraq and Syria. This study uses literature and interviews method. The author found that the power of ISIS is originated from conventional and asymmetrical strategies to expand and maintain its power. The power of ISIS has made the Iraqi and Syrian governments ask foreign intervention to fight this terrorism movement. There are two military intervention strategies used in this effort, diplomatic and military strategy. From various relevant sources with qualitative methods, this thesis builds the argument that military intervention which was carried out by foreign parties is a strategic step in efforts to destroy ISIS an stabilize the security in Iraq and Syria. This is proven by the reduction of ISIS-controlled areas, number of troops, and fiscal conditions until the end of 2017."

"Gerakan etnonasionalisme Chechnya merupakan kajian tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok etnis Chechnya dalam menuntut kedaulatan dan kemerdekaan wilayahnya dari bagian Republik Federasi Rusia. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari resistensi yang berumur ratusan tahun lamanya dan buntut dari ketidakpuasan atas kebijakan Rusia terhadap etnis mereka. Nasionalisme menurut Ernest Gellner pada dasarnya merupakan doktrin politik yang menuntut pertautan (kongruensi) antara unit sosial (bangsa dan unit politik (negara). Nasionalisme muncul dengan cara yang berbeda-beda di setiap masyarakat tergantung pada nilai-nilai budaya setempat. Nasionalisme Rusia dalam setiap periode sejarahnya selalu tampil dalam bentuk nasionalisme pemerintahan (official nationalism). Hal ini terkait dengan upaya pemerintah Rusia untuk memposisikan bangsa Rusia di tengah-tengah alur evolusi sejarah dunia yang lebih banyak didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Setiap upaya ini selalu menandakan corak pragmatis. Etnonasionalisme menurut Peter M. Leslie adalah kebudayaan, dalam hal ini meliputi pencapaian artistik, alat dan gaya pernyataan diri, dan seluruh sistem nilai sosial-agama yang mendefinisikan sebuah komunitas-menjadi kontribusi pada sebuah masyarakat yang berbeda, hidup berdampingan dengan yang lainnya dalam batas-batas suatu negara. Dapat dikatakan bahwa etnonasionalisme merupakan bentuk solidaritas atau rasa komunitas yang berdasarkan etnisitas merujuk pada perasaan subyektif yang memisahkan satu kelompok tertentu dengan kelompok lain dalam sebuah komunitas. Gerakan etnonasionalisme yang muncul di Chechnya pada di masa akhir Uni Soviet berdiri bukanlah hasil dari glasnost dan perestroika, seperti layaknya yang terjadi di negara-negara bagian Uni Soviet pada pertengahan tahun 1980-an, melainkan hasil resistensi ratusan tahun melawan imperialisme Rusia. Sementara itu jika dilihat dari sejarahnya, terorisme merupakan sebuah gerakan politik karena pengakusisian serta penggunaan kekuatan yang bertujuan agar seseorang menyetujui apa yang diminta oleh para pembuat teror (teroris). Terosrisme mengembangkan lingkungan yang diselimuti perasaan takut dan intimidasi melalui sebuah serangan teroris, yang bertujuan untuk menciptakan atau mengambil-alih kekuasaan. Ciri khas dari para pembuat teror ini adalah mereka selalu membenarkan apa yang mereka lakukan dengan mengatakan bahwa mereka merasa terbuang atau frustasi karena suatu hal, seperti keinginan mereka ditolak oleh rezim yang berkuasa. Dalam pergerakan etnonasionalisme di Chechnya, agama juga memiliki peran yang besar pula sehingga tercipta suatu masyarakat yang kuat dalam satu kesatuan dua unsur tersebut. Perubahan arah pergerakan terjadi sebagai akibat yang ditimbulkan oleh sikap ekspansionis dan represif orang-orang Rusia sejak lama. Perubahan arah pergerakan tersebut rupanya menjadi sasaran empuk pemerintahan Rusia era Vladimir Putin yang cenderung pragmatis, terlebih karena dukungan bangsa-bangsa Barat pasca serangan 11 September 2001. Etnonasionalisme dan teroris menjadi ciri pergerakan mencapai kemerdekaan di Chechnya pada abad ke-21 ini. Upaya mempertahankan kedaulatan Rusia sebagai sebuah bangsa lebih sering menempuh cara-cara yang tidak demokratis. Hal ini menjadi ciri khas bangsa Rusia dalam menjaga eksistensinya. Kajiam ini mencoba untuk menganalisa kebijakan Putin terhadap reaksi yang ditimbulkan oleh dua unsure yang dihadapinya di Chechnya dalam menjaga stabilitas wilayahnya serta upaya menghindari menjadi Yugoslavia kedua. Singkatnya kebjakan yang telah dilakukan Putin tehadap Chechnya selama 5 tahun memerintah Rusia terbukti berhasil karena dua tahun belakangan ini Rusia tidak lagi menghadapi ancaman dari selatan tersebut."

"Penelitian ini membahas bagaimana hubungan aktor internal dan aktor eksternal yang turut berperan dalam perjuangan etnis Kurdi mencapai tuntutan pengesahan wilayah otonom Kurdistan dengan bentuk pemerintahan otonom Kurdistan Regional Government (KRG). Penelitian ini hendak melihat siapakah aktor yang lebih dominan dalam proses pembentukan KRG. Pembentukan KRG merupakan jawaban atas tuntutan etnis Kurdi yang menginginkan pengakuan atas etnis mereka dan hak otonom atas wilayah Kurdistan di Irak Utara. Dalam skripsi ini juga dijelaskan bagaimana bentuk usaha perjuangan etnis Kurdi untuk mencapai tuntutan mereka. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif dengan metode penelitian kualitatif. Aktor eksternal dan internal sama-sama punya peranan dalam proses pembentukan KRG di Irak Utara pada 2003-2005 lalu. Namun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa aktor internal yang diwakili oleh Kurdistan Democratic Party (KDP) dan Patriotic Union Kurdistan (PUK) merupakan pihak yang sangat berperan besar dalam perjuangan Kurdi hingga disahkannya KRG.

---

This research discusses how the relation among internal actors and external actors which play a role in achieve Kurdish claim who struggle for Kurdistan autonomy region with the Government formation by Kurdistan Regional Government (KRG). This research has purposes to see who actors are more dominant in the process of formatting the KRG. Formatting the KRG were consensus to Kurdish claim for their ethnic recognition and the authority right of Kurdistan area in Northern Iraq. In this paper also described how the form of Kurds struggle to achieve their claims.

This research is explanatory research with qualitative research methods. External and internal actors are equally influential in the formation of the KRG in northern Iraq in last 2003-2005. But the results of this study revealed that the actor who had represented internally by the Kurdistan Democratic Party (KDP) and the Patriotic Union of Kurdistan (PUK) as the parties whose play a huge role in the fight and struggle until the ratification of the KRG Kurdish autonomy region has done."

"Irak merupakan sebuah negara besar sejak zaman peradaban kuno hingga zaman sekarang. Sepanjang garis sejarah pemerintahannya Irak mempunyai pemimpin-pemimpin yang hebat dalam memerintah negeri ini. Pada saat negara ini dipimpin oleh Saddam Hussein yang memajukan militerisasi, Irak mengalami perubahan dan pemodernisasian. Modernisasi militer Irak tidak hanya untuk pertahanan terdepan dari negara ini, tetapi juga di harapkan bisa meluruskan cita-cita Saddam Hussein dalam mewujudkan semangat pan Arabismenya. Modernisasi militer Irak tentu dibantu oleh campur tangan asing yang memiliki kepentingan bagi perkembangan Irak saat itu. Campur tangan asing yang ada membantu percepatan dalam modernisasi militer Irak, yang terdapat pada semua lapisan militer negara ini.

---

Iraq is a big country since the days of ancient civilizations to the present. Iraqi government along the lines of history have great leaders in ruling the country. At the time the country was led by Saddam Hussein that promote militarization, Iraq experienced a change and modernization. Iraq's military modernization is not only for leading the defense of this country, but also in the hope to straighten out the ideals of Saddam Hussein in realizing the spirit of pan Arabism. Iraq's military modernization is certainly aided by a foreign intervention that have interest for the development of Iraq at the time. Existing foreign intervention help accelerate the modernization of the Iraqi military, which is present in all layers of the country's military. "

"Pekerja Kurdi telah menjadi ancaman nasional bagi negara Turki, sehingga penulisan tesis ini membahas kebijakan militer Recep Tayyip Erdoğan dalam mengatasi kelompok pemberontak. Penelitian kualitatif ini menggunakan teorikebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn, ditambah konsep keamanan dan ancaman nasional sebagai pelengkap teori. Dengan pendekatan deskriptif melalui pengambilan data dari beberapa kajian pustaka seperti penelitian terdahulu, jurnal, artikel, buku, dan informasi dari media elektronik, ditemukan hasil penelitian bahwa peningkatan intensitas dari implementasi kebijakan militer Erdoğan terjadisetelah gagalnya resolusi perdamaian yang mengacu pada undang-undang dan keputusan presiden tentang pelaksanaan kebijakan keamanan nasional negara. Dengan sikap represi Erdoğan melalui instrumen militernya di Suriah dan Irak, telah berdampak terhadap terganggunya stabilitas keamanan negara tetangga dan menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat Kurdi.

---

The issue of Kurdish ethnicity was represented by the existence of Kurdistan Workers Party separatist movement that now has become Turkish nations threat. Based on that, this thesis was made to examine Recep Tayyip Erdoğans military policy on overcoming it. This qualitative research was using policy theory by

William Dunn, followed by security and national threat concept as the complementary. Using descriptive approach through data collection from several literature studies, such as earlier research, journal, article, books, and media electronic, generate a conclusion that the increased intensity of the implementation of Erdoğans military policy occurred after the failure of peace resolution that referred to the law and presidential decree on the implementation of the national security policy of the country. Erdoğans attitude on his military instrument on Syria and Iraq has caused disturbance on the stability of neighbor

national security and inhibits the economic growth of Kurdishs people."

"ABSTRAKTesis ini fokus kepada pembahasan mengenai persoalan bangsa Kurdi sebagai kelompok minoritas di Timur Tengah. Permasalahan yang diteliti di dalam tesis ini yaitu kepentingan bangsa Kurdi pada konflik yang melanda Suriah sejak 2011 lalu serta bagaimana strategi yang ditempuh untuk merealisasikan kepentingannya. Teori yang digunakan antara lain basic human needs theory, self-determination theory, serta Communalism. Tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta pengambilan data dengan metode library research dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini adalah kepentingan dari bangsa Kurdi terutama bangsa Kurdi Suriah yaitu mendirikan pemerintahan otonomi di Suriah berbentuk federasi serta berlandaskan nilai-nilai demokrasi yang dapat menunjang hak-hak kaum Kurdi di Suriah. Sementara strategi yang ditempuh kelompok Kurdi Suriah terutama dari PYD yaitu memanfaatkan kondisi instabilitas politik Suriah dengan mendeklarasikan pemerintahan otonomi di Rojava, mendeklarasikan The Social Contract sebagai landasan pemerintahan, menguasai sumber daya alam dan melakukan ekspansi wilayah, aliansi dengan Amerika Serikat dan Rusia, serta memanfaatkan media sosial dan internet untuk menyebarkan propaganda. Penelitian juga menemukan bahwa fragmentasi yang terjadi di antara bangsa Kurdi di Timur Tengah sangat berpengaruh terhadap perkembangan politik bangsa Kurdi di Suri

---

ABSTRACTThis thesis focused on discussions about the problems of the Kurds as a minority group in Middle East. The problems examined in this thesis are the interests of the Kurds especially in Syria in the Syrian conflict since 2011 and how the strategies pursued to realize their interests. Theories used include the basic human needs theory, self-determination theory, and Communalism. This thesis used a qualitative method with a descriptive approach and data collection using the library research method and interview. The results of this study are the interest of the Syrian Kurds is to establish an autonomous government in Syria in the form of a federation and based on democratic values that can support the rights of Kurds in Syria. While the strategies pursued by the Syrian Kurdish groups, especially from PYD, is to take the advantages of the Syrian political instability conditions by declaring an autonomous government in Rojava, declaring The Social Contract as the foundation of the government, controlling natural resources and expanding regions, alliances with the United States and Russia, and utilizing the media social and internet to spread propaganda. The study also found that the fragmentation of the Kurds in the Middle East greatly influenced the political development of the Kurds in Syria"

"Etnis Kurdi sebagai etnis yang heterogen telah terbagi ke dalam dua kelompok dengan identitas yang berbeda. Kelompok yang pertama adalah etnis Kurdi dengan identitas berdasarkan pendekatan objektif atas asal-usul kebangsaan yang statis. Kelompok yang kedua adalah etnis Kurdi dengan identitas berdasarkan pendekatan subjektif yang dinamis bagi setiap anggotanya untuk dapat berubah dan menentukan hidupnya sendiri. Sebagian kelompok Etnis Kurdi dengan karakteristik asal-usul kebangsaan yang berbeda dengan negara dimana tempat mereka tinggal, melalui semangat etnisitasnya tersebut melahirkan konsep etnonasionalisme untuk dapat mempertahankan eksistensi identitas mereka. Di Turki, konsep nasionalisme etnik yang mereka gunakan telah melahirkan konflik, perlawanan dan pemberontakan kepada pemerintah untuk melakukan gerakan separatis dan untuk membentuk negara sendiri dalam satu kesatuan etnisitas yang absolut. Karakteristik etnis berdasarkan asal-usul kebangsaan yang dimilikinya kerap menjadikan komunitas etnis sebagai sebuah kesatuan kelompok yang memisahkan diri dari segala perbedaan. Konsep etnisitas dengan ciri-ciri budaya yang mencakup bahasa, agama dan adat istiadat yang mutlak merupakan cara bagi setiap etnis untuk mengidentifikasi identitas mereka. Namun, identitas etnis tidaklah statis dan akan selau berproses berdasarkan perubahan ciri-ciri kutural yang dinamis. Maka, identitas etnis sesungguhnya juga bergantung pada keinginan setiap anggotanya untuk dapat menentukan nasibnya sendiri.

---

Kurdish as a heterogeneous ethnic that has been divided into two groups with distinctive identities. The first group is Kurdish who identity based on an objective approach on a static national origin. The second group is Kurdish whose identity is based on a dynamic subjective approach for each member to change and define his own life as a nation or as an ethnic groups. Some groups of Kurds with the characteristics of national origin which differs from the country where they live, through their ethnic spirit gave birth to ethnonasionalism concept to maintain the existence of their identity. In Turkey, the concept of ethnic nationalism that they use has created conflict, resistance and rebellion to the government being a separatist movement and aiming to form their own country in a single ethnicity as a sovereign nation. Ethnicity which is based on nation identity tend to separate from all the differences as an aethnic community. Ethnicity concepts which contain cultural traits including language, religion and customs are absolutely a way for each ethnic to identify themselves. However, ethnic identity is not static and always develops, based on dynamic cultural changes. Therefore, ethnic identity also depends on the willingness of each member in determining their own destiny."

"Tesis ini menganalisa tentang peran North Atlantic Treaty Organization (NATO) pasca Perang Dingin dengan studi kasus NATO dalam perang di Irak dan Suriah. Tesis ini juga menganalisa mengenai relevansi eksistensi NATO bagi stabilitas keamanan kedua negara tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan Teori Sekuritisasi. Hasil penelitian dari tesis ini antara lain adalah bahwa NATO melakukan proses sekuritisasi sehingga dapat berperan dalam kedua perang tersebut. Eksistensi NATO tidak memiliki pengaruh positif bagi stabilitas keamanan Irak dan Suriah.

---

This thesis analyzes the role of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) on post Cold War era with case studies NATO at Iraq and Syrian war. This thesis also analyzes the relevance of NATO’s existence for security stabilities of both countries. The research method of this thesis is qualitative research using Theory of Securitization. The results of this research are NATO conduct process of securitization to have a role at Iraq and Syrian war. The existence of NATO at Iraq and Syria has no positive impact for security stabilities of both countries."