Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSkripsi ini membahas tentang desakralisasi atau perubahan fungsi tari-tarian di Bali serta dampaknya terhadap aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Munculnya sejumlah garapan tarian baru di tengah masyarakat didorong oleh majunya kegiatan pariwisata Bali yang digencarkan sejak dicanangkannya program PELITA tahun 1969. Desakralisasi tari Bali pada tahun 1969-1988 merupakan bentuk dukungan para seniman dalam memajukan kegiatan pariwisata berbasis kebudayaan Bali. Hal tersebut dapat terlihat dari munculnya berbagai tarian garpan yang merupakan turunan dari tari sakral wali. Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode sejarah berupa heuristik; yakni pencarian sumber baik itu arsip, buku, ataupun wawancara pelaku, kritik sumber; yakni memverifikasi sumber yang telah didapat, interpretasi, dan terkahir ialah historiografi.

---

ABSTRACTThis paper thoroughly discuss about desacralization or the changes of Balinese Dances form and its cause to social and cultures aspect in society. The emergence of a new form of Balinese dances in the middle of society is driven by the advent of Bali tourism activities which became intense since the launch of the PELITA program in 1969. Desacralization of Balinese dance in 1969-1988 is a form of Balinese artists support to promote tourism activity based on Balinese culture which can be seen from the emergence of a new form of Balinese dance based on the Sacred Dances. In this paper, the researcher used historical method heuristic the search for sources be it archives, books, or interviews, source critic verifying the sources that have been obtained, interpretation, and historiography."

"Skripsi ini membahas kebijakan pangan yang dijalankan oleh Pemerintahan Orde Baru pada periode 1969-1988 dan dampak-dampak yang dirasakan oleh para petani sebagai pemeran utama selama kebijakan tersebut berjalan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif-analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan pangan merupakan kebijakan yang tidak dapat disampingkan. Swasembada pangan merupakan sesuatu yang penting dalam menjaga ketahanan negara. Namun, di lain sisi, kebijakan pangan yang diterapkan tersebut masih tidak mampu meningkatkan pendapatan para petani produsen beras di Indonesia. Karena kebijakan tersebut berjalan secara berantakan dan memiliki banyak kelemahan."