Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas proses berbagi informasi antar pustakawan hukum pada Asosisasi Pekerja Informasi Hukum Indonesia APIHI berdasarkan motivasi yang mereka miliki, media yang digunakan, jenis informasi yang dibagikan dan alur dalam berbagi informasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana berbagi informasi antar pustakawan hukum, di satu sisi mereka harus berbagi dan di sisi lain pengguna pengacara tempat bekerja mereka bersaing. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang yang terdiri dari anggota dan pengurus asosiasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa berbagi informasi telah menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh pustakawan guna membantu pekerjaan mereka dalam memenuhi kebutuhan informasi penggunanya. Namun, proses berbagi terkadang berjalan hanya satu arah dimana informasi hanya disediakan oleh satu anggota dan informasi yang ditanyakan tidak mendapat tanggapan dari anggota lain.

---

ABSTRACTThis study discusses the process of information sharing among the law librarians of the Association of Indonesia rsquo s Information Law Workers, based on their motivation, media usage, type and flow of information sharing. The purpose of this research is to find out how the law librarians share information among themselves, where they have to share but at the same time their users lawyers compete to each other. This research using a qualitative approach with a case study methode. Six informants were selected using snowball sampling technique. The results showed that information sharing has become a routine activity performed by librarians to assist themselves fulfilling the users information needs. However, the process of sharing information is not always two way, there are times when someone shares information gets responses from other members but the sharing process sometimes runs only one way in which the information is only provided by one member and the information requested does not receive any response from other members."

"Kebutuhan informasi setiap individu berbeda-beda tergantung dari berbagai macam faktor, seperti contohnya latar belakang individu, lingkungan dan pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaannya, pekerja notaris memiliki kebutuhan informasi perilaku pencarian informasi tersendiri. Suatu teori yang dikembangkan oleh David Ellis membagi mengenai karakteristik perilaku pencarian informasi yaitu: 1) Starting, 2) Chaining, 3) Browsing, 4) Differentiating, 5) Monitoring, 6) Extracting, 7) Verifying dan 8) Ending, teori ini digunakan untuk menganalisis perilaku pencarian informasi di kantor notaris. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pekerja notaris mempunyai kebutuhan informasi yang berasal dari pengguna jasa, seperti data-data pengguna jasa perorangan maupun perusahaan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu akta.

---

The information needs of each individual vary depending on various factors, such as the background of individuals, the environment and the work. In doing their work, notary workers have their own way of searching informations. A theory developed by David Ellis divides the characteristics of information search behaviours, namely: 1) Starting, 2) Chaining, 3) Browsing, 4) Differentizing, 5) Monitoring, 6) Extracting, 7) Verifying and 8) Ending, this theory is used to analyse information search behaviour in the notary office. From the results of the study it was found that notariy workers have information needs derived from service users, such as data on individual and company service users used to complete their work."

"Kebutuhan akan informasi baik memperoleh ataupun melindungi informasi menjadi hak dasar manusia. Hal ini selaras dengan dinamika yang terjadi di masyarakat dimana berdasarkan data permohonan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat didapati bahwa permohonan sengketa informasi publik dari tahun 2021 sampai dengan oktober 2022 naik signifikan 44.9%. Di satu sisi hal ini mencerminkan kemudahan akes akan informasi publik namun disisi lain menunjukan adanya pertentangan yang belum selesai antara Badan Publik dengan masyarakat selaku pemohon informasi publik. Penulisan ini menggunakan metode komparatif yaitu penulis membandingkan dengan Amerika Serikat yang telah melaksanakan penerapan keterbukaan informasi publik lebih dari separuh abad dan dalam pelaksanaannya dapat menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak untuk mengetahui dengan perlindungan terhadap kerahasiaan informasi. oleh karena itu perbandingan ini penting agar peraturan mengenai keterbukaan informasi publik bermanfaat baik bagi keterbukaan informasi maupun perlindungan informasi.

---

Whether obtaining or protecting information, the need for information is a basic human right. This is in line with the dynamics that occur in a society where based on data on requests for public information disputes at the Central Information Commission, request for public information disputes from 2021 to October 2022 have increased significantly by 44.9%. On the one hand, this reflects the ease of access to public information, but on the other hand, it shows that there is an unresolved conflict between the Public Agency and the public as applicants for public information. This writing uses a comparative method, namely, the author compares with the United States which has carried out the application of public information disclosure for more than half a century and in its implementation can maintain a balance between fulfilling the right to know and protecting the confidentiality of information. Therefore, this comparison is important so that regulations regarding public information disclosure are beneficial for both information disclosure and information protection."

"Penelitian ini diilhami dari pihak manajemen VICO Indonesia yang ingin penerapan outsourcing teknologi informasi ini dipikirkan sebagai cara untuk mendapatkan beberapa manfaat dengan penekanan pada Peningkatan kualitas pelayanan, Peningkatan keefektifan biaya, Peningkatan fleksibilitas sumber daya staf dan mendapatkan biaya TI yang sebenarnya dan sudut pandang bisnis bahwa Outsourcing teknologi Informasi merupakan suatu proyek investasi dalam bidang teknologi informasi, sehingga pengukuran nilai ekonomis atau nilai bisnis dari investasi teknologi informasi dilakukan untuk memastikan bahwa siklus hubungan antara perspektif bisnis dan perspektif teknologi informasi dapat berjalan. Artinya, dipandang dari sudut pandang bisnis, suatu investasi teknologi informasi seharusnya mampu memberikan suatu nilai tambah bagi bisnis.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran sejauh mana suatu proyek investasi teknologi informasi memberikan kontribusi kepada perusahaan melalui manfaat-manfaat yang diharapkan akan diperoleh dari proyek tersebut.Dalam penelitian ini digunakan metode Information economics Metode ini yang dikembangkan untuk mengkaji proyek-proyek. investasi tekntalugi informasi, dan mampu mengkaji suatu alternatif teknologi komunikasi melalu dua pendekatan, yaitu dari sisi finansial dan dari sisi non finansial. Metode ini mampu pula membantu pengambil keputusan untuk melakukan pemeringkatan kelayakan antara beberapa altematif investasi teknologi informasi yang disesuaikan dengan tujuan perusahaan.Untuk menunjang penelitian ini telah disebarkan 30 kuesioner kepada karyawan pimpinan dengan jabatan Manager hingga Vice President. Metode yang digunakan adalah survey dengan populasi sebesar 53 orang dan digunakan sampel sebanyak 30 orang.Dari hasil penelitian ini hasil ROI akhir yang diperoleh Outsourcing teknologi informasi VICO setelah menggabungkan manfaat nyata (tangible benefits) dan manfaat semi nyata (quasi intangible) adalah sebesar 150,01%. Sedangkan Nilai Skor akhir outsourcing teknologi informasi adalah 61 dari total nilai maksimum 100. Skor ini menggambarkan bahwa implementasi outsourcing teknologi informasi yang dilakukan oleh VICC Indonesia masih kondisi yang cukup baik atau layak. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa gabungan manfaat nyata (tangible), semi nyata (quasi intangible) dan tidak nyata (intangible) adalah gambaran investasi teknologi informasi yang lebih akurat dan komprehensif.Dari hasil Penelitian ini, disarankan dilakukan implementasi manfaat innovation valuation untuk meningkatkan kinerja outsourcing teknologi informasi. Perbaikan kinerja tersebut terjadi apabila VICD menerapkan strategi teknologi informasi perusahaan sebagai berikut: 1.) Aset teknologi yang ada ditingkatkan utilisasinya dengan cara menyewakan aset tersebut kepada pihak ketiga. 2.) Perangkat lunak hasil pengembangan bisa dipasarkan secara komersial kepada perusahaan sejenis untuk meningkatkan pendapatan.

---

The research was inspired by The Management of VICO Indonesia that required implementation of Information Technology (IT) outsourcing to get benefits with improvement on cost effectiveness, service level, staff resource and IT Cost From the aspect of business that IT outsourcing is an investment project of the Information Technology, so that measurement of economic value or business value of information technology investment to ensure that cycle of relation between business perspective and Information Technology perspective is ambulatory together. It means, in the light of look into business, an Information Technology investment ought to could give an added value for business.

The objective of research is to get the picture how far Information Technology investment project give contribution to company through expected benefits will be obtained from the project.

The research used the Information Economics method. The method developed to study the projects of information technology investment, and also could as alternative through two approaches that is from side of financial and non financial. This method could also assist the decision maker to conduct level eligibility between some information technology investment alternatives with a purpose to company.

To support the research, 30 questionnaires were spread to employees with position as Manager till Vice President. The Method used is survey with population 53 peoples and used as sample are 30 peoples.

From the research result that ROI final which obtained by IT Outsourcing of VICO after joining tangible benefits and intangible quasi are 150.01 %. While final Value Score of IT outsourcing is 61 from totalizing maximum value 100. This score depict that implementation of Information Technology (IT) outsourcing conducted by VICO Indonesia still good enough condition or competent. This research could be concluded that the benefit alliance of tangible, intangible quasi and intangible is more comprehensive and accurate of Information Technology investment image. From the research result, is suggested to be conducted implementation of Innovation valuation benefits to improve performance of Information technology outsourcing. Improvement will be happened if VICO apply information technology strategy as follows: 1.) Improve the utilization of the existing asset technology and rent to third party. 2.) The result of software development can be marketed commercially to similar company to increase earnings."

"ABSTRAKTNI Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan negara di laut memiliki tugas diantaranya melaksanakan bidang pertahanan matra laut, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional. Adapun ancaman yang dihadapi yaitu Operasi Militer Perang OMP berupa Agresi Militer dan Operasi Militer Selain Perang OMSP antara lain Bencana Alam, Kejahatan Lintas Negara, Pelanggaran Keamanan Laut, SAR / Kecelakaan Laut, dan untuk mendukung pelaksanaan OMP dan OMSP dibutuhkan peran Teknologi Informasi dan Komunikasi.Dinas Informasi dan Pengolahan Data Angkatan Laut sebagai Pembina Teknis Sistem Informasi di Lingkungan TNI AL harus mampu menyiapkan segala sarana dan prasarana yang meningkatkan kinerja Teknologi Informasi TI . Berkaitan dengan TI, TNI AL harus memiliki Arsitektur TI yang mampu memberikan layanan sistem informasi dan infrastruktur TI untuk seluruh bidang dan fungsi yang ada di TNI AL. Penggunaan informasi yang terdiri dari bidang operasi, intelijen, logistik. personel, perencanaan anggaran dan keuangan serta bidang khusus menuntut arsitektur TI yang handal dan lentur terhadap perkembangan.The Open Grup Architecture Kerangka kerja TOGAF memiliki kemampuan yang dapat mendukung perancangan Arsitektur TI di TNI AL. Kondisi TI yang belum terintegrasi, kebutuhan SI yang terus meningkat, kemajuan teknologi seperti virtualisasi cloud computing, maka perlu rancangan arsitektur TI. Hasil akhir dari penelitian ini adanya Rancangan Arsitektur Teknologi Informasi di lingkungan TNI AL yang dapat diimplementasikan oleh Disinfolahtal sebagai Pembina teknis sistem informasi.

---

ABSTRACTIndonesia Navy as a major component of the national defense in the sea has the task of which carry out naval defense field, enforcing the law and maintaining security in the sea areas of national jurisdiction. Some threats that has to face are the Military Operation of War MOW such as military aggression and the Military Operations Other Than War MOTW such as Natural Dissaster, Transnational Crime, Sea Security Breach, SAR Marine Accidents, and to deal with that required a major tool weapon systems Alutsista superior.Information and Data Manajemen Services of the Navy as supervisor Technical Environmental Information System in the Indonesia Navy to be able to prepare all facilities and infrastructure is useful to enhance the performance of Information Technology. In connection with the Navy IT should have IT architecture capable of providing information system services and IT infrastructure for the entire area and functions that exist in the Indonesia Navy. Use of information consisting of field operations, intelligence, logistics. personnel, budget and financial planning as well as specialized field requires IT architecture to the development of a reliable and flexible.The Open Grup Architecture Framework TOGAF has the capability to support the design of the IT architecture in the Indonesian Navy. Conditions Information Technology that are not integrated, the need for information systems continues to increase, technological advances such as virtualization and cloud computing, it is necessary to design the architecture of Information Technology. The end result of this research the Architectural Design of Information Technology in the Indonesia Navy that can be implemented by Information and Data Manajemen Services of the Navy as supervisor of technical information systems."

"Teknologi informasi TI memiliki peran penting dalam mendukung operasional tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kemenkumham RI untuk mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik. Grand design TI Kemenkumham RI mengidentifikasi manajemen pengelolaan TI sebagai salah satu kendala implementasi pemerintahan berbasis elektronik. Karya akhir ini menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI Kemenkumham RI saat ini dan menyusun rekomendasi untuk memperbaiki tingkat kapabilitas. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Process Assesment Model PAM dimana hasil pengukuran tingkat kapabilitas Kemenkumham RI saat ini adalah tingkat 1 Performed Process, yang berarti telah ada proses-proses COBIT 5 yang diterapkan untuk mencapai tujuan proses tersebut. Terdapat tujuh proses COBIT 5 yang menjadi prioritas perbaikan yang ditentukan dengan memetakan permasalahan pain point dan proses COBIT 5 dengan rencana pengembangan TI Kemenkumham RI tahun 2018.

---

Information technology IT has an important role in supporting the operational tasks and functions of The Indonesian Ministry of Law and Human Rights Kemenkumham RI to implement e-government. IT grand design of Kemenkumham RI identified IT governance as one of the obstacles to implement e-government. This research uses COBIT 5 framework to measure the current capability level of IT Governance in Kemenkumham RI and develop recommendations to improve the capability level. Measurement is done by using Process Assessment Model PAM where the result of Kemenkumham RI capability level assessment is level 1 Performed Process , which means there have been COBIT 5 processes implemented to achieve the objectives of the process. There are seven COBIT 5 processes which are the priority of improvement determined by mapping points pain points and COBIT 5 process with IT development plan of Kemenkumham RI in 2018."

"Penelitian ini membahas mengenai manajemen informasi di Ikatan Dokter Indonesia (IDI) khususnya berhubungan dengan alur informasi di IDI, dengan menggunakan dan menerapkan metode 7 tahap audit informasi yang dibuat oleh Susan Henzcel. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi informasi apa saja yang dibutuhkan oleh IDI dan bagaimana manajemen informasi di IDI, yang mana manajemen informasi ini dapat menunjang kinerja organisasi sesuai visi dan misi dari sebuah organisasi. Menurut pandangan penulis, IDI yang merupakan sebuah organisasi profesi kedokteran di Indonesia seharusnya menerapkan audit informasi dalam kegiatan manajemen informasi, dengan memeriksa apa saja kebutuhan informasi organisasi IDI yang diperlukan untuk pemecahan masalah sehingga informasi yang diperoleh organisasi dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses manajemen informasi di IDI dibagi menjadi 3 bagian, yaitu penelusuran, pengolahan, dan penyaluran informasi. Selain itu, faktor yang mempengaruhi kegiatan manajemen informasi di IDI adalah penggunaan alat-alat teknologi informasi dan koneksi internet untuk saling berhubungan dengan beberapa anggota lainnya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlu adanya sistem tersendiri dalam kegiatan manajemen informasi untuk menunjang kegiatan organisasi di IDI.

---

This research is about information management in Indonesian Medical Association (IDI), that is related on information flow in IDI, using and implementing the seven stages of information audit made by Susan Henzcel. The purpose of this research is to identify the required by IDI and how it is managed in IDI. In IDI, information management can be support organizational performance in line with the vision and mission of an organization. Based on this research, there is a need in IDI, an organization of medical professional in Indonesia, to implement the information audit on the information management, which examining what information needs of IDI, so that the organization is able to deal the problems, by coordinating that information obtained by organization can to what is needed.

The result shows that the processes of information management in IDI are divided into 3 parts, namely: searching, processing, and distribution. In addition, the other things that influence information management in IDI are the using of tools of information technology and internet connection to communicate with other members. The research also shows that there should have been a dedicated internal system in the information management in order to support the organization work in IDI."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas pola perilaku pencarian informasi advokat.Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif.Analisis dilakukan dengan tiga alur kegiatan, yaitu, reduksi data, penyajian data,dan penarikan kesimpulan. Model operasional penelitian ini adalah Model ofInformation Seeking of Professional yang dikembangkan oleh J. Leckie, Karen E.Pettigrew, dan Christian Sylvain. Hasil penelitian ini adalah (1) Pola perilakupencarian informasi advokat dapat dibagi menjadi dua pola pencarian yangberdasarkan pada jenjang karir dan spesialisasi advokat. (2) Pada model atau polapencarian informasi Leckie et. al. tidak semua komponen dapat ditemukan dalampencarian informasi advokat. (3) Hambatan selama proses pencarian informasiadvokat umumnya berkaitan dengan peraturan yang sulit dicari.

---

ABSTRACTThis mini thesis examines model of information seeking behavior of

advocate. This research is qualitative research with case study method. The

operational model of this research is Model of Information Seeking of

Professional by J. Leckie, Karen E. Pettigrew, and Christian Sylvain. The

following are the research results: (1) Model of information seeking behavior

advocate divided into two models which based on career stage and specialization,

(2) In model of information seeking of professional by Leckie et.al. not all

component applicable in information seeking advocate, (3) Barriers during

process of seeking information related to difficulties of regulation law seeking."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas proses tunanetra di Pertuni Jakarta Timur dalam berbagi informasi berdasarkan pada motivasi yang mereka miliki, kepada siapa berbagi informasi, media yang digunakan, jenis informasi yang dibagi, dan hambatan yang ditemukan dalam berbagi informasi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang diambil berdasarkan snowball sampling. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa berbagi informasi telah menjadi budaya di kalangan tunanetra di Pertuni Jakarta Timur, namun proses berbagi informasi masih terhambat dari sisi penerima informasi karena tidak semua informasi diterima oleh penerima.

---

ABSTRACTThis research discusses the process of information sharing among visually impaired people in Pertuni East Jakarta, based on motivation they have, people they share with, the media they use, the type of information they share, and the barriers they face in sharing information. This research was conducted using phenomenology, one of qualitative approach. There are eight informants in this research, selected based on snowball sampling. The result shows that information sharing has been entrenched among the visually impaired people in Pertuni East Jakarta. However, the process information sharing is still hampered because not all information is received by receiver."

"Berbagi informasi keamanan siber (CIS) pada sektor Pemerintah Daerah menjadi sangat dibutuhkan karena seringnya terjadi insiden siber yang terus berulang, seperti peretasan dan kebocoran data pengguna layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini mengusulkan model ekosistem CIS pada sektor Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan kerangka kerja dari MITRE Cyber Information-Sharing Models, MITRE Building a National Cyber Information-Sharing Ecosystem, dan FIRST Traffic Light Protocol, dan mengusulkan protokol keamanan baru yaitu protokol Putra-Ramli Secure Cyber-incident Information Sharing (PURA-SCIS) dengan memanfaatkan Scyther Tool. Hasil dari penelitian ini yaitu diperoleh model ekosistem CIS sektor Pemerintah Daerah yaitu model hybrid dengan empat klasifikasi informasi, terdiri dari model hub-and-spokes, model post-to-all, dan model source-subscribers. Ekosistem CIS sektor Pemerintah Daerah yang diusulkan berbasis government-centric. Ekosistem CIS sektor Pemerintah Daerah ini juga melibatkan lima entitas. Kelebihan penelitian ini yaitu tidak hanya mengusulkan model ekosistem CIS sektor Pemerintah Daerah di Indonesia yang belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, tetapi juga menerapkan protokol keamanan PURA-SCIS dalam melindungi informasi berklasifikasi TLP: Red dan Amber. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa protokol keamanan PURA-SCIS memberikan jaminan tingkat kerahasiaan yang tinggi untuk melindungi keamanan dan keutuhan informasi terkait informasi keamanan siber yang dipertukarkan di antara entitas di sektor Pemerintah Daerah terkait melalui layanan cloud

---

Cybersecurity Information Sharing (CIS) for Local Governments is important because of the frequent repeated cyber incidents, such as electronic government system (SPBE) hacking and personal data leakage. This study proposed a local government sector CIS ecosystem model by utilizing the framework of the MITRE Cyber Information-Sharing Models, the MITRE Building a National Cyber Information-Sharing Ecosystem, and the FIRST Traffic Light Protocol. This study also proposed a new security protocol, the Putra-Ramli Secure Cyber-incident Information Sharing (PURA-SCIS) with Scyther Tool. The results show that the local government sector CIS ecosystem model is a hybrid model with four classifications of information, consisting of a hub-and-spoke model, a post-to-all model, and a source-subscribers model. The proposed local government sector CIS ecosystem is government centric. The local government sector CIS ecosystem also involved five entities. The advantage of this research is not only to propose a CIS ecosystem model for the local government sector in Indonesia that has never been done by previous research but also to apply the PURA-SCIS security protocol to protect TLP-classified information: Red and Amber. The experimental results show that the PURA-SCIS security protocol guarantees a high level of confidentiality to protect the security and integrity of information related to cybersecurity information sharing between entities in the relevant Local Government sector through cloud services."