Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Diskriminasi kerap memunculkan perlakuan tidak adil yang terjadi pada kaum minoritas. Seperti halnya imigran Jepang di California. Kesuksesan yang mereka capai memunculkan kekhawatiran dari kulit putih, selain itu budaya mereka yang kuat serta kecenderungan mereka menutup diri dengan kelompok lain membuat imigran Jepang kerap mengalami pengucilan, sehingga mereka menjadi sasaran dalam berbagai tindakan diskriminatif diberbagai aspek kehidupan baik politik, ekonomi, maupun pendidikan dan puncak diskriminasi yang diterima imigran Jepang adalah saat Perang Dunia II. Merasa diperlakukan tidak adil, imigran Jepang maupun pemerintah Jepang merespon diskriminasi tersebut dengan berbagai tindakan guna menegakan keadilan. Bedasarkan penjelasan tersebut penelitian ini ingin melihat bagaimana bentuk diskriminasi yang diterima imigran Jepang dan juga reaksi imigran Jepang dan Pemerintah Jepang terhadap diskriminasi tersebut. Terdapat penelitian sebelumnya yang membahas mengenai diskriminasi imigran Jepang, namun belum ada yang membahas aspek diskriminasi secara keseluruhan. Argumentasi penelitian ini adalah tindakan diskriminasi yang ditujukan kepada imigran Jepang merupakan ketidakadilan yang harus diperjuangkan, terlebih proses kedatangan mereka yang bersifat resmi membuat mereka berbeda dengan imigran lainnya di Amerika, sehingga dalam perjuangannya melawan diskriminasi mereka memperjuangkannya dengan cara yang juga bersifat resmi dengan melibatkan pemerintah. Metode yang penulis gunakan adalah metode sejarah. Penulis mengumpulkan data yang terdapat dari buku, jurnal dan website kemudian penulis melakukan proses kritik dan menginterpretasi data tersebut kemudian melakukan penulisan sejarah.

---

Discrimination often raises unjustly acts, which is often the case with minorities in a region. Just like Japanese Immigrant in California. The success they had achieved in agriculture was considered a threat by the whites. Besides their strong traditional culture and their tendency to not blend with another groups has raised discrimination acts to Japanese immigrants in various aspect such as politics, economy, and education. The climax of the discrimination occured in the World War II. Feeling threatened and being treated unjustly causes Japanese immigrant and Japanese government to begin fighting to regain their rights and fight the injustices. Based on the explanation above this study would like to discover the various discrimination acts that adressed to Japanese Immigrants and also the responses from both Japanese immigrants and Japanese the government. Several previous studies discussed about Japanese Immigrant but no research has yet examined about all discrimination acts in various aspect. Discrimination creates unjustly acts that violate human rights so that Japanese immigrants struggle to regain their rights, especially their arrival process into United States which is officially under the government control, has made them different from other immigrant in the United States, so in their struggle to regain their rights against the California Alien Land Act, they are also fighting for it with an officialy and organized efforts. This study uses historical methods that include heuristic stages, criticism, interpretation and historiography. "

"Penelitian ini menganalisis mengenai perbedaan batasan kewenangan pengampuan di Indonesia dan California yang merupakan negara bagian Amerika Serikat berdasarkan peraturan formil masing-masing. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penulis menguraikan dan menganalisis ketentuan umum pengampuan di Indonesia, batasan kewenangan pengampuan di Indonesia juga California, dan analisis putusan pengadilan dan kasus terkait pembatasan kewenangan pengampuan tersebut. Analisis putusan pengadilan di Indonesia yang dilakukan adalah berdasarkan Putusan Nomor 480/Pdt.P/2020/PN Dps sedangkan di California menggunakan kasus dalam Pemberitahuan Penghapusan Tindakan Dalam Perkara Pengadilan Tinggi Negara Bagian Los Angeles Nomor Perkara BP 108870. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya batasan kewenangan pengampuan yang telah diatur secara komprehensif di California dengan melihat seberapa jauh ketidakcakapan seseorang. Batasan kewenangan tersebut adalah konservatori umum, konservatori terbatas, dan konservatori Lanterman-Petris-Short (LPS). Sementara di Indonesia, secara formil belum terdapat peraturan terkait batasan kewenangan pengampuan tersebut. Adapun pengampuan masih dilihat sebagai opsi utama untuk mewakili individu yang tidak cakap di Indonesia sedangkan di California terdapat beberapa opsi yang lebih tidak membatasi. Oleh karena itu, berdasarkan analisis yang dilakukan disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk menambahkan batasan kewenangan pengampuan dalam peraturan formil di Indonesia.

---

This research analyzes the differences in the limits of guardianship authority in Indonesia and California, a state in the United States, based on their respective formal regulations. Doctrinal research methods structure this study. The author outlines and analyzes the general provisions of guardianship in Indonesia, the limits of guardianship authority in both Indonesia and California, and examines court decisions and cases related to these limitations. The analysis of court decisions in Indonesia is based on Decision Number 480/Pdt.P/2020/PN Dps, while in California, it uses the case within the Notice of Removal of Action in Los Angeles County Superior Court Case Number BP 108870. The results of this research indicate that California has comprehensively regulated the limits of guardianship authority by considering the extent of a person's incapacity. These limits include general conservatorship, limited conservatorship, and Lanterman-Petris-Short (LPS) conservatorship. Meanwhile, in Indonesia, there are no formal regulations related to the limits of guardianship authority. Guardianship is still seen as the primary option for representing individuals who are incapacitated in Indonesia, whereas in California, there are several less restrictive options. Therefore, based on the analysis conducted, it is recommended that the Indonesian government add limits on guardianship authority within formal regulations in Indonesia."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan suatu hubungan yang paradoksal antara kebijakan imigrasi yang berlaku umum dan kebijakan keamanan nasional dan nilai-nilai inti dalam masyarakat Amerika yang terbuka, khususnya imigran ilegal Meksiko di California.Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana upaya-upaya pemerintah Amerika Serikat membendung kedatangan para imigran ilegal dari Meksiko masuk ke negara bagian California, khususnya kebijakan-kebijakan represif unilateral.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis-interpretatif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan.Kebijakan imigrasi Amerika Serikat terhadap para imigran ilegal Meksiko di California pasta tahun 1900-an sampai dengan awal tahun 2000-an menunjukan bahwa masalah imigran ilegal Meksiko tidak akan dapat dicegah selama ada hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dan Meksiko.Argumentasi-argumentasi yang mendukung kebebasan imigrasi atau kebijakan pintu terbuka membuktikan bahwa ketakutan akan identitas nasional dan kultural Amerika adalah berlebihan. Pemerintah Amerika Serikat secara aktif memainkan kebijakan imigrasi terutama terhadap para imigran-imigran dari Meksiko, dan mengikuti hukum permintaan dan penawaran.Pemberlakuan "The Anti Terrorism and Effective Death Reality Act of 1996 (AEDPA), The Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996 (IIRIRA), The USA Patriot Act of 2001, dan The Homeland Security Act of 2002", mengakibatkan Undang-Undang Imigrasi dan prosedurnya telah mengalami perubahan yang penting.

---

The research is aimed at indicating a paradoxical relationship between a generally applicable immigration policy and the national security policy and the core values of an open American society, specifically illegal immigrants from Mexico.

The research problem lies in the question of what efforts the American government has made to entry of illegal immigrants from Mexico into the state of California, specifically unilateral repressive policy.

The research has been conducted employing the qualitative methodology in an analytical-descriptive manner. Data has been gathered through library research.

The American immigration policies on illegal immigrants from Mexico in California from the period following the 1990s to the beginning of the 2000s, inclusive, indicate that the entry of these immigrants would not be capable of being prevented so long as there were economic relationships between the USA and Mexico.

Arguments in favor of immigration freedom or open-door policy prove that fear of the loss of American national identity and culture has been exaggerated. The American government has actively modified immigration policies on Mexican immigrants and followed the law of supply and demand.

The adoption of the "The Anti Terrorism and Effective Death Reality Act of 1996 (AEDPA), The Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996 (IIRIRA), The USA Patriot Act of 2001, and The Homeland Security Act of 2002", has resulted in significant changes in the Immigration Act and the relevant procedures."

"Kehadiran UU PDP memperkenalkan (9) sembilan Hak Subjek Data yang ditujukan untuk meningkatkan pelindungan bagi individu saat dilakukan pemrosesan Data Pribadi terhadapnya. Dari berbagai Hak Subjek Data, Hak atas Akses yang ditemukan dalam Pasal 7 UU PDP menjadi salah satu hak utama untuk meningkatkan aspek transparansi dalam pemrosesan Data Pribadi serta mempermudah pelaksanaan Hak Subjek Data seperti Hak atas Rektifkasi, Hak atas Keberatan, dan berbagai hak lain. Tulisan ini akan meneliti  Hak atas Akses disertai prosedur pemenuhan kewajiban tersebut bagi Pengendali Data Pribadi serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pemenuhan Permohonan Akses Subjek Data. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif disertai studi komparatif terhadap Hak atas Akses dengan California Consumer Privacy Act dan European Union General Data Protection Regulation sebagai peraturan privasi yang lebih matang pelaksanaannya. Tulisan ini menemukan empat aspek dari ketiga yurisdiksi tersebut yang dapat dibandingkan yaitu a) cakupan permohonan; b) pengajuan permohonan; c) tengggat waktu permohonan; dan d) penolakan permohonan. Berdasarkan temuan tersebut, bagian akhir tulisan ini mengajukan rekomendasi yang dapat diimplementasikan dalam draf Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

---

The advent of Indonesia PDP Law introduces (9) nine new Data Subject Rights that aim to provide better protection for individuals when their data are being processed. Amongst others, the Right to Access stipulated under Article 7 UU PDP will become the cornerstone right to increase transparency in Personal Data processing alongside enabling Data Subjects to exercise other rights such as the Right to Rectification, the Right to Object, and others. This paper will analyze the Right to Access, explore the procedure to fulfill the Data Controller's obligation, and identify potential challenges that could arise from the Data Subject Access Request. To provide analysis, this research deploys a juridical normative approach in addition to comparative studies on the Right to Access under the California Consumer Privacy Act as an emerging regulation and the European Union General Data Protection Regulation with more mature developments. The paper found four aspects from the three jurisdictions to compare, which include 1) scope of the request, b) submitting the request, c) the deadline of the request, and d) rejecting the request. From such findings in theory and practice, the final part of this paper prescribes recommendations that can be implemented in Indonesia's Government Regulation Draft on the Implementation of Law No. 27 Year 2022 on Personal Data Protection."

"Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai liberalisme, Amerika Serikat seharusnya membuka diri terhadap aktivitas ekonomi internasional yang normal, termasuk merger dan akusisi. Namun, nilai tersebut dilanggar oleh pemerintah AS sendiri dalam merepon percobaan akuisisi oleh CNOOC terhadap Unocal pada tahun 2005. Melalui kerangka berpikir keamanan non-tradisional, khususnya keamanan energi, penelitian ini bertujuan untuk menggali alasan penyebab sikap pemerintah AS tersebut. hasil penelitian ini menemukan satu argumen utama, yaitu identitas Tiongkok sebagai negara pemilik CNOOC yang dipandang mengancam bagi AS.

---

As a country that champions the liberalism value, United States supposedly opens itself from any normal international economic transaction, including merger and acquisition. But, that value is violated by the government of US itself in terms of responding the attempt of acquisition by CNOOC towards Unocal at 2005. By the framework of thinking from non-traditional security, particularly energy security, this study is meant to dig the reason of the government of US’ reaction. This study found out one major argument, which is the identity of China as the owner of CNOOC is perceived as threat for US."

"Amerika Serikat menempatkan pangkalan militer di wilayah Okinawa sejak Perang Dunia II berakhir pada 1945. Hingga kini pangkalan militer tersebut masih aktif beroperasi dan terus mengalami pengembangan. Warga Okinawa tidak setuju terhadap keberadaan basis militer tersebut karena banyak kasus kecelakaan dan kriminalitas yang terjadi akibat operasi militer tersebut. Berbagai protes dan tuntutan penutupan basis militer diserukan masyarakat Okinawa. Pemerintah pusat berusaha melakukan perjanjian baru dengan AS demi melakukan pemindahan pangkalan militer keluar Okinawa. Walaupun masyarakat Jepang menolak keberadaan basis militer, sampai sekarang tentara AS masih bertugas di kepulauan Okinawa.Amerika Serikat menempatkan pangkalan militer di wilayah Okinawa sejak Perang Dunia II berakhir pada 1945. Hingga kini pangkalan militer tersebut masih aktif beroperasi dan terus mengalami pengembangan. Warga Okinawa tidak setuju terhadap keberadaan basis militer tersebut karena banyak kasus kecelakaan dan kriminalitas yang terjadi akibat operasi militer tersebut. Berbagai protes dan tuntutan penutupan basis militer diserukan masyarakat Okinawa. Pemerintah pusat berusaha melakukan perjanjian baru dengan AS demi melakukan pemindahan pangkalan militer keluar Okinawa. Walaupun masyarakat Jepang menolak keberadaan basis militer, sampai sekarang tentara AS masih bertugas di kepulauan Okinawa.

---

United States military bases have been established in Okinawa Prefecture since World War 2 ended in 1945. Until now, that military bases is still operating and developing. In result, many people in Okinawa disagree about the existence of the military bases because of the emerging cases of accidence and criminality since the bases established. A various form of protest and demands to shut down the bases has been widely shouted by people in Okinawa. Therefore, the central government is still trying to establish a new agreement between Japan and United States, to relocate the bases outside Okinawa. Although having a large numbers of protests from Japanese, the military bases are still on duty until now in Okinawa."

"Artikel ini menggambarkan suatu bentuk negosiasi identitas spesifik untuk imigran Muslim wanita yang tinggal di Amerika Serikat, seperti yang digambarkan dalam film Amira and Sam (2014). Film ini menunjukkan bagaimana Amira menegosiasikan identitasnya sebagai seorang imigran Muslim wanita dari Irak di Amerika Serikat dengan bagaimana dia berpakaian dan berperilaku dalam masyarakat barat. Jilbab yang Amira pakai berbeda mempunyai arti yang berbeda berdasarkan pada bagaimana jilbab itu dipakai dan dipersepsikan. Artikel ini menggunakan studi analisis tekstual dalam menganalisis filmnya, dan teori negosiasi identitas dari Ting- Toomey (2005). Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis unsur-unsur film untuk menentukan negosiasi identitas oleh Amira yang digambarkan dalam produksi tersebut. Proses negosiasi identitasnya melibatkan faktor-faktor sosial, geografis, dan agama. Artikel ini menemukan bahwa Amira telah berhasil melakukan negosiasi identitasnya, yang memungkinkannya untuk menempatkan dirinya dalam budaya barat. Namun dalam melakukannya, Amira mengambil risiko dalam penerimaan sosial dan hubungan pribadi dalam upaya untuk menilai kembali nilai-nilai pada agama Islam-nya.

---

This article illustrates a form of identity negotiation specific to immigrant Muslim women who live in the United States, as depicted in the movie Amira & Sam (2014). This movie shows how Amira negotiates her identity as an immigrant Muslim woman from Iraq in the United States by the way she dresses and behaves in the western society. The hijab that Amira wears differs in meaning based on how it is worn and perceived. This article draws upon the movie using a textual analysis study, and the theory of identity negotiation by Ting- Toomey (2005). The intention of this article is to analyze the elements of the movie to determine Amira?s negotiated identity depicted in that production. The process of her negotiation involves social, geographic, and religious factors. This article finds that Amira has succeeded in negotiating her identity, which allows her to situate herself in western culture. However in doing so, Amira risks social acceptance and personal relationships in the attempt to reassess her Islamic values."

"Tesis ini membahas perbandingan perjanjian waralaba yang berlaku di Indonesia Indonesia, di mana aturannya tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 42 dari 2007 tentang Waralaba, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/MDAG/PER/9/2014 tentang Implementasi Waralaba dan terkait lainnya peraturan, dibandingkan dengan hukum waralaba yang berlaku di Amerika Serikat dan Jepang. Masalah ini ditinjau dari perbandingan hukum dengan yuridis normatif metode penelitian dan penulisan deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumen sebagai data utama dari penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang memiliki karakteristik sendiri dan ada persamaan dan perbedaan dalam peraturan hukum tentang waralaba perjanjian. Dalam tesis ini, penulis akan mencari keberlakuan pengaturan mengenai perjanjian waralaba di Indonesia, Amerika Serikat dan Indonesia Jepang dan perbandingannya antara ketiga negara. Ini dilakukan untuk berkembang hukum Indonesia saat ini tentang perjanjian waralaba untuk mengikuti keuntungan dari hukum perjanjian waralaba yang berlaku di Amerika Serikat dan Indonesia Jepang.

---

This thesis discusses the comparison of franchise agreements that apply in Indonesia Indonesia, where the rules are listed in Government Regulation No. 42 of 2007 concerning Franchising, Regulation of the Minister of Trade No. 57/MDAG/PER/9/2014 concerning Implementation of Franchising and other related regulations, compared to franchising laws in force in the United States and Japan. This problem is seen from the comparison of legal and juridical normative research methods and descriptive writing. The data in this study were obtained from Study documents as the main data from qualitative research.

The results show that Indonesia, the United States and Japan have their own characteristics and there are similarities and differences in the legal regulations regarding franchise agreements. In this thesis, the writer will look for the validity of the regulation regarding franchise agreements in Indonesia, the United States and Indonesia, Japan and the comparison between the three countries. This is done to develop current Indonesian law regarding franchise agreements to follow the benefits of franchise agreement laws in force in the United States and Indonesia Japan."

"Diskriminasi terhadap kaum wanita kulit putih di Amerika Serikat sudah ada sejak beberapa ratus tahun lalu. Dengan adanya diskriminasi ini maka timbullah gerakan-gerakan feminisme yang menentangnya. Maka pada tahun 1848 konvensi feminis awal yang dilakukan oleh kaum wanita di Seneca Falls, New York, mengungkapkan Declaration of Sentiments yang mengatakan bahwa semua wanita diciptakan sama/identik dengan pria baik dalam hal kapasitas maupun tanggung jawabnya. Jika wanita dan pria itu serupa di mata Tuhan, maka tidak ada dasar lain untuk memperlakukan wanita sebagai individu yang berbeda dan lebih rendah dari pria. Masalah yang dibahas dalam tesis ini ialah diskriminasi terhadap wanita kulit putih eksekutif dalam upah dan kedudukan. Sekalipun seorang wanita kulit putih eksekutif melakukan tugas yang setara dengan pria eksekutif, upah yang diterima wanita akan lebih rendah dari yang diterima pria. Dalam hal kedudukan pun demikian pula. Lebih mudah bagi kaum pria untuk memperoleh posisi puncak dari pada kaum wanitanya. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menunjukkan bahwa di Amerika Serikat yang terkenal sangat demokratis itu, masih ada diskriminasi terhadap wanita, juga wanita kulit putih. Lebih-lebih lagi diskriminasi ini teijadi terhadap wanita kulit putih eksekutif yang tergolong tinggi pendidikannya. Metode penulisan yang saya pakai sepenuhnya mengguuakan studi kepustakaan sebagai sumber utama, ditunjang oleh informasi yang saya peroleh melalui internet.Hasilnya ialah bahwa diskriminasi terhadap wanita kulit putih eksekutif itu memang ada, khususnya mengenai upah dan kedudukan mereka yang tidak setara dengan pria eksekutif untuk membuktikan adanya diskriminasi ini saya memberikan kasus-kasus dengan melampirkan tabelnya. Saya juga memperoleh jawaban bahwa sampai tahun 1990-an masih terjadi diskriminasi terhadap wanita kulit putih eksekutif dalam upah dan kedudukan, yang disebabkan oleh adanya perbedaan dalam cara mendidik dan membesarkan anak laki-laki dan perempuan dalam keluarga Amerika serta sikap patriarki yang kuat dalam masyarakat Amerika yang menganggap kaum wanita sebagai subordinasi dari kaum pria. Juga saya menguraikan pola-pola yang digunakan dalam mendiskriminasikan wanita kulit putih eksekutif ini. Pada akhirnya saya memberikan kesimpulan, bahwa wanita kulit putih eksekutif masih menghadapi hambatan-hambatan yang mencegah mereka untuk memperoleh upah dan kedudukan yang setara dengan pria eksekutif.

---

Discrimination against white females in the United States started some hundred years ago. Due to discrimination, feminist movements appeared and tried to oppose it. The radical nature of the early feminist movement was revealed in the Declaration of Sentiments, which asserted that `all men and women are created equal'. Equal in their capacity as well as responsibility. If man and woman are equal in the eyes of God, there is no reason to treat one sex as different from and less equal than the other. The problem in this thesis is that discrimination against white female executives concerns pay and position. Even though a white female executive does an equal job as a male executive, the pay a female gets is lower than what the male executive receives. This is the same in position. It is much easier for a male to get a top position but this does not count for a female. My aim to write this thesis is to show that there is still discrimination against white women. Significantly this discrimination is against the white female executives who belong to the highly educated ones. The writing method I conduct is by using fully a literature study as a primary source, backed up with some information from the Internet.

The result is that discrimination against white female executives really exists, mainly concerning pay and position. To prove these, I have stated some cases of discrimination in which I include a table showing inequality of pay and position between female and male executives. I also prove that discrimination happens due to the difference of the parents' attitude in the way of upbringing their son and daughter. Besides that the patriarchy is deeply embedded in the social culture of the United States. I also mention how the patterns of discrimination are. Finally in conclusion, I wrote that female executives still face barriers in their efforts to get equal pay and position."

"Penelitian ini membahas tentang peran Edith Windsor untuk menghapus diskriminasi terhadap kaum homoseksual di Amerika Serikat khususnya menghapus praktik Pasal Ketiga Defence of Marriage Act (DOMA). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Edith Windsor dalam upaya menggugat praktik Pasal Ketiga Defence of Marriage Act (DOMA) di Mahkamah Agung Amerika Serikat dan bagaimana hasilnya. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teori gerakan sosial baru dan teori queer serta konsep homoseksual digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah Edith Windsor berhasil memenangkan gugatannya dengan harus melewati berbagai judicial review yang diajukan oleh mereka yang anti-homoseksual. Adapun cara Edith Windsor dalam upaya penghapusan diskriminasi tersebut, yaitu melalui advokasi litigasi (citizen law suit). Dari peran yang dilakukan, Edith Windsor berhasil mengangkat kembali isu diskriminasi hingga terbentuk usulan draft RUU pernikahan yang baru di Kongres. Penelitian ini berkesimpulan bahwa perjuangan Edith Windsor berhasil menyatakan Pasal Ketiga DOMA sebagai sesuatu yang inkonstitusional.

---

This research discusses about the role of Edith Windsor to eliminate discrimination against homosexuals in the United States in particular eliminate the practice of Article Third Defense of Marriage Act (DOMA). The problem in this research is how the role of Edith Windsor in an attempt to sue the practice of Article Third Defense of Marriage Act (DOMA) in the Supreme Court of the United States and how the results. This research is an explanatory research using qualitative approach. This research employs theory of new social movement, queer theory and also homosexuals concepts.

The results of this study are Edith Windsor won the lawsuit that must passed through various appeals judicial review by those who are anti-homosexual. As for how Edith Windsor in an effort to eliminate such discrimination, which is through litigation advocacy (citizen law suit). Of the role played by, Edith Windsor successfully raised the issue of discrimination and formed the proposed draft new marriage bill in congress. This research concluded that the struggle by Edith Windsor managed to declare Article Third DOMA as unconstitutional."