Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Good Public Governance pada pemerintah daerah tingkat kabupaten / kota di Indonesia tahun 2013-2015. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Analisis dilakukan dengan melakukan pemetaan pada masing-masing prinsip Good Public Governance GPG dan juga indikator-indikator yang mendukung prinsip tersebut. Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan scoring dan pemeringkatan pada 5 lima pemerintah daerah tingkat kabupaten / kota di Indonesia yang memiliki nilai tertinggi dan terendah pada masing-masing prinsip. Serta tren dari masing-masing indikator pada setiap prinsip dapat disajikan selama tiga tahun yaitu 2013-2015 sehingga dapat terlihat dan diidentifikasi indikator mana saja yang sudah mencapai hasil yang baik serta yang masih perlu perbaikan.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the application of Good Public Governance principles to local governments at the districts cities level in Indonesia in 2013 2015. The method used is descriptive analysis with quantitative approach. The analysis is done by mapping on each of the principles of Good Public Governance GPG and also indicators that support these principles. Then the results of this study indicate scoring and ranking at 5 five local governments at the districts cities level in Indonesia which has the highest and lowest values in each principle. As well as the trends of each indicator in each principle can be presented for three years from 2013 until 2015 so it can be seen and identified which indicators have achieved good results and that still need improvement."

"Skripsi ini membahas tentang manfaat ekonomi terhadap penerapan good public governance pada pemerintah daerah di Indonesia untuk periode 2011-2015. Manfaat ekonomi yang tercermin dalam tiga indikator perekonomian diantaranya indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan produk domestik regional bruto dan tingkat ketimpangan diukur dengan rasio gini. Good public governance diukur dengan 43 pengukuran GPG dari laporan hasil EKPPD berdasarkan LPPD, 43 pengukuran GPG tersebut dikembangkan sebagai turunan dari lima prinsip GPG menurut KNKG (2010). Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif serta perngujian hipotesis dengan menggunakan regresi data panel. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, good public governance berpengaruh positif  terhadap indeks pembangunan manusia. Kedua, good public governance berpengaruh positif terhadap peningkatan produk domestik regional bruto yang artinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, good public governance tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan.

---

This study aims to investigate the economic benefits of good public governance in local government in Indonesia during 2011-2015. Economic benefits are reflected in three economy’s indicators such as human development index, economic growth, and income inequality. Economic growth is measured by the level of gross regional domestic product and the level of income inequality is measured by gini ratio. Good public governance is measured by 43 GPG measurements from EKPPD’s reporting result based on LPPD, which developed from five principles of GPG according to KNKG (2010). This research use quantitative method and hypothesis method by using regression of panel data. The results of the study show that first, good public governance has a positive impact on human development index. Second, good public governance has a positive impact on gross regional domestic product which can lead the economic growth. Third, good public governance has no impact on the income inequality level."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip Good Public Governance pada arena birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2015-2018. Serta untuk memberikan rekomendasi strategi yang dapat digunakan Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatan kinerja dan penerapan GPG pada arena birokrasi, dengan cara benchmarking data dengan Kementerian Keuangan dan wawancara dengan Pejabat/Pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan hasil analisis penerapan GPG pada arena birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2015-2018, prinsip partisipasi merupakan prinsip yang memiliki hasil tren yang positif. Prinsip keadilan, prinsip efisiensi dan prinsip efektivitas merupakan prinsip yang memiliki tren peningkatan dan penurunan penerapan GPG tahun 2015-2018. Prinsip transparansi memiliki tren yang negatif pada indikator akses terhadap laporan keuangan, karena tidak adanya akses laporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan untuk publik. Prinsip akuntabilitas secara keseluruhan mengalami tren yang meningkat atas penerapan GPG dari tahun 2015-2018.

---

This study aims to analyze the implementation of Good Public Governance principles in the bureaucracy area in the Ministry of Manpower in 2015-2018. This research also gives recommendations strategies that can be used by the Ministry of Manpower to improve implementation of GPG in bureaucracy area and performance with benchmarking data of the Ministry of Finance and interviews with Officials/Staff at the Ministry of Manpower.

This research is qualitative with descriptive methode. Based on the analysis of the imlementation of GPG in the bureaucracy area at the Ministry of Manpower in 2015-2018, the principle of participation is a principle that has positive trend results. The principle of fairness, efficiency and effectiveness are principles that have an upward and downward trend in implementation of GPG in the 2015-2018. Transparency principle has a negative trend on indicators of access to financial reports, because there is no access to the Ministry of Manpower's financial reporting to the public. The principle of accountability has upward trend overall in the implementation of the GPG from 2015-2018."

"Tesis ini membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) oleh pemerintah daerah memalui pelaksanaan pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dimaksudkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam pelayanan publik. Penyelenggaran pelayanan publik di lingkup pemerintah Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam implementasinya. Berdasarkan Laporan Tahunan Ombudsman Tahun 2021 dengan tema Mengawasi Kepatuhan dan Kesigapan Penyelenggara Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Ketidakpastian. Pada tahun 2021, jumlah laporan publik yang disampaikan kepada Ombudsman RI sebanyak 7.186 laporan dan instansi yang paling banyak dilaporkan adalah pemerintah daerah (Pemda) sebesar 40,99%. Hal yang menjadi dasar laporan pengaduan masyarakat yaitu kualitas pelayanan publik yang masih kurang baik dan pelaksanaan pelayanan publik yang masih dirasa kurang efisien dan efektif dalam hal prosedur atau mekanisme yang berbelit-belit, belum terwujudnya transparansi, kurang informatif dan akomodatif serta tidak terjaminnya kepastian hukum akan waktu dan biaya pelayanan. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif, analisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara analisis dan olah data berdasarkan pemahaman peneliti terhadap data yang diperoleh dan selanjutnya dinarasikan untuk memperoleh simpulan penelitian. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis standar pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di pemerintah daerah serta implementasi pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di Provinsi Jambi. Standar Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pelayanan Publik di Daerah belum dilaksanakan secara menyeluruh. Masih terdapat instansi di daerah yang belum memiliki standar pelayanan publik dan tingkat kepatuhan yang rendah terhadap standar pelayanan publik. Implementasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di Provinsi Jambi pada tahun 2021 mendapatkan kategori zona hijau dengan tingkat kepatuhan tinggi yang dinilai oleh Ombudsman RI. Ternyata zona hijau yang didapatkan oleh pemerintah provinsi Jambi tidak mencerminkan pelayanan yang berkualitas dan prima, hal ini dikarenakan bahwa penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI terbatas pada objek penilaian yaitu hanya pada atribut pelayanan publik.

---

This thesis discusses the implementation of good governance by local governments through the implementation of public services in Law Number 25 of 2009 concerning Public Services which is intended to provide legal protection and certainty in public services. The implementation of public services within the scope of the Indonesian government is currently still facing various challenges and obstacles in its implementation. Based on the 2021 Ombudsman Annual Report with the theme Monitoring Compliance and Alertness of Public Service Providers in Facing Uncertainty. In 2021, the number of public reports submitted to the Indonesian Ombudsman was 7,186 reports and the agencies that reported the most were the local government at 40.99%. The basis for public complaint reports is that the quality of public services is still not good and the implementation of public services is still felt to be inefficient and ineffective in terms of convoluted procedures or mechanisms, lack of transparency, lack of information and accommodation and no guarantee of legal certainty. service time and costs. The research was carried out in a normative juridical manner, qualitative data analysis was carried out by means of data analysis and processing based on the researcher's understanding of the data obtained and then narrated to obtain research conclusions. This research is used to identify and analyze public service standards and the management of public service complaints in local governments and the implementation of public services in the framework of realizing good governance in Jambi Province. Public Service Standards and Management of Public Services in the Regions have not been fully implemented. There are still agencies in the regions that do not yet have public service standards and a low level of compliance with public service standards. Implementation of Public Services in the Context of Realizing Good Governance In Jambi Province in 2021 will receive the green zone category with a high level of compliance as assessed by the Indonesian Ombudsman. It turns out that the green zone obtained by the Jambi provincial government does not reflect quality and excellent service, this is because the assessment conducted by the Ombudsman of the Republic of Indonesia is limited to the object of assessment, namely only the attributes of public services."

"Pemerintah melalui kementerian BUMN telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Perhutani sebagai salah satu BUMN ikut melaksanakan peraturan tersebut. Namun pada penerapannya, terdapat penyimpangan-penyimpangan dari prinsip-prinsip GCG. Oleh karena itu, penilitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan prinsip-prinsip GCG pada Perum Perhutani. Penelitian menggunakan prinsip-prinsip GCG dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation dan Development (OECD) yang kemudian diadaptasi kedalam Pedman Pelaksanaan GCG yang disusun oleh KNKG. Penelitian menggunakan metode post-positivist yaitu membandingkan kondisi ideal dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG sudah diterapkan dengan baik dan telah memenuhi indikator-indikator penerapan GCG. Akan tetapi perlu ditingkatkannya peran serta komitmen dari para top management dalam mendukung terlaksananya GCG dengan baik.

---

Government through Ministry of State-Owned Enterprises has issued Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance. Perhutani as one of the SOEs participates in implementing these regulations. However, in the implementation process, there are irrelevance from the principles of Good Corporate Governance. Therefore, this study aims to examine the application of GCG principles and the obstacles in the Implementation. This study used the principles of GCG which was developed by the Organization for Economic Cooperation dan Development (OECD) which later adapted into by KNKG into Implementation Guidelines of GCG.This study uses the post-positivist method to compare ideal condition and real actual condition. The data used in this study were sourced from depth interviews and literature studies. The results of the study indicate that the principles of GCG have been implemented properly. However, it is necessary to increase the commitment from the top managements in supporting the implementation of GCG."

"Latar belakang dari penelitian ini ialah adanya dugaan penyelewangan pada proyek infrastruktur PT Mass Rapid Transit Jakarta yang merupakan BUMD tergolong baru, namun juga memiliki beberapa prestasi yang berkaitan dengan penerapan sistem GCG yang dianut oleh Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good corporate governance di PT Mass Rapid Transit Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan post-positivism dengan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan beberapa pihak dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan adalah Good Corporate Governance, Prinsip-prinsip Good Corporate Governance, State-Owned Enterprise. Hasil penelitian dari  penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT Mass Rapid Transit Jakarta dapat dikatakan baik, PT MRT Jakarta telah menerapkan sistem GCG dengan komitmen dan tanggung jawab yang kuat pada perusahaan. Hal tersebut didukung dengan penetapan Code of Corporate Governance oleh PT MRT Jakarta. Meski demikian dari lima dimensi yang diteliti, terdapat satu dimensi yaitu prinsip independensi yang menunjukkan hasil cukup baik. Empat dimensi dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang diterapkan yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas serta kewajaran dan kesetaraan menunjukkan hasil baik.

---

The background of this research is the alleged deviations in the infrastructure project of PT Mass Rapid Transit Jakarta, which is a relatively new BUMD, but also has several achievements related to the implementation of the GCG system adopted by the Company. This study aims to analyze the application of the principles of Good Corporate Governance in PT Mass Rapid Transit Jakarta. The research approach used is post-positivis, with qualitative research methods. Data collection is done through in-depth interviews with several parties and literature study. The theory used is Good Corporate Governance, Good Corporate Governance Principles, State-Owned Enterprise. The results showed that the application of the principles of Good Corporate Governance at PT Mass Rapid Transit Jakarta are the four dimensions of the principles of Good Corporate Governance applied show that the results of the principles of transparency, accountability, responsibility and fairness and equality are good, one dimension is the principle of independence shows quite good results."

"Skripsi ini membahas mengenai backdoor listing di mata hukum Indonesia, dan bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas di pasar modal dalam haldilakukannya backdoor listing terhadap emiten dan juga mengkaji lebih mendalam terkait aksi korporasi yang dapat dikategorikan sebagai tindakan backdoor listing, menganalisis terkaitkemungkinan pelanggaran prinsip good corporate governance atas proses backdoor listing suatu perusahaan. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam praktik backdoorlisting di Indonesia dapat terlihat dalam beberapa bentuk, seperti Penerapan Prinsip Keterbukaanoleh Perusahaan Terbuka, penerapan pre-emptive right, dilarangnya benturan kepentingan pada pemegang saham mayoritas, penerapan prinsip Good Corporate Governance oleh perusahaan jika hendak melakukan praktik backdoor listing. Akan tetapi, di Indonesia secara regulasi jelas memberi ruang untuk tidak memenuhi penarapan prinsip- prinsip tersebut, terutama penarapanprinsip Good Corporate Governance. Hal ini dikarenakan berdasarkan regulasi yang ada tidak terdapat sanksi tegas apabila prinsip- prinsip tersebut tidak diterapkan. Situasi ini juga akanberdampak pada pemenuhan perlindungan hukum kepada investor khususnya pemegang saham minoritas. Dengan demikian, dalam pelaksanaan praktik backdoor listing di Indonesia menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi perlindungan hak- hak pemegang saham minoritas.

---

This thesis discusses about backdoor listing in Indonesian Law, and its law protection to minority

shareholders on capital market if there’s a backdoor listing towards issuer, and also examines more

deeply related corporate actions that can be categorized as backdoor listing actions, analyzing the

possibility of violations of the principle of good corporate governance in the process of backdoor

listings. Law protection for minority shareholders in backdoor listing practices in Indonesia can be seen in several forms, such as the application of the principle of transparancy by a public company, the application of pre-emptive rights, the prohibition of conflicts of interest in the majority shareholder, the application of the principles of Good Corporate Governance by the company if it wants to do backdoor listing practices. However, in Indonesia, regulations clearly

provide room for not complying with the application of these principles, especially the application

of the principles of Good Corporate Governance. This is because based on existing regulations there are no strict sanctions if these principles are not applied. This situation will also have an impact on the fulfillment of law protection for investors, especially minority shareholders. Thus,

in the implementation of backdoor listing practices in Indonesia, there is no legal certainty for the

protection of the rights of minority shareholders."

"

Abstrak

Industri reksa dana syariah berkembang pesat, ditandai dengan peningkatan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada setiap tahunnya. Manajer Investasi (MI) sebagai pengelola reksa dana syariah dilakukan dengan dua cara yaitu  pembentukan Manajer Investasi Syariah dan Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) bagi MI konvensional sesuai POJK No. 61/POJK.04/2016. Melalui dua cara tersebut kebanyakan MI konvensional belum siap untuk spin off menjadi Manajer Investasi Syariah karena dinilai tata kelola MI saat ini masih rendah. Kemudian OJK mengeluarkan peraturan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi yang berlaku bagi Manajer Investasi Syariah dan MI konvensional. Namun pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum mengarah pada sistem tata kelola syariah, sedangkan di Indonesia terdapat pedoman tata kelola Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) KNKG 2011 yang dapat dijadikan standar acuan tata kelola syariah. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis mengkaji prinsip dalam Pedoman GGBS sejauhmana implementasinya dalam pengaturan penerapan tata kelola manajer investasi di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bahwa pengaturan tata kelola manajer investasi belum cukup menjadi landasan penerapan tata kelola syariah sebab masih terdapat kekurangan diantaranya belum terimplementasikannya prinsip Independensi tidak mengatur larangan rangkap jabatan bagi Dewan Pengawas Syariah dan mekanisme spin off bagi UPIS.

 

---

Abstract

The sharia mutual fund industry is growing rapidly, characterized by an increase in net asset value (NAB). Investment Manager (MI) as a sharia mutual fund manager is done in two ways are the establishment of Sharia MI and Sharia Investment Management Unit (UPIS) for conventional MI. Through these two ways most conventional MI is not ready to spin off to become a Sharia MI because it is considered the current governance of MI is still low. OJK issued regulation No. 10/POJK.04/2018 on the Implementation of Investment Manager Governance that applies to both. However, the arrangement is still general and has not led to sharia governance system, while Indonesia has good governance guidelines for Sharia Business Governance (GGBS) KNKG 2011 that can be used as a reference standard. Based on these issues, the author reviewed the principles of GGBS to the extent of their implementation in the regulation of investment manager governance. This research is normative juridical with an analytical descriptive approach. Based on the results of the study the authors found that the governance arrangements of investment managers have not been sufficiently the basis for the implementation of sharia governance because principle of Independence has not been implemented, it does not regulate the ban on multiple positions for the Sharia Supervisory Board and spin off mechanisms for UPIS.

 

"

"ABSTRAKTujuan utama penelitian ini adalah untuk meneliti sejauh mana sebuah lembaga pengelola zakat telah menerapkan prinsip Islamic good governance dalam menjalankan aktivitas pengelolaan zakat. Penilaian penerapan prinsip Islamic good governance ini dilakukan dengan mengompilasikan beberapa pedoman tata kelola yang ada yaitu Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah KNKG; Accounting, Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institution AAOIFI; serta Zakat Core Principles oleh Irfan Syauqi Beik dkk. Untuk memperoleh hasil yang komprehensif, penelitian ini dilakukan dengan mekanisme wawancara kepada pihak-pihak berkepentingan dan berbagai sumber lainnya. Bedasarkan hasil wawancara serta perolehan data sekunder lainnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing lembaga pengelola zakat yaitu LAZ Dompet Dhuafa maupun BAZNAS secara umum telah menerapkan prinsip Islamic Good Governance dalam menjalankan aktivitas pengelolaan zakat, namun masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki untuk diterapkan kedepannya.

---

ABSTRACT

The primary objective of this study was to examine the extent to which an institution of zakat has been applying the principles of Islamic good governance in carrying out the zakat management activities. The assessment conducted by compiling some guidelines for governance that exists are General Code of Good Governance for Sharia Business by KNKG; Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions by AAOIFI; and Zakat Core Principles by Irfan Syauqi Beik et al. To obtain a comprehensive result, the study was carried out with the mechanism of interview to the parties concerned and other sources. Based on the results of the interview and other secondary data acquisition, the result of this study indicate that each LAZ Dompet Dhuafa and BAZNAS in general has implemented the principles of Islamic good governance in carrying out zakat management activities but still needs to do an improvement on some particular things."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan whistleblowing system yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Whistleblowing System merupakan salah satu alat deteksi yang dapat mengungkap tindakan kecurangan di Kementerian Keuangan. Penelitian ini berfokus pada penerapan whistleblowing system yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan serta bagaimana peranan whistleblowing system tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan pengendalian intern serta sebagai upaya untuk mewujudkan good public governance di Kementerian Keuangan. Penerapan whistleblowing system di Kementerian Keuangan telah memenuhi unsur-unsur pedoman whistleblowing system serta asas-asas good public governance.

---

This study aims to analyze the implementation of a whistleblowing system ini the Ministry of Finance. The Whistleblowing System is one of the tools that can detect frauds at the Ministry of Finance. This study focussion on the whistleblowing system held by the Ministry of Finance and how is the role of whistleblowing system as part of internal control and also as an implementation of good public governance in the Ministry of Finance. The implementation of whistleblowing system in the Ministry of Finance has fulfilled the elements of the whistleblowing system guidelines as well as the principles of good public governance."