Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang: Bidan memiliki risiko tinggi tertularnya Healthcare-Associated Infections HAIs pada saat merawat pasien. Umumnya risiko penularan infeksi yang dihadapi bidan adalah pada saat kontak dengan darah dan cairan tubuh. Pada tahun 2015, terjadi 250 kasus kecelakaan kerja termasuk didalamnya kejadian tertusuk jarum. Metode: Jenis penelitian adalah deskriptif analitik dengan desain penelitian potong lintang dan jumlah sampel 130 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuisioner dan pengamatan, sedangkan data sekunder diperoleh dari profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Hasil: Sebanyak 73 56,2 responden patuh, sedangkan sisanya 57 43,8 responden tidak patuh. Rata-rata tingkat kepatuhan responden terhadap prosedur kewaspadaan standar sebesar 88,7 dengan tingkat kepatuhan responden tertinggi adalah kepatuhan dalam pembersihan lingkungan area kerja sebesar 89 100 responden dan tingkat kepatuhan terendah adalah kepatuhan terhadap penggunaan APD sebesar 52 55,3 responden. Faktor yang paling berhubungan secara signifikan dengan kepatuhan bidan dalam menerapkan kewaspadaan standar adalah usia > 40 tahun OR = 2,64, IK 95 = 1,08-6,49 , sarana prasarana lengkap di kamar bersalin OR = 6,26, IK 95 = 2,74-14,30 dan poli KIA-KB OR = 5,84, IK 95 = 2,56-13,32 , peraturan dan SOP lengkap di poli KIA-KB OR = 2,04, IK 95 = 1,01-4,13 , masa kerja ? 5 tahun OR = 4,92, IK 95 = 2,11-11,49 , status kepegawaian PNS OR = 3,21, IK 95 = 1,56-6,64 dan beban kerja rendah OR = 2,95, IK 95 = 1,25-6,96 , sedangkan faktor yang paling berpengaruh adalah sarana prasarana lengkap di kamar bersalin OR = 5,46, IK 95 = 2,31-12,89 dan masa kerja ? 5 tahun OR = 4,12, IK 95 = 1,67-10,18 . Kesimpulan: Ketersediaan sarana prasarana merupakan faktor paling dominan yang berhubungan dengan perilaku bidan terhadap kepatuhan penerapan kewaspadaan standar. Kata Kunci: Bidan, darah dan cairan tubuh, Healthcare-Associated Infections HAIs , kewaspadaan standar.

---

Background Midwives have a high risk of contracting Healthcare Associated Infections HAIs when treating patients. Generally, the risk of transmission of infections that the midwife encounters is at the time of contact with blood and body fluids. In 2015, there are 250 cases of occupational accidents including the incidence of needle puncture. Methods The type of the study was analytic descriptive with cross sectional study design and total sample of 130 people. Data was collected by interview, questionnaire and observation, while secondary data was obtained from the profile of Bekasi District Health Office. Result The result shows that 73 56.2 respondents are obedient, while the rest of about 57 43.8 respondents are not. The average level of compliance of respondents to standard awareness procedure is 88.7 with the highest number of compliance of about 89 100 respondents is in cleaning work area environment and the lowest one is adherence to use of Personal Protective Equipment PPE equal to 52 55.3 of respondents. Factors significantly correlated with midwife adherence in applying standard precautions were age 40 years OR 2.64, IK 95 1.08 6.49 , complete infrastructure in the delivery room OR 6.26, IK 95 2.74 14.30 and maternal, child health and family planning MCH FP poly OR 5.84, IK 95 2.56 13.32 , complete rules and Standard Operating Procedures SOPs in maternal, child health and family planning MCH FP poly OR 2.04, IK 95 1.01 4.13 , duration of work 5 years OR 4.92, IK 95 2.11 11.49 , employment status of civil servants OR 3.21, IK 95 1.56 6.64 and low work load OR 2.95, IK 95 1.25 6.96 , with the most influential factors were complete infrastructure in the delivery room OR 5.46, IK 95 2.31 12.89 and duration of work 5 years OR 4.12, IK 95 1.67 10.18 . Conclusion The availability of infrastructure facilities is the most dominant factor that relates to midwives behavior on compliance to standard precautions. Keywords Blood and body fluids Healthcare Associated Infections HAIs midwives standard precautions. "

"Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama yang mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat. Dilihat dari jumlah kematian ibu selama kurun waktu tiga tahun dari tahun 2012-2014 terus meningkat, diperlukan penelitian mengenai factor penentu pemanfaatan puskesmas PONED di Kabupaten Bogor. Penelitian ini mengambil lokasi di 22 puskesmas di Kabupaten Bogor yang merupakan puskesmas PONED. Variabel yang diteliti antara lain : pengetahuan mengenai puskesmas PONED, keyakinan, waktu tempuh, sarana transportasi dan perilaku petugas kesehatan. Rancangan penelitian ini dengan pendekatan cross sectional. Data yang dipergunakan data sekunder hasil pendataan puskesmas PONED di Kabupaten Bogor oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat bulan Juni -Juli 2014.Hasil penelitian menunjukkan variabel pengetahuan, keyakinan responden, waktu tempuh dan sarana transportasi tidak berhubungan bermakna dengan pemanfaatan puskesmas PONED, sedangkan perilaku petugas merupakan factor yang paling bermakna terhadap pemanfaatan puskesmas PONED di Kabupaten Bogor. Dari kelima variabel yang diteliti ternyata setelah diuji multivariate variabel yang paling menentukan terhadap tingginya pemanfaatan puskesmas PONED adalah perilaku petugas kesehatan di puskesmas. Factor lainnya yang mendukung pemanfaatan pelayanan adalah SDM, sarana prasarana dan juga pemantauan oleh dinas dan organisasi profesi. Masih diperlukan penelitian lebih lanjut agar dapat menggali informasi tentang pemanfaatan puskesmas, disamping itu juga diperlukan sosialisasi, promosi serta perencanaan kebutuhan Puskesmas yang tepat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan ibu di puskesmas PONED.

---

Public Health Center is an organizer of health care facilities and public health efforts first level individual health efforts that prioritize promotive and preventive efforts to achieve a degree of public health. Judging from the number of maternal deaths over a period of three years from 2012-2014 continued to increase, research is needed on the use of health centers PONED determinant factor in Bogor. This study took place in 22 health centers in the district of Bogor which is PONED health centers. Variables examined include: knowledge of the health center PONED, belief, travel time, transport and behavior of health workers. The design of this study with cross sectional approach. The data used secondary data collection results PONED health centers in the district of Bogor in West Java Provincial Health Office in June -July 2014.

The results showed a variable knowledge, confidence of respondents, travel time and transportation facilities are not significantly associated with the utilization of health center PONED, while the officer's behavior is the most significant factor for the utilization of health center PONED in Bogor. Of the five variables studied turned out after multivariate test variables most decisive for the high utilization of health centers is PONED behavior of health workers in health centers. Other factors that support the use of the service is human resources, infrastructure, and also monitoring by agencies and professional organizations. Further research is still needed in order to gather information about the use of community health centers, and also it is necessary dissemination, promotion and planning needs proper health centers, which in turn can improve the utilization of maternal health services in health centers PONED."

"Penelitian ini menggunakan desain cross sectional yang bertujuan untuk mengetahui faktor - faktor yang berhubungan dengan rujukan kasus kegawatdaruratan oleh bidan desa ke puskesmas PONED di Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menyarankan kepada puskesmas PONED yaitu memperbaiki manajemen program agar lebih baik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemantauan dan pengendalian serta penilaian. Sedangkan saran untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah selain memperbaiki manajemen program juga mengembangkan puskesmas rawat inap yang telah memenuhi persyaratan menjadi puskesmas PONED sehubungan dengan Maluku Tengah merupakan daerah kepulauan yang mempunyai tantangan terbesar yaitu keadaan alam dan letak geografi yang tidak mendukung.

---

This study uses cross-sectional design that aims to determine factors - factors related to the reference case of emergency by the midwife to the health center in Central Maluku District PONED. The study was a quantitative study. The results suggest that health centers improve the management PONED the program for the better that includes planning, organizing, mobilization, monitoring and control and assessment. As for advice to the Central Maluku District Health Office in addition to improving the management of the program is also developing inpatient centers that have met the requirements of a health center with respect PONED Central Maluku archipelago is an area that has the biggest challenge is the natural and geographical circumstances that does not support."

"Rendahnya pemanfaatan pelayanan bersalin di Puskesmas PONED, pemerintah berupaya agar semua persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan desain crossectional, dengan hasil sebesar 79.6% tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan untuk bersalin. Faktor yang berhubungan dalam penelitian ini adalah budaya bersalin di rumah, akses, frekuensi pemeriksaan kehamilan dan fasilitas fisik.Budaya melahirkan di rumah dan akses yang sulit akan mempengaruhi cakupan dalam pelayanan bersalin, oleh karena itu perlunya peran keluarga, masyarakat dan lingkungan tentang kepedulian terhadap kesehatan ibu dan bayi, menguatkan kembali hubungan kemitraan dengan bidan dan paraji, meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan secara kompetensi dan kemampuan KIE (komunikasi, informasi, edukasi).

---

The low utilization of maternity services at the health center BEmOCs, the government sought to all delivery should be assisted by skilled health personnel in health care facilities. This study uses a cross-sectional design, with a yield of 79.6% do not utilize health services for maternity. Factors related in this study is the cultural birth at home, access, frequency of pregnancy examination and physical facilities.

Culture of giving birth at home and difficult access will affect coverage in service delivery, hence the need for the role of the family, society and the environment of concern for the health of mother and baby, reinforcing the partnership with the midwife and TBAs, improve the capacity of health personnel in the competence and ability of IEC (communications, information, education)."

"Pada era globalisasi dan persaingan bebas termasuk dalam bidang pelayanan kesehatan saat ini, maka peningkatan mutu pelayanan menjadi sesuatu yang mutlak harus diperhatikan oleh para petugas kesehatan. Salah satu dimensi mutu adalah kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan. Semakin tinggi kepatuhan petugas penyelenggara pelayanan kesehatan terhadap standar, maka akan semakin tinggi pula mutu pelayanan tersebut terhadap pasien.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tingkat kepatuhan bidan terhadap standar pelayanan antenatal care (standar dari Depkes RI tahun 1997) yang merupakan salah satu kegiatan pokok di Puskesmas. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana hubungan kepatuhan bidan dengan karakteristik bidan serta faktor eksternal lainnya yang berhubungan, dan faktor paling dominan yang berhubungan dengan kepatuhan bidan terhadap standar pelayanan antenatal care.Jenis penelitian adalah cross sectional, dilakukan di Puskesmas se Kabupaten Sanggau pads bulan Oktorber 2000 sampai dengan Nopember 2000. Sampel penelitian adalah seluruh bidan yang bertugas di 27 Puskesmas se-Kabupaten Sanggau, sebanyak 30 orang.Analisis yang digunakan adalah chi-square dan regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi kepatuhan bidan di Kabupaten Sanggau masih sangat rendah, terutama pada komponen kegiatan pemberian tindakan/terapi. Dari analisis bivariat didapat faktor yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan bidan adalah usia, pengetahuan, sikap, dan supervisi. dan analisis multivariat didapat bahwa variabel yang paling dominan berhubungan dengan kepatuhan bidan adalah supervisi.Dari hasil ini disarankan terutama kepada para kepala puskesmas agar melakukan supervisi internal kepada bidan di wilayah kerjanya secara kontinu dan berkesinambungan, minimal 3 bulan sekali, dalam rangka bimbingan teknis dan meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan bidan dalam memberikan pelayanan antenatal di puskesmas.

---

Global era and free competition have great influence on today's health services. For that reason, the quality of services is undoubtedly becoming highly considered by health workers. One of quality dimensions is the providers? compliance to the service standard. The higher compliance of the provider health service the higher the quality of service to the patient will be.

This study aims to obtain the description of level midwives' compliance to antenatal care service standard (issued by Ministry of Health Republic of Indonesia,1997) that is one of public health center main activities. Moreover, this study was also focused on investigating the correlation between midwives' compliance to the standard and their characteristics as well as other external factors that correlate, and factor that predominant midwives' compliance to the antenatal care service standard.

This study, a cross sectional one, was carried out at all public health centers in Sanggau District from October 2000 to November 2000. The samples were all midwives serving at all of public health centres in Sanggau district, which were 30 peoples. The analysis techniques employed were chi square and logistic regression. The study results show that level of midwives' compliance to the standard is low, particularly on treatment/therapy item. Age, knowledge, attitude and supervision were significance correlated to midwives compliance while supervision was found as a predominant factor.

This study recommends chiefs of public health centers to perform internal supervision on midwives throughout their work area regularly and continuously at least once within three months, to give technical guidance and to improve the midwives knowledge and skills in providing antenatal care service at public health centers."

"Di Kabupaten Tangerang cakupan kunjungan pertama antenatal (K1) pada tahun 2012 sebesar 103%, dan cakupan kunjungan keempat antenatal (K4) sebesar 82% pada tahun 2012. Terdapat selisih pada hasil cakupan K1 dan K4 karena terjadi kesenjangan potensial atas kualitas layanan antenatal sehingga perlu diperbaiki.Kasus komplikasi yang tertangani 6906 kasus (59%), hanya 1268 kasus (18,3%) yang ditangani di puskesmas PONED. Hasil tersebut diatas belum sesuai dengan target dari Kementerian Kesehatan yaitu 67% komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas dapat ditangani pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kualitas pelayanan antenatal dengan pemanfaatan Puskesmas Curug dan Puskesmas Mauk sebagai Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar di Kabupaten Tangerang Tahun 2013, dengan desain penelitian cross sectional.Diperoleh hasil variabel yang berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas PONED adalah pendidikan ibu (OR=3,7; 95% CI: 1,552-8.636) dan waktu tempuh ke puskesmas (OR=0,2; 95% CI: 0,039-0,841) sedangkan kualitas pelayanan antenatal tidak berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas PONED (OR=1,233; 95% CI: 0,608-2,502; p value: 0,560). Sehingga perlu meningkatkan pengetahuan dan informasi kepada ibu hamil agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam membuat pilihan pelayanan mana yang diinginkan dan akan diambil terutama dalam menghadapi masalah kegawat daruratan obstetri.

---

At Tangerang District coverage first antenatal visit (K1) in 2012 amounted to 103%, and coverage of four antenatal visits (K4) by 82% in 2012. There is a difference in the results of K1 and K4 scope due to the potential gap on the quality of antenatal services so that needs to be fixed.

Cases handled 6906 cases of complications (59%), only 1268 cases (18.3%) were treated in the clinic PONED. Results above are in accordance with the targets of the Ministry of Health that 67% of complications of pregnancy, childbirth and postpartum can be handled in 2012. This study aims to determine the relationship between the quality of antenatal care with the use of Curug health centers and Mauk health centers as able health centers Basic Emergency Obstetric Neonatal Care at Tangerang District in 2013, with a cross-sectional study design.

Obtained variable results related to the utilization of maternal health clinic PONED is education (OR = 3.7, 95% CI: 1.552-8636) and the travel time to the clinic (OR = 0.2, 95% CI: 0.039-0.841), while the quality of service antenatal not related to the utilization of clinic PONED (OR = 1.233, 95% CI: 0.608- 2.502, p value: 0.560). So the need to increase knowledge and information to pregnant women in order to improve its ability to make a choice where the desired service and will be taken, especially in dealing with obstetric emergencies problem."

"Puskesmas mampu PONED menyelenggarakan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi dasar sebab komplikasi tidak dapat diramalkan sebelumnya sehingga ibu hamil harus berada sedekat mungkin dengan pelayanan emergensi dasar. Pelatihan keterampilan Pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan yang diharapkan memberikan dampak langsung pada kualitas pelayanan kegawatdaruratan meternal dan neonatal.Tujuan dari penelitian ini adalah: mengetahui perbedaan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang telah dilatih PONED dan belum dilatih PONED terhadap kinerja pada puskesmas di Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Sampel penelitian adalah petugas yang sudah dilatih PONED dan belum dilatih PONED. Hasil studi menunjukkan adanya perbedaan bermakna pada variabel pengetahuan, keterampilan dan kinerja pada kelompok PONED dan non PONED; Pada kelompok PONED variabel sikap diduga yang paling dominan mempengaruhi variabel kinerja.

---

Puskesmas PONED able to carry out a basic emergency maternal neonatal service because the complication of pregnancy and labor is not always predictable before it was happened, so pregnant woman must have access nearly Basic Emergency obstetric services. Basic Emergency Obstetric Neonatal Care Training implemented in order to improve the knowledge and skills of health workers who are expected to have a direct impact on the quality of emergency care and maternal or neonatal services.

The study aims to know the difference of knowledge, attitudes and skills between the personnel experienced PONED training and the personnel with no training, and the effect of training on the performances of health centers in the municipality of Bogor. This is quantitative research with cross sectional study design. Samples are personnels who have been trained with PONED and personnel with non PONED training. The results showed significant differences on knowledge, skills and performance between those with PONED training and non PONED training. In the group with PONED training, varible of attitude has the strongest influence on the performances."

"Salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh para petugas kesehatan di Indonesia di era globalisasi dan persaingan bebas, adalah peningkatan mutu layanan kesehatan. Salah satu dimensi mutu adalah tingkat kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan yang sudah ditentukan. Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah proyek penerapan kegiatan quality assurance, yang dilaksanakan di enam puskesmas yaitu, Babelan I, Cibarusah, Kedung Waringin, Sriamur, Tambun dan Tarumajaya. Dari hasil penelitian pada tahun 2000, terbukti bahwa nilai kepatuhan bidan terhadap standar antenatal care (ANC) masih rendah, yaitu 67,7%. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari berbagai faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya tingkat kepatuhan bidan terhadap standar ANC di Puskesmas Sriamur dan Cibarusah. Penelitian ini menggunakan rancangan studi kualitatif, melalui teknik wawancara secara intensif terhadap responden berikut: bidan yang bertugas di BPKIA puskesmas, bidan koordinator puskesmas, kepala puskesmas, dan ketua tim jaminan mutu kabupaten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan bidan terhadap stadar ANC dapat disebabkan oleh: a) masih rendahnya pengetahuan bidan terhadap standar ANC; b) dimensi mutu yang lebih luas belum benar-benar dipahami oleh bidan; c) kesulitan memberikan penyuluhan kepada bidan; dan d) kurangnya kesempatan bagi bidan untuk menggunakan daftar tilik karena banyaknya jumlah pasien. Di samping itu, kurangnya pengawasan dari kepala puskesmas kepada bidan dan kurangnya komitmen pimpinan di Dinas Kesehatan Kabupaten untuk membina puskesmas, juga berperan sebagai penyebab ketidakpatuhan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka beberapa hal yang dapat disarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten adalah meningkatkan pengetahuan bidan dengan cara mengadakan pelatihan penyegaran penggunaan daftar tilik dengan penambahan materi tentang peningkatan dimensi mutu yang lebih luas. Saran kepada Kepala Puskesmas Cibarusah adalah peninjauan ulang frekuensi hari buka BP KIA, agar pasien tidak terlalu menumpuk, pengaktifan kembali kelompok kerja jaminan mutu di puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten. Sedangkan saran untuk Departemen Kesehatan adalah pengajian ulang penggunaan daftar tilik oleh bidan dan pedoman penilaian yang ada. Hal ini terutama mengenai instrumen petunjuk wawancara dengan ibu hamil tentang antenatal, misalnya dengan cara menyederhanakan istilah-istilah kedokteran, sehingga lebih mudah dimengerti oleh pasien. Di samping itu, sebaiknya diterapkan manajemen mutu terpadu (total quality management) di puskesmas, dengan pendekatan untuk terciptanya perubahan yang positif dan pengembangan organisasi secara menyeluruh.

---

Midwives Compliance Study on the Use of Antenatal Care Service Standard A Qualitative Analysis on Midwives Cibarusah and Sriamur Public Health Centers, Districts of Bekasi, 2003One of the most important aspects in the era of globalization and free competition to be improved is public health service by the health service officer, One of quality dimension to be improved is the willingness of the health officer to obey the standard health service procedures. Bekasi, is one of the cities where the quality assurance activity project is to be done. This project was assigned in six public health centers, named Tambun, Cibarusah, Babelan I, Sriamur, Tarumajaya, and Kedung Waringin. Based on the research conducted in year 2000, it was showed that the value of midwife compliance to the standard antenatal care (ANC) was still Iow, i.e. 67.7%.

The objective of this research was to study factors determining the low value of midwife obedience to the standard ANC at Cibarusah and Sriamur Public Health Centers. In this research, a qualitative study design was used, by doing intensive interviews to the following despondences: informant midwives who work at BPKIA public health centers, the coordinator of midwives at public health centers, the head of public health centers, and the team leader of quality assurance in the city.

The results showed that incompliance of midwives to the ANC standard procedures were caused by: a) the minimum knowledge of the midwives about ANC standard procedures; b) the minimum understanding of the midwives about general quality dimension; c) the difficulties to give any training to the midwives, and d) the low opportunity for the midwives to use vitiating lists, due to the large number of patients. Furthermore, the minimum control to midwives by the head of public health centers was also took into account in the midwife disobedience to ANC standard procedure.

Based on these results, it is suggested to Bekasi Health Office to improve knowledge of the midwives by conducting some training about technical aspects, the use of visiting lists, and broader quality dimension. In addition, it is suggested to The Head of Cibanisah Public Health Center to reconsider the frequency of open days in BPKIA in such away, that there is not too many patients come in one day or another; and to activate the quality assurance working group in public health center and city health office. Furthermore, it is suggested to the National Health Department to reevaluate the use of visiting lists (by the midwives) and to reconsider evaluation procedures, especially how to interview pregnant mothers about antenatal care. This, can be done by simplifying some medical language or terms for better understanding. The application of total quality management in public health centers by approaching it with general organization changes and development should be done."

"Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi masalah kependudukan yaitu jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Untuk mengatasi hal itu sejak tahun 1970 dimulai Program Keluarga Berencana, dengan tujuan menurunkan angka kelahiran sampai 50% nya pada tahun 2000 melalui upaya penurunan fertilitas. Salah satu upaya untuk menurunkan fertilitas adalah dengan pelayanan kontrasepsi. Tingkat pemakaian kontrasepsi di Indonesia sebesar 57% dengan pemilihan alat kontrasepsi dari urutan terbanyak hingga paling sedikit digunakan adalah suntik, pil, AKDR, norplan, dan metoda operasi (sterilisasi). Sebagai dampak krisis moneter, harga obat/alat kontrasepsi menjadi mahal khususnya pil dan suntikan, maka AKDR menjadi altematif alat kontrasepsi yang harganya relatif murah, efektif dan praktis untuk mencegah dan mengatur kehamilan. Besamya minat masyarakat pada AKDR terus meningkat, tetapi angka putus pakainya juga meningkat. Tingginya angka putus pakai pada AKDR di Kota Bogor sebesar 18,65% lebih tinggi dari angka nasional yaitu 12,3%, sehingga perlu dilihat penyebabnya. Dari hasil penelitian diketahui salah satu faktor penyebabnya adalah masalah kepatuhan bidan dalam menerapkan prosedur yang ditetapkan. Penelitian tentang kepatuhan bidan dalam menerapkan baku klinis, dilakukan secara cross sectional dengan sampel sebanyak 77 orang bidan atau total populasi bidan di 23 Puskesmas yang tersebar di Kota Bogor. Untuk mengetahui kepatuhan bidan dalam menerapkan Baku klinis, dilihat dari faktor pengetahuan, sikap, pelatihan, masa kerja, kelengkapan sarana dan supervisi. Hasil penelitian menunjukkan variabel yang memiliki hubungan bermakna (p < 0,05) adalah pengetahuan dan supervisi. Hubungan pengetahuan dengan kepatuhan, terungkap bahwa bidan yang berpengetahuan lebih akan lebih patuh dibandingkan dengan yang berpengetahuan kurang. Selain itu juga supervisi, bidan yang disupervisi lebih patuh daripada bidan yang tidak disupervisi. Melihat hasil diatas, untuk perbaikan maka perlu dikaji kembali materi dan metoda pelatihan serta penerapan baku klinis pemasangan AKDR CuT 380 agar angka putus pakai kontrasepsi akibat efek samping dapat diturunkan.

---

As a developing country, Indonesia faces inhabitant problem i.e. high number of population and high population growth. To solve the problem, Family Planning program has been implementing since 1970 for the purpose to reduce the number of birth as much as 50% in year 2000 by decreasing fertility. One among the efforts to decrease the fertility is by giving service for contraception. The degree of the use of contraception in Indonesia is 57% where using injection is the most use and than followed by using pill, AKDR, implant and then the less is by using operation method/sterilization.

Due to the impact of crisis monetary where the price of medicine/contraception parts became expensive especially for pill and injection, hence AKDR became an alternative of contraception part because it has relatively lower price. Technically, AKDR is more practical, effective and economical to prevent and organize pregnant. People became more interest and the use of AKDR was increased, but the number of the drop out was also increased.

High number of the drop out of AKDR at Bogor is 18.65% which is higher than the drop out number of the national figure of 12.3°/x. Therefore, it is necessary to find out the cause. From the study, it is revealed that one among the factors causing this high number is the compliance factor of the midwife in implementing the procedure.

The study for the discipline of the midwife in implementing the clinical standard is performed with cross-sectional way with the number of sample as much as 77 (seventy seven) midwifes from the total population of midwife from as much as 23 Puskesmas located in Bogor city. In order to know the compliance of midwife in implementing the clinical standard, the study is performed on the followings factors: knowledge, attitude, training, work experience, availability of facility as well as supervision. The study indicates that the variable which has meaning correlation (p<0.05) is the knowledge and the supervision.

Based on the correlation between the knowledge and compliance, it is revealed that midwifes who have more knowledge will have more compliance compare those who has less knowledge. Other than that is supervision, where midwifes who get supervision will have more compliance than those who do not get supervision.

Based on the above finding, for the correction and improvement, it is necessary to review the material and method of the training as well as the implementation of the clinical standard of the installation AKDR CUT 380 in order to reduce the number of contraception drop out that caused by side effect."

"Krisis ekonomi yang berkepanjangan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan dan gizi pada keluarga miskin, terutama ibu hamil dan balita. Untuk menanggulangi hal tersebut telah ditetapkan kebijakan pemerintah yang dititik beratkan pada upaya penyelamatan dan pemulihan melalui Program Jaring Pengaman Sosial (JPS}, dalam bidang kesehatan dikenal dengan nama Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JBS-BK) yang bertujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan derajat kesehatan ddan status gizi keluarga miskin, dimana sebagai pelaksana pelayanan kesehatan pada tingkat desa dilakukan oleh bidan di desa.Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran tentang kegiatan bidan di desa dalam pelaksanaan Progam JPS-BK di Kecamatan Karawang dan Kecamatan Pedes.Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah kwalitatif dengan menggunakan wawancara mendalam dan telaah dokumen untuk mendapatkan jawaban mendalam tentang apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh halayak sumber informasi atau informan. Sebagai sumber informasi dalam penelitian ini adalah bidan di desa, yang berjumlah 33 orang dan 6 orang dokter Kepala Puskesmas di Kecamatan Karawang dan Kecamatan Pedes.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan bulanan Puskesmas dalam Program JPS-BK dan laporan Pelaksanaan Program JPS-BK Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang serta data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada bidan di desa dan dokter kepala Puskesmas dan telaah dokumen atas catatan dan laporan yang dibuat oleh bidan di desa.Analisa data tersebut dilakukan secara manual dengan menggunakan content analysis. Sedangkan agar validitas data dapat terjaga maka dilakukan uji validitas dengan menggunakan triangulasi data, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metoda.Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa pada umumnya bidan di desa mengetahui tentang sasaran Program JPS-BK, perencanaan dan pelaksanaan pelayanan, pencatatan dan pelaporan serta evaluasi program JPS-BK walaupun belum usai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlakuUntuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap sasaran Program JPS-BK dan tercapainya target serta terserapnya dana diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bidan di desa, sosialiasi Program RS-8K kepada seluruh komponen masyarakat dan aparat Kelurahan koodinasi antara anggota tim desa, lintas program dan lintas sektoral serta adanya dikungan politik dan pimpinan daerah yang berjenjang dan berkelanjutan."