Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penerapan sistem penganggaran dengan pendekatan prinsip beyond budgeting pada PT. X Indonesia sebagai bentuk reaksi atas tidak fleksibelnya anggaran tradisional tahunan yang dilakukan sebelumnya juga proses pengambilan keputusan yang sering dilakukan secara sentralisasi oleh kantor pusat di Chicago,Amerika Serikat dan oleh kantor pusat Indonesia. Pembahasan mengenai penerapan beyond budgeting ini menunjukkan bahwa beyond budgeting tidak meninggalkan fungsi anggaran tersebut yaitu fungsi perencanaan,fungsi koordinasi,fungsi pengendalian dan fungsi evaluasi kinerja karena fungsi tersebut tetap ada tanpa adanya proses anggaran tetapi tergantikan oleh alat pengukur lain yaitu KPI berdasarkan balance scorecard dan rolling forecast. Proses pengambilan keputusan yang sebelumnya lebih tersentralisasi sekarang berubah menjadi desentralisasi dengan adanya penambahan limit persetujuan dibandingkan sebelumnya. Hasil analisis secara umum bahwa perusahaan belum menerapkan proses beyond budgeting secara keseluruhan karena masih ada pertemuan untuk membahas anggaran tahunan. Tetapi untuk pengukuran kinerja, pengeluaran biaya dan pembelian barang modal maupun desentralisasi keputusan sesuai dengan pasar dan tantangan yang dihadapi sudah tercermin di PT. X Indonesia. Sebagian prinsip beyond budgeting juga sudah melingkupi proses sistem penganggaran di perusahaan.

---

ABSTRACT

---

This thesis analyzed implementation budgeting system with beyond budgeting principle approach at PT. X Indonesia as a reaction from inflexibility of conventional budgeting and centralization of decision making process at that time from Chicago headquarter in United States and from Head Office in Indonesia. Analysis of implementation shows that the function of current conventional budgeting such as planning,coordination, control and performance evaluation still exist with or without budget assumed. The function still exist there since company still use KPI based on balance scorecard and also rolling forecast. Decision making process changes from centralization to decentralization through many extended of limit authorization approval. So that management can survive well with all the challenge and market requirement. The general analysis stated that company have not yet implemented beyond budgeting since there is still exist annual budget meeting but for performance measurement, capital expenditures and decentralization process have been well implemented within company."

"Anggaran merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarkat yang terus meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara tingkat kompleksitas lingkungan proyek (X1) dan tingkat ketat/longgarnya struktur pengambilan keputusan DIP 1989/90 (X2) sebagai variabel bebad, dengan pola penentuan anggaran (Y) sebagai variabel tergantung. Masalah tersebut timbul karena banyaknya faktor yang harus diperhitungkan dalam proses penentuan anggaran proyek, baik dari segi: teknis, administrative, makro, mikro, Sectoral, Departemental, Regional Nasional, Ekonomis, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Setiap proyek mempunyai ciri-ciri kegiatan dan masalah lingkungan tertentu yang berbeda dengan proyek lainnya baik karena sifat kegiatan, volume, ruang lingkup, sebaran lokasi, teknologi yang dipergunakan dan lain-lainya. Di lain pihak setiap pejabat dalam mengembangkan alternative dan keputusannya terikat oleh struktur birokrasi yang ada, di samping keterbatasan kemampuan manusiawi serta sarana dan waktu yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan tugasnya."

"Penelitian ini bertujuan meneliti dan menganalisis 1 proses perencanaan dalam penyusunan APBD Provinsi Banten ditinjau dari konsep budgetary slack; 2 realisasi pelaksanaan APBD Provinsi Banten dikaitkan dengan perencanaan; 3 dampak penyerapan anggaran yang realisasinya dibawah anggaran terhadap kinerja pembangunan.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, survey, studi literatur dan observasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan thematic analisis. Hasil penelitian menunjukan adanya unsur senjangan anggaran dalam proses penyusunan APBD Pemprov Banten tahun 2012-2014, yang berimplikasi peningkatan SiLPA dari tahun ke tahun dan pencapaian kinerja anggarannya yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa kendala dan kasus hukum dalam pelaksanaan APBD menyebabkan pencapaian kinerja anggarannya rendah.

---

This study aims to examine and analyze 1 the planning process in composing the Regional Budget of Banten Province in terms of budgetary slack concept 2 the implementation of the Regional Budget of Banten Province associated to the plan 3 The impact of under budget absorptionon development performance.This research was conducted by using qualitative methods and utilizing data collecting techniques such as purposive sampling interviews, survey of literature study and observations. Data analysis was done by using content analysis based on thematic analysis.

The result shows the existence of budget slack element in the budgeting process of the Regional Budget of Banten Province for 2012 2014, which implies the increase of SiLPA from year to year and the achievement of budget performance which is not as expected. Some obstacles and legal cases in the Regional Budget implementation have led to the low achievement of budget performance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan informasi kinerja dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Kementerian Keuangan. Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan soft systems methodology. Kesepakatan dalam penelitian ini antara lain pelaksanaan refinement peta strategi dilakukan sebelum alokasi anggaran ditetapkan; pengelola kinerja dilibatkan secara langsung dalam penyusunan anggaran serta menentukan output dan aktivitas agar keterkaitan antara anggaran, aktivitas, output, dan outcome semakin kuat; mengadakan forum koordinasi antara Bagian Perbendaharaan dengan Bagian Perencanaan, Bagian PKR, dan Bagian Penganggaran untuk membahas hasil evaluasi; dan menggunakan hasil evaluasi dalam proses perencanaan dan penganggaran.

---

This Research aims to optimize the use of performance information in the budgeting process at the Ministry of Finance. This research using soft systems methodology approach to solved the problems. The problems situations are resolved by this research, together with the related parties at the Ministry of Finance to produce some agreement in order to optimize the use of performance information in the budgeting process, that is the implementation of refinement of the strategy map is done before the budget allocation is set the manager 39 s performance are directly involved in budgeting and specify the output and activity so that the link between the budget, activities, outputs, and outcomes is getting stronger create a forum for coordination between Treasury Section with the planning Section, PKR Section, and Budgeting Section to discuss the results of evaluation, and using evaluation results in planning and budgeting processes."

"Penyusunan anggaran berbasis kinerja di Indonesia masih menjadi isu menarik karena penerapannya yang dinamis untuk mencari bentuk yang lebih baik. Penyusunan anggaran belanja kementerian negara/lembaga didasarkan pada peraturan teknis penganggaran yang mengamanatkan penggunaan logic model. Tujuan penelitian ini mengungkap penerapanlogic modelberdasarkan peraturan teknis penganggaran yang mengalami perubahan dalam periode 2009-2018. Proses pengungkapan dalam penelitian ini didasarkan pada tahapan pembangunan logic modelKnowlton dan Philips. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui studi dokumentasi dan wawancara.Hasilpenelitian mengungkapkan bahwa inputs, activities, outputs, outcomes, dan impactyang digunakan dalam proses penganggaran sejalan dengan tahapan pembangunan logic model. Namun demikian, ada perbedaan dalam hal susunan dan cara menghubungkan antar-elemen logic modeltersebut beserta ruang lingkup definisinya. Implikasi hal tersebut berpengaruh pada kejelasan hubungan kasualitas antar-elemen logic modelyang logis dalam rangka pencapaian tujuan program."

"Penelitian ini berfokus pada analisis dampak penerapan e-budgeting terhadap kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta. Masalah utama pada penelitian ini adalah sejak dilakukannya perluasan penerapan e-budgeting pada tahun 2016, realisasi serapan anggaran tumbuh makin cepat, namun demikian pertumbuhan IPM menjadi semakin lambat. Perlambatan pertumbuhan IPM ini mengindikasikan tidak optimalnya peran e-budgeting dalam mendorong pembangunan. Untuk membuktikan hipotesis tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist berbasis mixed method (perpaduan kuantitatif dan kualitatif). Untuk metode kuantitatif, penelitian ini menggunakan teknik estimasi Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan data sekunder yang dipublikasikan pada DJPK Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan untuk metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) bersama dengan DPRD DKI Jakarta, Bappeda Provinsi DKI Jakarta, peneliti Bower Group Asia (BGA) yang membidangi public policy, dan LSM Jakarta Law Office (JLO) untuk mendapatkan informasi yang bersifat data primer yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan COBIT 4.1 dengan tujuan mengukur sejauh mana kesesuaian penerapan e-budgeting dengan standar COBIT 4.1. Dalam penelitian ini, indikator COBIT 4.1 yang digunakan adalah Customer Perspective, dengan sub-indikator utama yaitu Define and Manage Service Levels (DS1) dan Monitoring and Evaluation of IT Performance (M1). Hasil pada pengolahan data secara kuantitatif menggunakan teknik estimasi OLS menunjukkan bahwa e-budgeting tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan IPM. Secara prosedural administratif, penerapan e-budgeting di Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan standar COBIT 4.1, namun demikian realisasi program pembangunan ekonomi sosial di lapangan yang masih belum optimal. Pemerintah DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan e-budgeting melalui pembaharuan sistem secara bertahap, agar tidak hanya efektif secara prosedural, namun juga berdampak positif secara substantif dalam bentuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta

---

The research focuses on analyzing the impact of e-budgeting on Human Development Index (HDI) of DKI Jakarta. The research is driven by a problem where expansion of e-budgeting implementation has indeed led to rapid growth of budget absorption since 2016, however growth of HDI remains lower. It implies the implementation of e-budgeting is not optimal to drive HDI. In order to prove the hypothesis this research employs post-positivist approach, as it refers to previous researches with similar topic as academic fundamental references. The post-positivist approach is technically conducted using mixed method (the combination of quantitative and qualitative methods). Quantitatively, this research is analyzed using ordinary least square (OLS) estimation technique, using secondary data accessed from DJPK Ministry of Finance and Central Bureau of Statistics of Indonesia. Qualitatively, it is analyzed through in-depth interview with the member of local house of representative of DKI Jakarta (DPRD DKI Jakarta), Regional Development Agency of DKI Jakarta (Bappeda DKI Jakarta), researcher/academician from Bower Group Asia (BGA) serving in public policy department, and NGO Jakarta Law Office (JLO) to obtain primary data and information to be further analyzed using COBIT 4.1 to analyze the extent to which e-budgeting implementation meets the standard. In this research, COBIT 4.1 focuses on indicator of customer perspective, with sub-indicator of Define and Manage Service Levels (DS1) dan Monitoring and Evaluation of IT Performance (M1). Using OLS estimation technique, it is found that e-budgeting does not perform significant positive impact on HDI of DKI Jakarta. Administratively, the implementation of e-budgeting of DKI Jakarta already complies the standard of COBIT 4.1, nevertheless development programs realization is not optimum. Therefore, the Government of DKI Jakarta keeps improving the quality of e-budgeting implementation through gradual system upgrades in order to make it not only effective administratively but is also positively impactful substantially in the form of improvement of Human Development Index (HDI) of DKI Jakarta.

"