Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPelayanan kesehatan merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupunditingkatkan kualitas nya sesuai standar pelayanan yang berlaku, agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Pelayanan sendiri hakikatnya merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh konsumen. Namun kenyataannya sebagaimana dapat kita lihat saat ini berbagai pemberitaan di media baik media massa maupun media elektronik, masih banyak kita temukan peserta jaminan sosial yang ditolak oleh rumah sakit dengan berbagai alasan bahkan sampai meninggal dunia karna tidak diberi atau terlambat diberikan tindakan medis oleh rumah sakit. Bagaimanakah kedudukan peserta jaminan sosial kesehatan dalam kaitannya dengan aspek perlindungan konsumen, bagaimanakah peran rumah sakit swasta sebagai salah satu penyedia jasa pelayanan kesehatan dalam kaitannya dengansistem jaminan sosial, dan bagaimanakah konsekuensi hukum dari penolakanrumah sakit terhadap peserta jaminan sosial dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah dan pendekatan analisis. Dalam kedudukannya sebagai konsumen, hak-hak peserta jaminan sosial dalam proses pelayanan kesehatan tentunya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan konsumen sektor lainnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tentunya memiliki konsekuensi hukum baik terhadap pasien maupun terhadap rumah sakit. Sehingga ke depannya pasien yang merasa dirugikan kepentingannya dapat menggunakan instrumen hukum perlindungan konsumen untuk melindungi kepentingannya. Hal ini di rasa penting selain untuk melindungi pasien (konsumen) juga untuk memberikan efek jera kepada rumah sakit.

---

ABSTRACTHealth services is an important thing that must be maintained or improved quality according to applicable service standards, so that the community as consumers can feel the services provided. The service itself is essentially an attempt to help prepare everything needed by others and can give satisfaction in accordance with the wishes expected by consumers. But the reality as we can see today various news in the media both the mass media and electronic media, we still find many social security participants who rejected by the hospital for various reasons even to death because not given or late given medical treatment by the hospital. So, what is the position of the participant of the social health insurance in relation to the consumer protection aspect, how is the role of the private hospital as one of the providers of health services in relation to the social security system, and how are the legal consequences of the hospital's refusal of the social security participants from the perspective of consumer protection law. The research method used is law juridical normative research with approach of legislation, history and approach of analysis. In its position as a consumer, the rights of social security participants in the health care process are of course protected by the Consumer Protection Act, and have the same rights and obligations as other sector consumers as mandated in Law no. 8 of 1999 on Consumer Protection which of course has legal consequences both to patients and to hospital. So in the future the patient who feels aggrieved his interests can use the instrument of consumer protection law to protect his interests. This is important in addition to protecting patients (consumers) as well as to provide a deterrent effect to thehospital."

"ABSTRAKKumpelisi telah menyehubkan banyak perubuhan-pcrubahan internal rumah sakitdalam memberikan Iayanan kesehatan bagi masyarakat. Secara khusus hubungan antararumah snkil dam doklcr. Duktcr mcrupukan kelompok profcsi yang memegang kontroldominan lcrhadap pcnggunaan sumber daya yang ada di rumah Sakit sehinggadiperlukan suatu upaya untuk mendukung seorang dokter agar menyukai pekenjaannyadan loyal tcrhadap rumah sakit. Salah satu talftor antcscden perilaku menarik diri padaprofesi dokter adalah faktor-ihktor yang berkaitan dengan kcbijakan rumah sakit yangbcrdampak pada otonomi dokter dan personal time, hubungan dengan pasien, masalah-masalah pclayanan pasicn, hubungan kcrja dengan lemun sejawat, lnubungan ke.jadengan staf, hubungan dengan komunitas, kompensasi, dukungan administrasi, dansumber daya.Pcriiaku mcnarik diri yang ciilakukan pada rumah sakit X di Bogor terhadap 53dokter dilakukan menggunakan analisa univariat, bivariat. dan multivariat ienganvariabel bebas yang mempengaruhi yaitu kepuasan dokter (posisi/peran dan otonomi),kompcnsasi (tarif dan sharing), jadua! kaxja, dan kondisi lingkungan kerja (hubungankerja dan sumber daya rumah sakit). Status kcpegawaian dokter juga menxpakan faktoryang dapat mempengaruhi perilaku menarik diri.Hampir sepanuh doxter di rumah sakit ?X? berperilaku menarik diri dengunIhktor-|`aktor yang mcmpunyai hubungan yang signiiikan, yaitu taktor kompensasi,jadwal kenja dan kondisi lingkungan kerja. Sedangkan faktor kepuasan terhadap pcran &otonomi Serta faktor status kepegawaian tidak mempunyai hubungan yang signifikan.Setelah dilakukan pemodelan, maka diketahui faktor anteseden yang bexpcran dalamterjadinya perilaku menarik diri adalah faklor jadwal bekeria dan faktor kondisilingkungan kcrja. Dengun ricmikian untuk mcngantisipasi kejadian penlaku menarik diriyang terjadi di kalangan dokter, rumah sakit perlu mengkaji ulang kebijakamkebijakanrumah sakit yang bcrdampak tcrhadap kcjadian perilaku Iersebut.

---

ABSTRACTHigh competition has lead hospital into many intemal changes in order to givemaximum satisfaction to the community. One of them is the transformation ofrelationship between hospital and physicians. Physicians can be described as group ofprofession who has essential function in hospital in terms that they have power to pursuesuccess for hospital. So then it is crucial to put many efforts to create circumstances inwhich pacify them and to be loyal. The antecedent tactors for physician?s withdrawalbehavior are hospital`s policies that give impacts to physician?s autonomy and personaltime. rclauionship with patients, relationship with colleagues, compensation.administrative support. and hospital`s resources. -This research describes the univariance, bivariance and multivariance analysis offifty-three pi~ysician?s behaviour to withdrawal from their responsibility in named Xhospital. The analysis engage the independent variables which are physicians?satisfaction (position and autonomy), compensation (salary and sharing), workingschedule and working-envi1'onrner.t condition (relationship among colleagues and staffand hospital resources). In addition, employment status also is an important factor thatmight cause physicians withdrawal behavior. The result of this analysis states thatalmost half of total physicians are willing to withdrawal for the majority reasons ofcompensation, working schedule and working-envirornient condition. Conversely,physician`s satisfaction (position and autonomy) and employment status are notsignificant for this issue.Furthermore, in variable modelling, it is simply concluded that the antecedentfactor for withdrawal behavior are working schedule and working-environmentcondition. Thus, in order to conquer this substance, X hospital significantly requirespolicies evaluation regarding those two major factors. `"

"ABSTRAKStandar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai mutu dan jenis pelayanan dasaryang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warga negara secaraminimal. Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017capaian SPM pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 72,3 , pelayanan kesehatan ibubersalin sebesar 73,8 dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 64,82 masih di bawah target 100 . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktorpenentu implementasi Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anakserta hambatan dan upaya yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifdengan desan Rapid Assesment Procedure RAP melalui pengumpulan data primer dandata sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi SPM BidangKesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan 4 faktor yangberpengaruh terhadap implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi danstruktur birokrasi belum berjalan optimal. Faktor penentu yang mempengaruhiimplementasi SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbuadalah pada aspek sumber daya manusia namun saling dipengaruhi oleh aspek yanglainnya.. Masukan bagi Pemerintah Daerah agar membuat kebijakan daerah terkait SPMBidang Kesehatan Pelayanan KIA agar implementasi yang dilakukan dapat berjalansecara maksimal dan menyeluruh.

---

ABSTRACTMinimum Service Standards MSS are provisions concerning the quality and type ofbasic services that are mandatory government affairs that are eligible for citizens to beeligible. Based on the profile of the District Health Office of Tanah Bumbu Regency in2017, the achievement of MSS in pregnant women 39 s health service is 72.3 , maternalhealth service 73,8 and newborn health service 64,82 is still under 100 target.This study aims to analyze the determinants of the implementation of Minimum ServiceStandards of Maternal and Child Health MCH Services and the obstacles and effortsare undertaken. This research is a qualitative research with Rapid Assessment Procedure RAP descriptions through primary data collection and secondary data. The result ofthe research shows that the implementation of MSS in the field of health service ofMCH in Tanah Bumbu Regency based on 4 factors affecting the implementation ofcommunication, resources, disposition and bureaucratic structure has not run optimally.The determinant factors affecting the implementation of MSS in Health Service ofMCH Service in Tanah Bumbu Regency is in human resource aspect but influenced byother aspect. Input for Local Government to make regional policy related MSS FieldHealth Service MCH for implementation can be run maximally and thorough. "

"ABSTRAKNama:Kris WidyartoJudul:Persepsi Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Kesehatan di Kabupaten WonosoboProgram Study:Magister Perencanaan dan KebijakanPublikPembimbing:Sri Mulyono, SE, M.Si Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat Kabupaten Wonosobo terhadap kualitas pelayanan Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Survey dilakukan terhadap 384 responden di Kabupaten Wonosobo. Analisis data menggunakan dengan tabulasi silang crosstab dan analisis regresi. Variabel-variabel yang diteliti terdiri dari 9 unsur standar kepuasan masyarakat SKM yang merupakan parameter dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat IKM . Hasil penelitian menunjukkan bahwa 9 unsur mendapatkan persepsi baik, yaitu : Persyaratan 72,1 , Sistem Mekanisme dan Prosedur 63,2 , Waktu Penyelesaian 50,6 , Biaya 62,3 , Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 67,2 , Kompetensi Pelaksana 69,8 , Perilaku Pelaksana 55,2 , Sarana dan Prasarana 48,5 , dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 65,9 . Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan jika kualitas pelayanan Kesehatan di Kabupaten Wonosobo cukup baik. Namun hasil survey setelah dioleh sesuai Peraturan Menpan RB, kinerja pelayanan publik di bidang kesehatan dinilai tidak baik dengan nilai IKM 2,57. 5 lima unsur mendapat nilai dengan mutu C yaitu : Persyaratan 2,65 , Biaya/Tarif 2,62 , Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 2,60 , Kompetensi Pelaksana 2,70 dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukkan 2,81 . Sedangkan 4 empat unsur lainnya mendapat nilai dengan mutu D : Sistem, Mekanisme dan Prosedur 2,57 , Waktu Penyelesaian 2,42 , Perilaku Pelaksana 2,53 dan Sarana dan Prasarana 2,42 . Kata kunci :Kualitas Pelayanan, Persepsi, Pelayanan Kesehatan

---

ABSTRACTNama Kris WidyartoJudul Wonosobo rsquo s Residents Peception About Public Service of Health Sector Programme Master of Planning and Public PolicyCounsellor Sri Mulyono, SE, M.Si Purpose of this study is to know the perception of people in the WonosoboDistrict about the quality of health services. This reaserch use primary data on questioning 384 people in Wonosobo. This research use descriptive statistical, cross tabulation analysis and regression. By stipulating 9 elements to be examined which are parameters of public satisfaction index. Those elements showed good perceptiont. Requirements 72,1 , System and Procedure 63,2 , Completion Time 50,6 , Fare 62,3 , Product Specification 67,2 , Servant Competence 69,8 , Servant Courtessy 55,2 , Facilities and Infrastructure 48,5 and Suggestion and Compliant 65.9 . Based on this result, we can conclude that quality of health service Wonosobo is good. While the results of the data refers to PeraturanMenpan RB, performance of public service are rated not good.5 elements such as Requirements 2,65 , Fare 2,62 , Product specifitaion 2,60 , Servant Competence 2,70 , and Suggestion and Compliant 2,81 had C quality values. Meanwhile 4 other elements such as System, Mechanism and Procedure 2,57 , Completion Time 2,42 , Servant Courtessy 2,53 and Facilities and Infrastructure 2,42 had D quality values. Keyword Quality Sevices, Perception, Health Services"

"Sistem pembayaran INA-CBG dalam JKN diduga meningkatkan kejadian readmisi, didefenisikan sebagai kasus rawat-inap kembali pasien dalam waktu kurang 30 hari dengan kondisi Sama (diteliti dalam 4 model readmisi yaitu CMG/Adjacent-DRG/Severity-Level/Diagnosis-Primer Sama), cara pulang rawatan sebelumnya sembuh, pada rumah sakit yang Sama. Hanya satu kasus readmisi dihitung dalam 30 hari dari tanggal pemulangan pasien pada rawatan pertama per-periode-kasus-readmisi. Desain penelitian potong-lintang dengan data sekunder klaim rawat-inap Rumah Sakit wilayah BPJS-Kesehatan Cabang Sukabumi terverifikasi, data tahun 2015.Kejadian readmisi didapatkan pada 11 dari 13 Rumah Sakit untuk keempat model readmisi diteliti, terbanyak pada Readmisi-CMG-Sama, dan paling sedikit pada Readmisi-Severity-Sevel-Sama. Variabel independen adalah kepemilikan RS, Kelas/Tipe RS, diagnosis klinis (CMG, jenis-rawat-inap, Severity-Level, Diagnosis-Primer), selisih biaya, dan LOS (Length of Stay). Analisis multivariat menunjukkan variabel diagnosis-primer (kategori-kronis) dan severit-level (kategori-akut) paling berpengaruh. Selisih biaya negatif dan LOS yang lebih rendah tidak terbukti memiliki risiko readmisi lebih tinggi.Diagnosis Congestive Heart Failure dan Typhoid Fever memiliki kekerapan readmisi tinggi sekaligus diagnosis dengan selisih biaya positif tertinggi. Diagnosis Chemoterapy Session for Neoplasm, Aplastic Anaemia (unspecified), dan End-stage Renal Disease perlu mendapat perhatian karena kekerapan readmisi tinggi dan selisih biaya minus tertinggi. Risiko biaya total lebih 2 kali dari biaya kasus original (initial-admission).

---

The INA-CBG payment system in JKN is suspected to increase the incidence of readmission, defined as a case of patient re-hospitalization in less-than-30-days under the same conditions (studied in 4 readmission models of same- CMG/Adjacent-DRG/Severity-Level/Diagnosis-Primer), previous case recovered, at the same hospital. Only one case of readmission was calculated within-30-days from the date of discharge in the initial-admission per- readmission-case-periode. This is a cross-sectional study design with secondary data of verified-inpatient-claims of the Hospital of BPJS-Kesehatan-Sukabumi- Branch in 2015.

The incidence of readmission was found in 11 of the 13 Hospitals of all four models, mostly in the same-CMG-readmission, and at least at the same-severity- level-readmission. The independent variables are hospital-ownership, hospital- types, clinical-diagnosis (CMG, inpatient-type, Severity-Level, Primary- Diagnosis), cost-difference, and LOS (Length of Stay). Multivariate analysis shows the primary diagnosis-type (chronic-category) and severity-level (acute- category) most influential. A lower-negative-cost and lower-LOS are not shown to have a higher risk of readmission.

Diagnosis Congestive-Heart-Failure and Typhoid-Fever have high readmission frequency as well as diagnosis with the highest positive-cost-difference. Diagnosis of Chemotherapy Session for Neoplasm, Aplastic Anaemia (unspecified), and End-stage Renal Disease need attention because of high read-list-frequency and highest-minus-cost-difference. The total cost risk is more than 2 times the original-admissions cost."

"Seiring berkembangnya pembangunan nasional Profesi Penilai Publik di Indonesia yang sudah sangat diperlukan di dalam perekonomian di Indonesia dimana Profesi Penilai Publik mulai memasuki ranah-ranah umum termasuk ranah Pemerintahan. Di Indonesia, Profesi Penilai belum dilindungi dan belum mempunyai dasar hukum yang kuat karena belum adanya Undang-Undang yang bertujuan sebagai payung hukum profesi ini.Dasar hukum Profesi Penilai Publik saat ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.01/2014. Profesi Penilai Publik dalam pelaksanaan pekerjaannya hanya diatur berdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI). SPI dan KEPI adalah aturan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penilai (MAPPI). Seluruh hal mengenai Perlindungan Konsumen di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini bertujuan untuk menyetarakan kedudukan Konsumen, karena dalam prakteknya selama ini kedudukan konsumen selalu berada dalam posisi yang lemah.Ketiadaan undang-undang bagi Profesi Penilai Publik telah membuat tidak adanya perlindungan mengenai kepastian hukum tentang hak-hak Konsumen, sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam praktek pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Profesi Penilai Publik yang merugikan pengguna jasa Penilai Publik. Berdasarkan analisis yang dilakukan perlu adanya upaya penguatan hukum untuk memberikan perlindungan konsumen yang menggunakan jasa Penilai Publik, yaitu salah satunya dengan mengeluarkan Undang-Undang Profesi Penilai Publik yang mengakomodir semua kepentingan konsumen agar mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dalam menggunakan jasa Penilai Publik.

---

As the national development of Public Appraisal Profession in Indonesia which indispensable in the Indonesian economy where Public Appraisal Profession is begin entering into public domain including into government domain. In Indonesia, Public Appraisal Profession is not yet protected and has no legal basis since there is no law or rules that aim as the legal basis of this profession.

Legal Basis of Public Appraisal Profession is currently contained under the Regulation of Minister of Finance No. 101 / PMK.01 / 2014. On the implementation of his duty, Public Appraisal Profession is only governed by the Indonesian Assessment Standard - Standar Penilaian Indonesia (SPI) and the Indonesian Appraisal Code - Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI). SPI and KEPI are rules issued by the Association of Appraisal - Asosiasi Penilai (MAPPI). All matter concerning Costumer Protection in Indonesia is currently regulated under the Law No. 8, 1999 regarding Costumer Protection. This law aims to equalize the position of the costumers, since the position of the costumers are always in a weak.

The absence of the law for Public Appraisal Profession has made the absence of legal certainty on the protection of the rights of the costumers, so many breaches that occur in the practice of the implementation of the duty carried out by the Public Appraisal Profession which adverse user of service of the Public Appraisal. According to the analysis that has performed, it is necessary to strengthen the law to protect customers who use the services of the Public Appraisal, which is by issuing the Law of Public Appraisal Profession to accommodate all the interests of costumers in order to get legal certainty and protection in the use of services Public Appraisal."

"Transportasi udara niaga saat ini mengalami perkembangan pesat. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya perusahaan penerbangan yang menyediakan jasa pesawat terbang (jasa transportasi udara). Dalam penyelenggaraan penerbangan, ternyata banyak hak-hak penumpang yang tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh perusahaan penerbangan, yang tentunya mengakibatkan terjadinya sengketa konsumen. Sehubungan dengan itu, diperlukan adanya peraturan-peraturan perundang-undangan pelaksana lebih lanjut sebagai turunan peraturan dari Undang-Undang serta partisipasi dari pemerintah, pelaku usaha serta konsumen untuk menyadari hak dan kewajibannya, sehingga kepentingan para pihak tetap terlindungi sesuai yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan empiris yang dilakukan dengan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen transportasi udara niaga lalu kemudian meneliti keefektifannya terhadap penerapan penyelesaian sengketa konsumen.

---

Commercial air transport service sector is currently experiencing rapid development. It is shown by the facts that many airlines are providing aircraft services (air transport services). In the operation of the flight, it turns out that many of the rights of passengers are not fulfilled by the airlines, which would result in consumer disputes. Accordingly, it is necessary having rules and further implementing regulations as a derivative of the Laws as well as the participation of the government, sellers and consumers to realize their rights and obligations, so that the interests of those parties are protected as mentioned in legislation. This study is a juridical normative and empirical research carried out by finding the governing legislation relating to consumer's protection laws especially commercial air transport consumers and then examining the effectiveness of the implementation of the consumer's disputes resolution."

"Tesis ini membahas Evaluasi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Pada Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain non-eskperimental. Hasil penelitian Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan pada indikator pelayanan hipertensi yang mengalami kenaikan signifikan dalam renstra DKI Jakarta tahun 2017-2022 didalam faktor struktur yang paling berperan dalam peningkatan ketercapaian signifikan tersebut adalah bentuk program yang terjadwal seperti kegiatan posbindu dan KPLDH serta kegiatan strategis daerah yang dilaksanakan di pasar, trans jakarta, taman dan MRT, kemudian terdapat juga kerjasama lintas sector seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Disnakertrans. Kemudian hasil penelitian menyarankan dinas kesehatan DKI Jakarta dapat menyusun kebijakan terkait pelayanan hipertensi yang terpisah dengan program lain, termasuk kebijakan pembiayaan kesehatan SPM hipertensi sebagai mandatory regulation dalam hal penyusunan unit cost untuk masing-masing komponen layanan sebagai dasar perumusan costing SPM hipertensi. Kemudian penguatan kebijakan lintas sektor dan program dalam upaya perluasan cakupan pelayanan SPM khususnya hipertensi melalui pendekatan kolaborasi, serta memberikan edukasi dan sosialisasi kembali kepada masyarakat akan pentingnya melakukan pemeriksaan rutin terkait dengan hipertensi.

---

This thesis discusses the Evaluation of the DKI Jakarta Provincial Health Office's Strategic Plan for 2017-2022 on Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector on Health Service Indicators for Hypertension Sufferers. This research is a qualitative research with non-experimental design. The results of the research on Implementation of Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector on hypertension service indicators which experienced a significant increase in the DKI Jakarta strategic plan for 2017-2022 in the structural factors that play the most role in increasing this significant achievement are the form of scheduled programs such as posbindu and KPLDH activities as well as activities regional strategies carried out in markets, trans jakarta, parks and the MRT, then there is also cross-sector cooperation such as the Social Service, the Education Office and the Manpower and Transmigration Office. Then the results of the study suggest that the DKI Jakarta Health Office can formulate policies related to hypertension services that are separate from other programs, including the hypertension MSS health financing policy as a mandatory regulation in terms of compiling unit costs for each service component as the basis for the formulation of hypertension MSS costing. Then strengthening cross-sectoral policies and programs in an effort to expand the scope of MSS services, especially hypertension through a collaborative approach, as well as providing education and socialization to the public about the importance of carrying out routine checks related to hypertension."

"Latar Belakang: Salah satu program unggulan BPJS Kesehatan adalah Program Rujuk Balik yang bertujuan untuk mengendalikan dampak penyakit kronis. Rumah Sakit St. Carolus telah menyelenggarakan program ini sejak 2014. Jumlah pasien rujukan berdasarkan data Januari-Juni 2018 sebanyak 6350 orang, tetapi pasien yang berhasil dalam program ini baru mencapai 106 orang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan program ini masih rendah. Tujuan: Mengevaluasi program rujuk balik dengan mengidentifikasi faktor-faktor dalam diri pasien yang berhubungan dengan keberhasilan Program Rujuk Balik serta memberikan saran untuk meningkatkan keberhasilan program rujuk balik. Metode: Merupakan studi kuantitatif dengan metode potong lintang. Variabel bebas adalah umur pasien, jenis kelamin, faktor herediter atau keturunan, keikutsertaan dalam Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), tekanan darah sistolik,tekanan darah diastolik, komplikasi penyakit, perilaku selalu membawa obat ke manapun pergi, perilaku selalu minum obat, perilaku jika sehat maka tetap minum obat, perilaku jika terjadi keadaan buruk karena obat maka tetap minum obat, perilaku mengetahui manfaat obat, dan perilaku selalu menebus obat. Variabel tergantung adalah keberhasilan Program Rujuk Balik. Analisis data menggunakan program SPSS versi 23. Hasil: Secara statistik variabel bebas yang memiliki hubungan bermakna dengan keberhasilan PRB adalah perilaku selalu menebus obat (p value = 0,003), tekanan darah sistolik (p value = 0,014) dan komplikasi penyakit (p value = 0,000), Kesimpulan: Program Rujuk Balik di RS St.Carolus belum optimal. Faktor-faktor yang berhubungan dengan keberhasilan program ini dari perspektif pasien adalah komplikasi penyakit, tekanan darah sistolik dan perilaku selalu menebus obat. Perlu usaha preventif promotif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh rumah sakit untuk meningkatkan keberhasilan program ini. Selain itu rumah sakit juga perlu melakukan pengelolaan data dan pembuatan program perangkat lunak atau aplikasi komputer yang dapat membantu dokter spesialis dalam menganalisa keadaan pasien.

---

Background: Back Referral Program is one of BPJS Kesehatans program with aim to control the impact of the chronic disease. St.Carolus Hospital has been conducting this program since 2014. According to the data from January until June 2018 the referral patients was about 6350 patients. The patients who were joint the Back Referral Program was about 106 patients. This data shows that the successful level of this program is still low. Purpose: To evaluate back referral program by identifying some factors in the patients that have correlation with the successful of this program and then to provide some suggestions to improve the back referral program in St. Carolus hospital. Method: This study used cross sectional quantitative study. The independent variables were the age, sex, heredity factor, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, joining the Prolanis, Disease complications, the patients behaviour to bring medicine where ever they go, to take the medicines, to continue take the medicine while something worst happened, to continue take the medicine in health condition, to know the benefit of the medicine and to take the medicine from the pharmacy unit. The dependent variable was the successful of Back Referral Program. The data was analysed by using SPSS Program Version 23. Result: Statistically the variables that have significant relationship with the successful Back Referral Program were the behaviour to take the medicine in pharmacy unit (p value = 0.003), Systolic Blood Pressure (p value = 0.014) and Disease Complications (p value = 0.000. Conclusion: The successful of Back Referral Program in St. Carolus Hospital is not optimum yet. To increase the successful of this program, some efforts should be taken by the hospital i.e., conducting the preventive, promotive, curative and rehabilitative health programs to control the impacts of chronic diseases. Moreover, the hospital should perform well data organizing and provide a software or application for specialist to analyse the patients' conditions."