Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini mengkaji tentang topik kebijakan Indonesia di Laut Tiongkok Selatan. Sejak tahun 1990an, Indonesia telah dan terus berperan sebagai fasilitator dialog dalam isu sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Indonesia selalu berusaha mengubah nuansa sengketa menjadi lebih kooperatif. Hal ini didukung oleh posisi dasar Indonesia yang bukan sebagai negara klaim di perairan tersebut. Namun, sejak tahun 2009, saat Tiongkok menegaskan klaimnya di Laut Tiongkok Selatan, Indonesia terlihat menegaskan kebijakannya untuk menyatakan kedaulatannya di wilayahnya yang berpotongan dengan Laut Tiongkok Selatan, walaupun Indonesia tidak mengubah posisi dasarnya dalam isu sengketa tersebut. Hal ini mengindikasikan suatu persepsi ancaman yang dirasakan Indonesia akibat perilaku Tiongkok sehingga Indonesia merasa harus menegaskan kedaulatannya. Melihat hal tersebut, muncul pertanyaan apa saja faktor yang mungkin dapat mengancam Indonesia di Laut Tiongkok Selatan dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kebijakan Indonesia di Laut Tiongkok Selatan. Dalam menjawab pertanyaan ini, artikel ini akan merujuk pada teori Perimbangan Ancaman Balance of Threat oleh Steven Walt dan konsep Perimbangan Intensitas Ringan. Untuk mengaplikasikan teori dalam analisis, data-data dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif. Dalam analisis, penelitian ini menemukan bahwa perilaku Tiongkok di wilayah Indonesia yang berpotongan dengan Laut Tiongkok Selatan sejak tahun 2009 memberikan persepsi ancaman bagi Indonesia terkait keamanan wilayahnya dan mendorong Indonesia melakukan perimbangan terhadap ancaman tersebut, walau Indonesia tetap memposisikan diri bukan sebagai negara klaim. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia telah melakukan perimbangan terhadap ancaman yang dihasilkan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.

---

ABSTRACT AbstractThis research talk about Indonesian Policy in The South China Sea. Since 1990s, Indonesia has been played a role of dialogue falisitator in the South China Sea Disputes. Indonesia always tried to change the disputes environtment to become more cooperative. This role is supported by Indonesia rsquo a posisition as non claimant states in the issue. However, since 2009, when China rsquo s claim assertiveness rised, Indonesia seems to affirm its policy to assert its sovereignity in its territory that which intersects with The South China Sea, eventhough Indonesia still maintain its non claimant status. This indicated that Indonesia already feels some threat perseptions because of China rsquo s assertiveness and policy so that Indonesia urge to reaffirm its sovereignty in its territory. Seeing this, the question arises as to what factors might threaten Indonesia in the South China Sea and how these factors influence Indonesia 39 s policies in the South China Sea. In answering this question, this research will refer to the theory of the Balance of Threat by Steven Walt and the concept of Low Intensity Balancing. To apply the theory in analysis, the data in this research will use qualitative research method with deductive approach. In the process, the study found that China rsquo s behavior in Indonesian territory intersecting with the South China Sea since 2009 provided a threat perception for Indonesia and encouraged Indonesia to balance the threat, although Indonesia remained positioned as a non claimant country. Thus, this study concluded that Indonesia has use balancing policy to balance the threat produced by China in the South China Sea. "

"Permasalahan Laut Cina Selatan merupakan permasalahan yang belum mencapai titik terang sampai dengan saat ini. Ketegangan kembali menguat setelah munculnya China Threat Teory serta gencarnya kebijakan Belt and Road Initiative oleh pemerintah China yang mencangkup Silk Road Economic dan Maritime Silk Road. Klaim Cina terhadap Kawasan Laut Cina Selatan dengan Nine Dash Line menimbulkan keresahan di negara kawasan ASEAN yang sebagian besar memiliki klaim yang tumpang tindih. Indonesia tidak termasuk sebagai negera penuntut dalam kasus sengketa di Laut Cina Selatan, namun demikian Indonesia turut terkena imbasnya dengan klaim perairan Natuna utara yang diakui Cina sebagai Traditional Fishing Ground. Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran tingkat ancaman Cina terhadap Indonesia dengna menggunakan metode penilaian ancaman Prunckun untuk menilai persepsi tingkat ancaman dari pihak Indonesia. Peneliti menggunakan metodekualitatif, dengan menganalisis hasil wawancara dengan narasumber secara mendalam tentang respon yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pergerakan yang dilakukan Cina di Laut Cina Selatan. Dalam penelitian ini peneliti berfokus dengan mengkaji respon pemerintah khususnya dari dua sisi komponen strategis yakni aspek kekuatan bersenjata dan aspek ekonomi. Dari dua aspek tersebut dilakukan perbandingan respon untuk melihat konsistensi pemerintah dalam menghadapi ancaman Cina. Dalam penelitian ini didapat bahwa langkah pemerintah dari dua aspek tersebut menunjukkan tidak sejalan. Kemudian Peneliti menggunakan K3N sebagai alat untuk memberikan produk Intelijen sebagai bentuk fungsi intelijen yakni Warning, Forecasting dan Problem Solving.

---

The South China Sea problem is a problem that has not yet reached the bright spot until now. Tensions have strengthened again after the emergence of China Threat Theory and the incessant Belt and Road Initiative policy by the Chinese government which includes the Silk Road Economic and Maritime Silk Road. China's claim to the South China Sea Area with the Nine Dash Line has caused unrest in ASEAN countries, most of which have overlapping claims. Indonesia is not included as a claimant country in cases of disputes in the South China Sea, however, Indonesia is also affected by the claim that the North Natuna waters are recognized by China as the Traditional Fishing Ground. In this study, the measurement of China's threat level to Indonesia was carried out using the Prunckun threat assessment method to assess the perceived threat level from the Indonesian side. The researcher used a qualitative method, by analyzing the results of interviews with sources in depth about the response made by the Indonesian government to the movements carried out by China in the South China Sea. In this study, researchers focused on examining the government's response, especially from the two sides of the strategic component, namely the aspect of armed power and the economic aspect. From these two aspects, a response was compared to see the consistency of the government in facing the Chinese threat. In this study, it was found that the government's steps from these two aspects showed that they were not in line. Then the researcher used K3N as a tool to provide intelligence products as a form of intelligence function, namely Warning, Forecasting and Problem Solving.

"

"Kajian ini membahas mengenai citra Indonesia di mata Tiongkok dalam isu sengketa Laut China Selatan (LCS). Dalam sengketa di LCS, Indonesia bukan negara penggugat atau non-claimant state. Namun klaim Tiongkok atas sembilan garis putus atau Nine-dashed Line di LCS beririsan dengan sebagian Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di kepulauan Natuna. Dalam periode 2010-2016, sejumlah insiden sempat terjadi dan menimbulkan ketegangan. Meski bersikeras bahwa kedua negara memiliki tumpang tindih kepentingan di perairan Natuna, Tiongkok tetap memiliki citra positif tentang Indonesia dan Tiongkok cenderung berhati-hati dalam merespon Indonesia dalam isu tersebut. Terkait hal ini, meski sudah banyak penelitian mengenai kebijakan Tiongkok terhadap Indonesia, namun hanya sedikit kajian yang menulis secara spesifik mengenai persepsi Tiongkok mengenai Indonesia dalam sengketa LCS. Melalui kerangka analisis teori citra atau image theory dan metode penelitian causal process tracing, kajian ini menunjukkan bahwa citra Indonesia di mata Tiongkok adalah ally image. Dalam ally image, Indonesia dipandang sebagai aktor yang memiliki tujuan, kapabilitas dan dimensi kultural yang relatif sepadan. Hal ini mempengaruhi pilihan strategi yang diambil Tiongkok terhadap Indonesia terkait insiden-insiden yang terjadi di perairan Natuna, di mana Tiongkok lebih mengedepankan hubungan baik dan kemitraan kedua negara. Dalam kaitannya dengan isu sengketa LCS secara umum, Tiongkok memandang Indonesia sebagai teman yang mampu bersikap adil terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

---

This study analyses Indonesia's image from China's perspective on the South China Sea (SCS) dispute. Indonesia is a non-claimant state in SCS dispute. China's claim on Nine-dashed Line, however, overlaps with Indonesia's EEZ in Natuna islands. Tensions following some incidents occured in Natuna waters within 2010-2016. China insisted two countries have overlaping interest claim in those area, while Indonesia persisted on its position as non-claimant state. Nevertheles, China still perceives Indonesia in positive image and tend to be cautious when dealing with Indonesia on this issue. Although there are many studies on the SCS dispute and China's policy towards Indonesia, few if any of them discuss specificaly on China's perception towards Indonesia in this regard. Adopting image theory as an analytical framework and causal-process tracing on research method, this study figures that China captures Indonesia's image as an ally. In ally image, Indonesia is perceived as an actor who has positive goal compatibility with similar capability and cultural dimension as well. This perception affects the strategic options taken by China against Indonesia regarding the Natuna incidents in which China prioritize good relation and partnership between both countries. While on the SCS issue, China perceives Indonesia as a good friend capable of being fair to the parties in the dispute."

"ABSTRAKKebijakan pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) telah diimplementasikan sejak tahun 2009. Proses implementasi pembentukan KEK mencakup beberapa tahapan, yaitu Pengusulan dan Penetapan, Pengembangan (konstruksi), dan Operasional. Namun, hanya ada dua KEK yang telah ditetapkan yang sampai ke tahap operasional hingga tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan pembentukan KEK di Indonesia dan apa saja faktor penghambat dalam pembentukannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan berupa dokumen yang akan menjadi data sekunder. Penelitian ini menjabarkan proses implementasi pada tahapan pengusulan dan pengembangan KEK di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa Sekretariat Dewan Nasional KEK selaku implementor kebijakan mengalami berbagai masalah selama proses implementasi kebijakan pembentukan KEK. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk mendukung implementasi kebijakan menyebabkan keterlambatan terbitnya peraturan pelaksana fasilitas di KEK. Peraturan pelaksana fasilitas di KEK tersebut baru diresmikan enam tahun setelah implementasi berjalan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang semua fasilitas fiskal dan non-fiskal. Selanjutnya, dalam tahapan pengusulan, masalah yang terljadi adalah sulitnya pengusul untuk memenuhi seleksi administratif (dokumen) sehingga target pembentukan KEK tidak tercapai.

---

ABSTRACTThe policy of establishing Special Economic Zones (SEZ) has been implemented since 2009. The implementation process of SEZ establishment includes several stages, which are; Proposing and Setting, Development (construction), and Operations. However, there are only two SEZs that have been established that are up to the operational stage until 2015. This study aims to analyze how the implementation process of SEZ formation policy in Indonesia and what are the inhibiting factors in its formation. This study use a qualitative approach with field study and literature study, which conduct an in-depth interview as a primary data and gathering documents as a secondary data. This research describes the implementation process at the stage of proposing and developing SEZ in Indonesia. The results of this study indicate that the Secretariat of the National Council of SEZ as a policy implementer encountered various problems during the implementation process of SEZ formation policy. Lack of coordination among government agencies to support the implementation of the policy causes the delay in issuing the implementing regulations of facilities in SEZ. In this case, the regulation of facilities in SEZ has only been inaugurated six years after the implementation through Government Regulation No. 96 of 2015 on all fiscal and non-fiscal facilities. Furthermore, in the proposal stage, the problem that occurred was the difficulty of the proposer to meet the administrative selection (document) so that the target of SEZ formation was not achieve."

"ABSTRAKKebijakan pembentukan kawasan ekonomi khusus KEK telah diimplementasikan sejak tahun 2009. Proses implementasi pembentukan KEK mencakup beberapa tahapan, yaitu Pengusulan dan Penetapan, Pengembangan konstruksi , dan Operasional. Namun, hanya ada dua KEK yang telah ditetapkan yang sampai ke tahap operasional hingga tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan pembentukan KEK di Indonesia dan apa saja faktor penghambat dalam pembentukannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan berupa dokumen yang akan menjadi data sekunder. Penelitian ini menjabarkan proses implementasi pada tahapan pengusulan dan pengembangan KEK di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa Sekretariat Dewan Nasional KEK selaku implementor kebijakan mengalami berbagai masalah selama proses implementasi kebijakan pembentukan KEK. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk mendukung implementasi kebijakan menyebabkan keterlambatan terbitnya peraturan pelaksana fasilitas di KEK. Peraturan pelaksana fasilitas di KEK tersebut baru diresmikan enam tahun setelah implementasi berjalan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang semua fasilitas fiskal dan non-fiskal. Selanjutnya, dalam tahapan pengusulan, masalah yang terljadi adalah sulitnya pengusul untuk memenuhi seleksi administratif dokumen sehingga target pembentukan KEK tidak tercapai.

---

ABSTRACTThe policy of establishing Special Economic Zones SEZ has been implemented since 2009. The implementation process of SEZ establishment includes several stages, which are Proposing and Setting, Development construction , and Operations. However, there are only two SEZs that have been established that are up to the operational stage until 2015. This study aims to analyze how the implementation process of SEZ formation policy in Indonesia and what are the inhibiting factors in its formation. This study use a qualitative approach with field study and literature study, which conduct an in depth interview as a primary data and gathering documents as a secondary data. This research describes the implementation process at the stage of proposing and developing SEZ in Indonesia. The results of this study indicate that the Secretariat of the National Council of SEZ as a policy implementer encountered various problems during the implementation process of SEZ formation policy. Lack of coordination among government agencies to support the implementation of the policy causes the delay in issuing the implementing regulations of facilities in SEZ. In this case, the regulation of facilities in SEZ has only been inaugurated six years after the implementation through Government Regulation No. 96 of 2015 on all fiscal and non fiscal facilities. Furthermore, in the proposal stage, the problem that occurred was the difficulty of the proposer to meet the administrative selection document so that the target of SEZ formation was not achieve Key words Policy Implementation, Special Economic Zone, Fiscal Incentive. "

"Penelitian ini menguji relevansi Teori Balance of Power milik Kenneth Waltz dengan metode studi kasus. Fenomena yang diteliti adalah stabilnya kawasan Laut Cina Selatan yang dikelilingi Negara-negara bersengketa dengan besaran power yang tidak berimbang. Hasil penelitian ini adalah bahwa Teori Balance of Power relevan dalam menjelaskan perilaku Brunei dan Filipina yang melakukan external balancing dengan Britania Raya dan Amerika Serikat, sehingga tercipta bipolaritas ganda. Teori ini irelevan dalam menjelaskan perilaku Malaysia dan Vietnam, dimana keduanya tidak melakukan internal balancing maupun external balancing, namun stabilitas tetap terjaga diantara mereka. Malaysia tidak menganggap Cina sebagai ancaman utama, sedangkan Vietnam memiliki pengalaman memenangi perang melawan negara besar. Menjelaskan perilaku Vietnam, penulis ini menawarkan konsep asymmetric balancing, yang membutuhkan penelitian lebih lanjut agar dapat mengembangkannya sebagai teori dalam ranah Ilmu Hubungan Internasional.

---

This research tests the relevance of Kenneth Waltz's Balance of Power Theory using the case study method. It studies the currently stable South China Sea, which is surrounded by claimant states highly diverse in term of power magnitude. The result is that Balance of Power Theory is relevant in explaining Brunei's and Philippines external balancing with United States and United Kingdom, thus creating a dual bipolarity. The theory is irrelevant in explaining Malaysia and Vietnam's behavior where they did not do neither internal nor external balancing, yet the stability has been there. Malaysia did not perceive China as the main threat; meanwhile Vietnam has had an experience of winning asymmetric war against greater power. Explaining the behavior of Vietnam, this research proposes the concept of asymmetric balancing, which need further research in order to make it a theory in the field of International Relations."

"ABSTRAKStudi ini membahas utang luar negeri pemerintah Indonesia pada periode 2009-2017. Studi ini adalah studi mandiri yang menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan 6 indikator analisis posisi utang luar negeri yang dikeluarkan oleh IMF. Hasil studi ini menunjukkan posisi utang luar negeri pemerintah Indonesia dalam posisi relatif aman berdasarkan 6 indikator IMF. Pemerintah hanya disarankan untuk berhati-hati dengan kemungkinan terjadinya Crowding Out Effect akibat kebijakan fiskal pemerintah yang ekspansif.

---

ABSTRACTThis study discusses Indonesia 39 s foreign debt in the period 2009 2017. This study is an independent study using descriptive method using 6 indicators of foreign debt position analysis issued by the IMF. The results of this study show the Indonesian government 39 s foreign debt position in a relatively safe position based on 6 indicators of the IMF. The government is only advised to be careful with the possibility of a Crowding Out Effect due to expansive government fiscal policy"

"Tugas Karya Akhir (TKA) ini meneliti respon Indonesia, Vietnam, dan Filipina, terhadap aktivitas militer Tiongkok di Laut Cina Selatan antara tahun 2014-2020. Berdasarkan kerangka analisis teori kerja sama, penelitian ini berpendapat bahwa ketiga negara merespon aktivitas militer Tiongkok dengan cara yang kooperatif. Menurut beberapa penelitian sebelumnya, respon negara di wilayah Laut Tiongkok Selatan bergantung kepada jumlah dana bantuan Belt and Road Initiatives (BRI) yang diterima. Penelitian ini menyarankan untuk memasukkan konteks nasional negara-negara penerima BRI, dengan melibatkan motives dan power dalam menganalisis respon. Tulisan ini adalah penelitian kualitatif dan penulis menggunakan metode perbandingan. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang persamaan pola respon antara Indonesia, Vietnam, dan Filipina terlepas dari perbedaan jumlah BRI yang diterima.

---

This study examines the responses of Indonesia, Vietnam, and Philippine, toward China`s military activities at the South China Sea between 2014-2020. Based on the logic of cooperation theory analytical framework, this paper argues that those countries reacted to China`s military activities in a cooperative way. As some scholars predicted if those responses depend on the amount of the Belt and Road Initiatives (BRI) assistance fund. This paper suggests to include the national context of BRI recipient countries, by describing the different motives and power, in examining those responses. This paper

used qualitative framework and comparative methods. This paper may enhance the understanding of the similar pattern of responses between Indonesia, Vietnam, and Philippine despite the differences of the BRI amount received."

"Tugas Karya Akhir (TKA) ini meneliti respon Indonesia, Vietnam, dan Filipina, terhadapaktivitas militer Tiongkok di Laut Cina Selatan antara tahun 2014-2020. Berdasarkankerangka analisis teori kerja sama, penelitian ini berpendapat bahwa ketiga negaramerespon aktivitas militer Tiongkok dengan cara yang kooperatif. Menurut beberapapenelitian sebelumnya, respon negara di wilayah Laut Tiongkok Selatan bergantungkepada jumlah dana bantuan Belt and Road Initiatives (BRI) yang diterima. Penelitian inimenyarankan untuk memasukkan konteks nasional negara-negara penerima BRI, denganmelibatkan motives dan power dalam menganalisis respon. Tulisan ini adalah penelitiankualitatif dan penulis menggunakan metode perbandingan. Penelitian ini dapatmeningkatkan pemahaman tentang persamaan pola respon antara Indonesia, Vietnam,dan Filipina terlepas dari perbedaan jumlah BRI yang diterima

---

This study examines the responses of Indonesia, Vietnam, and Philippine, toward China’s

military activities at the South China Sea between 2014-2020. Based on the logic of

cooperation theory analytical framework, this paper argues that those countries reacted to

China’s military activities in a cooperative way. As some scholars predicted if those

responses depend on the amount of the Belt and Road Initiatives (BRI) assistance fund.

This paper suggests to include the national context of BRI recipient countries, by

describing the different motives and power, in examining those responses. This paper

used qualitative framework and comparative methods. This paper may enhance the

understanding of the similar pattern of responses between Indonesia, Vietnam, and

Philippine despite the differences of the BRI amount received"

" ABSTRAK

Pesatnya aktivitas pelayaran menyebabkan sengketa teritorial dan maritim yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan menimbulkan kekhawatiran akan terhambatnya hak untuk berlayar, khususnya bagi kapal perang. Penguasaan secara de facto oleh Tiongkok atas fitur-fitur laut di Spartly, Paracel dan Scarborough Shoal dapat berimplikasi pada keberlakuan hukum domestik Tiongkok yang membatasi hak lintas damai kapal perang asing di laut teritorial dan aktivitas militer asing di ZEEnya. Klaim Tiongkok ini ditentang oleh Amerika dengan cara mengirimkan kapal perangnya untuk berlayar di perairan yang masih bersengketa tersebut di bawah misi FONOP. Dalam meneliti permasalahan ini, Penulis menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan tersebut adalah klaim Tiongkok tidak dapat dibenarkan oleh hukum internasional, dengan demikian hak lintas damai tidak berlaku di perairan sekitar fitur-fitur yang diklaim negara tersebut dan kapal asing tetap dapat berlayar di bawah rezim kebebasan navigasi yang tertuang dalam Pasal 58 1 UNCLOS. Oleh sebab itu, seharusnya Amerika mengirimkan kapal perangnya untuk melakukan kebebasan navigasi. Selain itu, Tiongkok tidak berhak mengklaim ZEE dari fitur-fitur yang diklaimnya tersebut sehingga kebijakan atas aktivitas militer tidak dapat diterapkan. Tiongkok adalah negara yang telah meratifikasi UNCLOS, maka seyogyanya negara tersebut mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut.

---

ABSTRACT<>br>

Territorial and maritime disputes occurring in the South China Sea have raised awareness among international communities regarding the impediment of navigational rights. China rsquo s de facto control on the sea features such as Spartly, Paracel and Scarborough Shoal possibly implies the enforcement of Chinese domestic laws that limit the innocent passage of foreign warships in territorial sea and foreign military activities in EEZ. However, America opposes Chinese claims by sending its warships to sail near disputed waters under FONOP mission. The research method used in this thesis is yuridis normatif. The conclusions derived from the problem are, Chinese claims cannot be justified by international law, therefore the right of innocent passage is not applicable in the waters surrounding the claimed features and foreign warships are able to sail under the regime of freedom of navigation provisioned in Article 58 1 UNCLOS. Therefore, America should have sent its warships under the freedom of navigation regime. On the other hand, China is not capable of claiming EEZ derived from the features, therefore the country cannot restrict military activities in the region. Moreover, as member of UNCLOS, China has obligation to follow the rules set up in the convention. "