Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBelum banyak penelitian yang berfokus langsung pada diaspora institusi keagamaan sebagai aktor politik. Dengan demikian, masih ada banyak ruang untuk mengeksplorasi bagaimana diaspora institusi keagamaan tersebut dapat berkontribusi pada politik diaspora transnasional. Studi ini memberikan kontribusi pada topik pengetahuan dengan menyelidiki tiga jejaring advokasi transnasional yang memainkan peran penting gereja etnis Korea. Tiga contoh jaringan yang diteliti menggunakan metode studi kasus dalam penelitian ini dilakukan pada: (1) Jejaring advokasi yang menyediakan perlindungan bagi imigran tidak berdokumen dalam menanggapi kebijakan administrasi imigrasi yang dibuat oleh Trump, (2) Jejaring yang mendorong pemungutan suara dan pendaftaran pemilih bagi warga negara Korea yang berada di luar negeri, dan (3) Jejaring yang mengeluarkan deklarasi terkait dengan skandal Geun-hye Park dan Soon-sil Choi. Masing-masing kasus tersebut dianalisis berdasarkan apakah gerakan tersebut dapat dianggap sebagai jejaring advokasi transnasional (TAN), faktor apa yang berkontribusi pada mobilisasi gereja etnis Korea, dan jenis strategi apa yang digunakan oleh gerakan tersebut. Studi ini menemukan bahwa sumber daya dan kapasitas gereja etnis Korea membantu mereka berpartisipasi dalam berbagai bentuk aktivisme politik dan memfasilitasi politik transnasional bagi diaspora Korea.

---

ABSTRACTNot much research has been conducted with a direct focus on diaspora religious institutions as political actors. As such, there is still much room for exploration regarding how diaspora religious institutions can contribute to diaspora transnational politics. This study contributes to the body of knowledge on this topic by investigating three transnational advocacy networks in which the Korean ethnic church played significant roles. Case studies were conducted on advocacy networks for (1) providing sanctuary to undocumented immigrants in response to the Trump administration's immigration policies; (2) encouraging external voting and voter registration among overseas Korean citizens; and (3) issuing declarations on state of affairs concerning the Geun-hye Park and Soon-sil Choi scandal. Each of these cases are analyzed based on whether the movement in question can be considered a TAN, what factors contributed to the mobilization of the Korean ethnic church, and what types of strategies were employed by the movement. This study finds that the resources and capacities of the Korean ethnic church assist them in participating in various forms of political activism and facilitating transnational politics for Korean diaspora."

"ABSTRAKPenelitian ini mencoba menjelaskan dan mengidentifikasi politik kelompok diaspora sebagai salah satu instrumen politik transnasional. Tulisan ini menggunakan model analisis perbandingan dengan membandingkan dua kasus yaitu politik diaspora Rusia di Latvia dan Estonia. Analisa perbandingan digunakan untuk menjelaskan fenomena politik diaspora Rusia di kedua negara yang memiliki karakteristik sosio-politik yang relatif sama namun menunjukan hasil yang berbeda. Kerangka pemikiran tentang struktur kesempatan politik diaspora digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang membedakan politik diapsora Rusia di Latvia dan Estonia. Penelitian ini melihat struktur kesempatan politik lebih mendukung aktivisme politik kelompok diaspora Rusia di Latvia daripada di Estonia. Selain itu semakin terintegrasinya kelompok diaspora Rusia di kedua negara menyebabkan tereduksinya pengaruh Rusia dan aktivisme kelompok diaspora Rusia di kedua negara.

---

ABSTRACT

This study tries to explain and analyze diaspora politics one of the transnational political

instruments used by non-state actor. By using a comparative analysis in term of

comparing two cases namely the Russian diaspora politics in Latvia and Estonia.

Comparative analysis is used to explain the political phenomenon of the Russian

diaspora between the two countries which was actually based on the same sociopolitical

characteristics in the beginning but had a different result in common. A

framework of thought for the opportunity structure of diaspora politics is used to

explain and analyze fact or factors distinguish Russian diaspora politics in Latvia and

Estonia. This study sees the political opportunity structure more in favor of political

activism of the Russian diaspora in Latvia rather than in Estonia. Having said that, the

increasingly integrated Russian diaspora in the two countries have led to the reduction

of Russian influence and the activism of Russian diaspora groups in both countries."

"ABSTRAK

Pokok pembahasan skripsi yang berjudul Peranan Hahasiswa Dalam Gerakan Prokebebasan Cina 1989 adalah peranan mahasiswa dalam gerakan prokebebasan di Cina tahun 1989.

Skripsi ditulis berdasarkan metode penulisan deskriptif analitis. Pada bagian pendahuluan dipaparkan masalah yang akan dibahas dalam skripsi, yaitu sejauh mana peranan mahasiswa dalam gerakan prokebebasan. Pada bagian bab kedua, dijelaskan mengenai peran mahasiswa dalam sejarah modern RRC. Pada dasarnya ma-hasiswa aktif terlibat dalam setiap gerakan politic, pengetahuan baru yang diserap mahasiswa menye_babkan mahasiswa lebih tanggap menanggapi jalannya pembaharuan.

Lebihlanjut lagi serangkaian gerakan prokebe_basan mahasiswa mewarnai jalannya reformasi ekonomi, mahasiswa menuntut serangkaian kebebasan. Diberhenti_kannya gerakan itu oleh pemerintah tanggal 3 Juni 1989 menandakan garis keras masih dianut pemerintah walaupun reformasi ekonomi sedang berjalan.

Kesimpulan yang ditarik dari skripsi ini adalah Gerakan Prokebebasan Cina 1989 adalah suatu gerakan mahasiswa, yang menunjukkan peran politik mereka."

"Negara-negara Arab dikenal sebagai negara yang masyarakatnya kental dengan budaya patriarkis. Budaya patriarkis yang male-centres ini memandang laki_-laki lebih berkuasa, mengakibatkan peran perempuan selalu dibatasi. Sampai saat ini, masih ada beberapa negara yang masih membatasi peran perempuan di ruang publik dunia kerja, bidang politik dan lain-lain. Namun ada juga beberapa negara yang telah membuka ruang seluas-luasnya agar perempuan dapat berperan aktif di dalam masyarakat. Hasil yang telah mereka peroleh saat ini adalah berkat perjuangan mereka sendiri. Mesir adalah salah satu negara yang kaum perempuannya dapat menikmati kebebasan dalam berbagai bidang, dari mulai pekerjaan sampai politik. Kebebasan bagi perempuan Mesir saat ini tidak terlepas dari perjuangan yang telah dilakukan pada dekade kedua abad ke-20. Kaum perempuan kelas atas atau yang biasa disebut harem menjadi pionir dalam memperjuangkan persamaan hak ketika itu. Padahal sampai dekade awal abad ke-20, kehidupan mereka masih sangat dibatasi terutama untuk muncul di ruang publik. Namun berkat keikutsertaan mereka dalam perjuangan Revolusi Mesir di tahun 1919, pintu gerbang untuk bergerak di ruang yang lebih luas lagi mulai terbuka. Gerakan mereka di dalam revolusi tersebut memotivasi untuk terus bergerak menuntut hak-hak yang selama ini dibatasi. Penelitian ini sekaligus membuktikan bahwa gerakan nasionalisme berkaitan erat dan saling mendukung dengan gerakan perempuan. Revolusi Mesir di tahun 1919 terbukti membawa perubahan yang signifikan bagi kehidupan perempuan di Mesir. Di tahun-tahun berikutnya, suara-suara mereka mulai didengar oleh para pembuat kebijakan negara. Mereka menuntut agar hukum dan undang-undang yang ada juga mempertimbangkan dan memperhatikan kaum perempuan. Lebih lanjut, pengaruh yang terjadi adalah berseminya feminisme yang berafiliasi ke Barat. Paham inilah yang juga membuat kaum perempuan Mesir terus bergerak untuk memperjuangkan hak-hak mereka."