Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berdampak pada proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015. Penelitian ini menjawab penyebab terjadinya konflik internal PPP dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015, serta proses terjadinya dualisme dukungan dan dampaknya bagi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015. Penelitian ini menggunakan teori konflik yang dikemukakan oleh Rauf, Coser, Conn dan Dahrendorf. Serta teori Faksionalisasi yang dikemukakan oleh Belloni dan Paul G. Lewis. Hasil penelitian menujukkan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik internal PPP dalam proses pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 adalah karena adanya faksionalisasi di tingkat pusat serta adanya pertarungan elit baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal. Sedangkan terjadinya dualisme dukungan yang diberikan oleh PPP terjadi karena adanya pengalihan dukungan yang dilakukan oleh DPP PPP kepengurusan Djan Faridz yang semula mendukung Ujang Iskandar menjadi Sugianto-Habib Said Ismail. Dualisme dukungan tersebut berdampak pada aspek politik dan aspek sosial yang berakibat pada dianulirnya pasangan Ujang-Jawawi dan ditundanya Pilkada Kalimantan Tengah hingga Januari 2016. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah mengkonfirmasi teori konflik yang dikemukakan oleh Rauf, Conn, Coser, dan Dahrendorf yang menyatakan konflik yang terjadi karena adanya perebutan kekuasaan. Sementara itu, faksionalisasi yang terjadi bersifat sementara memperkuat teori faksionalisasi Paul G. Lewis. Penelitian ini juga memperkuat teori faksionalisasi yang diungkapkan oleh Belloni yang menyebutkan bahwa Faksionalisasi didasarkan pada adanya persamaan isu, adanya ikatan patron klien dan bersifat formal.

---

ABSTRACTThis research discusses about the internal conflicts of PPP that have an impact on local elections process of Central Kalimantan in 2015. Research questions in this research are why there is internal conflict of PPP in the process of nomination of governor and vice governor of Central Kalimantan Province in 2015, and how the process of dualism support of PPP in the nomination and what is the impact of dualism support of governor and vice governor of Central Kalimantan Province in 2015. This research use conflict theory by Rauf, Conn, Coser, and Dahrendorf. And factionalization theory by Belloni and Lewis. The results of the research show that the background of internal conflicts of PPP in the nomination process in the governor and vice governor election of Central Kalimantan Province in 2015 is due to the factionalization and the elite battle at the central and local level. While the dualism of support provided by the PPP began when PPP Djan Faridz's Faction initially support Ujang Iskandar, but on the last day of the registration process of the pair of candidates, PPP Faction of Djan Faridz divert their support to the Sugianto-Habib Said Ismail. Dualism support has an impact on the political aspect which resulted in the annulment of the Ujang-Jawawi and postponement of the Central Kalimantan local election in January 2016. The theoretical implication of this research aims to supports Rauf, Coser, Conn and Dahrendorf's conflict theory. That PPP internal conflict in the process of nomination governor and vice governor of Central Kalimantan Province 2015 tend to compete for the sake of power. Other theoretical implication of this study aims to support of Belloni and Lewis Factionalization theory, that factionalization at internal conflict of PPP at local election of Central Kalimantan is temporarily and based on the existence of equality of issues, the existence of patron-client and formal bonds."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peristiwa kemenangan pasangan calon perseorangan OK. Arya Zulkarnain dan Gong Matua Siregar dalam pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2008. Terpilihnya pasangan calon perseorangan ini menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara, merupakan kemenangan yang pertama pada pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten di Indonesia. Pasangan calon perseorangan OK. Arya dan Gong Siregar berhasil menggungguli pasangan lainnya, termasuk pasangan-pasangan calon yang diusung oleh partai politik. Sebagai kerangka pemikiran yang menjadi pijakan teori, penelitian ini menggunakan teori demokrasi Robert Dahl yang mengajukan indikator-indikator menuju perubahan demokrasi, teori Juan Linz yang menjelaskan agar demokrasi dapat terkonsolidasi. Dan dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teori elit, teori komunikasi politik, dan teori political marketing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik mengumpulkan data dari KPUD Kabupaten Batu Bara, Bappeda Kabupaten Batu Bara, buku-buku, literatur, jurnal dan beberapa sumber internet, serta wawancara mendalam dengan 7 sumber informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 2 (dua) faktor dominan penyebab kemenangan pasangan calon perseorangan OK. Arya dan Gong Siregar. Dua faktor dominan yang dimaksud antara lain, yang pertama, faktor ketokohan OK. Arya sebagai pejuang pemekaran. Dan yang kedua, faktor organisasi GEMKARA sebagai mesin pemenangan pengganti partai politik. Disisi lain kemenangan pasangan calon perseorangan OK. Arya dan Gong Siregar menunjukkan bahwa terdapat permasalahan pada pola rekrutmen dan mesin pemenangan partai poltik.

---

This Reseach is based on the case of personal candidates OK. Arya Zulkarnain and Gong Matua Siregar Winning local elections in the District of Batu Bara in 2008. The election of personal candidates to be the Regent and Vice Regent in the District of Batu Bara, is the first victory in the local elections at the district level in Indonesia. Personal candidates OK. Arya and Gong Siregar managed to win from the other candidates, particularly the candidate promoted by political parties.

As a frame of mind which became the foundation theory, this research uses the theory of democracy Robert Dahl who filed the indicators toward democratic change, Juan Linz theory that explains that democracy can be consolidated. And in this study the author also uses an elite theory, theories of political communication and political marketing theory. This research used qualitative methods, the technique of collecting data from KPUD in the district of Batu Bara, Bappeda in the district of Batu Bara, books, literature, journals and internet sources, as well as in-depth interviews with 7 sources of informants.

Its showed that, there are 2 (two) dominant factors causing personal candidate wins OK. Arya and Gong Siregar. two dominant factors are, among others, the first Factors figure OK. Arya as a fighter who makes the blossoming district. And second, organizational factors GEMKARA as a substitute for a political party winning machine. On the other hand the victory of personal candidates OK. Arya and Gong Siregar shows that there are problems in the recruitment pattern and the winning party's machine politic."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peristiwa kemenangan pasangan calon perseorangan OK. Arya Zulkarnain dan Gong Matua Siregar dalam pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2008. Terpilihnya pasangan calon perseorangan ini menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara, merupakan kemenangan yang pertama pada pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten di Indonesia. Pasangan calon perseorangan OK. Arya dan Gong Siregar berhasil menggungguli pasangan lainnya, termasuk pasangan-pasangan calon yang diusung oleh partai politik.Sebagai kerangka pemikiran yang menjadi pijakan teori, penelitian ini menggunakan teori demokrasi Robert Dahl yang mengajukan indikator-indikator menuju perubahan demokrasi, teori Juan Linz yang menjelaskan agar demokrasi dapat terkonsolidasi. Dan dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teori elit, teori komunikasi politik, dan teori political marketing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik mengumpulkan data dari KPUD Kabupaten Batu Bara, Bappeda Kabupaten Batu Bara, bukubuku, literatur, jurnal dan beberapa sumber internet, serta wawancara mendalam dengan 7 sumber informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 2 (dua) faktor dominan penyebab kemenangan pasangan calon perseorangan OK. Arya dan Gong Siregar. Dua faktor dominan yang dimaksud antara lain, yang pertama, faktor ketokohan OK. Arya sebagai pejuang pemekaran. Dan yang kedua, faktor organisasi GEMKARA sebagai mesin pemenangan pengganti partai politik. Disisi lain kemenangan pasangan calon perseorangan OK. Arya dan Gong Siregar menunjukkan bahwa terdapat permasalahan pada pola rekrutmen dan mesin pemenangan partai poltik.

---

This Reseach is based on the case of personal candidates OK. Arya Zulkarnain and Gong Matua Siregar Winning local elections in the District of Batu Bara in 2008. The election of personal candidates to be the Regent and Vice Regent in the District of Batu Bara, is the first victory in the local elections at the district level in Indonesia. Personal candidates OK. Arya and Gong Siregar managed to win from the other candidates, particularly the candidate promoted by political parties.

As a frame of mind which became the foundation theory, this research uses the theory of democracy Robert Dahl who filed the indicators toward democratic change, Juan Linz theory that explains that democracy can be consolidated. And in this study the author also uses an elite theory, theories of political communication and political marketing theory. This research used qualitative methods, the technique of collecting data from KPUD in the district of Batu Bara, Bappeda in the district of Batu Bara, books, literature, journals and internet sources, as well as in-depth interviews with 7 sources of informants.

The results showed that, there are 2 (two) dominant factors causing personal candidate wins OK. Arya and Gong Siregar. two dominant factors are, among others, the first Factors figure OK. Arya as a fighter who makes the blossoming district. And second, organizational factors GEMKARA as a substitute for a political party winning machine. On the other hand the victory of personal candidates OK. Arya and Gong Siregar shows that there are problems in the recruitment pattern and the winning party's machine politic."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatar belakangi oleh kemenangan pasangan Irwan Prayitno dan Nasrul Abit pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2015. Kemenangan pasangan Irwan Prayitno dan Nasrul Abit ini disebabkan oleh tiga faktor, yaitu faktor jaringan sosial, dukungan partai politik dan kepemimpinan Irwan Prayitno. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan konsep social capital oleh Robert Putnam, modal politik dan kepemimpinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan data sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kemenangan pasangan Irwan Prayitno dan Nasrul Abit disebabkan oleh modal sosial dan politik yang kuat yang bersumber dari faktor jaringan sosial dan dukungan partai politik pengusungnya. Selain itu, Kepemimpinan yang ditampilkan oleh Irwan Prayitno mampu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga memperkuat modal sosial yang dimiliki oleh Pasangan Irwan Prayitno dan Nasrul Abit.

---

ABSTRAKThis research is based on the case of Irwan Prayitno and Nasrul Abit who won The Local Leaders Election in West Sumatera in 2015. The victory of Irwan Prayitno and Nasrul Abit was caused by three factors, such as social networks, support of political parties and Irwan Prayitnos leadership. By conducting and analyzing this research, the author uses the concept of social capital by Robert Putnam, therefore supported by political capital and leadership theory. This study uses qualitative methods with primary and secondary data. The research shows that the triumph of Irwan Prayitno and Nasrul Abit were strongly influenced by social and political capital which is originated by social networks and the support of political parties. Morever, the leadership which is showed by Irwan Prayitno was able to gain trust from the community so as to strengthen the social capital owned by Irwan Prayitno and Nasrul Abit."

"Proses perebutan kekuasaan di tingkat lokal sering kali membentuk rivalitas antar elite yang bersaing. Namun, elite tidaklah selalu menjadi rival. Adakalanya para elite yang sebelumnya merupakan rival kini bekerjasama demi meraih tujuannya masing-masing. Hal ini tergambar dari penelitian ini yang melihat rivalitas dan kerjasama antara Khofifah Indar Parawansa dengan Soekarwo pada Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2008, 2013 dan 2018. Dengan menggunakan metode kualitatif serta teori Higley & Burton (2006), penelitian ini memperlihatkan perubahan dari elite. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori dari Best (2010) dan Higley (1991) untuk menjelaskan faktor-faktor mengapa elite dapat berkonsensus

---

The power struggle at the local level often creates rivalries between competing elites. However, the elite are not always rivals. Sometimes the elites who were previously rivals now work together to achieve their respective goals. This is illustrated by this research which looks at the rivalry and cooperation between Khofifah Indar Parawansa and Soekarwo in the Election of Governor and Vice Governor of East Java Province in 2008, 2013 and 2018. Using qualitative methods and the theory of Higley & Burton (2006), this study shows changes from the elite. In addition, this study also uses the theory of Best (2010) and Higley (1991) to explain the factors why elites can be a consensus."

"Pilkada DKI Jakarta di tahun 2017, cukup berbeda dengan pemilihan lain di banyak daerah. Dengan adanya kandidat yang dipromosikan oleh partai politik daripada kader partai dan juga status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan memiliki masyarakat yang heterogen membuat pemilihan DKI Jakarta menjadi perhatian bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk partai politik nasional besar, pemilihan DKI Jakarta jelas merupakan target yang harus dimenangkan. Pemilihan DKI Jakarta tahun 2017 juga digunakan oleh parpol sebagai ajang 'pemanasan' menjelang Pemilihan Umum 2019. Pencalonan Basuki Tjahaya Purnama cukup kontroversial karena awalnya Basuki tidak mau bergabung dengan parpol karena menurut dia selalu ada mas kawin, serta memberikan sinyal ke depan secara mandiri. Penolakan di internal PDIP terasa dengan kader kader terutama dari dewan DPD PDIP DKI Jakarta. Juga, dugaan korupsi dan reklamasi  juga menjadi kontroversi. Karena keputusan PDIP untuk mendukung Basuki Tjahaya Purnawa menjadi fokus utama, para peneliti ingin tahu bagaimana konflik politik partai PDI-P dan juga apa faktor di balik PDI Perjuangan membawa Basuki Tjahaya Purnama sebagai calon Gubernur di Jakarta 2017 Jakarta Pemilihan. Sumber data penelitian ini dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara. Data sekunder yang digunakan sendiri dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti dokumen, media atau literatur sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Informan yang menjadi sasaran peneliti untuk melihat dinamika yang terjadi di internal PDIP adalah pengurus DPP, pengurus DPD dan pihak yang keluar dari PDI Perjuangan. Untuk menyeimbangkan informasi, peneliti juga mencari informasi dari beberapa media (cetak atau elektronik) yang terkait dengan diskusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi dinamika politik internal yang disebabkan oleh Basuki Tjahaya Purnama, khususnya DPD DKI yang menginginkan kader yang menjadi calon peserta lomba dalam pemilihan DKI Jakarta, Basuki juga memiliki karakter keras dan menganggap partai politik tidak penting. , kebijakan buruk dan komunikasi yang buruk, juga tidak mau ikut seleksi oleh DPD DKI Jakarta. Rekrutmen Basuki adalah dominan, dimana pengusungan Basuki merupakan hak prerogatif dari Megawati Soekarno Putri, meskipun terdapat achievement oriented.

---

The DKI Jakarta Pilkada in 2017 is quite different from other elections in many regions. The presence of candidates promoted by political parties rather than party cadres as well as the status of DKI Jakarta as the capital city of the country and having heterogeneous communities makes the election of DKI Jakarta a concern for all the people of Indonesia. For large national political parties, the election of DKI Jakarta is clearly a target that must be won. The election of DKI Jakarta in 2017 is also used by political parties as a 'warming up' event ahead of the 2019 General Election. Basuki Tjahaya Purnamas candidacy is quite controversial because Basuki initially did not want to join political parties because according to him there were always dowry, as well as independently providing forward signals. The internal PDIP rejection was felt with cadre cadres, especially from the council of the DKI Jakarta PDIP. Also, allegations of corruption and reclamation have also been controversial. Because the PDIP's decision to support Basuki Tjahaya Purnawa was the main focus, the researchers wanted to know how the political conflict of the PDI-P party and also the factors behind PDI Perjuangan brought Basuki Tjahaya Purnama as the Governor candidate in Jakarta 2017 Jakarta Election. The source of this research data is by collecting primary and secondary data. Primary data, namely data obtained directly through interviews. Secondary data used alone in this study are data obtained indirectly such as documents, media or literature in accordance with the research objectives. Data collection techniques used by researchers are in-depth interviews and literature studies. The informants who were the target of the researchers to see the dynamics that occurred inside the PDIP were DPP administrators, DPD administrators and those who left PDI Perjuangan. To balance information, researchers also seek information from several media (print or electronic) related to the discussion. The results of this study indicate that there has been an internal political dynamics caused by Basuki Tjahaya Purnama, especially the DKI DPD who wants cadres who are candidates in the DKI Jakarta election contest, Basuki also has a strong character and considers political parties not important. , bad policies and poor communication, also do not want to participate in the selection by the DKI Jakarta DPD. Basuki Recruitment is a dominant Ascrieptive Style, where Basukis support is a prerogative of Megawati Soekarno Putri, even though there is achievement oriented."

"Terwujudnya suatu pelayanan kelalulintasan yang berfokus pada keamanan dan keselamatan pengguna jalan tentunya menjadi kewajiban dari penyelenggara jalan maupun pengguna jalan. Namun, pada realitanya, masih banyak jalan yang belum mendapatkan pemeliharaan baik pemeliharaan rutin dan berkala maupun peningkatan kondisi jalan hingga puluhan tahun dan mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat yang menggunakan jalan tersebut. Padahal, seyogianya penyelenggara jalan hendaknya melakukan pemeliharaan jalan tanpa pengecualian. Apalagi, jalan merupakan salah satu sub urusan dari pekerjaan umum yang merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penelitian ini dilakukan penulis dengan menggunakan metode yuridis-normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, serta melakukan wawancara dengan informan dan narasumber yang terkait. Dalam penelitian ini, permasalahan yang terjadi adalah pemeliharaan jalan yang tidak maksimal karena adanya keterbatasan dana yang diterima Kabupaten Simalungun, tidak adanya pedoman penyelenggaraan jalan, dan lemahnya pengawasan penyelenggaraan jalan. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya penentuan skala prioritas yang berdasarkan kepentingan umum tanpa diskriminasi dan bersifat objektif. Serta, diperlukan adanya penetapan standar pelayanan minimal atas jalan oleh Pusat agar menjadi pedoman bagi daerah dalam menyelenggarakan jalan, dan Kerjasama pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dengan Dinas Perhubungan.

---

The implementation of a good traffic services which focuses on the safety of the road users is certainly an obligation of government and road user. However, in reality, there are still many neglected roads for decades which causes a disruption of activities for the people who use these roads. Whereas, the government should keep the roads well maintained without exception. Moreover, the road is one of the sub-governmental affairs related to basic services. This research uses juridicial- nomative methods with data collection tools in the form of document studies consisting of primary and secondary legal materials, as well as conducting interviews with related informants and sources. In this research, the problems that occured were the maintenance of roads that were not maximal due to the limited funds received by Simalungun Regency, the absence of road implementation guidelines, and the weak supervision of road implementation. Therefore, the author hopes that there will be an objective, without discrimination, prioritization scale based on public interest. It is also necessary to establish a service standards by the central government, so the local government can use it as a guidelines to organize roads, and for supervisory cooperation by the Public Work Service and the Transportation Service."