Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini menggambarkan dan menganalisis tentang implementasi kebijakan Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Tangerang Selatan di bidang sosial yang bertujuan untuk menangani sanitasi lingkungan dalam pengelolaan IPAL komunal di pemukikan masyarakat. Penelitian ini menyoroti pelaksanaan kebijakan, kendala dalam implementasi serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Bangunan dan Penataan Ruang telah berupaya menjalankan tugas dan fungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah OPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan. Namun dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sanitasi lingkungan khususnya IPAL komunal di pemukiman masyarakat, Dinas Bangunan dan Penataan Ruang masih dihadapkan pada banyak kendala, seperti belum adanya kebijakan khusus mengenai IPAL Komunal, lahan yang kurang memadai untuk membuat IPAL Skala Kota. Namun berbagai langkah perbaikan dilakukan oleh Dinas Bangunan dan Penataan Ruang untuk mengatasi kendala, supaya sasaran yang telah ditetapkan di bidang pengelolaan sanitasi lingkungan khususnya IPAL komunal dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan membuat Rancangan Induk Air Limbah RISPAL serta membuat feasibility study tahun 2018 ini untuk diajukan kepada Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Tangerang Selatan. Kata kunci:Sanitasi, pengelolaan sanitasi lingkungan, kebijakan sanitasi lingkungan, implementasi kebijakan, air bersih, air minum, air limbah.

---

ABSTRACTThis research describes and analyzes about the implementation of policy of Building and Spatial Planning of South Tangerang City Government in social area which aim to handle environmental sanitation in communal IPAL management in community settlement. This study highlights the implementation of policies, obstacles in the implementation and efforts made by the Office of Building and Spatial Planning of South Tangerang City Government to overcome these obstacles. This research uses qualitative research method with descriptive study. The results showed that the Office of Building and Spatial Planning has tried to perform the duties and functions as Organization of Regional Devices OPD South Tangerang Government in accordance with the Regulation of the Mayor of South Tangerang. However, in the implementation of environmental sanitation management policy especially communal WWTP in community settlements, the Office of Building and Spatial Planning is still faced with many obstacles, such as the absence of special policies on communal IPAL, the land is not sufficient to make IPAL City Scale. However, various improvement measures are carried out by the Office of Building and Spatial Planning to overcome obstacles, so that the target set in the field of environmental sanitation management especially communal WWTP can be achieved in accordance with the established targets that is by making Waste Water Design RISPAL and create feasibility study 2018 is to be submitted to the Head of Region in this case the Mayor of South Tangerang. "

"Skrispi ini membahas mengenai implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010-2012. Penulisan ini berangkat dari ketertarikan penulis terhadap Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom baru di dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan pajak. Skripsi ini mengangkat dua permasalahan yaitu bagaimana implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Tangerang Selatan serta hambatan yang terjadi di dalam implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Tangerang Selatan secara keseluruhan dapat dikatakan kurang baik. Hal tersebut dikarenakan perizinan yang berbelit, memakan waktu yang cukup lama, proses perizinan yang dipungut biaya padahal seharusnya tidak dan perbedaan pemahaman antara aparat pemerintah daerah dengan peraturan daerah perihal dasar penerimaan pajak parkir.

---

This thesis discusses the implementation of the parking tax policy in South Tangerang City in 2010-2012. This writing departs from the author's interest in South Tangerang City as a new autonomous region in implementing a tax policy. This thesis raises two problems, namely how to implement the parking tax policy in South Tangerang City and the obstacles that occur in this implementation. This study uses a qualitative approach, with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the implementation of the parking tax policy in South Tangerang City as a whole can be said to be not good. This is because licensing is complicated, takes quite a long time, the licensing process is charged when it shouldn't be and differences in understanding between local government officials and regional regulations regarding the basis of parking tax revenue."

"Program Jaminan Persalinan (Jampersal) diluncurkan Pemerintah untuk mempercepat pencapaian salah satu tujuan Millennium Development Goals (MDGs), yaitu menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 102/100.000 kelahiran hidup di tahun 2015. Kebijakan ini dilaksanakan oleh seluruh kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di kota Tangerang Selatan. Kebijakan Jampersal mempunyai tujuan memfasilitasi ibu hamil atau ibu bersalin yang sebelumnya memiliki kendala keterbatasan pembiayaan agar dapat memeriksakan kehamilan dan mengakses persalinan sehat dengan bantuan tenaga kesehatan (dokter/bidan) di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada. Pengimplementasian Jampersal di Kota Tangerang Selatan tersebut memunculkan pertanyaan penelitian mengenai (1) faktor-faktor yang mendukung keberhasilan, dan (2) kendala yang dihadapi, dalam implementasi Jampersal di kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan proses pengumpulan data utama dilakukan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi Jampersal di kota Tangerang Selatan sudah berjalan cukup baik meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti besaran tarif Jampersal yang dirasa masih kurang untuk standar daerah perkotaan sehingga Bidan Praktik Swasta masih meminta tambahan biaya kepada pasien Jampersal. Di samping itu, program Jampersal perlu dibatasi sasarannya untuk kehamilan pertama dan kedua guna menghindari ledakan penduduk. Peningkatan sosialisasi teknis Jampersal kepada pemberi layanan juga sangat diperlukan untuk menghindari kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan.

---

Jampersal was launched by the Government in order to accelerate the achievement of one of Millennium Development Goals, namely reducing the Maternal Mortality Rate to be 102/100.000 life birth in 2015. Jampersal is implemented across Indonesia, no exception in the South Tangerang city. The objective of Jampersal is to give assurance to all expectant mothers, especially those who have funding problems, so they can access available health facilities. Achievement of this objective has raised research questions regarding the implementation of Jampersal in South Tangerang, namely (1) the factors that support the success and (2) the factors that constraint the implementation of the program. This study was conducted using qualitative description method. The data used in this study was gathered through deep interview.

The findings indicate that generally the implementation of Jampersal program in the South Tangerang has already run well. However, several problems could also be found, such as the Jampersal tariff which is still not up to standard so that the Private Practice Midwives are still asking additional cost to the patients. Moreover, the target of the Jampersal should be limited to first and second pregnancy only in order to avoid population explosion. Finally, Jampersal socialization to the health service providers is also essential to avoid confusion of the implementation of the program in the field."

"Dalam kebijakan insentif bagi tenaga kesehatan di daerah yang menangani COVID-19 (Innakesda) merupakan bagian dari anggaran kesehatan untuk penanganan COVID-19 yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari dana Refocusing 8% DAU/DBH pada Tahun 2021. Hal menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut perbedaan hasil implementasi dari kebijakan Innakesda yang dilakukan oleh Pemerinah Daerah dimana terdapat pemerintah daerah yang berhasil melakukan implementasi kebijakan ini dan ada pula pemerintah daerah yang tidak berhasil melakukannya. Keberhasilan dalam implementasi ini dilihat dari adanya ketersediaan anggaran di daerah serta terlaksananya realisasi anggaran insentif bagi tenaga kesehatan di daerah tersebut. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi suatu daerah berhasil mengimplentasikan kebijakan ini dari sisi pengelolaan keuangan daerah.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci serta kajian literatur. Segitiga kebijakan Walt dan Gilson digunakan dalam menganalisis kebijakan Analisis dilakukan untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan Innakesda dari dimensi aktor, konten, kontek dan proses dalam pengelolaan keuangan daerah. Lokasi penelitian dilakukan pada salah satu daerah yang berhasil melaksanakan implementasi kebijakan Innakesda yaitu Kota Tangerang Selatan.Kesimpulan penelitian memberikan gambaran bahwa terdapat faktor konteks situasional penanganan pandemi bertumpu pada peran tenaga kesehatan sebagai garda terdepan serta faktor struktural pada azas desentralisasi penyelenggaran pemerintah daerah dan faktor kemanusiaan, konteks ini turut mempengaruhi Political Will pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam implementasi kebijakan Innakesda. Konten kebijakan Innakesda dalam keharmonisasi peraturan prinsipnya sudah saling selaras dan serasi dengan peraturan yang lebih tinggi untuk mempayung hukum kebijakan Innakesda dan berbagai upaya evaluasi implementasi kebijakan juga dilakukan oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan sebagai masukan dalam membuat penyempurnaan konten kebijakan dalam upaya percepatan realisasi Innakesda di Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Political Will Walikota Tangerang selatan merupakan peran kunci dalam proses implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dari tahapan perencanaan dan penganggaran dalam Integrasi dan koordinasi refocusing dan realokasi anggaran tetap menjaga kesesuaian/keselarasan pencapaian target RPJMD dan tetap fokus dalam program penanganan COVID-19 serta Innakesda dengan melihat kemampuan penganggaran. Untuk tahap pelaksanaan dan penatausahan tetap memperhatikan azas tertib dan patuh dalam pengelolaan keuangan daerah di dukung dengan sistem pelaporan realisasi dengan memanfaatkan teknologi dalam Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL).Penelitian merekomendasikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan penyempurnaan pada Perda Tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Daerah di Indonesia membuat Perda tentang penangulangan bencana non alam dengan merinci terkait penganggaran, pencatatan dan pelaporan serta memaksimalkan peran APIP. Dalam penetapan pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan Kementerian Keuangan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong Pemerintah Daerah untuk Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan baik. dan untuk penelitian selanjutnya penelitian bersifat sumatif dimana fokus penelitian akan lebih diposisikan tataran Outcome, benefit dan impact/dampak dari diimplementasikannya kebijakan Innakesda.

---

In the incentive policy for health workers in regions dealing with COVID-19 (Innakesda) it is part of the health budget for handling COVID-19 which must be budgeted by local governments sourced from the Refocusing 8% DAU/DBH fund in 2021. It becomes interesting to further study the differences in the results of the implementation of the Innakesda policy carried out by the Regional Government where there are local governments that have succeeded in implementing this policy and there are also regional governments that have not succeeded in doing so. The success in this implementation can be seen from the availability of the budget and the realization of the incentive budget for health workers in the area. Therefore, it is interesting to know the factors that influence a region's success in implementing this policy.

This research was conducted with a qualitative approach using in-depth interviews with several key informants and literature review. The analysis was conducted to see the success of Innakesda policy implementation from the dimensions of actors, content, context and processes in regional financial management. The location of the research was conducted in one of the areas that have successfully implemented the implementation of incentive policies for health workers in the regions, namely South Tangerang City.

The conclusion of the study illustrates that there are situational context factors for handling the pandemic that rely on the role of health workers as the frontline as well as structural factors on the principle of decentralization of local government administration and humanitarian factors, this context also influences Political Will of the South Tangerang City government in implementing the Innakesda policy. Innakesda policy content in the harmonization of regulations in principle is in harmony with higher regulations to underpin the law on Innakesda policies and various efforts to evaluate policy implementation are also carried out by the central government and the results are used as input in making improvements to policy content in an effort to accelerate the realization of Innakesda in the Government South Tangerang City Area. Political Will of the Mayor of South Tangerang is a key role in the policy implementation process in regional financial management from the planning and budgeting stages in the integration and coordination of refocusing and budget reallocation while maintaining conformity/alignment of achieving RPJMD targets and staying focused on the COVID-19 handling program and Innakesda by looking at budgeting ability. For the implementation and administration stages, the principles of order and compliance in regional financial management are supported by a realization reporting system by utilizing technology in the Planning, Budgeting and Reporting Management Information System (SIMRAL).

The research recommends that the South Tangerang City Government make improvements to the Regional Regulation on Disaster Management. Local governments in Indonesia make local regulations on non-natural disaster management with details related to budgeting, recording and reporting as well as maximizing the role of APIP. In determining the provision of incentives for Health Workers, the Ministry of Finance continues to pay attention to regional financial capabilities and the Ministry of Home Affairs continues to encourage Regional Governments to implement the Regional Government Information System (SIPD) properly."

"Skripsi ini membahas implementasi terkait faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan KOMANDAN sebagai suatu kebijakan guna mempercepat penyampaian informasi keuangan daerah ke pusat dan mengintegrasikan seluruh data keuangan menjadi pusat database Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Namun, sejak dipublikasikan pada Desember 2010, implementasi kebijakan KOMANDAN oleh sejumlah Pemerintah Daerah hingga tahun 2013 belum berjalan seperti yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivis dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem KOMANDAN dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, meliputi faktor kurangnya komunikasi, terbatasnya sosialisasi, inkonsisten kebijakan, terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sanksi yang belum diterapkan, pimpinan yang kurang berperan, dan kurangnya koordinasi antarunit maupun organisasi penyelenggara sistem KOMANDAN.

---

This thesis discussed about the implementation which related with factors that affect the implementation of KOMANDAN, as a policy to accelerate the delivery of local financial information to the Central and integrate all financial data into a central database of the Local Financial Information System (SIKD). However, since published in December 2010, implementation of KOMANDAN by a number of Local Government has not gone as expected. Research is done in Post Positivist with a descriptive design.

The result showed that system implementation influenced by the following factors, they are lack of communication dan socialization, inconsistent policies, lack of quality and quantity of human resources, the sanctions have not been applied, the less leadership role, and lack of coordination between units and organizations which implement system."

" Peran Puskesmas sebagai ujung tombak pelayananan kesehatan dalam implementasi rujuk balik Diabetes menjadi sangat penting. Penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan rujuk balik Diabetes Melitus di Puskesmas Pamulang tahun 2014 dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Desain Studi melalui content analisis dan metode triangulasi. Data primer didapatkan dengan wawancara mendalam, Diskusi kelompok terarah, dan pengamatan di lapangan. Untuk data sekunder dari dokumen kebijakan dan literatur. Dari hasil penelitian : menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan rujuk balik Diabetes Melitus di Puskesmas Pamulang masih berjalan optimal. Untuk itu perlu menyempurnakan kembali regulasi yang ada selama ini agar tidak terjadi kesenjangan dalam implementasi kebijakan rujuk balik diabetes di masa mendatang

---

Increased prevalence of diabetes mellitus will have an impact on the high health financing in the Era of National Health Insurance . The role of PHC as a spearhead in the implementation of health pelayananan refer back Diabetes becomes very important . Study is to examine the implementation of policies refer back Diabetes Mellitus in PHC Pamulang 2014 from aspects of communication , resources, disposition , and organizational structure . This study used a qualitative approach to the study design through content analysis and triangulation methods . Primary data obtained by in-depth interviews , focus group discussions , and field observations . For secondary data from policy documents and literature . From the results of research : indicates that the implementation of policy refer back Diabetes Mellitus in PHC Pamulang still running optimally . For that we need to revise the existing regulations for this so as not to there are gaps in the implementation of the reconciliation policy behind diabetes in the future next ."

"Sempadan sungai adalah kawasan lindung di kanan kiri sepanjang sungai yang secara alami diperuntukkan bagi vegetasi. Faktanya, kualitas sempadan sungai semakin menurun akibat alih fungsi lahan sempadan sungai oleh masyarakat, terutama di perkotaan sehingga dapat mengganggu fungsi ekologisnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi ekologis sempadan sungai morfologi sempadan sungai, keanekaragaman jenis pohon dan burung , menganalisis kondisi sosial ekonomi pemahaman, pandangan, perilaku, dan kondisi ekonomi masyarakat yang tinggal di sempadan sungai, dan merumuskan strategi pengelolaan lingkungan sempadan sungai berbasis hutan kota berkelanjutan. Morfologi sempadan sungai dianalisis menggunakan Sistem Informasi Geogrfis SIG ; kenaekaragaman jenis pohon diukur menggunakan petak ukur dengan metode jalur berpetak, sedangkan keanekaragaman jenis burung diukur menggunakan transek garis kemudian dianalisis dengan indeks keanekaragaman Shannon Wiener; kondisi sosial ekonomi menggunakan kuesioner, dan penentuan strategi pengelolaan yang tepat menggunakan Analytical Hierarchy Process AHP. Hasil penelitian menunjukkan terjadi penurunan tegakan sebesar 15,73. Indeks keanekaragaman jenis pohon sebesar 2,707 dan burung sebesar 2,794 yang termasuk kategori Sedang berdasarkan Indeks Shannon Wiener. Pemahaman masyarakat Tinggi dan pandangan masyarakat Cukup Baik, tetapi kondisi ekonomi dan perilaku masyarakat yang tinggal di sempadan sungai Kurang Baik. Kesimpulannya adalah melalui strategi pengelolaan lingkungan sempadan sungai berbasis hutan kota berkelanjutan secara collaborative management dengan peranan masyarakat yang tinggal di sempadan sungai dan pemerintah yang saling mendukung untuk meningkatkan fungsi ekologis dan fungsi sosial ekonomi sempadan sungai.

---

Stream buffer is a protected area on either side along a river that is naturally destined for vegetation. In fact, quality of stream buffer was declining due to conversion of riparian land by people, especially in urban areas, which may disrupt its ecological functions.

This study aim to analyze ecological function of stream buffer morphology of stream buffer, diversity of tree and birds species, to analyze socio economic conditions understanding, point of views, behavior, and economic conditions of riverside community, and to formulate strategies that will be used for managing sustainable stream buffer based on urban forests.

Stream buffer morphology was analyzed using Geographic Information System GIS diversity of tree species was measured using a stripping route plot method, while diversity of bird species was measured using line transects and then analyzed by Shannon Wiener 39 s diversity index socio economic conditions was investigated using questionnaires, and appropriate strategies was determined using Analytical Hierarchy Process AHP.

The results showed a decrease in stands of 15,73. Tree species diversity index was 2,707 and bird species diversity index was 2,794, which belongs to moderate category based on Shannon Wiener Index. Understanding of riverside community is high and their viewpoint is quite good, but their economic and behavioral conditions are less adequate.

This study conclude that through sustainable urban forest based management of environmental stream buffer strategy in collaborative management with role of riverside community and mutually supportive government to improve the ecological and sosio economic functions of stream buffer."

"Peneliltian ini membahas mengenai timbulan dan komposisi sampah di dua Kecamatan di Kota Tangerang Selatan, yaitu Kecamatan Ciputat Timur dan Pondok Aren yang merupakan area padat penduduk dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Pengukuran timbulan menngacu kepada metode SNI 19-3964-1994 tentang metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan. Timbulan sampah pada kecamatan Ciputat Timur pada tahun 2012 adalah sebesar 123 ton/hari dan pada tahun 2032 mencapai 153 ton /hari. Sementara di kecamatan Pondok Aren timbulan sampah mencapai 206 ton/hari pada tahun 2012 dan pada tahun 2032 meningkat menjadi 307 ton/hari. Komposisi sampah pada kedua kecamatan masih didominasi oleh sampah jenis organik. Pada kecamatan Ciputat Timur sampah organik memiliki persentase sebesar 51%; sampah anorganik 49% dengan rata-rata sampah yang dapat didaur ulang sebesar 21%. Sementara kecamatan Pondok Aren memiliki persentase sampah organik sebesar 60%; sampah anorganik sebesar 40% dengan rata-rata sampah yang dapat didaur ulang sebesar 17,84%. Penelitian ini menghasilkan alternatif pengelolaan sampah di kedua kecamatan. Alternatif 1 menekankan kepada reduksi timbulan sampah sebelum sampah dibuang ke TPA. Alternatif 2 menekankan kepada pemrosesan sampah di TPA sehingga seluruh timbulan sampah tidak direduksi sebelum masuk TPA. Luas lahan TPA yang dibutuhkan untuk menampung sampah dari kedua kecamatan dalam rentang tahun 20 tahun pada alternatif 1 adalah 17,5 Ha. Sementara, pada alternatif 2 dibutuhkan 24,22 Ha.

---

This study discusses the waste generation and composition in two sub-district of South Tangerang City, East Ciputat and Pondok Aren as a high populated areas. The measurements methods of waste generation and composition refer to SNI 19-3964-1994. The amount of waste generation in East Ciputat in the year of 2012 is about 107.82 tons/day or 2227.3 m3/day dan in the year of 2032 reaches the amount of 131.21 tons/day or 27108.8 m3/day, whereas the amount of waste generation in Pondok Aren reaches the amount of 178.9 tons/day or 3404.5 m3/day in the year of 2012 and 279.53 tons/day or 5328.4 m3/day in the year of 2032. The waste composition in these two sub-districts is still dominated by organic waste. In East Ciputat the waste composition consists of 51% organic, 49% inorganic with 21% recyclable-potential waste. On the other hand, Pondok Aren has 60% organic, 40% inorganic with 17.84% recyclable-potential waste.

The result of this study is the alternative of waste management concept that can be applied. The result also consist of waste management infrastructures such as collection vehicles, waste transport vehicles, waste -reducing facilities, and the area required to dump generated waste. The area required to accomodate the waste generation without the process of waste reducing is 24.22 Hectares. Whereas, the area required to accomodate the waste generation with the process of waste reducing is 17.5 Hectares."

"ABSTRAKDalam hegemoni globalisasi dan tantangan dalam membangun kota, gagasan smart citymenjadi imperatif kebijakan saat ini. Kota Tangerang Selatan yang terpilih sebagai salah satudari 25 daerah peserta program smart city oleh pemerintah pusat di 2017 lalu menjadikannyamomentum untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis TIK guna memberikanpelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, semrawutnya pengendalian urbansprawl, disintegrasi sarana/prasarana kota, inefektifias pemerintahan, persampahan, banjir,dan kemacetan ialah masalah-masalah yang berpotensi menghambat tujuan tersebut. Tesisini menganalisis implementasi strategi dan pola keterlibatan stakeholder pada program smartcity di Kota Tangerang Selatan. Terdapat 2 teori utama sebagai pisau analisis penelitian yakniteori strategi pembangunan smart city (Chourabi et. al., 2012) dan teori pola keterlibatanstakeholder dalam program smart city (Niaros, 2016). Tesis ini menggunakan paradigma postpositivism dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwaimplementasi strategi pada program smart city belum begitu baik. Hal tersebut karena masihterdapat beberapa kekurangan seperti: belum adanya kajian kebutuhan dan potensi daerah,ketiadaan dokumen masterplan dan blueprint smart city, kurangnya kuantitas dan kualitasSDM di bidang IT, diskontinyu kegiatan pelatihan, minimnya inovasi yang dimuat di aplikasiplay store dan app store, terbatasnya jumlah Area Traffic Control Systems (ATCS), belumadanya teknologi command center berbasis IoT, ketiadaan produk hukum yang menyangkutsmart city, inefektifitas tata kelola kolaborasi, sosialisasi dan integrasi pelayanan publik,kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat, instabilitas ekonomi, rendahnya penyerapananggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, dan rendahnya kualitas lingkunganhidup. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa pola keterlibatan stakeholder dalamprogram smart city cenderung bersifat corporate smart city. Rekomendasi penelitian dalamimplementasi strategi pada program smart city meliputi: harus dilakukannya kajiankebutuhan dan potensi daerah, segera dibuatkannya dokumen masterplan dan blueprintsmart city, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT, kontinuitas kegiatanpelatihan, perbanyak inovasi kedalam aplikasi play store dan app store, penambahan ATCS,pengadopsian command center berbasis IoT, menyediakan produk hukum smart city,peningkatan kolaborasi, sosialisasi dan integrasi pelayanan publik, peningkatanpemberdayaan masyarakat dan ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan kualitaslingkungan hidup. Sedangkan dalam posisinya yang cenderung corporated smart city,rekomendasinya antara lain: mendelegitimasi besarnya peran korporasi, assessment yanglebih profesional dan transparan kepada pihak swasta yang terlibat, dan mengurangiketergantungan penyediaan teknologi terhadap pihak swasta.

---

ABSTRACTIn the hegemony of globalization and the challenges of building cities, the idea of smart cityhas become a policy imperative recently. South Tangerang City, which chosen as one of thesmart city program participant from 25 regions by the central government in 2017, made it amomentum to increasing performance of ICT-based government in order to provide betterservices to their citizen. However, the chaotic control of urban sprawl, disintegration of urbanfacilities/infrastructure, ineffectiveness of government, trash, floods, and congestion are theproblems that potentially obstructing these aim. This thesis analyzes the implementation ofstrategy and the pattern of stakeholder involvement in smart city program in South TangerangCity. There are 2 main theories as a knife of research analysis. First, theory of smart citydevelopment strategy (Chourabi et. Al., 2012). Second, theory of stakeholder involvementpatterns in smart city program (Niaros, 2016). This thesis using post positivism paradigmwith descriptive research methods. The research shows that implementation of strategy insmart city programs is not too good. This is because there are still some shortcomings suchas: there is no studies of city need and city potency, nothingness smart city masterplan andblueprint documents, lack of quantity and quality of human resources in the IT field,discontinuation of training activities, lack of innovation in play store and app storeapplications, limited quantity of Area Traffic Control Systems (ATCS), nothingness IoTbasedcommand center technology, nothingness of city law related smart city, ineffectivenessof collaborative governance, socialization and integration of public services, less optimalcommunity empowerment, economic instability, low absorption of infrastructuredevelopment and management budgets, and lack quality living environment. On the otherhand, this research also found that pattern of stakeholder involvement in smart city programstended to be corporate smart city. Research recommendations on the implementation ofstrategies in the smart city program include: the study of needs and potency of the city mustbe carried out, masterplan and blueprint documents of smart city should be madeimmediately, increasing the quantity and quality of human resource in the IT field, continuityof training activities, increasing quantity of innovation into the Play Store and App Storeapplications , adding of ATCS, adoption of IoT-based command center, providing smart citylaw products, increasing collaboration, socialization and integrating public services,increasing community and economic empowerment, improving infrastructure andenvironmental quality. Whereas, in its position that tends to be corporate smart city, researchrecommendations include: delegitimizing hegemony of the corporation, more professionaland transparent assessments to the corporation involved, and reducing the dependence onproviding technology to the private sector"

"Pengelolaan limbah medis di Indonesia menghadapi banyak tantangan berupa regulasi, daya tampung pengolahan, sinkronisasi antar lembaga, peran pemerintah daerah, sarana prasarana yang belum mencukupi, sumber daya manusia yang belum mumpuni, masalah perizinan, serta pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengelolaan limbah medis B3 Covid-19 pada rumah sakit di Kota Tangerang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Timbulan limbah medis yang dihasilkan dari RS A dan B sebanyak 3,19 kg/tempat tidur/hari dan 3,16 kg/tempat tidur/hari. Alur pengelolaan limbah medis B3 Covid-19 yang dilakukan oleh RS A dan RS B dimulai dari pemisahan yang dilakukan pada sumbernya, pewadahan, pengangkutan, penyimpanan, dan pengangkutan menuju pihak ke 3. Sarana prasarana pengelolaan limbah rumah sakit sudah tersedia cukup baik sesuai dengan syarat Permenkes No.18 Tahun 2020. Sejauh ini, belum adanya rencana terkait antisipasi pengelolaan limbah medis apabila timbulan limbah medis membludak yang disiapkan oleh pemerintah. Dalam hal pengangkutan limbah oleh pihak ke 3, terdapat beberapa kali keterlambatan untuk waktu kedatangan ke rumah sakit untuk mengangkut limbah medis. Kesimpulan dalam penelitian ini yakni pengelolaan limbah medis B3 Covid-19 rumah sakit di Kota Tangerang saat ini terkontrol dengan baik.

---

Medical waste management in Indonesia faces many challenges in the form of regulation, processing capacity, synchronization between institutions, the role of local governments, inadequate infrastructure, inadequate human resources, licensing problems, and financing. This study aims to determine the description of the management of B3 Covid-19 medical waste in hospitals in Tangerang City. This research is a quantitative and qualitative research with a descriptive approach. The medical waste generated from Hospitals A and B was 3.19 kg/bed/day and 3.16 kg/bed/day. The flow of B3 Covid-19 medical waste management carried out by Hospital A and Hospital B starts from the separation carried out at the source, storage, transportation, storage, and transportation to third parties. Hospital waste management infrastructure facilities are already quite good in accordance with the requirements Minister of Health Regulation No. 18 of 2020. So far, there is no plan related to anticipating medical waste management in the event of an overabundance of medical waste that has been prepared by the government. In the case of transporting waste by 3rd parties, there are several delays in arrival time to the hospital for transporting medical waste. The conclusion in this study is that the management of hospital B3 Covid-19 medical waste in Tangerang City is currently well controlled."