Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas dinamika perkembangan kebijakan liberalisasi perdagangan komoditas daging sapi di Korea Selatan. Produksi daging sapi lokal Korea Selatan diantaranya yang berkualitas tinggi yaitu sapi Hanwoo. Dalam perkembangan waktu produksi sapi Hanwoo tidak mampu memenuhi permintaan konsumsi daging sapi dalam negeri karena biaya pemeliharaan yang sangat tinggi dan area peternakan yang semakin menyempit. Oleh karena itu, impor daging sapi dinilai dapat menutupi kekurangan produksi daging sapi lokal. Kebijakan liberalisasi perdagangan komoditas daging sapi dianggap sebagai langkah yang tepat. Namun perkembangan kebijakan liberalisasi tersebut ternyata berjalan tersendat karena seringkali Pemerintah Korea Selatan mengeluarkan kebijakan proteksi untuk mengimbangi kebijakan liberalisasi yang dikeluarkan. Dari latar belakang tersebut maka pertayaan penelitian tesis ini adalah bagaimana dinamika perkembangan kebijakan perdagangan komoditas daging sapi dan interaksi aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah Teori Pembuatan Kebijakan Perdagangan dari Dani Rodrik. Menurut Rodrik, terdapat dua indikator yang memengaruhi kebijakan perdagangan yaitu demand-side dan supply-side. Indikator dalam demand-side adalah preferensi individu dan kelompok kepentingan sebagai pihak yang membutuhkan kebijakan. Aktor individu yang dikaji adalah preferensi peternak sapi dan pedagang sapi. Peternak sapi adalah pihak yang membutuhkan kebijakan proteksi untuk menjaga kesinambungan industri peternakan sapi lokal mereka. Sementara pedagang daging sapi adalah pihak yang membutuhkan kebijakan liberalisasi perdagangan. Indikator supply-side adalah preferensi pembuat kebijakan dengan aktornya yaitu Presiden Korea Selatan sebagai pihak penentu dalam mengeluarkan kebijakan baik proteksi maupun liberalisasi dan institusi pembuat kebijakan dengan aktornya yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan Korea Selatan sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan tersebut atas perintah presiden. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil kajian penelitan menunjukkan bahwa terdapat dinamika pihak yang mendukung dan menentang kebijakan liberalisasi. Pihak yang menentang liberalisasi yaitu peternak sapi lokal. Pihak yang mendukung kebijakan liberalisasi adalah pedagang daging sapi impor. Selain itu terdapat pengaruh aktor internasional yaitu negara Amerika Serikat yang paling dominan, Australia serta Selandia Baru. Keanggotaan Korea Selatan ke dalam GATT kemudian WTO ikut pula memengaruhi dikeluarkannya kebijakan pro liberalisasi. Dinamika kebijakan liberalisasi perdagangan sejak Presiden Kim Young-sam sampai Presiden Park Geun-hye terlihat bahwa mayoritas kebijakan yang dikeluarkan adalah kebijakan pro liberalisasi.

---

ABSTRACT The focus of this study is dynamics of South Korea rsquo s beef trade policy liberalisation. South Korea 39 s local beef production is a high quality Hanwo. In the development, the production of Hanwoo cattle are not able to meet the demand for domestic beef consumption due to the very high maintenance costs and the decrease of pasture. Therefore, beef imports are considered to cover the shortfall of local beef production. Beef trade policy liberalization is considered as the right step. However, the development of liberalization policy is slow because South Korea government often issued a protection policy to compensate for the liberalization policy issued. From this background, the research question of this study is how is the dynamics of beed trade policy liberalization and the interaction of the actors involved in it. The theory used to answer the research question is Trade Policy Making Theory by Dani Rodrik. According to Rodrik, there are two indicators affect trade policy, demand side and supply side. Indicators in demand side are individual preferences and interest groups as those in need of policy. Individual actors studied are preference of cattle ranchers and beef traders. Cattle ranchers are the ones who need protection policies to maintain the sustainability of their local cattle industry. While beef traders are parties who need trade liberalization policies. The supply side indicator is the policy maker 39 s preference which actor is South Korean President as the decisive party in issuing policies of both protection and liberalization and policy making institutions which actors are the South Korea Ministry of Agriculture and the Ministry of Trade as the party issuing the policy on the president 39 s orders. The methodology used in this research is a qualitative methodology with descriptive design. The results of the study shows there are dynamics of parties that support and oppose liberalization policies. The opposition to liberalization is local cattle ranchers. Parties who support liberalization policies are imported beef traders. In addition there is influence of international actors namely the United States as the most dominant country, Australia and New Zealand. South Korean membership into GATT and then the WTO also influenced the issuance of pro liberalization policy. The dynamics of trade liberalization policy since President Kim Young sam to President Park Geun hye shows that the majority of policies issued are pro liberalization policies."

"Dalam jangka waktu yang terhitung cepat, Korea Selatan mampu membangkitkan kembali perekonomiannya pasca Krisis Finansial Asia tahun 1997, termasuk dalam sektor perdagangan. Korea Selatan melakukan perubahan dari kebijakan developmentalist yang telah diterapkannya sejak 1960-an menjadi kebijakan neoliberalisme dalam perdagangan. Hal tersebut dilaksanakan melalui implementasi kebijakan perdagangan bebas, secara khusus, proliferasi FTA secara bilateral maupun regional. Penulisan tinjauan literatur ini bertujuan untuk memahami faktor mana yang menonjol dalam proses penyusunan kebijakan perdagangan Korea Selatan pasca Krisis Finansial Asia tahun 1997. Berdasarkan metode taksonomi, penulisan tinjauan literatur ini terbagi dalam empat tema besar, yakni kepemimpinan politik sebagai aktor signifikan dalam penyusunan kebijakan perdagangan, ide dalam penyusunan kebijakan perdagangan, faktor ekonomi internasional dalam penyusunan kebijakan perdagangan, dan faktor keamanan dan strategis dalam penyusunan kebijakan perdagangan perdagangan Korea Selatan pasca Krisis Finansial Asia tahun 1997. Dari keempat tema tersebut, muncul dua belas isu dominan, yakni signifikansi aktor eksekutif, signifikansi National Assembly, perdebatan antara ide developmentalism dan neoliberal, ide konfusianisme, ide proteksionisme, faktor sistemik, perspektif Korea Selatan terhadap mega-FTA, keuntungan ekonomi KORUS FTA, dinamika politik regional, trade-security nexus dengan AS, dan strategi hedging Korea Selatan. Dari keseluruhan tinjauan literatur ini, penulis menemukan beberapa kesenjangan literatur yang dapat digunakan untuk riset selanjutnya, diantaranya adalah pembahasan kepemimpinan politik yang sangat menonjol, basis kekuatan aktor eksekutif dalam proses penyusunan kebijakan perdagangan, minimnya pembahasan mengenai chaebol sebagai salah satu aktor yang berperan dalam penyusunan kebijakan perdagangan, respons kelompok veto terhadap kebijakan perdagangan pemerintah Korea Selatan, dasar ide neoliberalisme dalam kebijakan perdagangan, dan pembahasan rekan FTA Korea Selatan yang kurang beragam dan hanya terpusat pada FTA Korea-Chili dan KORUS FTA.

---

In short time, South Korea was able to revive its economy after the Asian Financial Crisis of 1997, including its trade sector. South Korea made a change from developmentalist policies which implemented since 1960s into neoliberalism. It is shown by the implementation of free trade policies, bilateral and regional FTAs in particular. This literature review aims to understand which factors stand out in the process of formulating South Korea`s trade policy after Asian Financial Crisis of 1997. Based on taxonomy method of literature review, this writing is divided into four major themes, namely political leadership as a main actor in the making of trade policy, ideas in the making of the trade policy, international economy factor in the making of trade policy, and strategic and security factors in the making of trade policy. From those four themes, there are twelve dominant issues, namely significance of executive actors, significance of the National Assembly, issue of democracy, debate between developmentalism and neoliberal ideas, the idea of confucianism, the idea of protectionism, systemic factors, South Korean perspective on mega-FTA, economic benefits of KORUS FTA, regional political dynamics, trade-security nexus with US, and South Korea`s hedging strategy. The writer has identify few literature gaps as the main findings of the literature and could be use for the next research: dominance of executive actors in trade policy decision-making process, basis of executive actor`s power in the trade policy, lack of discussion about chaebol as the main actor in the making of trade policy, veto players response to South Korea`s trade policy, basis of neoliberalism ideas in the trade policy, and lack of discussion about South Korea`s FTA partners other than Korea-Chile FTA and KORUS FTA."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjawab mengapa Korea Selatan bersedia untuk membuka sektor agrikulturnya kepada Amerika Serikat di bawah skema KORUS FTA. Padahal pada perjanjian perdagangan bilateral sebelumnya, Korea Selatan tidak memasukkan sektor agrikultur ke dalam klausul setiap perjanjiannya. Untuk memahami perubahan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka analisis two-level game dari Robert Putnam. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis eksplanatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Level I, Amerika Serikat memiliki posisi tawar menawar yang lebih tinggi dan menuntut Korea Selatan untuk membuka sektor sensitifnya sebagai bentuk liberalisasi perdagangan dan negosiator Korea Selata yang US-centered menjadikan strategi negosiasi tidak transparan dalam kesepakatan KORUS FTA. Pada Level II determinan I, terdapat upaya dari organisasi bisnis yang berperan dalam politik domestik Korea Selatan dan mendorong pengesahan KORUS FTA. Pada Level II determinan II, semakin besarnya otonomi badan eksekutif Korea Selatan dan badan legislatif diisi oleh politisi-politisi yang memiliki visi sama dengan eksekutif, sehingga preferensi eksekutif mendominasi dalam proses pengesahan kesepakatan. Untuk itu, KORUS FTA merupakan bentuk perjanjian untuk memperdalam keterikatan baik dari segi ekonomi maupun politik bilateral Korea Selatan dan Amerika Serikat agar mampu beradaptasi di kawasan Asia Timur yang dinamis dan beriorientasi dalam perdagangan internasional. Maka dari itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa kesediaan Korea Selatan dalam membuka sektor agrikulturnya terhadap Amerika Serikat di bawah skema FTA merupakan bentuk jaminan dari kompleksitas hubungan Korea Selatan dan Amerika Serikat yang tidak hanya dicapai melalui perekonomian melainkan terdapat unsur keamanan yang saling bergantung dengan negara yang lebih besar.

---

This study aims to answer why South Korea is willing to open its agricultural sector to the United States under the KORUS FTA scheme. Whereas in the previous bilateral trade, South Korea did not include the agricultural sector in the clause of every agreement. To understand these changes, this study uses a two-level game analysis framework from Robert Putnam. The methodology used is a qualitative approach with explanative analysis. The results of this study indicate that at Level I, the United States has a higher bargaining position and demands South Korea to open its sensitive sector as a form of trade liberalization and the US-centered South Korean negotiators made the negotiation strategy not transparent in the KORUS FTA agreement. At Level II determinant I, there are efforts from business organizations that play a role in South Korean domestic politics and encourage the ratification of the KORUS FTA. At Level II determinant II, the greater autonomy of the South Korean executive and the legislative is filled with by politicians who have the same vision as the executive, therefore the executive preference dominates in the process of ratifying the agreement. For this reason, the KORUS FTA is a form of agreement to deepen ties both from economic and bilateral political aspects of South Korea and the United States, hence both countries are able to adapt to the dynamic of East Asia region oriented towards international trade. Thus, this study concludes that South Korea’s willingness to open its agricultural sector to the United States under the FTA scheme is a form of guarantee of the complexity of the relationship between South Korea and the United States not only achieved through economic relations, but there is a security matters that is interconnected with a larger country."

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada dinamika nilai FDI yang masuk ke Korea Selatan pasca liberalisasi investasi tahun 1998, yakni penurunan FDI selama tahun 2000-2003 dan peningkatan drastis pada tahun 2004. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab dinamika FDI ke Korea selama periode tahun 2000-2004 tersebut. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis yang mengacu kerangka konsep determinan internal FDI yang diajukan oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dan determinan eksternal yang diajukan oleh beberapa peneliti, seperti Charles W.L. Hill, Quan Li, Dimitrios Kyrkilis, dan Pantelis Pantelidis. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa variabel internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika nilai FDI ke Korea selama tahun 2000-2004. Dari sisi determinan internal, terdapat beberapa variabel yang berpengaruh, seperti aktivitas promosi FDI, syarat minimum FDI untuk mendapatkan insentif investasi, kebijakan pajak, peraturan masuk (entry rules) FDI, dan akses terhadap pasar domestik, regional, dan global Korea. Dari sisi determinan eksternal, terdapat dua variabel yang berpengaruh, yakni relasi ekonomi-politik Korea dengan negara sumber FDI utama serta tren FDI dan kondisi makroekonomi negara sumber FDI selama tahun 2000-2004.

---

ABSTRACTThis study focuses on the dynamics of the inward FDI to South Korea after investment liberalization in 1998, primarily on the decline of inward FDI to Korea during 2000-2003 dan a dramatic increase happened in 2004. This study is aimed to analyze factors which influence the fluctuation of inward FDI to Korea during 2000-2004. This study uses qualitative descriptive approach, which refers to the conceptual framework of internal determinant of FDI written by United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and external determinant of FDI written by some scholars, such as Charles W.L. Hill, Quan Li, Dimitrios Kyrkilis, and Pantelis Pantelidis. The findings show that there are several internal and external variables which influence the fluctuation of inward FDI to Korea during 2000-2004. In terms of internal determinants, there are several variables that matter, such as FDI promotional activities, minimum provision of FDI in order to get FDI incentives, tax policy, entry rules of FDI, and access to domestic, regional, and global market. In terms of external determinants, there are two variables, namely political-economic relations of Korea with FDI home countries and trends of FDI and macroeconomic condition of FDI home countries."

"Penelitian ini membahas mengenai inefektifitas kebijakan Sunshine Policy oleh Korea Selatan sebagai upaya reunifikasi Korea selama masa kepemimpinan Presiden Kim Dae Jung (1998-2003). Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa inefektifitas kebijakan Sunshine Policy oleh Korea Selatan sebagai upaya reunifikasi Korea disebabkan oleh tiga faktor yaitu perbedaan dalam perilaku negosiasi (dari sisi Korea Selatan), perbedaan ideologi (dari sisi Korea Utara), dan adanya intervensi dari lingkungan eksternal (Amerika Serikat, Jepang, China, dan Rusia).

---

This study focuses on the ineffectivity of Sunshine Policy by South Korea in an effort of Korean re-unification under the President Kim Dae Jung’s leadership (1998-2003). Methodology used in this study is qualitative with explanatory type of research.

The study shows that the ineffectivity of Sunshine Policy by South Korea as was determined by three factors which is negotiating behavior of South Korea, competing ideology and intervention from the external actors (United States, Japan, China, Russia)"

"ABSTRAKIn the Treaty of Rome 1957, agriculture sector has been recognized as an important feature regarding its strategic values, such as the natural factor with its major role, food endurance and its susceptibility toward competitive pressures although its contributions on economics declined.On 30 July 1962, Common Agricultural Policy (CAP) was introduced after three years of negotiations in line with the mechanism settlement and its organizations as a whole. Various agricultural problems in member states were the causes of the difficulties in achieving agreements on CAP mechanism.Protectionism through market mechanism (price intervention and subsidies) which tried improving the welfare of farmers was the central focus of CAP. But as time goes, this mechanism burdens the European Union's budget. The EU's budget allocation to CAP in 1990 was almost 60% which lead to debates between France and United Kingdom on Budgeting 2007-2013. The EU's enlargement in 2004 was also a cause that burdens the budget. Other factors are the demand from the international trade regulations in GATT, then WTO which tried to establish international trade liberalization through reducing protectionism such as reducing tariffs and subsidies. Various requests on environment conservations, rural development and biotechnology improvement were backgrounds of Mac Sharry Reformations, Agenda 2000 and Reformation 2003.Pros and Cons on CAP within the European Unions didn't affect the EU's integration because of the common perspectives on uniting Europe as a whole. Less debates within the CAP would shift the focus on external issues therefore strengthen the international positions of EU. But even though EU is powerful enough, deadlock against United States would still remain.These days international trade is already relative free where barriers in trade are declined. Therefore CAP is no longer a relevant issue. It can block the international trade liberalization because the protectionism still exists. It will be a difficult task for the European Union to completely remove CAP because of its importance for the member states. Currently the European Union is only able to reduce its protection value in phase."

"ABSTRAKTiongkok mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat sejak melakukan reformasi ekonomi pada bulan Desember 1978. Menanggapi peningkatan pesat Tiongkok, Korea Selatan telah secara aktif berusaha untuk memperluas hubungan perdagangan,sosial, dan politik dengan Tiongkok sejak normalisasi hubungan diplomatik kedua negara tersebut pada tahun 1992. Namun, terlepas dari interaksi ekonomi di antara kedua negara yang terus tumbuh, Korea Selatan memandang Tiongkok sebagai sumber permasalahan, terutama terkait dengan isu-isu sejarah, perdagangan, dan militer. Penulisan kajian literatur ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika hubungan antara Korea Selatan dan Tiongkok. Sebagai akibat, hubungan antara Korea Selatan dan Tiongkok dipengaruhi oleh persengketaan sejarah Koguryo, hubungan perdagangan, dan hubungan militer. Persengketaan sejarah Koguryo adalah persengketaan yang terjadi antara Korea Selatan dan Tiongkok terhadap sejarah Koguryo yang merupakan salah satu kerajaan kuno Korea yang meliputi sebagian besar Korea Utara dan sebagian besar wilayah timur laut Tiongkok pada saat ini, khususnya Manchuria. Hubungan perdagangan antara Korea Selatan dan Tiongkok dipengaruhi persengketaan perdagangan dan upaya untuk memulihkan hubungan seperti perjanjian perdagangan bebas FTA . Hubungan militer antara Korea Selatan dan Tiongkok dipengaruhi persengketaan militer dan upaya untuk normalisasi hubungan seperti kunjungan Menteri Pertahanan Korea Selatan ke Tiongkok pada tahun 2011. Dengan demikian, hubungan antara Korea Selatan dan Tiongkok dipengaruhi oleh persengketaan sejarah Koguryo, hubungan perdagangan, dan hubungan militer. Pemahaman terhadap situasi hubungan antara Korea Selatan dan Tiongkok yang dibahas dari tulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah atau aktor lainnya dalam membangun hubungan kedua negara tersebut baik secara perdagangan, militer maupun sosial budaya.

---

ABSTRACTChina has achieved rapid economic growth since its economic reforms in December 1978. In response to China's rapid rise, South Korea has been actively seeking to expand trade, social, and military ties with China since the normalization of the two countries' diplomatic relations in 1992. However, despite their growing economic interactions, South Korea views China as the source of the problem, especially with regard to historical, trade, and military issues. This literature review aims to explain the dynamics of the relationship between South Korea and China. It found that their relations are influenced by historical dispute of Koguryo, trade relations and military relations. Historical dispute of Koguryo is a dispute between South Korea and China over the history of Koguryo, which is one of the ancient Korean empires that covers most of North Korea and most of the northeastern China today, in particular Manchuria. Trade relations between South Korea and China are influenced by trade disputes and efforts to recover trade relations such as the Free Trade Agreement (FTA). Military relations between South Korea and China are influenced by military disputes and efforts to normalize relations such as the visit of South Korean Minister of National Defense to China in 2011. In conclusion, the China-South Korea relationship is mainly influenced by the historical dispute of Koguryo, trade relations, and military relations. The understanding of the relationship between South Korea and China discussed on this paper has the potential to be a reference for the government or other actors in building relations between the two, both in trade, military and socialcultural fields."

"Korea Selatan merupakan negara yang berhasil mengubah dirinya dari negara penerima ODA menjadi salah satu negara donor terkemuka pada abad 21, khususnya setelah bergabung dengan OECD DAC pada tahun 2010. Dalam berbagai literatur yang membahas mengenai ODA Korea Selatan, negara ini lebih banyak dijuluki dengan istilah donor baru atau emerging donor, dan dianggap belum memiliki sejarah donor yang panjang. Namun sebenarnya karir Korea Selatan sebagai negara donor ODA telah dimulai sejak tahun 1963. Dari dimulainya kegiatan donor Korea Selatan hingga sekarang menjadi anggota OECD DAC, tentu terjadi berbagai perkembangan dalam ODA Korea Selatan. Kajian literatur ini membahas mengenai dinamika perkembangan ODA Korea Selatan yang dilihat dari berbagai literatur mengenai hal tersebut. Berdasarkan metode kronologis, penulisan tinjauan literatur ini terbagi dalam 3 periode yaitu 1963-1986. 1987-2009, dan 2010-sekarang. Berdasarkan literatur-literatur yang menjelaskan ketiga periode tersebut, perkembangan ODA Korea Selatan dapat dilihat dari perkembangan model, motif, dan politik domestik ODA. Dari perkembangan model ODA Korea Selatan dapat terlihat bahwa terjadi perubahan besar dalam model ODA dari periode 1963-1986 ke periode 1987-2009, namun tidak terjadi perubahan signifikan dari periode 1987-2009 ke periode 2010-sekarang. Kemudian, dari perkembangan motif ODA Korea Selatan selama tiga periode, dapat terlihat bahwa motif politik dan ekonomi terus menjadi pendorong utama ODA. Selain itu pada periode 1987-2009 dan 2010-sekarang, motif kemanusiaan juga menjadi faktor yang mendorong pemberian ODA Korea Selatan. Dan terakhir, dari perkembangan politik domestik ODA Korea Selatan, dapat dilihat bahwa fragmentasi sistem yang dikarakterisasikan dengan tarik menarik kepentingan antara dua kementerian utama yang berkaitan dengan ODA, dan dukungan publik menjadi isu yang dominan. Penulis menemukan beberapa kesenjangan literatur yaitu, tidak munculnya pembahasan mengenai Majelis Nasional Korea Selatan, ODA Korea Selatan di kawasan selain Asia dan Afrika, dan perbandingan model ODA Korea Selatan dengan negara donor baru lainnya selama tiga periode perkembangan ODA.

---

South Korea is a country that successfully turned itself from an ODA recipient to one of the most prominent donor country in 21" century, especially after its accession to OECD DAC in 2010. Various writings that discusses South Korean ODA mainly named this country as a new or emerging donor. They also consider South Korea as having short donorship history. South Korea's donorship already began in 1963. From the beginning of its donor activity until today as an OECD DAC member, there have been various developments in South Korean ODA. This literature review discusses the dynamics of the development of South Korean ODA from various literatures. Using chronological method, this literature review is divided into 3 periods, 1963-1986, 1987-2009, and 2010 now. Based on literatures discussing about the development of South Korean ODA in those three periods, the development of the ODA can be seen through the development of its model, motivation, and domestic politics. The development of the South Korean ODA model sees the significant changes from period 1963-1986 to 1987-2009, but no significant change visible from period 1987-2009 to 2010-now. The development of the South Korean ODA motivation shows that during those three periods political and economic motivations are the main drivers of the ODA. During 1987-2009 and 2010-now periods, humanitarian motivations also drives the ODA disbursement. And finally, the development of the South Korean ODA domestic politics sees the system fragmentation characterize by competing interest from two main ODA-related ministries and public support as the dominant issues in the discussion. Based on the literature reviews, this paper has identifies some research gap such as the absence of discussions about National Assembly, South Korean ODA in regions besides Asia and Africa, and the comparison between South Korean ODA model with other emerging donors during those three periods of development."

"Penelitian ini berfokus pada dampak kebijakan luar negeri terhadap identitas kolektif suatu negara dengan menggunakan disain penelitian studi kasus dimana kasus yang digunakan adalah hubungan internasional di Semenanjung Korea. Analisis dilakukan melalui dua tahap: (1) analisis pada kebijakan luar negeri yang berfokus pada hasil kebijakan luar negeri, (2) analisis yang menjelaskan hasil kebijakan luar negeri pada empat aspek identitas kolektif: ketergantungan, kesenasiban, keseragaman, dan ketahanan diri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan Trust Building Process Korea Selatan dan kebijakan denuklirisasi Amerika Serikat serta Tiongkok terhadap Korea Utara mempunyai pengaruh pada identitas kolektif Korea Selatan.

---

This study focuses on the impact of foreign policies toward a state?s collective identity. The study was conducted by implementing a case study design which used international relation in Korea peninsula as the main case. The data of the study was analyzed in two phases: first, analysis focused on the outcomes of South Korea's, China?s, and the U.S.? foreign policies and, second, analysis on the results of the foreign policies in four aspects of collective identity, which are interdependence, common fate, homogeneity, and self-restrain. Eventually, the study concludes that South Korea's Trust Building Process policy, as well as the U.S.? and China?s denuclearization policy toward North Korea had an influence on South Korea?s collective identity."