Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penetapan Kota Mataram sebagai pusat kegiatan nasional dan salah satu destinasi pariwisata nasional menuntut wilayah tersebut untuk mengembangkan infrastruktur, seperti: jaringan jalan, hotel, pusat perbelanjaan dan fasilitas lainnya. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk yang terdapat di Kota Mataram juga menuntut terjadinya perubahan tutupan lahan terhadap area permukiman terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk: 1 Menganalisis perubahan tutupan lahan di Kota Mataram tahun 2008, 2013, dan 2017, 2 Memprediksi dan mensintesa tutupan lahan tahun 2031 di Kota Mataram menggunakan pemodelan spasial Cellular Automata, 3 Merumuskan arahan pengendalian dan penyempurnaan RTRW Kota Mataram berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan untuk memprediksi perubahan tutupan lahan adalah dengan pemodelan Cellular Automata. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: kemiringan lereng, ketinggian, jarak dari jalan, jarak dari sungai, jarak dari garis pantai, jarak dari pusat pemerintahan, dan kepadatan penduduk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase ketidaksesuaian tutupan lahan eksisting terhadap RTRW di Kota Mataram adalah sebesar 21,63 dan arahan pengendalian tutupan lahan yang dapat diterapkan untuk mengurangi ketidaksesuaian terkecil terhadap RTRW adalah berdasarkan skenario 1.

---

Establisment of Mataram City as the center of national activity and one of the national tourism destination insisted the region to develop the infrastructure, such as roads, hotel, shopping center, food court, and other facilities. Other than that, the increase of population in Mataram also insist the transformation of land cover for residential area that increased every year. The purpose of this research is 1 Analyze the change of land cover at Mataram in 2008, 2013, and 2017, 2 Predict and syntesize of land cover in 2031 at Mataram using spatial modeling Cellular Automata, 3 Formulating control directive and improving the scenario land use policy of Mataram based on the principle of sustainable development.

The method use to predict the changes of land cover is by using Cellular Automata modeling. Driving factor that used in this research include slope, distance from road, distance from river, distance from shoreline, and elevation, distance from the government, and the population density. The result of this research indicate that percentage of inconsistency existing land cover to land use policy in Mataram is 21,63 and the land cover control directives can be applied to reduce inconsistency to land use policy are based on scenario 1. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tata kelola kolaboratif pada pelaksanaan program NTB Zero Waste. Program NTB Zero Waste merupakan salah satu program unggulan Pemprov NTB yang memiliki tujuan untuk mewujudkan NTB sebagai daerah yang bebas sampah pada tahun 2023. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah collaborative givernance regime (CGR) oleh Emerson & Nabatchi (2015). Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam ke 10 narasumber dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi berdasarkan teori CGR, hanya terdapat 6 sub-dimensi dari 13 sub-dimensi yang terpenuhi yakni; (3) kegagalan sebelumnya untuk mengatasi masalah; (6) tingkat konflik dan kepercayaan; (7) kepemimpinan; (8) konsekuensi dari insentif; (9) saling ketergantungan; dan (11) keterlibatan prinsip. Terdapat 7 kriteria yang belum terpenuhi yakni seperti 4 kriteria (1) kondisi sumber daya; (2) kebijakan dan kerangka hukum; (4) dinamika politik/hubungan kekuasaan; (5) keterhubungan jaringan; yang terdapat dalam dimensi system context. Selain itu, pada dimensi drivers terdapat 1 kriteria yang belum terpenuhi yakni (10) ketidakpastian. Kemudian, pada dimensi collaborative dynamics, kriteria yang belum terpenuhi yakni (12) motivasi bersama, dan (13) kapasitas dalam melakukan aksi bersama. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi dalam proses pengelolaan sampah regional pada program NTB Zero Waste di Kota Mataram belum memenuhi tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah.

---

This study aims to describe collaborative governance in the implementation of the Zero Waste program. The NTB Zero Waste program is one of the flagship programs of the NTB Provincial Government which has the goal of realizing NTB as a waste-free area by 2023. The theory used in this research is the collaborative givernance regime (CGR) by Emerson & Nabatchi (2015). This research approach is post-positivist with in-depth interview data collection techniques with 10 informants and literature study. The results showed that the collaboration process based on the CGR theory, there were only 6 sub-dimensions of the 13 sub-dimensions that were fulfilled, namely; (3) prior failure to address the issues; (6) level of conflict and trust; (7) leadership; (8) consequences incentives; (9) interdependence; and (11) principle engagement. There are 7 criteria that have not been met, such as 4 criteria (1) condition of resources; (2) policy and legal framework; (4) political dynamics/power relations; (5) network connectivity; contained in the system context dimension. In addition, in the drivers dimension there is 1 criterion that has not been met, namely (10) uncertainty. Then, in the collaborative dynamics dimension, the criteria that have not been met are (12) shared motivation, and (13) capacity for joint action. Based on this, the conclusion is that collaboration in the regional waste management process at NTB Zero Waste in Mataram City has not fulfilled collaborative governance in waste management."

"Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh semakin berkembang, salah satunya adalah untuk analisis perubahan penggunaan lahan. Informasi penggunaan lahan sangat dibutuhkan untuk berbagai analisa yang berhubungan dengan permukaan bumi. Berbagai macam data digunakan dalam analisis dengan memanfaatkan data penginderaan jauh. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis perubahan penggunaan lahan dengan pendekatan machine learning berbasis data penginderaan jauh. Lokasi penelitian adalah desa wisata, Desa Tanjung Karang, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Analisa perubahan penggunaan lahan dilakukan secara multi temporal yaitu tahun 2012, 2016, dan 2020. Data penginderaan jauh yang yang digunakan adalah lidar, orthophoto, dan citra satelit (Google Earth). Data-data tersebut memiliki nilai resolusi yang cukup detil antara 0.15-0.8 cm. Dengan resolusi yang dimiliki mampu untuk menganalisa suatu wilayah desa yang merupakan suatu wilayah dengan kebutuhan data untuk analisa peta skala besar (1:5000). Metode yang digunakan untuk proses klasifikasi adalah dengan menggunakan algoritma machine learning yaitu Support Vector Machine (SVM). Skema klasifikasi yang diterapkan dalam pemanfaatan data adalah menerapkan klasifikasi dengan single data/band dan kombinasi data/band. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa klasifikasi dengan kombinasi data dari lidar dan orthopoho memiliki overall accuracy yang paling baik yaitu 88.56%. Sedangkan untuk citra tahun 2012 memiliki akurasi 85.6%, dan untuk citra tahun 2020 akurasinya sebesar 86.8%. Analisis perubahan penggunaan lahan pada Desa Tanjung Karang menunjukkan terjadi perubahan fisik yang paling dominan pada wilayah terbangun yaitu terjadi perluasan wilayah permukiman.

---

The use of remote sensing technology is growing, one of which is for the analysis of land use changes. The land use information is needed for various analyzes related to the earth's surface. Various kinds of data are used in the analysis by utilizing remote sensing data. The study aims to analyze land use change using a machine learning approach based on remote sensing data. The research location is a tourist village, Tanjung Karang Village, Mataram, Nusa Tenggara Barat. The land use change analysis was carried out in a multi-temporal manner, namely in 2012, 2016, and 2020. The remote sensing data used were lidar, orthophoto, and satellite imagery (Google Earth). These data have a fairly detailed resolution value between 0.15-0.8 cm. With its resolution, it can analyze a village area with data needed for large-scale map analysis (1:5000). The method used for the classification process is to use a machine learning algorithm, namely Support Vector Machine (SVM). The classification scheme applied in data utilization is to apply classification with a single data and data combination. The results study indicate that the classification with a combination of data from lidar and orthophoto has the best overall accuracy, which is 88.56%. Meanwhile, the 2012 image has an accuracy of 85.6%, and the 2020 image has an accuracy of 86.8%. Analysis of land use change in Tanjung Karang Village shows that the most dominant physical change in the built area is the expansion of the settlement area"

"Hutan mangrove merupakan ekosistem yang memiliki peran dalam memperkaya kondisi perairan dan melindungi garis pantai dari abrasi dan akresi. Teluk Lembar di Kabupaten Lombok Barat yang terus berkembang menjadi pusat pelabuhan di Pulau Lombok menyebabkan perubahan garis pantai dan penggunaan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi spasial temporal hutan mangrove dan menganalisis hubungan penggunaan tanah dan garis pantai terhadap distribusi spasial temporal hutan mangrove di Teluk Lembar pada tahun 1995-2019. Penelitian ini menggunakan citra Landsat 5, 7, dan 8 dengan dibagi menjadi tiga periode yaitu periode 1995 dan 2005, periode 2005 dan 2015, dan periode 2015 dan 2019. Metode penelitian dengan menghitung luas dan perubahan pada hutan mangrove, garis pantai, dan penggunaan tanah. Kemudian dihubungkan luas perubahan hutan mangrove dengan luas abrasi dan akresi pada perubahan garis pantai di wilayah penelitian. Luas hutan mangrove mengalami penambahan luas dari tiap tahun pengamatan. Perubahan garis pantai yang dominan terjadi pada tahun 1995-2019 adalah akresi. Perubahan penggunaan tanah mangrove yang mengalami perubahan pada tahun 1995-2019 didominasi oleh perubahan badan air menjadi mangrove dan mangrove menjadi badan air. Berdasarkan perhitungan analisis hubungan perubahan luas mangrove terhadap luas abrasi dan akresi di wilayah penelitian, peningkatan luas mangrove memiliki hubungan terhadap luas akresi sebesar 98,81%, sedangkan penurunan luas mangrove terhadap luas abrasi sebesar 21,60%. Secara spasial penurunan dan penambahan luas mangrove berbanding lurus dengan perubahan luas abrasi dan akresi.

---

Mangrove forest is ecosystems that have a role in enriching aquatic conditions and protecting coastlines from abrasion and accretion. Teluk Lembar in West Lombok Regency which continues to develop into a port center on Lombok Island has caused changes in coastline and landuse. This study deals with the relations of extensive mangrove forest changes to coastline changes and landuse changes in Teluk Lembar for a period of 1995 to 2019. The purpose of this study was to determine the temporal spatial distribution of mangrove forest and analyze the relations between land use and coastline to spatial distribution temporarily mangrove forest in Teluk Lembar in the period 1995-2019. The research used Landsat 5, 7, dan 8 images which were 1995 and 2005, 2005 and 2015, and the last period was 2015 and 2019. The data were processed by calculating the area and changes in mangrove forest, coastline, and landuse. Then the extensive changes in mangrove forest are associated with extensive abrasion and accretion on coastline changes in the study area. The area of mangrove forest has increased from each year of observation. The dominant change in coastline that occurred in 1995-2019 was accretion. Changes in the use of mangrove land that underwent changes in 1995-2019 were dominated by changes in water bodies into mangroves and mangroves to become water bodies. Based on the calculation of the analysis of the relations of mangrove changes to the extent of abrasion and accretion, the increase in mangroves has a relation to accretion of 98,81%, while the decrease in mangroves to abrasion is 21,60%. Spatially, the decrease and addition of mangrove are directly proportional to the broad changes in abrasion and accretion."

"Hutan mangrove merupakan ekosistem yang memiliki peran dalam memperkaya kondisi perairan dan melindungi garis pantai dari abrasi dan akresi. Teluk Lembar di Kabupaten Lombok Barat yang terus berkembang menjadi pusat pelabuhan di Pulau Lombok menyebabkan perubahan garis pantai dan penggunaan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi spasial temporal hutan mangrove dan menganalisis hubungan penggunaan tanah dan garis pantai terhadap distribusi spasial temporal hutan mangrove di Teluk Lembar pada tahun 1995-2019. Penelitian ini menggunakan citra Landsat 5, 7, dan 8 dengan dibagi menjadi tiga periode yaitu periode 1995 dan 2005, periode 2005 dan 2015, dan periode 2015 dan 2019. Metode penelitian dengan menghitung luas dan perubahan pada hutan mangrove, garis pantai, dan penggunaan tanah. Kemudian dihubungkan luas perubahan hutan mangrove dengan luas abrasi dan akresi pada perubahan garis pantai di wilayah penelitian. Luas hutan mangrove mengalami penambahan luas dari tiap tahun pengamatan. Perubahan garis pantai yang dominan terjadi pada tahun 1995-2019 adalah akresi. Perubahan penggunaan tanah mangrove yang mengalami perubahan pada tahun 1995-2019 didominasi oleh perubahan badan air menjadi mangrove dan mangrove menjadi badan air. Berdasarkan perhitungan analisis hubungan perubahan luas mangrove terhadap luas abrasi dan akresi di wilayah penelitian, peningkatan luas mangrove memiliki hubungan terhadap luas akresi sebesar 98,81%, sedangkan penurunan luas mangrove terhadap luas abrasi sebesar 21,60%. Secara spasial penurunan dan penambahan luas mangrove berbanding lurus dengan perubahan luas abrasi dan akresi.

---

Mangrove forest is ecosystems that have a role in enriching aquatic conditions and protecting coastlines from abrasion and accretion. Teluk Lembar in West Lombok Regency which continues to develop into a port center on Lombok Island has caused changes in coastline and landuse. This study deals with the relations of extensive mangrove forest changes to coastline changes and landuse changes in Teluk Lembar for a period of 1995 to 2019. The purpose of this study was to determine the temporal spatial distribution of mangrove forest and analyze the relations between land use and coastline to spatial distribution temporarily mangrove forest in Teluk Lembar in the period 1995-2019. The research used Landsat 5, 7, dan 8 images which were 1995 and 2005, 2005 and 2015, and the last period was 2015 and 2019. The data were processed by calculating the area and changes in mangrove forest, coastline, and landuse. Then the extensive changes in mangrove forest are associated with extensive abrasion and accretion on coastline changes in the study area. The area of mangrove forest has increased from each year of observation. The dominant change in coastline that occurred in 1995-2019 was accretion. Changes in the use of mangrove land that underwent changes in 1995-2019 were dominated by changes in water bodies into mangroves and mangroves to become water bodies. Based on the calculation of the analysis of the relations of mangrove changes to the extent of abrasion and accretion, the increase in mangroves has a relation to accretion of 98,81%, while the decrease in mangroves to abrasion is 21,60%. Spatially, the decrease and addition of mangrove are directly proportional to the broad changes in abrasion and accretion"

"Kota Mataram adalah salah satu daerah endemis penyakit DBD di Indonesia, karena sejak Tahun 2003 hingga Tahun 2012, selalu ditemukan kasus penyakit DBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik, perilaku dan lingkungan rumah penduduk dengan kejadian DBD. Penelitian ini merupakan studi analitik dengan rancangan kasus kontrol. Populasi pada penelitian ini adalah penduduk Kota Mataram, sedangkan sampel penelitian adalah sebagian penduduk Kota Mataram yang berasal dari semua kecamatan yang ada di Kota Mataram. Kasus adalah penduduk Kota Mataram yang pernah dirawat di rumah sakit pada periode Januari?Maret 2012 dan didiagnosis menderita suspek DBD/DD/DBD. Kontrol adalah tetangga kasus yang tidak pernah diagnosis menderita suspek DBD/DD/DBD pada periode yang sama. Penelitian ini menemukan, variabel yang berhubungan dengan kejadian DBD di Kota Mataram pada Tahun 2012 adalah variabel pekerjaan (OR bekerja=2,04 ; 95%CI=1,032-4,015 ; OR bersekolah=3,80 ; 95%CI=1,281-11,302) dan penggunaan kassa nyamuk (OR=0,42 ; 95%CI=0,218-0,810). Bagi masyarakat, perlu peningkatan upaya perlindungan diri terhadap penularan penyakit DBD, terutama saat beraktifitas di luar rumah (saat bekerja/bersekolah), diantaranya dengan menggunakan pakaian yang dapat mencegah gigitan nyamuk dan penggunaan obat nyamuk oles (repellent). Bagi Dinas Kesehatan Kota Mataram, perlu intensifikasi pemeriksaan jentik dan PSN DBD di tempat-tempat umum, khususnya di sekolah-sekolah dan perkantoran bekerja sama dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

---

Mataram city is one of the endemic areas of dengue fever in Indonesia, because since the Year 2003 to 2012, is always found dengue fever cases. This study aims to determine the relationship between the characteristics, behavior and home environment of the population with the incidence of dengue. This study is an analytical study with case-control design. The population in this study were residents of the city of Mataram, while the study sample was part of the population Mataram from all districts in the city of Mataram. Case is a resident of the city of Mataram who had been treated in hospital in the period from January to March 2012 and was diagnosed with suspected DHF / DD / DHF. Control is a neighbor of cases that never diagnosed with suspected DHF / DD / DHF in the same period.

This study found that variables related to the incidence of dengue in the city of Mataram in the year 2012 is the variable of work (OR worker=2,04 ; 95%CI=1,032-4,015 ; OR student=3,80 ; 95%CI=1,281-11,302) and the use of mosquito net (OR=0,42 ; 95%CI=0,218-0,810). For society, need to increase efforts to protect themselves against dengue disease transmission, especially when activities outside the home (at work / school), such as by using clothing to prevent mosquito bites and use mosquito repellent ointment. For Mataram City Health Department, need to the intensification of larvae and eradication of DHF mosquito breeding places examination in public places, especially in schools and offices, to work with cross sector / program linked."

"Sungai Jangkok adalah salah satu yang termasuk tercemar berat di NTB. Nilai BOD telah melebihi standar baku mutu air kelas II dan menurut nilai Family Biotic Index (FBI) sungai dalam kategori tercemar berat bahan organik. Tujuan penelitian adalah mewujudkan pengelolaan DAS Jangkok yang berkelanjutan sesuai dengan fungsi sungai melalui penerapan strategi pengendalian pencemaran. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan wawancara terhadap masyarakat, dan stakeholder (pemerintah dan LSM). Data kualitas air diperoleh dari DLHK NTB dan DLH Kota Mataram dan dilakukan pengambilan sampel dengan teknik composite sample. Metode yang digunakan adalah STORET, QUAL2Kw, regresi logistik dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Sungai Jangkok, Kota Mataram dalam kategori tercemar berat dari tahun 2015-2022 dengan rata-rata skor STORET adalah -79,25 dan beban pencemaran BOD, COD dan TSS yang masuk telah melebihi daya tampung beban pencemaran. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kurang baiknya persepsi masyarakat terhadap status pencemaran (67%) dan kebermanfatan sungai (59%), masih adanya perilaku membuang sampah dan/atau BAB di sungai (23%), kurang baiknya perilaku pencegahan (59%), kurang baiknya sarana pembuangan air limbah (40%) dan sampah (58%) dan masih adanya rumah yang membelakangi sungai (59%). Beberapa penyebabnya adalah belum terjadi sinergi lintas wilayah administrasi antarstakeholder, tidak ada penegakan hukum untuk masyarakat, program kerja bergantung anggaran pemerintah dan tidak ada disinsentif. Kesimpulan penelitian ini, strategi yang sesuai adalah membuat suatu program pengurangan beban pencemaran yang terintegrasi lintas kabupaten/kota, terintegrasi lintas lembaga dengan kewenangan berbeda, terintegrasi dengan masyarakat, dan sesuai dengan kondisi aktual sungai dan sosial ekonomi masyarakat.

---

Sungai Jangkok is one of those considered heavily polluted in NTB. The Biochemical Oxygen Demand (BOD) value has exceeded the standard for Class II water quality, and according to the Family Biotic Index (FBI) value, the river falls under the category of heavy organic pollution. The research objective is to realize sustainable management of the Jangkok Watershed in accordance with its river functions by implementing pollution control strategies. Data collection was conducted using questionnaires and interviews with the public and stakeholders (government and NGOs). Water quality data was obtained from DLHK NTB and DLH Mataram City, and sampling was carried out using the composite sample technique. The methods employed were STORET, QUAL2Kw, logistic regression, and SWOT. The research findings indicate that, in general, the Jangkok River in Mataram City falls into the heavily polluted category from 2015 to 2022, with an average STORET score of -79.25. Moreover, the pollution loads of BOD, COD, and TSS entering the river have exceeded the pollution carrying capacity. The condition is influenced by several factors, including the less favorable perception of pollution status (67%) and the usefulness of the river (59%) by the community. Additionally, the persistent behavior of littering and/or defecating in the river (23%), inadequate preventive practices (59%), insufficient wastewater disposal facilities (40%), and improper waste management (58%) are contributing factors. Moreover, the existence of houses backing up to the river (59%) also plays a role in the current condition. Some of the causes are the lack of synergy across administrative regions between stakeholders, the absence of law enforcement for the community, dependency on government budget for work programs, and the lack of incentives. The conclusion of this research suggests that the most effective strategy for taking is to develop a program for reducing pollutant loads that is integrated across districts and cities, integrated across agencies with various levels of authority, integrated with the community, and in accordance with the river's actual conditions and the socioeconomic community."

"ABSTRAKHibah merupakan suatu pemberian atau hadiah yang memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat baik yang diberikan perseorangan maupun lembaga. Fungsi dari hibah yang sebenarnya tidak berjalan dengan sesuai prosedur sehingga bermasalah pada status kepemilikan atas tanah tersebut. Seperti salah satu contoh kasus pada perkara No: 3329 K/PDT/2012, dimana terdapat dua pihak yang mengaku telah mendapatkan hibah sebidang tanah dari pemberi hibah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research atau penelitian hukum kepustakaan/normatif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Analisis data dirangkum dengan menarik kesimpulan secara induktif (khusus-umum).Hasil penelitian pada putusan Mahkamah Agung No. 3329 K/PDT/2012, bahwa peralihan hak atas tanah melalui Hibah tersebut dilakukan secara lisan dan hanya dibuktikan dengan surat penyerahan, namun tidak dituangkan ke dalam Akta Hibah. Hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur hibah yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu tidak memenuhi syarat formalnya, yaitu akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris guna menjaga adanya kepastian hukumnya. Tanah yang diperoleh POLDA NTB tersebut kemudian didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk ditetapkan sebagai aset Negara, namun tidak pernah dilakukan permohonan penerbitan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kekuatan Hukum dari suatu aset berupa sebidang tanah yang dimiliki oleh POLDA NTB tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa ia adalah pemilik/pemegang dari sebidang tanah tersebut. Namun, bukan berarti POLDA NTB, tidak mempunyai hak atas tanah tersebut, karena tanah tersebut telah terdaftar sebagai Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah, dan POLDA NTB dapat membuktikan bahwa tanah tersebut diperolehnya dari Hibah.

---

ABSTRACT

Grant is a gift that has social function in society, whether it?s given by a person or institution. The function of grant which not running according to procedure until it become a problem is the ownership status of the land. For example, a case with court decision No: 3329 K/PDT/2012, where there are two parties who claimed had received a land from a grantor. Study design that used in this research is library research or law library research/ normative with case approach. This research is analytical descriptive. Data used in this research is secondary data. Data analysis summarized by taking conclusion inductively (specially-general).

The research result in supreme court decision No. 3329 K/PDT/2012, is that the rights transfer of land through grant is did by verbal and only proved with handover letter, but not written in grant certificate. That is not appropriate with grant procedure regulated by constitution, which is the grant certificate made in Notary/Land Deed Maker Officer is not fulfill formal requirements. The land received by POLDA NTB then registered on Directorate General of State to assigned as nation asset, but the request of certificate publication to National Land Office is never done. Legal forca of an asset of a land owned by POLDA NTB is not too string to prove that he is the owner of the land itself. But it?s not mean that POLDA NTB not have the right of the land, since it is registered as State Property, and POLDA NTB can prove that it is received from grant."

"Viewed from the perspective of art and culture, in general the province of Nusa Tenggara Barat (NTB) has a very pluralistic cultural diversity, in addition to art and culture that are rooted in tradition and culture of Sasak, there are also art traditions rooted in the cultural traditions of other ethnic which have occupied especially the territory of Lombok and Mataram in the periods of long enough time. The plurality of cultural traditions when explored and developed more broadly becomes an additional point for NTB in the development of the tourism industry. Of the various forms of artistic cultural traditions, the Balinese performing arts is one of art forms that developes in the city of Mataram and has quite high potency if it is involved in the tourism industty. Appeals for more highlighting the indigenous cultural traditions of Sasak people causes the marginalization of Balinese arts and gives very small chance to participate actively in the world of tourism development efforts in Mataram. This phenomenon is examined in this study, particularly related to the issues presented, namely, the role of government, community and tourism components in exploiting the potency of traditional performing arts in the tourism industry as well as the conception of the shape and structure of the traditional performing arts in the tourism industry in the city of Mataram."

"Kota Semarang merupakan kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia. Berbagai permasalahan lingkungan sering timbul sebagai dampak dari banyaknya konversi lahan di wilayah pesisir maupun perbukitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur perubahan lanskap dan penutup lahan di Kota Semarang periode tahun 1996-2016. Pengolahan Citra Landsat tahun 1996, 2003, dan 2016 dilakukan untuk memperoleh klasifikasi penutup lahan. Penggunaan Indeks Lanskap seperti PD, PLAND, LPI, LSI, MNN, IJI, SHDI, dan SHEI dilakukan untuk menganalisis struktur dan pola lanskap. Regresi Logistik Biner digunakan untuk membuat model perubahan lanskap dan penutup lahan serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Faktor fisik, sosial ekonomi, dan lingkungan digunakan sebagai variabel prediktor dari model tersebut. Pada periode tahun 1996-2016, lahan yang ada semakin terfragmentasi dengan tingkat percampuran dan pola persebaran antar penutup lahan yang tinggi. Pada tahun 1996-2003, hal tersebut dominan terjadi di wilayah ketinggian 25-100 mdpl, sedangkan pada periode tahun 2003-2016, hal tersebut terjadi di wilayah ketinggian 100-500 mdpl. Model perubahan lanskap dan penutup lahan Kota Semarang paling baik diterapkan pada wilayah ketinggian 100-500 mdpl. Berdasarkan model tersebut, probabilitas perubahan lanskap dan penutup lahan paling tinggi adalah ketika berada di wilayah yang tinggi dan datar, kerapatan sungai dan jalan yang relatif tinggi, kepadatan penduduk tinggi, status tanah berupa Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan, nilai tanah yang rendah, dan jarak yang relatif jauh dari pusat kota.

---

Semarang City is one of the largest city in Indonesia. Tidal flooding, flash floods, sea water intrusion at the coast and landslide at the hills, are the issues the city currently dealt with as a side effect of land conversion. The study on spatial pattern and its change of landscape land cover is important for a better understanding in environmental management at this city. Landsat images from 1996, 2003 and 2016 and eight landscape indices PD, PLAND, LPI, LSI, MNN, IJI, SHDI, dan SHEI were used to analyze landscape land cover pattern and its change. Binary Logistic Regression and geography information system were used to build a mathematical and spatial modelling of landscape land cover change using driving factors such as elevation, slope, land subsidence, population density, land ownership, land price, street density, drainage density, and distance from city center. Landscape indices shows that the highest land utilization higher PD, LSI, MNN, IJI, SHDI, SHEI and lower LPI mostly occurred at elevation 25 100 meter in 1996 and 2003 and in 2016, it occurred at elevation 100 500 meter. In the period of 1996 2003, land fragmentation with high mixing and diversity occurred at elevation 25 100 meter, while in the period 2003 2016, it occurred at elevation 100 500 meter. Spatial modeling of landscape land cover at Semarang City is best applied at elevation 100 500 meter. The probability of landscape land cover change is high when located at the high and flat areas, high drainage and street density, highest population density, and lowest land price. "