Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNama : Muh Shujahri AMProgram Studi : Ilmu PolitikJudul Tesis : Konflik Pemerintah Daerah dan Kelompok Adat; Studi Kasus Peraturan Penataan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah LAD Kabupaten Gowa Tahun 2016Pembimbing : Dr. phil. Panji Anugrah Permana S.IP., M.Si Tesis ini membahas konflik politik antara pemerintah daerah Kabupaten Gowa yang diwakili oleh Bupati Adnan Yasin Limpo dengan keluarga Kerajaan Gowa oleh Andi Maddusila pasca ditetapkannya Perda Penataan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.Penelitian ini menemukan bahwa konflik terjadi karena Perda LAD mempengaruhi jejaring kekuasaan kelompok kerajaan Gowa yakni perubahan akses properti pihak Kerajaan Gowa seperti istana Balla Lompoa dan lahan adat serta menciptakan perubahan jejaring struktur kerajaan dengan munculnya struktur lembaga adat baru. Penulis menyimpulkan Perda ini merupakan babak akhir dari konflik-konflik antara klan Limpo dan klan Andi Madusila. Lewat Perda LAD jejaring kekuasaan yang menjaga kekuatan Andi Maddusila selama kurun waktu tujuh belas tahun terputus. Dengan tidak adanya akses kekuasaan kerajaan di pihak Andi Maddusila maka sulit bagi kelompok Andi Maddusila untuk mengkonsolidasi kekuatan keluarga kerajaan Gowa. Kata Kunci:Konflik politik, elit politik lokal, Perda LAD, Kabupaten Gowa

---

ABSTRACTName Muh Shujahri AMStudy Program Ilmu PolitikTitle Konflik Pemerintah Daerah dan Kelompok Adat Studi Kasus Peraturan Penataan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah LAD Kabupaten Gowa Tahun 2016Pembimbing Dr. phil. Panji Anugrah Permana S.IP., M.Si This thesis discusses the political conflict between Gowa district government represented by Gowa Regent Adnan Yasin Limpo with family of Gowa Kingdom by Andi Maddusila after the stipulation of Regional Regulation of Customary Institution and Culture of Gowa Regency in 2016.This research is qualitative research. This study finds the conflict that occurs because the LAD law affects the power network of Gowa royal groups like the changing of gowa royal kingdomg property access such as Balla Lompoa 39 s palace and customary land. Perda LAD also affects Andi Maddusila power organization by create new customary organization structures. The authors conclude that this is the final battle of the conflicts between the Limpo clan and the Andi Madusila clan. Through the LAD Regulation Andi Maddusila 39 s power network that keep his power for seventeen years lost. In the absence of power access on the part of Andi Maddusila it is difficult for the Andi Maddusila group to consolidate the power of the Gowa royal family. Key Word Political Conflict, local political elite, Perda LAD, Gowa Regency."

"Melihat realita yang berlangsung sekarang ini di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, baik di lingkungan internal organisasi birokrasi, maupun di lingkungan eksternal -lingkungan sosial, politik, dan budaya masyarakat- belum terlihat adanya tanda-tanda kesiapan ke arah perubahan sejalan dengan semangat dan jiwa UU Nomor 22/99.Secara nasional, pemikiran, sikap, tindakan, dan bahkan "jargon-jargon" rerlormasi total terus beriangsung di lingkungan ekstemal birokrasi, namun di lingkungan internal belum ada tanda-tanda dimulainya perubahan dan belum terdorong untuk bergegas mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan sekaligus sebagai tuntutan yang harus dipenuhi. Isyarat terpenting untuk diwujudkan dalam mengaktualisasikan dan mengartikulasikan perubahan secara nasional, demokratis, transparan, efisien, mandiri, berdaya, adil, serta berkemampuan dan bertanggung jawab, juga belum menampakkan gejala ke arah pergeseran nilai dan implementasinya di kedua lingkungan birokrasi tersebut.Tantangan utama yang menghadang Pemerintah daerah Kabupaten Maros dalam melaksanakan UU Nomor 22/99 adalah tuntutan penyesuaian (daya adaptasi) yang tinggi sesuai dengan kebutuhan nyata birokrasi dan masyarakat berdasarkan kondisi saat ini dan di masa yang akan datang. Kebutuhan-kebutuhan mendesak yang menuntut pemecahan di masa datang tersebut adalah: perubahan penampilan dan penerapan kekuasaan, kewenangan yang rasional dan obyektif termasuk pemantapan dan penentuan sejumlah kewenangan, penetapan besaran organisasi, penyederhanaan sistem dan prosedur, pergeseran kultur birokrasi, kemampuan dan integritas birokrat, sumber-sumber keuanganfpendapatan, dukungan sarana dan prasarana, peluang keikutsertaan seluruh komponen lokal, dan lain-lain. Pokok permasalahan dalam menghadapi penerapan UU Nomor 22/99 adalah perwujudan perubahan yang menuntut daya penyesuaian sejalan dengan jiwa dan kehendak sistem birokrasi yang bare sehingga tujuan otonomi daerah dapat tercapai.Apa yang terjadi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan selama ini adalah penerapan kekuasaan dan pengelolaan kewenangan yang sentralistis: kendali . pelaksanaan sejumlah urusan organisasi birokrasi dilakukan secara seragam, sistem dan prosedur interaksi yang rumit (complicated) antar-instansi/unit organisasi atau dengan masyarakat sehingga berakibat pada tidak efektifnya organisasi dan tidak efisiennya penyelenggaraan pemerintahan, dan pada gilirannya, organisasi pemerintahan tidak mampu mencapai tujuannya.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analitik. dengan metode ini, penulis ingin membuat satu deskripsi analisis, yaitu membuat gambaran yang sistematis berdasarkan fakta, sifat serta hubungan antara fenomena-fenomena yang terjadi pada sistem birokrasi yang dijalankan selama ini."

"Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dampak otonomi daerah terhadap identitas lokal. Sebagaimana terlihat dari kasus Sampit di Kalimantan Tengah, otonomi daerah terkait dengan munculnya identitas putra daerah. Kasus yang dibahas dalam tulisan ini berkaitan dengan pembentukan Provinsi Bangka-Belitung (Babel) yang mengakibatkan munculnya identitas putra daerah di kalangan orang Melayu di Bangka-Belitung. Dalam tulisan ini, saya menganalisis sejauhmana lembaga hukum adat dapat menyajikan solusi untuk mengatasi konflik etnis yang sedang terjadi di Bangka Belitung"