Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNama : Sidharta AkmamProgram Studi : Hubungan InternasionalJudul : Ketentuan Basel dan Krisis KeuanganPembimbing : Makmur Keliat PhD Tesis ini bertujuan menganalisis hubungan antara ketentuan Basel Basel Accord yang mengatur permodalan perbankan dengan krisis keuangan yang terjadi pada periode setelah tahun 1990, khususnya krisis keuangan di Asia tahun 1997-1998 dan krisis di Amerika Serikat dan Eropa tahun 2008-2009. Studi ini menggunakan teori rezim untuk menganalisis tingkat kepatuhan aktor terhadap ketentuan Basel sebagai suatu rezim di bidang keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melalui studi pustaka sebagai sumber data primer. Sebagai sumber data sekunder studi ini menggunakan hasil wawancara dengan nara sumber dari industri perbankan. Studi ini menemukan bahwa krisis terjadi karena aktor melakukan cosmetic/mock compliance, akibat peraturan pemerintah yang mempermudah pencapaian target kecukupan modal sesuai ketentuan Basel. Kelemahan rezim Basel juga tidak lepas dari proses penyusunannya yang sarat dengan kepentingan para aktor, negara dan lembaga bukan negara.

---

ABSTRACTName Sidharta AkmamStudy Program International RelationTitle Ketentuan Basel dan Krisis KeuanganCounsellor Makmur Keliat Ph.D This thesis highlight the relationship between Basel Accord, an international capital adequacy regime for the banking industry, with the financial crisis after 1990, in particular the 1997 Asian financial crisis and the 2008 crisis in the US and Europe. This study applies the regime theory to analyze actors rsquo compliance with Basel Accord as a regime in the financial sector. This research uses qualitative method with library research as the main source and interviews as the second source. The study found that the crisis occurred due to the mock cosmetic compliance by the actors, encouraged by a lenient government regulation with the objective to achieve capital adequacy as prescribed by the Basel Accord. The weakness of Basel Accord as a regime started from it rsquo s inception, which characterized by conflicting interest among the actors, both state of non state organizations. Keywords banking crisis, financial crisis, Basel Accord, compliance, international regime"

"ABSTRAKKrisis Keuangan Asia (AFC) 1997-98 dan Krisis Keuangan Global (GFC) 2008 telah mendorong turbulensi ekonomi dan mata uang negara-negara ASEAN-5. Fenomena ini meningkatkan kerentanan fundamental ekonomi makro dan memicu peneliti untuk membangun Indikator Peringatan Dini (EWI) sebagai alat untuk mencegah terjadinya krisis mata uang. Skripsi ini akan membandingkan 9 perilaku indikator ekonomi makro dari sektor domestik, eksternal, dan kerentanan moneter dan keuangan di negara-negara ASEAN-5 yang meningkatkan kemungkinan krisis mata uang terjadi, menggunakan matriks ERPD dan regresi logit biner pada periode AFC dan GFC. Hasil penelitian menunjukkan variabel sektor eksternal signifikan dalam meningkatkan kemungkinan krisis mata uang terjadi di negara-negara ASEAN-5 selama periode AFC dan GFC. Rasio impor terhadap cadangan devisa adalah indikator yang paling signifikan dan memiliki dampak positif pada kemungkinan terjadinya krisis. Semakin besar impor ke cadangan meningkatkan tekanan nilai tukar dan meningkatkan kemungkinan krisis mata uang terjadi.

---

ABSTRACT

Asian Financial Crisis (AFC) 1997-98 and Global Financial Crisis (GFC) 2008 had driven economic and currency turbulence of ASEAN-5 countries. This phenomenon increases vulnerabilities of macroeconomic fundamentals and triggers the researcher to build an Early Warning Indicator (EWI) as a tool to mitigate the occurrence of a crisis. This research will compare 9 macroeconomic indicators behavior from real domestic, external, and monetary and financial vulnerabilities sector in ASEAN-5 countries that increase the possibility of currency crisis using the ERPD matrix and binary logit regression during the AFC and GFC period. The results show the external sector variables are significant in increasing the probability of currency crisis in ASEAN-5 countries during the AFC and GFC period. Import to reserves ratio is the most significant indicator and has a positive impact on the probability of crisis occurrence. The greater import to reserves increasing the exchange rate pressure and increase the probability of currency crisis to occur"

"ABSTRACT

The purpose of writing this thesis is to have an understanding of the authority and new role of the Indonesia Deposit Insurance Corporation in handling and preventing financial crises in Indonesia in accordance with Laws and Regulations in force in Indonesia. This thesis will describe the new role of the Indonesia Deposit Insurance Corporation in maintaining the stability of the financial system and differences in the authority of the Indonesia Deposit Insurance Corporation in handling failed Banks before and after issuance of Law No.9 of 2016 on Prevention and Management of Financial System Crises. The research method employed in this research is examination of existing law materials. Therefore, descriptive research is conducted to provide background on the role of the Indonesia Deposit Insurance Corporation in eradicating financial crises and maintaining the stability of the banking system in Indonesia after the issuance of Law No.9 of 2016. Based on the results of thesis analysis, a conclusion can be drawn that the new authority held by the Indonesia Deposit Insurance Corporation under Law No. 9 of 2016 can create an accurate, prompt and secure prevention and handling process and maintain the stability of the financial system in Indonesia so as to prevent another financial crisis. Based on analysis of the issue, the authors hope that this thesis can provide recommendations for the development of the role of the Indonesia Deposit Insurance Corporation in maintaining the stability of the banking system in Indonesia as well as providing a proper protection and proper handling of the banking system in Indonesia especially preventing occurrence of financial crises.

---

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk memiliki pemahaman tentang kewenangan dan peran baru Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan penanganan dan pencegahan terhadap krisis keuangan di Indonesia sesuai dengan Hukum dan Regulasi yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini akan menjabarkan mengenai peran baru Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjaga stabiltas sistem keuangan dan perbedaan terhadap kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan penanganan Bank gagal sebelum dan sesudah disahkannya Undang-undang No.9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Metode penelitian dalam penelitian dilakukan melalui pemeriksaan materi hukum yang ada. Oleh karena itu, penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan latar belakang tentang bagaimana peran Lembaga Penjaga Simpanan dalam memberantas krisis keuangan dan menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia setelah disahkannya Undang-undang No.9 tahun 2016. Berdasarkan hasil analisis tesis, tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan bahwa kewenangan baru yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan dari Undang-undang No.9 tahun 2016 dapat menciptakan pencegahan dan proses penanganan yang tepat, cepat dan aman serta dapat menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia sehingga tidak terjadi lagi krisis keuangan. Berdasarkan dari analisis isu tersebut, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan peran Lembaga Penjaga Simpanan dalam menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia serta menciptakan perlindungan dan penanganan yang baik kepada sistem perbankan di Indonesia dan terutama untuk mencegah terjadinya krisis keuangan."

"Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008, berdampak pada industri perbankan syariah di Indonesia. yang terjadi dibelahan dunia termasuk di Indonesia, telah mengakibatkan berbagai lembaga keuangan global mengalami kerugian dan kebangkrutan. Salah satu sistem perbankan yang teruji dapat bertahan pada saat terjadinya krisis adalah perbankan syariah. Akan tetapi, dilihat dari pertumbuhan industri perbankan syariah pada indikator keuangan dan rasio keuangan cenderung melambat pada tahun 2014-2015. Dengan melambatnya perkembangan industri perbankan syariah maka penelitian ini akan melihat dampak assesment terhadap efisiensi perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat efisiensi perbankan syariah di Indonesia ketika krisis keuangan global dan sesudah krisis keuangan global bersifat fluktuatif. Bank Umum Syariah ketika krisis keuangan global lebih efisien dibanding sesudah krisis keuangan global. Penyebab inefisiensi yang harus diperbaiki fokus bisnisnya akibat terjadinya kekurangan dan kelebihan pada variabel input Dana Pihak Ketiga, Aset Tetap, dan Modal serta variabel output Pembiayaan dan Pendapatan operasional.

---

Global financial crisis happened in 2008 had an effect on Islamic banking industry in Indonesia. The crisis had made different financial institutions suffered global losses and bankruptcy. One of the banking system that was tested and survived on that crisis was Islamic banking. However, judging from its development, the Islamic banking industry tended to slow down in the years 2014 2015. Based on this slow development of Islamic banking industry, this study will look at the impact of assessment on the efficiency of Islamic banking in Indonesia.The method used in measuring the efficiency of the method is non parametric Data Envelopment Analysis DEA.

The results of this study indicates that the overall level of efficiency of Islamic banking in Indonesia in and after the global financial crisis is fluctuating. Islamic Banks in the global financial crisis were more efficient than after the global financial crisis. The cause of inefficiency that had to be fixed due to the advantages and disadvantages of the input variables Deposits, Fixed Assets, and Capital and output variables Financing and Operating Income."

"After the enactment of Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening (P2SK Law) there are several laws that have been amended one of them is UU No. 9 of 2016 regarding Prevention and Handling of Financial System Crisis. After the collapse of Silicon Valley Bank (SVB) in early 2023, the discussion on the prevention and handling of financial system crisis has become interesting. This thesis will discuss the comparison of the prevention and handling of financial system crisis between Indonesia and the United States. This research is conducted using doctrinal research method, namely processing and testing legal substance using legal doctrines in order to find and construct rules or principles. Furthermore, the data analysis process is carried out through a comparative study used on a particular topic, aspect, or legal institution in one legal system, which in this study is the United States. From this research, it can be concluded that there are several differences and similarities in regulations related to the prevention and resolution of financial system crises between Indonesia and the United States, due to the broader and more complex market, the US financial and banking system regulations are more advanced than Indonesia's. Suggestions from this study, Indonesia can learn a lot from the United States in dealing with failed bank problems and financial system stability.

---

Setelah disahkannya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terdapat beberapa Undang-Undang yang telah diubah salah satunya adalah UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Pasca runtuhnya Silicon Valley Bank (SVB) pada awal tahun 2023, pembahasan mengenai pencegahan dan penanganan krisis system keuangan menjadi menari. Skripsi ini akan membahas perbandingan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Penilitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian doktrinal, yaitu mengolah dan menguji substansi hukum dengan menggunakan doktrin-doktrin hukum untuk menemukan dan mengkonstruksikan aturan atau prinsip-prinsip hukum. Selanjutnya, proses analisis data dilakukan melalui studi perbandingan yang digunakan terhadap suatu topik, aspek, atau lembaga hukum tertentu dalam satu system hukum, yang dalam penelitian ini adalah Amerika Serikat. Dari Penelitian ini, disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dan persamaan pengaturan terkait pencegahan dan penanganan krisis system keuangan antara Indonesia dan Amerika Serikat, dikarenakan pasar yang lebih luas dan kompleks, regulasi sistem keuangan dan perbankan Amerika Serikat lebih maju dibandingkan dengan Indonesia. Saran dari penelitian ini, Indonesia dapat belajar banyak dari Amerika Serikat dalam menangani masalah bank gagal dan stabilitas system keuangan."

"Dalam situasi pandemi COVID-19 di Indonesia, terjadi penurunan aktivitas perekonomian di Indonesia. Kegiatan usaha yang semakin rendah berdampak pada keuangan negara yang memungkinkan untuk terjadinya krisis sistem keuangan. Dengan demikian, dibentuklah UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020) sebagai langkah luar biasa untuk menangani krisis sistem keuangan akibat COVID- 19, yang memuat kewenangan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penyesuaian dengan kondisi COVID-19. Skripsi ini membahas bagaimana kewenangan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU 2/2020 dan implikasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa kewenangan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan diberikan sesuai dengan kedudukan tiap lembaga, dan UU 2/2020 mengakibatkan berbagai perubahan kewenangan. Saran yang diberikan adalah lembaga terkait perlu untuk memberikan rasionalisasi mengenai perubahan kewenangan tersebut, serta KSSK untuk menginformasikan indikator kesuksesan dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan pandemi COVID-19.

---

In COVID-19 pandemic, economic activities in Indonesia has taken a downfall and can lead to a financial system crisis. Therefore, Law Number 2 of 2020 concerning Perppu Number 1 of 2020 on State Finance Policy and Financial System Stability for the Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and/or in the Framework of Dealing with Threats Endangering National Economy and/or Financial System Stability (Law 2/2020) is ratified as an extraordinary step to handle the financial system crisis due to COVID-19, which includes the authority of Bank Indonesia, Indonesia Deposit Insurance Corporation and Financial Services Authority in order to adapt to the conditions of COVID-19. This paper discusses the authority of Bank Indonesia, Indonesia Deposit Insurance Corporation and Financial Services Authority according to Law 2/2020 and the implications. This research used normative legal research method with legislation approach. The author uses primary, secondary, and tertiary legal materials using a qualitative approach. From this research it can be concluded that the authority of Bank Indonesia, Indonesia Deposit Insurance Corporation and Financial Services Authority in preventing and handling financial system crisis is given according to their functions, and Law 2/2020 resulted in various changes in authority. The suggestions given are that related institutions need to provide a rationalization regarding the changes of authority, as well as KSSK needs to inform the indicators of success in preventing and handling financial system crisis due to COVID-19."