Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPasca pemerintahan Ali Abdullah Saleh, presiden pengganti Abdrabbuh Mansour Hadi melaksanakan pemerintahan Yaman. Presiden Abdarrabbuh Mansour Hadi menyelesaikan konflik yang terjadi di Yaman Selatan dengan melakukan kerja sama dengan Amerika Serikat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui politik luar negeri Yaman dipimpin oleh Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi; untuk mengetahui bentuk kerja sama internasional Yaman dengan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi terutama bidang politik, militer dan keamanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi berupaya untuk melawan Houthi dan melindungi Yaman dengan upaya-upaya diplomatis yang dilakukannya, baik dalam bentuk bantuan politik maupun ekonomi. Politik luar negeri Yaman pada Pemerintahan Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi bertujuan menghimpun kekuatan politik dengan melakukan hubungan dengan negara lain dalam menghadapi konflik internal Yaman seperti Bangladesh, Cina, Arab, Iran, India dan Amerika Serikat.Kebijakan politik luar negeri dalam mencari dukungan kekuasaan dan upaya menyelesaikan konflik dengan kelompok Al Houthi adalah menjalin hubungan politik luar negeri dengan Arab Saudi dan Amerika Serikat serta meminta pertolongan kepada negara-negara Jaziran Arab untuk melawan pemberontak Al Houth.Dasar kebijakan politik luar negeri Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi karena adanya konsiderasi kondisi politik dalam negeri dan kondisi negara Yaman sehingga membuat Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi mempertimbangkan keputusan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Bentuk kerja sama antara Yaman dan Amerika Serikat antara lain melakukan pelatihan militer, pendukung tentara personil dengan jumlah yang lebih banyak, pertukaran intelejen serta melakukan operasi bersama dalam memberantas teorisme di kawasan Timur Tengah. p.p1 margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Times New Roman ; -webkit-text-stroke: 000000 p.p2 margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Times New Roman ; -webkit-text-stroke: 000000; min-height: 15.0px p.p3 margin: 0.0px 0.0px 0.0px 70.9px; text-align: justify; text-indent: -70.9px; font: 12.0px Times New Roman ; -webkit-text-stroke: 000000 span.s1 font-kerning: none Kata kunci : politik luar negeri; kerja sama; militer; keamanan; Yaman dan Amerika Serikat

---

ABSTRACTAfter the reign of Ali Abdullah Saleh, the successor of Abdrabbuh Mansour Hadi was running the Yemeni government. President Abdarrabbuh Mansour Hadi resolved the conflict in South Yemen by cooperating with the United States. The purpose of this research is to know the foreign policy of Yemen led by President Abdrabbuh Mansour Hadi to know the form of Yemeni international cooperation with the United States during the reign of President Abdrabbuh Mansour Hadi especially the political, military and security. This study used qualitative research methods. The results of the study explain President Abdurrahman Mansour Hadi seeks to fight the Houthi and protect Yemen with diplomatic efforts that he does, both in the form of political and economic aid. Yemen 39 s foreign policy in the government of President Abdrabbuh Mansour Hadi aims to muster political power by engaging with other countries in the face of internal Yemeni conflicts such as Bangladesh, China, Arabia, Iran, India and the United States. Foreign policy in seeking power support and efforts to resolve the conflict with the Al Houthi group was to establish foreign political relations with Saudi Arabia and the United States and to seek help from Arab Jaziran countries to fight Al Houth rebels. state of Yemen so as to make President Abdrabbuh Mansour Hadi consider the decision to establish relationships with other countries. Forms of cooperation between Yemen and the United States, among others, to conduct military training, supporters of the army of personnel with more numbers, exchange of intelligence and conduct joint operations in combating theorists in the Middle East region. p.p1 margin 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px text align justify font 12.0px Times New Roman webkit text stroke 000000 p.p2 margin 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px text align justify font 12.0px Times New Roman webkit text stroke 000000 min height 15.0px span.s1 font kerning none Keywords foreign policy cooperation military security Yemen and the United States"

"Penelitian ini membahas tinjauan politik dan keamanan tembok perbatasan Amerika Serikat-Meksiko pada masa pemerintahan Donald Trump (2017-2019). Penulis memilih era pemerintahan Trump karena dalam perpolitikan AS, kebijakan sekuritisasi perbatasan mengalami tightening (penegangan) pada masa Trump. Penulis meneliti pembangunan tembok perbatasan dalam kaitannya dengan keamanan dalam negeri AS. Kemudian penulis menganalisis sikap dua partai dominan di AS yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua konsep yang berkaitan satu sama lain yaitu Konsep Kedaulatan Negara, dan Konsep Keamanan Nasional. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif eksploratif. Hasil temuan menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek keamanan, kebijakan Trump membangun tembok perbatasan AS-Meksiko kurang relevan karena imigran ilegal dari Amerika Latin yang datang ke AS tidak terbukti meningkatkan tingkat kejahatan di dalam AS. Tinjauan politik menunjukkan bahwa kedua belah pihak baik Partai Demokrat dan Partai Republik sama-sama menganggap bahwa keamanan perbatasan itu penting. Namun pihak Partai Demokrat tidak setuju dengan gagasan tembok. Ketidaksetujuan tersebut didasarkan pada beberapa alasan diantaranya: pertama, hingga saat ini Trump tak kunjung melakukan implementasi pembangunan tembok sesuai dengan janji kampanyenya pada tahun 2016 untuk membangun tembok konkrit. Kedua, tembok bukan merupakan alat keamanan yang efektif. Ketiga, tembok perbatasan dinilai mustahil karena melewati topografi yang beragam. Keempat, kebijakan tembok merupakan masalah bukan solusi karena Trump menempatkan imigran dalam posisi yang lebih vulnerable. Bagaimanapun kedua belah pihak sama-sama melakukan politisasi tembok. Partai Republik mempertahankan pembangunan tembok demi elektabilitas Trump pada pemilu presiden AS tahun 2020, sedangkan Partai Demokrat berusaha menyeimbangkan suara di negara-negara bagian berbasis imigran.

---

This research discusses the political and security review of the United States-Mexico border wall during Donald Trumps administration (2017-2019). The author chooses Trump administration because on US politics, the border securitization policy undergoes tightening during the Trump era. The author examines the border wall establishment and its relation to US internal security. The author analyzes the attitude of the two dominant parties in the US namely the Democratic Party and the Republican Party. In this research, the author applies two concepts that related to each other namely the concept of State Sovereignty and the concept of National Security with explorative qualitative analysis method. The findings show that in the security aspect, Trump's policy establishing the US-Mexico wall is less relevant because illegal immigrants from Latin America who come to the US are not proven to increase crime rates within the US. In the political aspect, both the Democratic Party and the Republican Party consider border security as an important matter. However, the Democratic Party does not agree with the idea of the wall. The Democratic Party does not agree with the wall because of several reasons: first, Trump has yet started constructing the wall as his campaign promise in 2016 to build concrete walls. Second, the wall will not become an effective security tool. Third, the border wall is impossible to build because it passes through various topographies. Fourth, the wall rather becomes a problem instead of becoming solution. Trump has placed immigrants in a more vulnerable position. Nevertheless, both parties are conducting the politicization of the wall. The Republican Party maintain the idea of constructing wall for Trumps electability in the 2020 presidential election, while the Democratic Party is trying to balance the votes in immigrant-based states."

"Tulisan ini menjelaskan tentang mengapa suatu negara tetap mempertahankan kerangka aliansi dengan negara lain, terlepas dari perlakuan negara tersebut yang cenderung menjatuhkan negara aliansinya. Analisis dalam tesis ini menggunakan teori dilema keamanan aliansi dari Snyder untuk menjelaskan alasan mengapa Korea Selatan memilih untuk menggunakan strategi cooperate dalam menghadapi dilema aliansi dengan Amerika Serikat dibawah masa pemerintahan Presiden Donald Trump tahun 2017 – 2021. Hasil dari penelitian yang menggunakan kualitatif-deskriptif ini menunjukkan bahwa pilihan Korea Selatan menggunakan strategi cooperate tersebut adalah untuk menghindari konsekuensi diabaikan (abandonment) oleh Amerika Serikat, sekutunya yang merupakan negara patron (pelindung). Penggunaan strategi cooperate ini selanjutnya di jelaskan dalam tesis ini karena dipengaruhi oleh 2 faktor penentu yaitu faktor possible of consequences dan faktor determinant of choices. Berdasarkan kedua sudut pandang faktor tersebut, Korea Selatan mempertahankan aliansi dengan Amerika Serikat selain karena takut akan risiko ditinggalkan, yaitu faktor kergantungan, kepentingan strategis, kejelasan kesepakatan dalam aliansi, serta tingkat kepentingan sekutu juga merupakan alasan Korea Selatan untuk mempertahankan aliansi dengan Amerika Serikat.

---

The present study explains why a country maintains an alliance framework with other countries, regardless of the country's treatment which likely brings down its allies. The analysis applied an alliance security dilemma theory by Snyder to clarify the reasons why South Korea preferred to use a cooperative strategy in dealing with the dilemma of alliance with the United States under the President Donald Trump administration of 2017-2021. The results of the present qualitative - descriptive study showed that South Korea’s preference to use the cooperative strategy aimed at avoiding a consequence of being neglected (abandonment) by the United States that is the patron ally (protector). The use of the cooperative strategy was later emphasized in this study as it was influenced by two determinants, namely the possible of consequences and the determinant of choices. Based on perspectives of these two factors, South Korea maintains an alliance with the United States apart from being apprehensive to be left, which is a dependency factor, strategic interests, clarity of the deal in the alliance and the ally’s level of interest are also the South Korea’s reasons to maintain an alliance with the United States."

"Amerika saat ini menghadapi berbagai tantangan dan ancaman sepanjang periode 2002-2010. Strategi keamanan Amerika Serikat pada periode ini menunjukan peningkatan intensitas defensif dan kooperatif, di tengah peningkatan kapabilitas militer China sepanjang periode 2002-2010, dimana China berpotensi melakukan aksi ofensif dan mengancam Amerika Serikat. Tesis ini akan fokus pada pertanyaan mengapa strategi Amerika Serikat mengalami peningkatan intensitas defensif terhadap terhadap China yang mengalami peningkatan kapabilitas militer di tahun 2002-2010. Tesis ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan teori dilema keamanan, dalam rangkaian pengujian hipotesa. Hasil temuan dalam tesis ini mengungkapkan bahwa intensitas defensif dan kooperatif yang ditunjukan Amerika Serikat melalui strateginya disebabkan oleh peningkatan intensitas dilema keamanan. Argumen ini juga dipengaruhi perhitungan rasional terhadap keunggulan defensif yang dimiliki AS, serta intensitas ofensif-defensif China yang tidak dapat dibedakan. Sifat defensif dalam strategi keamanan Amerika Serikat memungkinkannya untuk memitigasi meningkatnya intensitas dilema keamanan, khususnya melalui peningkatan kekuatan defensif diantara tahun 2002-2010, serta melalui peningkatan kerjasama pada periode 2006-2010.

---

United States facing numerous challenges and threat during the period 2002-2010. United States security strategy in this period showed an increase in the intensity of defensive and uncooperative, in mid of the increasing of Chinese military capabilities over the period 2002-2010, which China could potentially take offensive action and threaten the United States. This thesis focused on the question of why the strategy of the United States experienced an increase in defensive intensity against China, which its military capabilities have increased in the years 2002-2010. This thesis uses quantitative methods and security dilemma theory, in a series of hypothesis testing.

The findings in this thesis reveal that the intensity of defensive and cooperative, caused by the increasing of the security dilemma intensity. This argument is also influenced by rational calculations of United States defensive advantage and China offensive-defensive that can not be distinguished. Defensive nature of the security strategy of the United States allowed it to mitigate the increasing intensity of security dilemmas, particularly through increasing the defensive strength between the years 2002-2010, as well as through increased cooperation in the period 2006-2010."

"Kerjasama keamanan antara Selandia Baru dengan Amerika Serikat, yang telah terbentuk sejak akhir Perang Dunia II, menghadapi permasalahan sehingga dihentikan pada akhir periode Perang Dingin. Akan tetapi, sejak tahun 2000, dengan terjadinya berbagai perubahan struktur internasional, berlangsung pendekatan kembali kerjasama keamanan antara Selandia Baru dengan Amerika Serikat. Skripsi ini menganalisis dinamika kerjasama keamanan Selandia Baru-Amerika Serikat sejak tahun 2000 dengan menggunakan kerangka analisis realisme neoklasik dan teori balance of interest. Dalam skripsi ini, ditemukan bahwa perubahan struktur internasional, seperti kebangkitan kembali Cina, serta tanggapan politik domestik Selandia Baru terhadap fenomena-fenomena tersebut merupakan faktor-faktor yang berperan di balik pendekatan kembali kerjasama keamanan Selandia Baru dengan Amerika Serikat. Sebagai negara kecil, Selandia Baru dapat memilih bandwagoning atau distancing dalam menanggapi perubahanan struktur internasional. Kebijakan yang diambil oleh Selandia Baru adalah bandwagoning terhadap Amerika Serikat sekaligus melakukan engagement ke Cina.

---

New Zealand`s security relations with the United States halted when the former`s antinuclear policies during late 1980s caused the US to suspend their security commitments. However, changes in international structure affected the once-broken security relations. Since 2000, rapproachment in security cooperation has happened between New Zealand and the US. This undergraduate thesis analyzes the underlying causes of the rapproachment since 2000 by using neoclassical realism`s paradigm and balance of interest theory. Based on the analyzed data, this thesis finds that the changes in international structure, including the reemergence of China, as well as the reactions in New Zealand`s domestic politics concerning the changes, shape New Zealand`s rapproachment to the US. As a small state, New Zealand`s respond towards the changes in international structure are bandwagoning or distancing. New Zealand chooses to bandwagon the US as well as engagement with China."

"ABSTRAKAmerika menghadapi berbagai tantangan dan ancaman sepanjang periode 2002-2010. Strategi keamanan Amerika Serikat menunjukan peningkatan intensitas defensif dan kooperatif, di tengah peningkatan kapabilitas militer China pada periode yang sama, dimana China berpotensi melakukan aksi ofensif dan mengancam Amerika Serikat. Tesis ini akan fokus pada pertanyaan mengapa strategi Amerika Serikat mengalami peningkatan intensitas defensif terhadap terhadap China yang mengalami peningkatan kapabilitas militer di tahun 2002-2010. Tesis ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan teori dilema keamanan, dalam rangkaian pengujian hipotesa. Hasil temuan dalam tesis ini mengungkapkan bahwa intensitas defensif dan kooperatif yang ditunjukan Amerika Serikat melalui strateginya disebabkan oleh peningkatan intensitas dilema keamanan. Argumen ini juga dipengaruhi perhitungan rasional terhadap keunggulan defensif yang dimiliki AS, serta intensitas ofensif-defensif China yang tidak dapat dibedakan. Sifat defensif dalam strategi keamanan Amerika Serikat memungkinkannya untuk memitigasi peningkatan intensitas dilema keamanan, khususnya melalui peningkatan kekuatan defensif diantara tahun 2002-2010, serta melalui peningkatan kerjasama pada periode 2006-2010.

---

ABSTRACTUnited States facing numerous challenges and threat during the period 2002-2010.United States security strategy in this period showed an increase in the intensity ofdefensive and uncooperative, in mid of the increasing of Chinese militarycapabilities over the period 2002-2010, which China could potentially takeoffensive action and threaten the United States. This thesis focused on thequestion of why the strategy of the United States experienced an increase indefensive intensity against China, which its military capabilities have increased inthe years 2002-2010. This thesis uses quantitative methods and security dilemmatheory, in a series of hypothesis testing. The findings in this thesis reveal that theintensity of defensive and cooperative, caused by the increasing of the securitydilemma intensity. This argument is also influenced by rational calculations ofUnited States defensive advantage and China offensive-defensive that can not bedistinguished. Defensive nature of the security strategy of the United Statesallowed it to mitigate the increasing intensity of security dilemmas, particularlythrough increasing the defensive strength between the years 2002-2010, as well asthrough increased cooperation in the period 2006-2010."

"Untuk menjalankan politik pembendungan komunis yang semakin kuat di Indonesia, terutama setelah munculnya PKI sebagai salah satu dari empat partai pemenang dalam pemilu 1955, pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk membantu kelompok-kelompok di daerah luar Pulau Jawa yang dianggap sebagai kekuatan antikomunis, seperti Dewan Perjuangan di Sumatra Tengah. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah AS melalui CIA adalah pemberian peralatan dan perlengkapan militer modern, seperti uang dan persenjataan. Skripsi ini menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh CIA sebagai media komunikasi antara pemerintah AS dengan PRRI, metode operasi pengiriman senjata dan perlengkapan militer, serta dampak yang ditimbulkan akibat komunikasi rahasia pemerintah AS dengan PRRI terhadap hubungan politik antara pemerintah AS sendiri dengan pemerintah Indonesia. Skripsi ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas heuristik, verifikasi, dan interpretasi data dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menyusun, menginterpretasi dan menulis hasil penelitian. Skripsi ini menyimpulkan bahwa tujuan awal pemerintah AS untuk menjatuhkan kedudukan Sukarno sebagai Presiden Indonesia yang sah berakhir dengan kegagalan walaupun operasi-operasi pengiriman bantuan yang dilakukan oleh CIA berhasil.

---

To carry out a stronger communist containment policy in Indonesia, especially after the emergence of the PKI as one of the four winning parties in the 1955 election, the United States government decided to help groups in regions outside of Java that were considered to be anti-communist forces, such as the Dewan Perjuangan (Struggle Council) in Central Sumatra. Assistance provided by the US government through the CIA was the provision of modern military equipment, such as money and weapons. This thesis analyzes the efforts made by the CIA as a medium of communication between the US government and PRRI, the method of operating weapons and military equipment, as well as the impact caused by the US government's secret communication with PRRI on the political relations between the US government itself and the Indonesian government. It uses the historical method which consists of heuristics, verification, and interpretation of data in gathering historical sources, compiling, interpreting and writing research results. It also concludes that the initial purpose of the US government to overthrow Sukarno`s position as the legitimate President of Indonesia ended in failure even though the aid delivery operations carried out by the CIA were successful."

"Penelitian ini membahas tentang perjanjian Bilateral antara Amerika Serikat dan India serta kepentingan nasional Amerika Serikat dalam pengembangan nuklir di India, perjanjian tersebut bernama India-United States Civil Nuclear Agreement. India-United States Civil Nuclear Agreement merupakan perjanjian yang memfokuskan terhadap pengembangan teknologi nuklir untuk sipil dan juga militer yang disepakati oleh India-AS pada 18 Juli 2005. Penelitian ini berpendapat bahwa Amerika menjadikan India sebagai mitra dalam kerjasama karena memiliki motif tertentu yaitu untuk menyaingi Cina dalam perekonomian dan juga menahan agresi Cina. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh dari studi pustaka. Teori yang digunakan untuk menganalisis ialah Teori Kepentingan Nasional dan Teori Kerja Sama Internasional. Hasil dari temuan penelitian ini adalah India-United States Civil Nuclear Agreement memiliki keuntungan yang didapat Amerika dan India dan perjanjian ini dinilai sebagai jalan Amerika Serikat untuk merealisasikan kepentingan nasional negaranya, perjanjian tersebut juga membuat hubungan kedua negara tersebut semakin erat dari sebelumnya.

---

This research explain Bilateral agreement between the United States and India as well as the US national interest in nuclear development in India, the agreement is called India-United States Civil Nuclear Agreement. The India-United States Civil Nuclear Agreement is an agreement focusing on the development of nuclear technology for civilians and also the military agreed by India-US in 18^th July  2005. This research argues that America makes India a partner in cooperation because it has a certain motive to rival China in economy and also withstand China aggression. This research uses qualitative method with data obtained from literature study. The theory used to analyze is the National Interest Theory and Theory of International Cooperation. The result of this research is that India-United States Civil Nuclear Agreement has the advantage of America and India and this agreement is considered as the United States road to realize the national interests of the country, the agreement also makes the relationship between the two countries more closely than ever."

"Tesis ini membahas tentang aliansi militer Amerika Serikat dan Korea Selatan dengan memberikan perhatian khusus pada kredibilitas kebijakan extended deterrence melalui penelitian kualitatif deskriptif sebagai desain penelitian. Penyerangan Korea Utara terhadap Kapal Cheonan milik Korea Selatan dan serangan artileri di Pulau Yeonpyeong pada tahun 2010 merupakan ancaman konvensional yang dilakukan Korea Utara. Sementara ujicoba nuklir dan rudal Korea Utara pada tahun 2006 dan 2009 membawa kekhawatiran lebih terhadap stabilitas keamanan Korea Selatan. Pada akhirnya memunculkan pertanyaan tentang efektivitas extended deterrence yang diberikan Amerika Serikat terhadap Korea Selatan. Hasil penelitian menyatakan bahwa level komitmen merupakan alasan gagalnya kebijakan extended deterrence yang diberikan Amerika Serikat dalam mencegah serangan Korea Utara pada kurun waktu 2005 hingga 2010. Komitmen kebijakan nuklir, relokasi dan pengurangan jumlah pasukan, serta kampanye war on terrorism Amerika Serikat merupakan alasan extended deterrence tidak mampu menahan serangan Korea Utara terhadap Korea Selatan.

---

The focus of this study is the United States and South Korea military alliance with special attention to the credibility of extended deterrence policy through qualitative descriptive research design. The sink of South Korea’s battleship, Cheonan and the attack on Yeonpyeong Island in 2010 were the conventional threats to South Korea. Meanwhile, North Korea nuclear ballistic missile tested in 2006 and 2009 stimulated anxiety in South Korea’s security stability side. Those conditions made a question about the effectiveness of United States extended deterrence policy toward South Korea. The commitment level is the reason why United States extended deterrence policy failure in preventing North Korea attack from 2005 to 2010. Nuclear commitment, relocation and size of military presence, and war on terrorism policy are the reason why the United States extended deterrence failed to prevent North Korea attack on South Korea. "