Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPendidikan menjadi bagian terpenting dalam menyiapkan generasi suatu bangsa. Keberhasilan suatu bangsa juga dapat diukur dari bagaimana pendidikan diselenggarakan. Jepang adalah salah satu negara di dunia yang memiliki reputasi baik dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Namun, dalam penyelenggaran pendidikan bukan berarti tidak terjadi masalah. Permasalahan yang menyangkut perilaku siswa juga masih terjadi di Jepang, salah satunya adalah futōkō atau ketidakhadiran siswa di sekolah dalam jangka waktu yang lama. Siswa yang tidak hadir di sekolah dalam jangka waktu lama akan menimbulkan dampak negatif, terutama dalam hal sosialisasi. Semakin banyaknya siswa yang tidak hadir di sekolah mengakibatkan keresahan para orangtua dan masyarakat, sehingga pemerintah dianggap penting untuk segera mengatasi permasalahan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Jepang melalui kementerian pendidikan merancang kebijakan yang dapat membantu siswa yang tidak hadir di sekolah agar tetap dapat mengenyam pendidikan. Selain pemerintah, pihak non profit organization atau NPO juga mengusahakan program untuk membantu para siswa tersebut. Salah satu program NPO yang mendapatkan perhatian pemerintah adalahfree-school, yaitu sekolah bagi siswa futōkō. Undang-undang terbaru yangdisahkan oleh pemerintah telah melegitimasi free-school sebagai salah satu bentuk sekolah yang dapat menyelenggarakan wajib belajar. Melalui undang-undang ini Jepang telah melakukan perubahan dalam sistem pendidikan dan semakin terbuka dengan sekolah-sekolah jenis baru pada era globalisasi.

---

ABSTRACTEducation is the most important part in preparing generation of a nation. Thesuccess of a nation can also be measured on how education is organized. Japan is one of the countries in the world with good reputation in terms of education. However, it does not mean Japan has no problemin the delivery of education. Problems concerning student behaviour also happened in Japan, one of them is futōkō or the absence of students in school for long periods of time. Students who are absent in school for a long time will have a negative impact, especially in terms of socialization. The increasing number of students who are absent from school leads to anxiety among parents and the community, so the government is considered important to address the problem immediately. Japanese government through Ministry of Education Culture, Sport, Science and Technology (MEXT), designed policies to help students who are absent in school to continue receiving education. In addition to the government, non-profit organizations or NGOs also work on programs to help these students. One of the NPO programs that get government attention is free-school, which is a school for futōkō students. Recent legislation passed by the government has legitimized free-school as one form of school that can provide compulsory education. Through this law Japan has made changes in the education system and is increasingly open to schools of a new kindin the era of globalization."

"Fenomena shoushika atau menurunnya tingkat kelahiran merupakan salah satu isu yang krusial di Jepang. Rendahnya angka kelahiran, diikuti oleh meningkatnya angka harapan hidup, berdampak secara signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan di negara tersebut. Sebagai konsekuensi dari berkurangnya populasi penduduk di usia produktif dan menyusutnya jumlah penduduk secara keseluruhan, fenomena ini telah berkontribusi terhadap menurunnya produktivitas negara sehingga memengaruhi pertumbuhan ekonomi Jepang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Perdana Menteri Shinzo Abe melalui paket kebijakan Abenomics-nya mengeluarkan serangkaian kebijakan keluarga untuk mendorong angka kelahiran yang berfokus pada peningkatan fasilitas penitipan anak, cuti orang tua, dan pengurangan jam kerja. Meskipun demikian, kebijakan-kebijakan tersebut nyatanya tidak dapat memberikan hasil yang efektif. Sebaliknya, angka kelahiran cenderung menurun pada masa periode jabatan Abe. Melalui tulisan ini, penulis hendak mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tidak efektifnya implementasi kebijakan keluarga dalam menangani fenomena shoushika di Jepang. Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa hambatan budaya, konservatisme politik, dan silver democracy di Jepang telah memengaruhi tidak efektifnya kebijakan keluarga yang diluncurkan pemerintah Abe dalam menangani fenomena shoushika.

---

The shoushika phenomenon or declining birth rates is a crucial issue in Japan. The low birth rate, coupled with rising life expectancy, has significantly impacted various aspects of life in the country. As a consequence of the dwindling working-age population and the shrinking population as a whole, this phenomenon has contributed to a decline in the country's productivity, affecting Japan's economic growth. To address this issue, Prime Minister Shinzo Abe’s government through its Abenomics policy package issued a set of family policies to boost birth rates that focused on increasing childcare facilities, parental leave, and reducing working hours. However, these policies did not produce effective results. On the contrary, the birth rate tended to decline during Abe's term. Through this paper, the author aims to identify the factors that influence the ineffective implementation of family policies in dealing with the shoushika phenomenon in Japan. Based on the findings, it can be seen that cultural barriers, political conservatism, and silver democracy in Japan have influenced the ineffectiveness of the family policies launched by Abe’s government in dealing with the shoushika phenomenon."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gerakan 4B (gerakan feminisme) sebagai penolakan terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi tingkat kelahiran rendah di Korea Selatan. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana gerakan 4B berkembang dari reaksi negatif para wanita terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi tingkat kelahiran rendah di Korea Selatan. Gerakan 4B atau “The 4 No’s” adalah gerakan feminisme yang berkembang di Korea Selatan. 4B merupakan singkatan kata dalam bahasa Korea yang berawalan huruf B, berdasarkan dari 4 prinsip Bihon (tidak menikah), Bichulsan (tidak melahirkan), Biyeonae (tidak berkencan), dan Bisekseu (tidak berhubungan seksual dengan lawan jenis). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Penulis menggunakan penelitian terdahulu, artikel, media massa, dan buku-buku sebagai sumber data dan panduan dalam penulisan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada awalnya hanya istilah Bihon yang digunakan para feminis untuk memboikot hubungan pernikahan antara pria dan wanita. Namun, kebijakan pemerintah yaitu Birth Map dalam mengatasi tingkat kelahiran rendah di Korea Selatan mengundang kontroversi terutama di kalangan wanita di Korea selatan. Hal tersebut menyebabkan munculnya istilah lain yaitu Bichulsan, Biyeonae, dan Bisekseu (Gerakan 4B) sebagai kritik terhadap kebijakan pemerintah.

---

This research aims to analyze the 4B movement (feminist movement) as a rejection of government policies in overcoming the low birth rate in South Korea. The problem examined in this research is how feminist movements like 4B developed from women's negative reactions to the government's policy in overcoming the low birth rate in South Korea. The 4B Movement also known as “The 4 No’s” is an abbreviation of the Korean word which starts with letter B based on 4 principles namely Bihon (no to heterosexual marriage), Bichulsan (no to childbirth), Biyeonae (no to dating), and Bisekseu (no to heterosexual sexual relationship). The method used in this research is a qualitative analysis method. The author used previous research, article, mass media, and books as a data and guidelines to support research. The results of this research show that initially only the term Bihon was used by feminists to boycott marriage between men and women. However, the government policies in overcoming the low birth rate in South Korea called ‘Birth Map’ have invited controversy, especially among women. This led to the emergence of other terms such as Bichulsan, Biyeonae, and Bisekseu (The 4B Movement) as a criticism of government policy."

"[ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai penempatan Calon TKI nurse dancareworker di Jepang yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesiadan Jepang dalam program Government to Government/antarpemerintah dalamkerangka IJEPA. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode studipustaka, kualitatif dan wawancara kepada narasumber yang bertujuan untukmengetahui masalah-masalah dan dampak yang terjadi dalam kebijakan programpenempatan ini.Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah Indonesia dan Jepang perlumenjalankan komitmen masing-masing agar pelaksanaan penempatan calon TKIdi Jepang dapat berjalan sesuai dengan harapan kedua negara dan calon TKI itusendiri. Kualitas calon TKI harus ditingkatkan khususnya keterampilan berbahasaJepang guna menjadi registered nurse dan certified careworker di Jepang.Pemerintahan kedua negara juga harus memberikan penjelasan yang sebenarbenarnyaterkait pra, masa dan purna penempatan yang antara lain meliputipenjelasan upah kerja, tugas calon TKI dan jenjang karir.

---

ABSTRACTThe focus of this study is the placement of Indonesian nurse and careworkercandidate in Japan which is one of Indonesia and Japan?s policy in the program ofGovernment to Government on the frame of Indonesia Japan EconomicPartnership Agreement (IJEPA). This research is descriptive research usingliterature and interview to the informant that aims to identify the issues andimpacts that occur in this placement program policies.The researcher suggests that the government of Indonesia and Japan need toperform their commitment for the implementation of the placement so it can workin accordance with the expectation of both countries and the Indonesian candidatethemselves. The quality of the candidate should be improved, especially forJapanese language so they can be able to be a registered nurse and certifiedcareworker in Japan. Governments of both countries should also provideexplanations related pre, period and after placement which includes explanationswages, their duties and career.;The focus of this study is the placement of Indonesian nurse and careworkercandidate in Japan which is one of Indonesia and Japan?s policy in the program ofGovernment to Government on the frame of Indonesia Japan EconomicPartnership Agreement (IJEPA). This research is descriptive research usingliterature and interview to the informant that aims to identify the issues andimpacts that occur in this placement program policies.The researcher suggests that the government of Indonesia and Japan need toperform their commitment for the implementation of the placement so it can workin accordance with the expectation of both countries and the Indonesian candidatethemselves. The quality of the candidate should be improved, especially forJapanese language so they can be able to be a registered nurse and certifiedcareworker in Japan. Governments of both countries should also provideexplanations related pre, period and after placement which includes explanationswages, their duties and career., The focus of this study is the placement of Indonesian nurse and careworkercandidate in Japan which is one of Indonesia and Japan’s policy in the program ofGovernment to Government on the frame of Indonesia Japan EconomicPartnership Agreement (IJEPA). This research is descriptive research usingliterature and interview to the informant that aims to identify the issues andimpacts that occur in this placement program policies.The researcher suggests that the government of Indonesia and Japan need toperform their commitment for the implementation of the placement so it can workin accordance with the expectation of both countries and the Indonesian candidatethemselves. The quality of the candidate should be improved, especially forJapanese language so they can be able to be a registered nurse and certifiedcareworker in Japan. Governments of both countries should also provideexplanations related pre, period and after placement which includes explanationswages, their duties and career.]"

"Orang-orang yang meninggal dalam keadaan sendiri atau mungkin tanpa diketahui oleh orang lain sering ditemukan beberapa hari setelah hari kematiannya, bahkan dalam beberapa kasus lebih dari sebulan setelah kematian orang tersebut. Orang yang meninggal dalam kesendirian tersebut saat ini sedang meningkat jumlah kasusnya. Laki-laki menjadi korban terbanyak dalam kasus tersebut.

---

People who lonely death or may be unnoticed by others is frequently found several days after the day of his death, even in some cases for more than a month after the death of that person. The man who died in solitare is currently increasing the number of the case. Male are being the highest victims in such cases."

"Kebijakan seleksi terbuka kepala Sekolah Menengah Atas merupakan kebijakan perubahan dalam pengangkatan kepala sekolah Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Kepala SMA karena Kepala Sekolah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan Dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut digugat ke PTUN karena ketidakjelasan dan inkonsistensi dengan Peraturan Menteri Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI memerlukan suatu kemampuan dinamis dalam kebijakan seleksi terbuka Kepala Sekolah agar menjadi kebijakan adaptif sehingga tata pemerintahan dinamis dapat terwujud Skripsi ini membahas kemampuan dinamis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kebijakan seleksi terbuka Kepala Sekolah Menengah Atas Penelitian ini dilakukan secara Post Positivist dengan desain deskriptif Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki kemampuan dinamis serta adanya kesenjangan kemampuan dinamis antara pemimpin dan aparat birokrasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dengan demikian kebijakan seleksi terbuka Kepala SMA tidak menjadi kebijakan yang adaptif.

---

Open recruitment policy for senior high school principals is policy changes in principals of senior high school replacement This policy is aimed to improve the quality of senior high school principals since principals have a strategic role in improving the quality of education In the implementation the policy is being sued to the Administrative High Court due to vagueness and inconsistency with the Regulation of the Minister of Education Jakarta rsquo s Provincial Government requires dynamic capabilities in open recruitment policy for principals in order to become an adaptive policy so that dynamic governance can be realized This thesis discusses about dynamic capabilities of Jakarta rsquo s Provincial Government in open recruitment policy for senior high school principals This study is done in Post Positivist with a descriptive design The results of this study show that the Jakarta rsquo s Provincial Government do not have dynamic capabilities as well as the gap of dynamic capabilities between the leaders and the bureaucrats of Jakarta Provincial Government Thus open recruitment policy for senior high school principals does not become an adaptive policy."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang fenomena ojōman dalam masyarakat Jepang. Tujuan penelitian untuk memaparkan fenomena ojōman di Jepang serta melihat ojōman dari sudut pandang maskulinitas umum dan juga maskulinitas yang ada di Jepang. Penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskripsi analisis ini difokuskan pada pemuda Jepang usia 20?34 tahun. Ojōman terbebas dari stereotip pria dengan maskulinitas yang berbeda. Perbedaan karakter ojōman dengan gambaran pria Jepang yang maskulin membawa pengaruh dan pandangan yang tidak hanya negatif tetapi juga positif dalam masyarakatnya Jepang.

---

ABSTRACTThis thesis is made to explain about ojōman phenomenon in Japan's society. The main purpose of this research is to explain ojōman phenomenon itself and to compare ojōman with masculinity concept in general. It also compared with the view from Japanese masculinity. This qualitative research is using analytical description method which focused to Japanese young man age 20-34. Ojōman is free from man's stereotype expectation with different code of masculinity. The difference between ojōman character and the image of Japanese masculinity not only emerge the positive side of impact and opinion but also the negative one."

"Penulisan ini berupaya untuk menganalisis bagaimana pemerintah menanggapi permasalahan mengenai isu lingkungan hidup yang sudah hadir pada tahun 1960-an. Sejak meningkatnya kebutuhan infrastruktur serta teknologi di Indonesia menyebabkan perkembangan yang meningkat begitu pesat. Infrastruktur yang dibangun diantaranya seperti industri, gedung-gedung perkantoran, hingga pemukiman warga. Akan tetapi, dengan adanya pembangunan-pembangunan tersebut memberikan dampak terhadap lingkungan. Pemerintah pada masa Orde Baru menanggapi permasalahan tersebut dengan menerapkan berbagai kebijakan, seperti dibentuknya Kementerian Lingkungan Hidup serta memberikan mandat kepada Emil Salim sebagai Menterinya guna mengatasi masalah lingkungan Hidup yang semakin mengakar. Salah satu langkah awal yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup adalah dengan menetapkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, Pemerintah juga membuat kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam upaya mengontrol dan mengawasi industri-industri yang berpotensi besar dapat merusak lingkungan hidup. Karya penulisan ini berbeda dengan karya- karya sebelumnya karena dari hasil yang didapat dalam penelitian-penelitian mengenai permasalahan lingkungan hanya ditulis secara umum dalam aspek lingkungan ataupun hukum tanpa menggunakan penulisan sejarah, sedangkan penulisan ini ditulis dengan pendekatan penulisan sejarah lingkungan. Dari hasil penulisan ini dapat dijelaskan bahwa penerapan kebijakan AMDAL pada masa ini terbukti belum dapat diimplementasikan dengan sesuai karena sejak kebijakan tersebut diterapkan masih banyak penyelewengan-penyelewengan yang terjadi.

---

This study aims to define how the government responds to problems regarding environmental issues that present in the early 1960s. Since the increase of infrastructure development as well as technology in Indonesia, the country’s development is increasing rapidly. Several infrastructures that were built are such as industry, office buildings, to residential areas. However, with those infrastructures being built, it gave bad impacts to the environment. In the new order era, the government responded to that problem by applying a series of policies, such as the formation of the Ministry of Environment and giving Emil Salim a mandate as the minister to resolve problems regarding the living environment which was getting bigger. One of the initial steps done by the Ministry of Environment was establishing Law No. 4 of 1982 regarding basic provisions of environmental management. Besides that, the government also established Analysis Regarding Environmental Impact (AMDAL) in an attempt to control and to supervise industries which have big potential to harm the environment. This study is different from the previous studies because the results of the previous ones regarding environmental problems were only written generally in the aspects of environment and law but not in the aspect of history, while this study is written with an approach of environmental history. From this study, it can be explained that the practice of AMDAL policy in this era is proven cannot be implemented yet accordingly, because since the establishment of that policy there are still many frauds and deceptions that happen."

"Penulisan ini berupaya untuk menganalisis bagaimana pemerintah menanggapi permasalahan mengenai isu lingkungan hidup yang sudah hadir pada tahun 1960-an. Sejak meningkatnya kebutuhan infrastruktur serta teknologi di Indonesia menyebabkan perkembangan yang meningkat begitu pesat. Infrastruktur yang dibangun diantaranya seperti industri, gedung-gedung perkantoran, hingga pemukiman warga. Akan tetapi, dengan adanya pembangunan-pembangunan tersebut memberikan dampak terhadap lingkungan. Pemerintah pada masa Orde Baru menanggapi permasalahan tersebut dengan menerapkan berbagai kebijakan, seperti dibentuknya Kementerian Lingkungan Hidup serta memberikan mandat kepada Emil Salim sebagai Menterinya guna mengatasi masalah lingkungan Hidup yang semakin mengakar. Salah satu langkah awal yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup adalah dengan menetapkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, Pemerintah juga membuat kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam upaya mengontrol dan mengawasi industri-industri yang berpotensi besar dapat merusak lingkungan hidup. Karya penulisan ini berbeda dengan karya- karya sebelumnya karena dari hasil yang didapat dalam penelitian-penelitian mengenai permasalahan lingkungan hanya ditulis secara umum dalam aspek lingkungan ataupun hukum tanpa menggunakan penulisan sejarah, sedangkan penulisan ini ditulis dengan pendekatan penulisan sejarah lingkungan. Dari hasil penulisan ini dapat dijelaskan bahwa penerapan kebijakan AMDAL pada masa ini terbukti belum dapat diimplementasikan dengan sesuai karena sejak kebijakan tersebut diterapkan masih banyak penyelewengan-penyelewengan yang terjadi.

---

This study aims to define how the government responds to problems regarding environmental issues that present in the early 1960s. Since the increase of infrastructure development as well as technology in Indonesia, the country’s development is increasing rapidly. Several infrastructures that were built are such as industry, office buildings, to residential areas. However, with those infrastructures being built, it gave bad impacts to the environment. In the new order era, the government responded to that problem by applying a series of policies, such as the formation of the Ministry of Environment and giving Emil Salim a mandate as the minister to resolve problems regarding the living environment which was getting bigger. One of the initial steps done by the Ministry of Environment was establishing Law No. 4 of 1982 regarding basic provisions of environmental management. Besides that, the government also established Analysis Regarding Environmental Impact (AMDAL) in an attempt to control and to supervise industries which have big potential to harm the environment. This study is different from the previous studies because the results of the previous ones regarding environmental problems were only written generally in the aspects of environment and law but not in the aspect of history, while this study is written with an approach of environmental history. From this study, it can be explained that the practice of AMDAL policy in this era is proven cannot be implemented yet accordingly, because since the establishment of that policy there are still many frauds and deceptions that happen."

"Penelitian ini berfokus pada fenomena kasus-kasus bunuh diri yang terjadi sebagai akibat terjadinya ijime pada Anak-anak SMP di Jepang tahun 1990-2009. Ijime adalah sebuah fenomena yang terbentuk dimana terdapat seorang yang meng-ijime dan seseorang yang menjadi korban dari ijime tersebut. Di Jepang ijime menjadi salah satu masalah serius dalam dunia pendidikan sejak tahun 1970-an dan alasan utamanya dilatarbelakangi oleh kenaikan angka persentase bunuh diri anak usia sekolah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersandar pada teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens, konsep bunuh diri dan konsep moral, dengan metode studi pustaka. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa jenis bunuh diri yang terjadi pada penelitian ini adalah bunuh diri anomik yaitu sebanyak enam kasus. Sedangkan bunuh diri altruistik adalah sebanyak empat kasus. Dan jenis bunuh diri egoistik dan anomik adalah satu kasus. Semua kasus bunuh diri yang ada dalam penelitian ini penyebabnya adalah ijime.

---

This study focused on the phenomenon of suicide cases that occurred as impact of ijime among Middle School Students in Japan |990-2009. Ijime is one of the phenomenon which formed that it had been someone as actor of ijime and the victim of ijime. In Japan, ijime was become the one of seriously problem in the education since l970?s. The main reason of this problem was background on the increase of percentage of suicide in the school age children. The study was conducted with a qualitative approach that relies on the theory of structuration, the concept of suicide, the concept of moral, and library research.

From the research, it was found that the kind of suicide in this study is the anomic suicide which found six cases, the altruistic suicide is four cases and the egoistic and anomic suicide is one case. The anomic suicide is more occurred in this study. All of the cases of suicide in this study was occurred because ijime."