Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa menuai pro dan kontra pada tingkat domestik ataupun internasional. Relokasi Marine Corps Air Station atau MCAS Futenma dari kota Ginowan ke kota Nago di Henoko. Relokasi MCAS Futenma yang telah disepakati sejak tahun 1996 oleh Jepang dan Amerika Serikat hingga kini masih belum sepenuhnya disetujui oleh masyarakat Okinawa. Masyarakat Okinawa tidak ingin pangkalan militer tersebut direlokasi ke kota Nago, karena mereka ingin agar pangkalan militer Amerika Serikat dapat dipindahkan sepenuhnya dari Okinawa. Penelitian ini akan menganalisis mengenai kebijakan Perdana Menteri Shinzo Abe dalam menangani isu relokasi pangkalan militer AS di Okinawa MCAS Futenma . Dalam menjawab pertanyaan penelitian, penulis akan menggunakan teori proses pengambilan keputusan decision making process yang dikemukakan oleh William D. Coplin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perdana Menteri Shinzo Abe tetap melanjutkan usaha-usaha untuk merelokasi pangkalan militer AS di Okinawa, yaitu MCAS Futenma ke Henoko dengan melihat berbagai faktor-faktor penentu kebijakan. Faktor-faktor yang melahirkan strategi kebijakan yang dikeluarkan oleh Shinzo Abe ialah faktor domestik Jepang, kapabilitas ekonomi dan militer, dan konteks internasional.Kata kunci: MCAS Futenma; Okinawa; Relokasi; Shinzo Abe.

---

The existence of US military bases in Okinawa reaped pros and cons at the domestic and international level to relocate Marine Corps Air Station or MCAS Futenma from Ginowan city to Nago city in Henoko. The relocation of MCAS Futenma that has been agreed since 1996 by Japan and the United States was still not fully approved by Okinawa people. The Okinawa people do not want the military base to be relocated to Nago city, because they wanted the US military base to be completely removed from Okinawa. This research will analyze the policy of Prime Minister Shinzo Abe in addressing the issue of relocation of US military base in Okinawa MCAS Futenma . This research used theory of decision making process proposed by William D. Coplin. The results of this study indicated that Prime Minister Shinzo Abe continue efforts to relocate the US military base in Okinawa, namely MCAS Futenma to Henoko by looking at various policy determinants. The factors that boost Shinzo Abe 39 s policy were Japanese domestic factors, economic and military capabilities,including the international context. "

"Fenomena shoushika atau menurunnya tingkat kelahiran merupakan salah satu isu yang krusial di Jepang. Rendahnya angka kelahiran, diikuti oleh meningkatnya angka harapan hidup, berdampak secara signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan di negara tersebut. Sebagai konsekuensi dari berkurangnya populasi penduduk di usia produktif dan menyusutnya jumlah penduduk secara keseluruhan, fenomena ini telah berkontribusi terhadap menurunnya produktivitas negara sehingga memengaruhi pertumbuhan ekonomi Jepang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Perdana Menteri Shinzo Abe melalui paket kebijakan Abenomics-nya mengeluarkan serangkaian kebijakan keluarga untuk mendorong angka kelahiran yang berfokus pada peningkatan fasilitas penitipan anak, cuti orang tua, dan pengurangan jam kerja. Meskipun demikian, kebijakan-kebijakan tersebut nyatanya tidak dapat memberikan hasil yang efektif. Sebaliknya, angka kelahiran cenderung menurun pada masa periode jabatan Abe. Melalui tulisan ini, penulis hendak mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tidak efektifnya implementasi kebijakan keluarga dalam menangani fenomena shoushika di Jepang. Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa hambatan budaya, konservatisme politik, dan silver democracy di Jepang telah memengaruhi tidak efektifnya kebijakan keluarga yang diluncurkan pemerintah Abe dalam menangani fenomena shoushika.

---

The shoushika phenomenon or declining birth rates is a crucial issue in Japan. The low birth rate, coupled with rising life expectancy, has significantly impacted various aspects of life in the country. As a consequence of the dwindling working-age population and the shrinking population as a whole, this phenomenon has contributed to a decline in the country's productivity, affecting Japan's economic growth. To address this issue, Prime Minister Shinzo Abe’s government through its Abenomics policy package issued a set of family policies to boost birth rates that focused on increasing childcare facilities, parental leave, and reducing working hours. However, these policies did not produce effective results. On the contrary, the birth rate tended to decline during Abe's term. Through this paper, the author aims to identify the factors that influence the ineffective implementation of family policies in dealing with the shoushika phenomenon in Japan. Based on the findings, it can be seen that cultural barriers, political conservatism, and silver democracy in Japan have influenced the ineffectiveness of the family policies launched by Abe’s government in dealing with the shoushika phenomenon."

"Penelitian ini membahas pemagaran atau hedging dalam pidato politik bahasa Jepang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis dan fungsi pagar dalam teks-teks pidato perdana menteri Jepang Shinzo Abe. Teks pidato yang dijadikan sumber data berjumlah lima pidato yang diunduh dari situs resmi lsquo;perdana menteri Jepang dan kabinetnya rsquo;. Pagar temuan dalam pidato akan dianalisis menggunakan pagar taksonomi Salager-Meyer 1994 sebagai acuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pagar yang dominan digunakan adalah frasa pembuka sebesar 50 . Urutan kedua pagar adalah verba bantu modal sekitar 22 . Urutan ketiga jenis pagar kata penunjuk derajat, kuantitas frekuensi dan waktu sekitar 11 . Jenis pagar verba leksikal modal urutan ke empat sekitar 6 . Urutan kelima pagar frasa modal nomina, adjektiva dan adverbia berjumlah 5 atau. Jenis pagar klausa bersyarat menempati urutan keenam yaitu 4 . Urutan terakhir adalah pagar majemuk sekitar 2 . Fungsi dari pagar-pagar yang digunakan oleh PM Abe ini sebagai mitigasi, melindungi diri dari kritik, menunjukkan kesantunan, mencegah konfrontasi, membangun hubungan baik dengan mitra tutur dan menunjukkan kurangnya komitmen atau tanggung jawab.Kata kunci: Pemagaran, pidato politik, Shinzo Abe, pragmatik, kesantunan.

---

The object of this research is hedging in Japanese political speeches. The objective of this research is to identify types and functions of hedging in the speeches of the Japan Prime Minister Shinzo Abe. The data consist of five Shinzo Abe rsquo s speeches taken from website Prime Minister and Cabinet at http www.kantei.go.jp. The hedges found in the speeches are analyzed using the taxonomy and functions of hedges according to Salager Meyer 1994 . The analysis shows that the most frequently used hedges in political speeches by Shinzo Abe is introductory phrases 50 , followed modal auxiliaries 22 , approximators of degree, quantity, 11 , lexical verb 6 , frasa modal nomina, adjektiva dan adverbia 5 , lsquo if rsquo type clauses 4 , and compound hedge 2 . In addition, the function of hedging in the speeches of Shinzo Abe is to mitigate, to protect himself from critique, to show politeness, to prevent confrontation, to build a good relation with the hearer, and show lack of commitment or responsibility.Key words pragmatics, hedging, political speech, politeness. "

"Pasca Perang Dunia II, Jepang maju pesat sebagai negara industri maju. Sektor manufaktur Jepang, termasuk industri otomotif berkembang pesat. Namun, laju industrialisasi menyebabkan perpindahan penduduk usia produktif dari desa ke kota dan dari sektor pertanian ke sektor industri. Akibatnya, sektor pertanian hanya ditangani oleh tenaga kerja usia lanjut. Di samping itu, nilai tambah yang rendah juga menyebabkan sektor pertanian kurang diminati oleh generasi muda angkatan kerja. Akibatnya, pertanian menjadi sektor yang tidak kompetitif di Jepang. Sejak era pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerintah Jepang menjalankan kebijakan proteksi dengan memberi subsidi kepada pelaku sektor pertanian. Memasuki abad ke-21, globalisasi dan liberalisasi perdagangan menjadi agenda utama dunia, termasuk Jepang. Untuk mengantisipasi impor produk pertanian yang lebih murah, pemerintah Jepang harus menjalankan kebijakan untuk tidak hanya melindungi, tetapi juga membantu meningkatkan daya saing sektor pertanian. Setelah menjabat sebagai perdana menteri pada Desember 2012, PM Shinzo Abe mengeluarkan paket kebijakan ekonomi salah satunya untuk sektor pertanian. Selain itu, pada Mei 2013 PM Shinzo Abe memutuskan bahwa Jepang akan berpartisipasi dalam perundingan Trans-Pacific Partnership (TPP). Di saat yang bersamaan, PM Abe mendorong implementasi beberapa kebijakan untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian Jepang.

---

In post World War II era, Japan has transformed itself into a leading industrial nation. Manufacturing industries, including automotive industry, has become a leading industry for Japan. However, rapid industrialization caused the urbanization and the migration of working forces from rural to urban area. Consequently, agricultural sector was left to the elderly worker. Meanwhile, the value added of the agricultural products are much lower, causing it less and less attractive to the younger generation. As a result, agricultural sector became less competitive. Since the era of high economic growth, the Japanese government has been taking a number of protective policies, including heavy subsidies, to protect the farmers. However, in the 21st century, globalization and trade liberalization has become the rule of the day, and Japan must also join itu. In order to anticipate the influx of low price agricultural product imports, the Japanese government had to implement policies not only to protect, but also to empower the farmers, and to make agricultural sector in Japan more competitive. In December 2012, prime minister Abe Shinzo came to power, and immediately after, he announced a number of economic policies, including policies to boost the growth of agricultural sector. In May 2013, PM Abe announced that Japan will join the negotiation of Trans-Pacific Partnership (TPP). At the same time, PM Abe had push the implementation of a number of policies to boost agricultural sector in Japan."

"Shinzō Abe adalah Perdana Menteri Jepang yang ke-57 yang diangkat pada Desember 2012. Sebagai Perdana Menteri, Shinzō Abe berencana untuk merevisi Konstitusi 1947. Rencana revisi tersebut merupakan upaya untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu untuk menjalankan hak pertahanan kolektif. Shinzō Abe ingin Jepang agar lebih proaktif dalam menjaga perdamaian dunia, dan menjalankan hak pertahanan kolektif dapat mewujudkannya. Namun, konstitusi menghalanginya untuk menjalankan hak tersebut. Di sisi lain, konflik Kepulauan Senkaku yang sedang Jepang hadapi dengan Cina dan Taiwan sedang berada di titik tertingginya. Ketiga pihak yang terlibat dalam konflik terus melakukan tindakan untuk menegaskan klaimnya. Shinzō Abe sedang berusaha untuk merevisi Konstitusi 1947 dengan memanfaatkan ketegangan konflik Kepulauan Senkaku sebagai justifikasi tindakannya. Ketegangan konflik tersebut merupakan bukti dari situasi regional yang buruk bagi Jepang, sehingga dapat dijadikan alasan untuk merevisi konstitusi, dan akhirnya menjalankan hak pertahanan kolektif.

---

Shinzō Abe is Japanese 57th Prime Minister who was appointed in December 2012. As Prime Minister, he is planning to revise the 1947 Constitution. His revision plan is an attempt to do something even greater, which is to exercise the right of collective defense. Shinzō Abe wants Japan to be more proactive in keeping peace in the world, and exercising the right of collective defense can realize his vision. However, the constitution stands in the way of it. On the other hand, the Senkaku Islands territorial dispute between Japan, China, and Taiwan is on its highest point. Those three countries are consistently asserting their claims about the island’s ownership. Shinzō Abe is using the tension on the dispute to justify his plan to revise the 1947 Constitution. The tension on the dispute is proof that regional situation is not good for Japan, so it can be used to justify the constitution revision, and eventually exercise the right of collective defense."

"Kerjasama keamanan Jepang dengan Uni Eropa (UE) yang telah berlangsung cukup lama, dinilai masih sangat minim dan terbatas. Namun, di masa pemerintahan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe terjadi perkembangan yang cukup signifikan. Ditandai dengan kerjasama keamanan kedua pihak yang terlibat dalam misi kontra pembajakan di Somalia dan pembuatan Perjanjian Kerjasama Strategis (Strategic Partnership Agreement, SPA) sebagai kerangka kerja yang mengikat dan berkekuatan hukum, menimbulkan optimisme Jepang-UE terhadap semakin eratnya kerjasama keamanan kedua belah pihak di masa yang akan datang. Pertanyaan dalam penelitian adalah: Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Jepang di masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe dalam melakukan kerjasama keamanannya dengan UE?. Penelitian ini menggunakan konsep dan teori adaptive foreign policy James N. Rosenau. Analisis dalam penelitian ini menemukan bahwa Jepang dalam melakukan kerjasama keamanannya dengan UE di masa pemerintahan Abe, dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternalnya. Faktor internalnya adalah kepemimpinan dari Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri dan reformasi kebijakan pertahanan dan keamanan yang menginginkan Jepang lebih proaktif berkontribusi untuk perdamaian. Sedangkan faktor eksternalnya adalah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS dengan kebijakan-kebijakannya dan perkembangan dari peran UE sebagai aktor keamanan global. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dan dokumen. Data bersumber dari pemerintah dan pernyataan yang diterbitkan dan jurnal, buku dan situs internet.

---

Japanese security cooperation with the European Union (EU) that has been going on for quite a long time, but still considered very minimal and limited. However, during the reign of Japanese Prime Minister Shinzo Abe there was a significant development. Marked by the security cooperation of the two parties involved in the counter-piracy mission in Somalia and the creation of a Strategic Partnership Agreement (SPA) as a binding and legally enforceable framework, it has raised optimism between Japan and the EU in the increasingly tight cooperation between the two parties which will come. The questions in the study are: What factors influence Japan during the reign of Prime Minister Shinzo Abe in conducting security cooperation with the EU? This research uses James N. Rosenau's adaptive foreign policy concept and theory. The analysis in this study found that Japan in carrying out its security cooperation with the EU in Abe's reign, was influenced by changes that occurred in its internal and external environment. Its internal factor is the leadership of Shinzo Abe as Prime Minister and defense and security policy reforms who want Japan to be more proactive in contributing to peace. While the external factor is the election of Donald Trump as US President with his policies and the development of the EU's role as a global security actor. This study uses qualitative methods through literature and document studies. Data sourced from the government and published statements and journals, books and internet sites."

"

Kendatipun Jepang sempat mengalami stagnasi selama dua dekade, dewasa ini Jepang tetap berkomitmen untuk meningkatkan hubungan kerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN.  Hal itu dapat diamati dari berbagai kebijakan Shinzo Abe yang ditujukan untuk menciptakan kemakmuran, perdamaian, dan stabilitas di kawasan ASEAN. Pada tahun 2013, ketika Shinzo Abe kembali menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang, ia banyak melakukan lawatan ke luar negeri dan aktif berpidato di depan publik untuk menyampaikan visi dan misinya terkait kemitraan Jepang dan ASEAN. Sebagai penutur, Shinzo Abe memiliki strategi tersendiri dalam menyampaikan gagasan-gagasan ideologisnya. Melalui penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori analisis wacana kritis yang memusatkan perhatian pada proses produksi teks, distribusi, dan konsumsi, ideologi dalam wacana akan dapat diungkap. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi muatan ideologi yang digunakan Perdana Menteri Shinzo Abe dalam pidato yang mengangkat tema hubungan ekonomi luar negeri Jepang terhadap ASEAN tahun 2013. Melalui analisis wacana kritis, ditemukan sebanyak 9 ideologi yang dianut oleh Shinzo Abe, yakni: sentralitas ASEAN (11 data); negara sejahtera (10 data); berkontribusi secara proaktif untuk perdamaian (6 data); nemawashi (6 data); Cool Japan (4 data); pemimpin Asia (3 data); omotenashi; (3 data) progender; (2 data); dan Jepang negara pariwisata (1 data). Dari 46 data, sebanyak 24 data menunjukkan bahwa pemerolehan legitimasi dilakukan Shinzo Abe secara simbolis dan 22 data diperoleh secara materiil.

---

Though Japan encountered economic stagnation for two decades, the country recently remains committed to develop international partnership with the members of ASEAN. It is palpably seen from Shinzo Abes multiple policies aimed at creating prosperity, peace, and stability in ASEAN region. When Shinzo Abe reserved as Japanese Prime Minister in 2013, he frequently travelled abroad and actively gave speech in public to deliver his vision and mission related to the partnership of Japan and ASEAN. As a speaker, he has distinctive strategies to deliver his ideological ideas. This research employed descriptive qualitative method with critical discourse analysis theory focusing on text production, distribution, and consumption to reveal ideologies in three speeches. This research aims to identify ideologies in Shinzo Abe Prime Ministers speeches about Japans foreign economic relations to ASEAN in 2013. The research reveals that Shinzo Abe adopts 9 ideologies in his speech, they are ASEAN centrality (11 data); prosperous country (10 data); proactive contribution to create peace (6 data); nemawashi (6 data); Cool Japan (4 data); Asia leader (3 data); omotenashi; (3 data); pro-gender (2 data); and Japan as tourism oriented country (1 data). Of the 46 data, 24 of them indicate that Shinzo Abe gain legitimacy symbolically, and 22 data are gained materially."

"Jepang sejak pasca Perang Dunia dikenal sebagai negara pasifis. Hal ini terkait Pasal 9 Konstitusi Jepang yang menjadi dasar identitas Jepang. Kebijakan luar negeri Jepang tampak berfokus pada instrumen dan kebijakan ekonomi dalam mencapai kepentingan nasional. Semenjak Shinzo Abe menjabat sebagai Perdana Menteri di tahun 2012, literatur dan media menyoroti perubahan dalam kebijakan luar negeri Jepang yang diawali oleh pengajuan revisi Abe terhadap Pasal 9 sebagai tonggak identitas Jepang. Selain itu, kepemimpinannya turut disoroti sebagai Perdana Menteri dengan masa jabat terlama di Jepang. Untuk menelaah dinamika kebijakan luar negeri Jepang di era kedua Abe, tulisan ini memetakan 44 literatur dalam bentuk artikel jurnal dengan metode taksonomi yang dikategorisasikan ke lima tema utama, yaitu (1) elemen domestik dalam kebijakan luar negeri, (2) hubungan luar negeri Jepang, (3) isu keamanan dalam kebijakan luar negeri Jepang, (4) isu ekonomi dalam kebijakan luar negeri Jepang, dan (5) isu sosial budaya dalam kebijakan luar negeri Jepang. Dari tinjauan kelima tema utama ini, penulis memetakan konsensus, perdebatan, refleksi, dan sintesis untuk menelaah dan memaknai temuan dari persebaran literatur. Literatur-literatur utamanya memperlihatkan kontra terhadap pandangan negatif media massa dan literatur lainnya terhadap Jepang di era kepemimpinan Shinzo Abe. Penulis menemukan bahwa dinamika perubahan yang terjadi dalam kebijakan luar negeri Jepang di era Abe pada periode 2012-2020 dapat dijelaskan oleh faktor geopolitik dan signifikansi Abe sebagai pemimpin negara yang terletak pada peran pengatur proses pembentukan kebijakan luar negeri dalam politik domestik Jepang. Dari temuan tersebut, tulisan ini merekomendasikan beberapa analisis lanjutan dan pentingnya untuk tidak terfokus hanya pada unit analisis struktur ataupun individu, tetapi faktor domestik menjadi signifikan pula untuk dieksplorasi dalam analisis kebijakan luar negeri.

---

Japan has been known as a pacifist country since the post-World War II period, largely due to Article 9 of the Japanese Constitution, which serves as the foundation of Japan's identity. Japan's foreign policy appears to prioritize economic instruments and policies to pursue national interests. Since Shinzo Abe assumed the position of Prime Minister in 2012, literature and media have highlighted changes in Japan's foreign policy, initiated by Abe's proposal to revise Article 9 as a cornerstone of Japan's identity. Additionally, his leadership has been noted for being the longest-serving Prime Minister in Japan. To examine the dynamics of Japan's foreign policy in Abe's second era, this paper maps 44 literature pieces in the form of journal articles, using a taxonomy method categorized into five main themes: (1) domestic elements in foreign policy, (2) Japan's foreign relations, (3) security issues in Japan's foreign policy, (4) economic issues in Japan's foreign policy, and (5) socio-cultural issues in Japan's foreign policy. From the review of these five main themes, the author identifies consensus, debates, reflections, and syntheses to analyze and interpret the findings from the distribution of literature. The main literature shows contrasting views against the negative perceptions of mass media and other literature towards Japan during Shinzo Abe's leadership. The author finds that the dynamics of change in Japan's foreign policy during Abe's era from 2012 to 2020 can be explained by geopolitical factors and Abe's significance as a leader shaping foreign policy processes in Japan's domestic politics. Based on these findings, this paper recommends several further analyses and emphasizes the importance of not solely focusing on structural or individual units of analysis, but also exploring domestic factors in foreign policy analysis."

"Penelitian ini membahas upaya yang dilakukan sebuah organisasi sayap kanan Jepang bernama Nippon Kaigi untuk mewujudkan rencana remiliterisasi Jepang. Topik tersebut berhubungan dengan arus nasionalisme global yang meningkat beserta status negara Jepang yang memiliki akar sejarah konservatisme yang tinggi. Dalam prosesnya, gagasan remiliterisasi oleh Nippon Kaigi mendapat penolakan dari mayoritas masyarakat. Untuk menelaah upaya yang dilakukan Nippon Kaigi, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dari ragam literatur untuk membangun pemaknaan mengenai proses dukungan yang mereka lagukan. Melalui penggunaan teori modal sosial, peneliti menemukan bahwa upaya mengusung gagasan remiliterisasi tetap berlanjut berkat cara lain yang ditempuh Nippon Kaigi. Organisasi tersebut mengerahkan modal sosial yang ia miliki untuk meloloskan gagasan remiliterisasi melalui legislasi dalam parlemen dan kerjasama antar partai politik. Organisasi yang juga termasuk sebagai kelompok penekan ini melakukan penghimpunan modal kultural untuk meloloskan agenda remiliterisasi tersebut. Meskipun teori modal sosial bisa menjelaskan cara (modus) yang dilakukan, peneliti menemui hambatan untuk mengungkap motif umum dari rencana remiliterisasi Jepang oleh Nippon Kaigi."

"ABSTRAKKeadaan domestik Jepang yang kian memprihatinkan terutama dalam bidang kependudukan dimana jumlah penduduk negara Jepang terus mengalami penurunan, jumlah lansia lebih banyak jika dibandingkan dengan usia anak muda dan berdampak pada sektor tenaga kerja dan juga perekonomian Jepang yang mengalami stagnansi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Jepang berupaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Hal yang dilakukan oleh pemerintah Jepang adalah, berusaha untuk meningkatkan jumlah pekerja, demi meningkatkan perekonomian Jepang.Salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang, saat ini di perintah oleh PM Shinzo Abe, adalah meningkatkan jumlah tenaga kerja asing. Hal ini yang dirasa oleh Jepang mampu menanggulangi permasalah domestik negaranya.Dalam pembuatan kebijakan luar negeri Jepang, salah satu faktor yang berpengaruh dalam hal tersebut adalah kepala pemerintahan. Abe sebagai kepala pemerintah negara Jepang, bertindak sebagai Perdana Mentri, memiliki kekuasaan tertinggi dalam memutuskan pembuatan kebijakan Jepang.Kebijakan yang membahas mengenai tenaga kerja asing di Jepang pada masa pemerintahan PM Shinzo Abe sedikit mengalami perubahan dari PM sebelumnya. Dimana pada masa pemerintahan PM Abe, jumlah tenaga kerja asing mengalami peningkatan yang drastis. Hal ini tidak terlepas dari keinginan PM Abe untuk meningkatkan kembali perekonomian Jepang dengan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di beberapa sektor usaha agar perekonomian berjalan maksimal sehingga mampu mempengaruhi peningkatan ekonomi Jepang.

---

ABSTRACTJapan 39 s domestic circumstances are a growing concern, especially in the field of population where the population of the country of Japan continues to decline. The Aging population is growing while the number of young generation getting low. the Japanese government struggles to cope with these problems. Japanese government already trying to increase the number of workers., especialy immigrant workers.Abe as the prime minister of Japan has the highest authority in the decision of foreign policy making. Under Abe administration, the number of immigrant workers had increase. It is because Abe focus on reconstruction of Japan Economi problem, which is Japan need more workers to make their production sector grown faster and the stagnantion in Japan will end. Eventho, in Japan diet these topic, about immigrant workers, is one of sensitive problem, but Japan can rsquo t denied that they need them to help them solve their domestic problem."