Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mempelajari posisi perempuan kepala keluarga sebagai petani penggarap tak bertanah yang mengalami eksklusi berlapis dan posisinya dalam perjuangan atas tanah di lahan eks HGU Perkebunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan kerangka teori ekologi politik feminis, teori kuasa atas eksklusi, dan teori feminis tentang keadilan sosial. Subyek utama penelitian ini adalah perempuan kepala keluarga tak bertanah di Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sebagian besar petani di desa ini adalah petani penggarap. Situasi di Desa Nanggung merupakan representasi terjadinya ketimpangan struktur kepemilikan dan penguasaan sumber-sumber agraria dimana tanah yang dimiliki masyarakat, termasuk di dalamnya area pemukiman, sesungguhnya hanya 23 persen dari total wilayah desa. Sebagian besar tanah di desa ini merupakan tanah negara yang penguasaan pengelolaannya berada di tangan perusahaan swasta pemegang HGU perkebunan PT. Hevindo dan pengusahaan negara bidang kehutanan Perhutani.Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan kepala keluarga tak bertanah mengalami eksklusi berlapis yakni pada ranah keluarga inti, keluarga besar, komunitas, warga desa, organisasi pendamping, dan negara. Eksklusi berlapis di tingkat keluarga inti, keluarga besar, dan komunitas menyebabkan perempuan kepala keluarga tak bertanah ditinggalkan dalam perjuangan memperoleh akses atas tanah yang diupayakan organisasi tani setempat dengan memanfaatkan program Tanah Obyek Reforma Agraria TORA . Di sisi lain, program yang merupakan bagian dari kebijakan nasional tentang reforma agraria tidak menempatkan petani perempuan, apalagi petani perempuan kepala keluarga tak bertanah sebagai subyek kebijakan.

---

This research studied the position of women heads of household as landless peasants who faces multi layer exclusions and their position within struggle over land in the ex plantation concession land. This research used qualitative approach and adopts feminist political ecology theory, the power of exclusion theory, and feminist theory of social justice. Primary subjects of this research are landless women heads of household in Nanggung Village, Nanggung Sub District, Bogor Regency, West Java Province. Most of villagers are tillers. Situation in Nanggung Village is representation how agrarian injustice where only 23 percent of total village lands owned by its inhabitants in form of housing area. The rest of lands in this village is considered by state lands, controlled by private plantation company namely PT. Hevindo and state forestry company namely Perhutani.This research showed that landless women heads of household face multi layer exclusions on main family, large family, community, villagers, NGOs, and state. Multi layer exclusions on main family, large family, and community ignored on struggle over land by local peasants organization which used Land Object of Agrarian Reform TORA program. On the other hand, program that is part of national government policy of agrarian reform have neglected women peasants, especially landless women heads of household as subject of these policy. "

"Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang Potensi Desa dan peluang implemntasi program corporate social responsibiity PT. Antam, TBK UBPE Ponglor di Desa Malasari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. hasil penelitian menunjukkan bahwa implemntasi program CSR PT. Antam TBK UBPE Pongkor sudah banyak di Desa Malasari, namun program yang digulirkan belum sepenuhnya memperlihatkan dampak keberlanjutan terutama untuk peningkatan kesejahtreaan masyarakat, padahal Desa Malasari memiliki potensi sumber daya dan modal sosial yang kuat.

---

This thesis aims to gain an overview of the Village Potential and opportunities implemntasi PT Corporate Social Responsibility programs. Antam TBK Malasari UBPE Ponglor in the village. This study used qualitative research methods with descriptive study. the results showed that implemntasi CSR program PT. Antam TBK UBPE Pongkor Malasari many in the village, but the programs initiated yet fully show the impact of sustainability primarily to an increase in public Welfare, whereas the village Malasari resource potential and strong social capital."

"Penelitian ini membahas implementasi corporate social responsibility yang dilakukan oleh PT. Antam Tbk. UBPE Pongkor di Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat periode tahun 2015 dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori good governance dan corporate social responsibility. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma kualitatif, melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh hasil bahwa implementasi corporate social responsibility yang dilakukan oleh PT. Antam Tbk. UBPE Pongkor di Desa Bantar Karet dibagi menjadi tiga jenis program, yaitu Program Pengembangan Masyarakat, Program Kemitraan, dan Program Bina Lingkungan. Hasil penelitian menyarankan bahwa perusahaan seharusnya meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, menjalin koordinasi lebih dalam dengan stakeholder terkait, dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan yang berwenang, untuk masalah penambangan emas tanpa ijin PETI.

---

This research discusses about Corporate Social Responsibility Implementation by PT. Antam Tbk UBPE Pongkor at Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 2015 and the factors that affect its impelementation. Researcher uses good governance and corporate social responsibility theory as relevant concepts. By using qualitative paradigm and in depth interview as well as literature study, researcher find that the implementation of Corporate Social Responsibility Implementation by PT. Antam Tbk UBPE Pongkor at Desa Bantar Karet consists of three programs, Citizen Development Program, Partnership Program, and Environmental Development Program. The researcher suggests that the corporation should increase evaluation and monitoring on its program, increase partnership with stakeholders about program, and increase cooperation and coordination with authorities, to handle illegal miners problem."

"ABSTRACTDemam berdarah dengue (DBD) merupakan salah satu muosquito- borne viral disease yang persebarannya paling cepat di seluruh dunia. Kasus DBD dapat menyebabkan sindrom shock dengue yang mempunyai tingkat kematian tinggi. DBD yang awalnya dipercaya sebagi penyakit yang berasal dari wilayah kota, kini sudah banyak ditemukan di wilayah pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran kasus DBD yang terjadi di wilayah pedesaan Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan disain studi case series dengan analisis spasial. Sampel dari penelitian ini yaitu seluruh penderita DBD dengan data lengkap yang tercatat di UPT Puskesmas Nanggung tahun 2012-2014. Dari 19 kasus yang ada, 15 kasus (79%) diantaranya diduga merupakan kasus lokal (kasus DBD yang didapat dari wilayah pedesaan) dan 4 kasus (21%) diduga merupakan kasus impor (kasus DBD didapat dari wilayah perkotaan). Di wilayah ini banyak ditemukan tempat- tempat potensial breeding place nyamuk. Sementara itu, potensi wisata dan pertambangan di Kecamatan Nanggung menyebabkan mobilitas manusia dan kendaraan yang tinggi, sehingga wilayah ini berpotensi menjadi wilayah endemis Demam Berdarah Dengue. Oleh karena itu, diperlukan penelitian- penelitian lebih lanjut menggunakan analisis spasial untuk memudahkan fokus penanggulangan DBD di wilayah pedesaan.

---

ABSTRACTDengue Hemorrhagic Fever (DHF) spreading rapidly throughout the world. Dengue cases can lead to dengue shock syndrome which has a high mortality rate. DHF is initially believed as a disease originating from the city areas, now it found in many rural areas. This study aims to describe of dengue fever cases occur in rural areas in Nanggung District of Bogor Regency. This study uses a case series design with a spatial analysis. The samples are all patients who diagnosed DHF with complete data recorded in UPT Puskesmas Nanggung 2012-2014. Of the 19 cases, 15 cases (79%) were suspected to be the case locally (DHF cases were obtained from rural areas) and 4 cases (21%) suspected to be imported cases (dengue cases come from urban areas). In this region are found sites of potential mosquito breeding place. Meanwhile, the potential of tourism and mining in the District Nanggung causes of high mobility include vehicle, human and transportation, so that, this region has the potential to become endemic region of Dengue Hemmorrhagic Fever. Therefore, it is necessary further studies using spatial analysis to facilitate focused prevention of dengue in rural areas."

"Tulisan ini membahas tentang perkembangan perkebunan sawit yang semakin meningkat dan tersebar di berbagai negara salah satunya di Indonesia. Perkembangan perkebunan sawit di tingkat global kemudian memiliki dampak kepada konteks lokal salah satunya di Kampung Palawijo yang berbatasan langsung dengan perkebunan sawit Kebun Cikasungka PTPN III KSO PTPN VIII. Para penduduk yang sebelumnya mayoritas bekerja di perkebunan karet milik PTPN VIII yang kemudian secara bertahap mengubah komoditasnya dari karet menjadi sawit dari tahun 2001. Perubahan komoditas tersebut tentu saja mengubah pola dan sistem penghidupan masyarakat yang tadinya bekerja di karet menjadi sawit. Namun, seiring berjalannya waktu terdapat perubahan ketergantungan penduduk Kampung Palawijo yang tadinya hampir seluruhnya menggantungkan penghidupannya dengan bekerja di karet kini setelah beralih menjadi komoditi sawit perlahan kemudian berkurang untuk bekerja di sawit. Situasi dan beban kerja yang berat dianggap tidak setara dengan upah yang diberikan, membuat minat untuk bekerja di sawit semakin menurun. Selain itu perempuan yang bekerja mayoritas menjadi Buruh Harian Lepas yang memiliki beban ganda karena harus mengurus kerja domestik yang sering diidentikkan sebagai pekerjaan yang tidak menghasilkan. Padahal kerja yang mereka lakukan itulah yang memungkinkan laki-laki bekerja di luar rumah dan mendapatkan upah. Kini strategi penghidupan yang dilakukan para penduduk sekitar memilih untuk bekerja di luar perkebunan sawit dan juga memilih untuk bermigrasi untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik.

---

This paper examines the escalating and widespread development of palm oil plantations in various countries, with a particular focus on Indonesia. The global expansion of palm oil plantations has consequential effects on local contexts, exemplified by the case of Kampung Palawijo, which directly borders the palm oil plantation Kebun Cikasungka owned by PTPN III KSO PTPN VIII. The residents of Kampung Palawijo were predominantly engaged in the rubber plantation owned by PTPN VIII, which gradually transitioned its commodity focus from rubber to palm oil starting in 2001. This shift in commodities undoubtedly alters the patterns and livelihood systems of the community, transforming their occupation from rubber to palm oil workers. Over time, there has been a transformation in the dependency of the residents of Kampung Palawijo, who previously relied heavily on rubber-related employment but gradually reduced their engagement in palm oil-related activities. The demanding work conditions and heavy workload are perceived as disproportionate to the wages provided, leading to a declining interest in palm oil employment. Furthermore, women, who constitute the majority of the workforce, often serve as Casual Daily Laborers (Buruh Harian Lepas), experiencing a dual burden as they are tasked with domestic responsibilities, commonly regarded as unremunerative work, ironically, it is their labor that enables men to seek employment outside the home and earn wages. Presently, the livelihood strategies adopted by the surrounding population involve seeking employment beyond palm oil plantations and opting for migration to attain better livelihoods."

"Tesis ini bertujuan untuk menginvesitagasi secara mikroskopis struktur sosial masyarakat di desa dalam agenda negara tentang demokratisasi desa. Sebagaimana dipahami bahwa semenjak Indonesia memasuki era reformasi, desentralisasi dan demokrasi dikedepankan sebagai upaya untuk mengevaluasi pemerintahan Orde Baru yang sentralistik. Pada dasarnya desentralisasi dan demokratisasi adalah suatu agenda yang mengedepankan proses pembangunan berbasis komunitas atau community-driven development. Akan tetapi dalam perkembangannya analisis terhadap agenda demokratisasi desa sebagai lanjutan dari proses desentralisasi dan demokratisasi tersebut sering dilakukan dengan pendekatan legal-driven, suatu pendekatan yang menganggap bahwa urusan mendemokrasikan desa hanya berhenti pada sebatas penerapan UU. UU Desa yang diterbitkan belakangan sebagai evaluasi terhadap UU sebelumnya, dianggap sebagai UU yang cukup kuat sebagai dasar bagi pelaksanaan demokrasi desa, terutama karena secara normatif telah menjamin keberfungsian BPD dan berjalannya musyawarah desa. Sementara dalam praktiknya, UU Desa tidak selalu implementatif sehingga tidak ada jaminan bagi berfungsinya BPD dan berjalannya musyawarah desa. Dengan demikian arena demokrasi desa yang dibayangkan oleh UU Desa tidak selalu terwujud. Melalui penelitian etnografi selama empat bulan di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tesis ini menunjukkan situasi politik di tingkat mikro bahwa warga desa dapat menciptakan arenanya sendiri selain arena demokrasi desa sebagaimana yang dibayangkan oleh UU Desa. Melalui proses pembentukan arena inilah kemudian dapat diperlihatkan gambaran praktik aktual demokrasi desa, suatu gambaran yang tidak dapat diungkap oleh pendekatan legal-driven. Untuk mengungkap sejauhmana praktik aktual demokrasi desa tersebut, tesis ini berangkat dari beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: Mengapa BPD dan musyawarah desa yang telah dijamin secara normatif oleh UU Desa tidak berjalan dan berfungsi dengan baik?; Bagaimana warga menyikapi ketidakberfungsian BPD dan musyawarah desa? Ketika arena demokrasi desa tidak terbentuk seiring dengan tidak berfungsinya BPD dan musyawarah desa, arena apa yang diciptakan oleh warga desa?; Bagaimana warga menciptakan arena tersebut?; Bagaimana arena tersebut dapat menampilkan warga desa biasa menjadi para tokoh yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan desa?; dan Bagaimana para tokoh yang muncul tersebut kemudian memainkan peran publiknya sebagai pihak yang menjalankan peran kontrol di satu sisi dan mementingkan interes pribadinya di sisi lain?

---

This thesis aims to investigate the social structure microscopically in the village level on the state agenda of village democratization. As already known that since Indonesia entering the reformasi era, decentralization and democratization have been put forward as evaluations on centralistic of New Order government. Basically, decentralization and democratization both are the agenda that emphasize the community driven development processes. However, time by time, analysis of the village democratization agenda as a continuation of the decentralization and democratization process is conducted by a legal driven approach, an approach that consider that all the matters of village democratization just stop in the implementing of the Law. Village Law that enacted later as an evaluation of the previous laws, is considered as a strong legal basis for the implementation of village democracy, especially when normatively it gives a guarantee for the functioning of BPD and the progress of the village deliberation. However, practically Village Law is not always implemented so there is no guarantee for the functioning of BPD and the progress of the village deliberation. Therefore the arena of village democracy has been imagined by Village Law does not necesseraly establish. Through four months of ethnographic research in Pabuaran Village, Sukamakmur Sub District, Bogor Regency, West Java, this thesis shows the political situation at the micro level where villagers can create their own arena instead of arena of village democracy as envisaged by Village Law. Through such this arena creation the actual practice of village democracy can be depicted, a picture that can not be explained comprehensively by a legal driven approach. To reveal the extent of the actual practice of village democracy, this thesis departs from several research questions as follows Why is the BPD and village deliberation that have been normatively guaranteed by the Village Law not implement and functioning properly How do villagers respond to the non functioning of BPD and village deliberation When the arena of village democracy is not establised along with the non functioning of BPD and village deliberation, what arena is created by the villagers How do villagers create the arena How can the arena make ordinary villagers become leaders who can influence the administration of village government How do the leaders then play their public role as social control on the one hand and attach their personal interest on the other hand "

"Salah satu desa di Kawasan Puncak yang mengalami degradasi lingkungan akibat alih fungsi lahan adalah Desa Tugu Utara. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, Desa Tugu Utara termasuk dalam kawasan hutan lindung, pertanian, dan pariwisata. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tipologi pengelolaan sumber daya alam, mengevaluasi tata guna lahan, mengetahui tingkat keberlanjutan lingkungan dari perspektif masyarakat, dan menemukan model pengembangan masyarakat berbasis sumber daya alam. Pengumpulan informasi dilakukan melalui kuesioner, diskusi kelompok terarah, wawancara semi terstuktur, dan data sekunder. Terdapat empat tipologi pengelolaan sumber daya alam yakni hutan, pertanian, perternakan, dan pariwisata. Atas lima peruntukkan lahan di Desa Tugu Utara yakni kawasan hutan lindung, hutan konservasi, perkebunan, permukiman, dan pertanian lahan kering, hutan lindung menempati urutan tertinggi yang mengalami alih fungsi lahan ke bentuk-bentuk lain yakni seluas 528,52 ha dengan pengalihan terbesar ke bentuk kebun teh mencapai 395,51 ha. Keberlanjutan lingkungan berada pada kategori cukup berkelanjutan yang dihasilkan dari aspek keberlanjutan lingkungan 65,36 , keberlanjutan sosial 62,25 , dan keberlanjutan ekonomi 68,25 . Agroforestri yang mengombinasikan tanaman pertanian di lahan hutan adalah potensi pengembangan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan ekonomi, ketahanan pangan wilayah, pendukung sektor pariwisata, dan keberlanjutan lingkungan.

---

Tugu Utara is one of villages in Puncak area which experiences to environmental degradation arising from population growth and land conversion. In spatial planning for 2005 2025 Bogor regency, Tugu Utara village is allocatted as protected forest area, agriculture, and tourism area. This study aim to i identify the typology of natural resource managed by communities, ii to evaluate the land use, iii to identify the level of environmental sustainability from community perspective iv and to find appropriate model for natural reources based community development. The information are collected from primary and secondary data through questionnaires, focus group discussions, semi structured interviews and desk analysis. The study shows four typologies of natural resources management which are forests, agriculture, livestock, and tourism. From five 5 the designation of land in Desa Tugu Utara i.e protected forest, conservation forest, plantation area, residential areas, and agricultural land, protected forest occupies the highest rank that experienced land conversion into other forms that is an area of 528.52 ha and the largest shift into the form of tea garden reached to 395.51 ha. Desa Tugu Utara in the category of sustainable enough. Percentage of environmental, social, and economic sustainability, based on community perception, is successively 65.36 , 62.25 , and 68.25 . Rehabilitation of forests need to be pursued as part of the protection of ecosystems and the cessation of the tendency of land conversion. Development of agroforestry combines agriculture need to be forest pursued as a source of food and economic activities. The use of sustainable forest can support other sectors including tourism."

"Penelitian ini menjelaskan dua variabel, yaitu budaya organisasi dan kinerja pegawai, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Variabel budaya organisasi diuji dengan menggunakan 10 dimensi. Variabel kinerja pegawai diuji dengan menggunakan 8 dimensi. Penelitian ini dilakukan di kantor Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada responden. Sampel penelitian dalam penelitian ini adalah 28 pegawai pada Kantor Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan cross sectional study, Analisis data yang digunakan adalah korelasi rank spearman dan regresi linear sederhana dengan menggunakan bantuan SPSS versi 17. Hasil analisis menunjukkan bahwa budaya organisasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.

---

The research explained two variables, the variables were organizational culture and performance employee. The research aims to insvestigate the influence of organizational culture toward performance employee. Variables of organizational culture were assessed using 10 dimensions. Variables of performance employee were assessed using 8 dimensions. The study was conducted at the subdistrict office of Nanggung, district of Bogor. Researched method of this study was quantitative research, data collected through distribution of questionnaires to respondents. The samples of this research 28 employee at subdistrict office of Nanggung, district of Bogor. The study was cross sectional study, data analysis was made by rank Spearman Correlation and Simple Linear Regression with using the help of SPSS version 17. Analysis result show that organizational culture have a positive influence and significant toward performance employee."

"ABSTRAKKehadiran perempuan sebagai kepala keluarga Pekka merupakan fakta kontradiktif terhadap tatanan nilai masyarakat patriarkal. Pekka memiliki peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, dan pengambil keputusan dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengalaman Pekka terkait otonomi dan keterlibatannya dalam kegiatan simpan pinjam baik secara individu maupun kolektif. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang ketimpangan-ketimpangan yang terjadi pada Pekka baik dalam keterlibatannya pada kegiatan simpan pinjam maupun relasi sosial lainnya dengan keluarga dan komunitas, serta memberikan usulan dan rekomendasi kebijakan kepada pihak terkait seperti pemerintah, NGO Non Govermental Organization , swasta, dan akademisi terkait persoalan Pekka secara spesifik di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berspektif perempuan dengan menerapkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam in depth interview dan studi literatur. Temuan penelitian ini adalah: 1 Peningkatan otonomi individu Pekka tidak diikuti dengan peningkatan kolektif perempuan dalam kelompok, oleh karenanya untuk mencapai otonomi individu dan kolektif perempuan, persoalan perempuan harus secara eksplisit tertuang dalam visi misi lembaga pemberi kredit; 2 Kelompok simpan pinjam lebih berfungsi sebagai wadah bagi penyediaan akses terhadap kredit sehingga Pekka mengalami peningkatan pada otonomi individual terhadap otoritas pengambilan keputusan dalam penggunaan anggaran rumah tangga termasuk membayar utang, kelompok tidak berperan dalam meningkatkan posisi tawar perempuan kepala keluarga dalam lingkup masyarakat dan kebijakan pada tingkat desa. 3 Kapitalisasi yang dialami oleh Pekka terjadi pada dua hal yakni eksploitasi dalam keluarga dan kelompok/bank.

---

ABSTRACT The role of women headed household Pekka is a contradictory fact of patriarchal society. Pekka have roles and responsibilities as breadwinners, household managers, and family decision makers. This study examines Pekka rsquo s experience in relation to their autonomy and their involvement on saving and loan activities both as individual and as group members collectively. This study also aims to figure out inequalities and discriminations occur to Pekka both in their involvement in savings and loan activities and other social relationships, as well as provides recommendations and suggestions to related parties such as government, NGOs, private, and academics on the Pekka issues specifically in the field. This research uses qualitative approach bases on women rsquo s perspective by data collecting observation, in depth interview and literature study. The findings of the study are Pekka rsquo s autonomy as individual does not correlate with the women rsquo s autonomy as member of community collective , therefore to increase individual and collective autonomy, their specific concern must be integrated in the visions and missions of saving loan institution Credit Saving Group that meant to help women serves only as a forum to loan money to improve individual autonomy, to increase decision making authority in the use of household expenditures including debt payment, but the group does not have role in improving bargaining position in the community and policy at the village level. Pekka experience of being exploited in two forms exploitation in the family and group vis a vis bank. "

"Air sebagai benda sosial (res commune) merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan saling berhubungan dengan hak-hak asasi lainnya. Hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA Pasal 28H, dan Bab XIV Pasal 33 ayat (3). Konstitusionalitas menegaskan tentang hak penguasaan negara terhadap air untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara memiliki tugas dan wewenang untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill). Pemanfaatan hak atas air merupakan upaya dari pemenuhan kebutuhan manusia yang dipenuhi melalui pemanfaatan yang efisien, equity, dan keberlanjutan. Pasca berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 mengatur hak atas air dalam hak guna air yang terbagi menjadi dua (2) jenis yaitu pertama hak guna pakai air, dan kedua hak guna usaha air. Air tanah merupakan sumber daya air yang memiliki karakteristik sulit untuk dipulihkan. Sistem alokasi air berupa pemberian sejumlah kuota (debit) air menimbulkan permasalahan pada pemanfaatan air. Berdasarkan kasus-kasus pemberian hak guna usaha air berupa izin pengusahaan air tanah di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pengaturan air di Republik Indonesia sudah tidak komperhensif untuk diberlakukan.

---

As a social object (res communes), water is a fundamental human right and interrelated with other human rights. This matter is stipulated in the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 Section XA Article 28H, and Section XIV Article 33 paragraph (3). Constitutionality emphasize the right to control of the state for water to be used for the benefit of maximum prosperity of people. The states has a the duty and authority to respect, protect, and fulfill. The utilization of right over water is an effort of satisfaction of human needs through efficient utilization, equity, and sustainability. Post Enactment of Law Number 7 of 2004 stated the right over water utilization comprising two (2) types, namely first right over water use, and second right over water business use. Groundwater is a water resources with characteristics that is difficult to regenerate. Water allocation system in the form of provision of a quota of water has engendered a problem on water utilization. Bases on cases of issuance of right over water business use in the form of groundwater business permit in Bogor Regency, West Java Province. Application of regulation concerning water in the Republic of Indonesia is not any longer comprehensive."