Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKebijakan reklamasi Teluk Jakarta adalah isu yang saat ini menjadi perdebatan publik. Perdebatan ini diperkuat oleh isu-isu lingkungan, marginalisasi kelompok-kelompok tertentu, pengaturan otoritas dan juga korupsi dalam proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Beberapa lembaga pemerintah pusat dan provinsi mengambil sikap berbeda tentang masalah ini. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan lingkungan dalam reklamasi Teluk Jakarta dengan pendekatan ekologi politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan lingkungan reklamasi Teluk Jakarta dan studi literatur. Studi ini menyimpulkan bahwa kebijakan reklamasi Teluk Jakarta menciptakan konflik antara pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini disebabkan oleh tumpang tindih peraturan otoritas reklamasi Teluk Jakarta serta perbedaan dalam sikap dan kepentingan di antara para pemangku kepentingan. Dalam pendekatan ekologi politik, kebijakan reklamasi Teluk Jakarta telah gagal mengakomodasi ketiga kepentingan tersebut, yaitu kepentingan sosial, ekonomi dan lingkungan. Konflik yang terjadi juga menyebabkan kelalaian yang tidak hanya merugikan ekonomi, tetapi juga memperburuk dampak sosial dan ekonomi.

---

ABSTRACT The Jakarta Bay reclamation policy is an issue that is currently a public debate. This debate is strengthened by environmental issues, the marginalization of certain groups, the regulation of authority and also corruption in the Jakarta Bay Reclamation project. Some central and provincial government institutions take different stances on the issue. The first objective of this research is to analyse environmental policy in reclamation of Jakarta Bay with the approach of political ecology. This research uses a qualitative approach. The data were obtained from in depth interviews with stakeholders involved in the policy making of the Jakarta Bay reclamation environment and the literature study. This study concludes that the Jakarta Bay reclamation policy creates a conflict between the central and provincial governments. This is due to the overlapping regulation of Jakarta Bay reclamation authority as well as differences in attitude and interests among stakeholders. In the approach of political ecology, the Jakarta Bay reclamation policy has failed to accommodate the three interests, are social, economic and environmental interests. The conflicts that occur also cause an omission that not only harms the economy but worsens the social and economic impact. "

"Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia, yang memiliki ratusan, bahkan ribuan, sungai dan anak sungai. Sungai Kapuas di Kalimantan Barat, dengan panjang 1.143 kilometer, merupakan sungai terpanjang di Indonesia, yang selama berabad-abad telah membentuk masyarakat yang berkebudayaan sungai, dalam wujud kota-kota tepi sungai dari hulu hingga hilir sungai-sungainya. Dengan mengangkat 'lanting', salah satu bentuk permukiman tepi sungai di Kalimantan, penelitian ini ingin mengungkap fenomena kehadiran permukiman tepi sungai dalam konstitusi masyarakat perkotaan di Kalimantan. Ekologi politik digunakan sebagai pendekatan untuk mengungkap proses-proses sosial, ekonomi dan politik serta lingkungan pada permukiman lanting, untuk memberikan makna yang lebih mendalam terhadap hubungan kota dan sungai, yang merupakan representasi hubungan manusia dan alam yang kompleks. Lokasi studi adalah Kota Sintang, Kalimantan Barat. Penelitian di lapangan dilaksanakan dalam rentang waktu Oktober 2016 hingga Januari 2018. Partisipan berjumlah 25 orang, dengan penentuan partisipan melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling, untuk menghasilkan sampel ilustratif. Data-data diolah dengan mengikuti kaidah teori beralas klasik (classic grounded theory), yang meliputi tahapan pengodean terbuka, penyusunan kategori dan properti (sub kategori) serta kategori inti, yang dijalin oleh proses penulisan memo dan perbandingan konstan hingga mencapai tahap saturasi. Penelitian ini menghasilkan usulan teori substantif baru yaitu 'urbanisme jejaring berbasis sungai' atau 'urbanisme dendritik' yang menawarkan cara pandang baru dalam memahami permukiman tepi air perkotaan sebagai manifestasi dari 'nexus' sosial-ekonomi-politik-lingkungan yang kompleks.

---

Borneo is the third-largest island in the world, boasting hundreds, if not thousands, of rivers and tributaries. The Kapuas River in West Kalimantan, with a length of 1,143 kilometers, is the longest river in Indonesia, which for centuries has shaped the culture of the community. By using 'lanting', a form of a river settlement in Kalimantan, this study aims to reveal the phenomenon of the river settlements in the constitution of urban society. Political ecology is used as an approach to reveal social, economic, and political as well as environmental processes in the lanting settlement, to give a deeper understanding of the relationship between the city and the river, which represents a complex relationship between human and nature. The study was conducted in Sintang City, West Kalimantan. In carrying out this research, the Glaserian grounded theory method is used. Field research was carried out in the period from October 2016 to January 2018, at two lanting settlements in Sintang City: Pasar Durian and Tanjung Puri, with 25 participants, which were chosen following the purposive and snowball sampling. This research produces a new substantive theory, 'river-based network urbanism' or 'dendritic urbanism' which offers a new perspective in understanding urban waterfront settlements as a manifestation of a complex socio-economic-political-environmental 'nexus'. The political ecology itself can be seen as a novelty to fill the methodological gap in architectural research and urban settlement studies."

"The aim of this paper is to understand the political aspects of environmental degradation in developing countries. The data was collected through library and internet research."

"Despite its much-touted agenda to fight poverty and corruption, the Aquino administration was not able to produce good results during its term at the national level. However, some political forces and policy reforms that emerged with the administration achieved remarkable change at the local level. This paper explores the case of Siquijor Province, where an entrenched political dynasty was defeated in the 2013 and 2016 elections by candidates supported by the Liberal Party and its allied forces, Akbayan, and analyzes factors that brought this change by focusing on activities of People Power Volunteers for Reform, the impact of bottom-up budgeting projects, and the mobilization of powers of the national government through personal relationships. It also notes achievements of the Aquino administration at the local level, provides a critical perspective to the elite democracy discourse that sticks to a static view of Philippine politics, and clarifies local practices by progressive forces that confront oligarchy."

"ABSTRAKKota sebagai lingkungan hidup buatan dapat dilihat sebagai hasil dari suatu proses interaksi antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan lingkungannya. Kota, sebagai pusat kegiatan dan konsentrasi kehidupan manusia, dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pertumbuhan dan perkembangan penduduk menuntut berbagai sarana dan prasarana untuk mencukupi kebutuhannya.Pembangunan dapat optimal bila didukung oleh perencanaan yang memadai. Salah satu dampak pembangunan terjadi pada sumber daya alam dan lingkungan. Akibat dampak berupa degradasi lingkungan, yang bila dibiarkan akan merusak lingkungan dan selanjutnya akan menurunkan kualitas lingkungan.Untuk menangani masalah perkotaan ini sangat diperlukan perangkat pengaturan pengelolaan yang memadai.Di Indonesia, permasalahan ini telah menjadi pusat perhatian berbagai pihak, baik pihak pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum, terbukti dengan munculnya berbagai peraturan perundang--undangan, kelembagaan, dan aktivitas lainnya.Aktivitas tersebut perlu ditunjang oleh informasi akurat, tepat waktu, dan dipercaya. Namun informasi yang ada di berbagai lembaga sebagian tidak diterbitkan dan dikelola secara memadai sehingga tidak terjangkau oleh yang memerlukan. Informasi ini, apabila dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal, akan sangat membantu para pengambil kebijakan pembangunan maupun pendidikan/pengembangan keilmuan. Selain itu terjadinya duplikasi penelitian akan sangat kecil.Penelitian difokuskan pada: menyusun sistem informasi dan mekanisme kerja organisasi yang efisien dan optimal untuk mengelola informasi ekologi perkotaan.Sampel/responden, berjumlah 100 orang yang dipilih dari berbagai instansi dan profesi (pengambil kebijakan, perencana/perancang, pengelola lingkungan, dan peneliti/staf pengajar), dan ditambah 100 orang pengelola informasi. Data diperaleh melalui kuesioner dan wawancara dengan para responden di berbagai kota yang telah ditentukan kriterianya. Survai dan studi kepustakaan dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian.Hasil penelitian menyimpulkan:1. 1. Informasi ekologi perkotaan belum dikelola secara memadai2. 2. Pusat informasi pada umumnya belum mendukung kebutuhan para pengambil kebijakan pembangunan maupun pendidikan/ pengembangan keilmuan.3. 3. Responden (61%) menyatakan kesulitan mencari laporan penelitian, 88% menginginkan informasi mutakhir, 40% menginginkan abstrak, 26 % indeks, 16% resensi, 100% menghendaki informasi yang dibutuhkan harus dapat diketemukan; dan 95% menghendaki perlunya petugas pemandu subyek spesialis.Agar informasi ekologi perkotaan dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan suatu sistem simpan temu kembali informasi yang berbentuk Pusat Analisis Informasi Ekologi Perkotaan (PAIEP). PAIEP sebagai wadah yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat tinjauan, untuk disebarluaskan kepada peminatnya.Untuk mengoptimalkan hasil informasi, diusulkan suatu mekanisme kerja dan struktur kelembagaan sebagai berikut:1. Koordinasi meliputi: inventarisasi koleksi, pemanfaatan informasi, penyusunan bibliografi/katalog induk, analisis /evaluasi informasi, dan konsultasi untuk menghasilkan informasi baru yang lebih bermanfaat.2. Koordinasi dengan pusat-pusat informasi dari berbagai pihak baik tingkat pusat (Bappenas, Pusat Studi Lingkungan (PSL), Pusat Informasi dan Dokumentasi untuk Perencanaan Kota dan Daerah (PUSIDO), Pusat Informasi Teknik Pembangunan (BIC), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional(BARORSURTANAL), dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) dan tingkat daerah (Bappeda, PSL,PUSIDO, BIC, dan LSM) melalui hubungan kerja sama atau jaringan informasi. Untuk kelancaran dan kemudahan dalam pengoperasiannya, setiap jenis kelompok pusat informasi (PSL, PUSIDO, SIC,) menunjuk satu pusat informasi sebagai pusatnya. Pusat-pusat informasi daerah mempunyai kewajiban untuk mengumpulkan informasi di daerahnya masing-masing.3. Pelayanan informasi di tingkat propinsi dilayani oleh PSL, sedangkan untuk tingkat pusat dilayani oleh PAIEP.4. Sajian informasi berbentuk: Ringkasan literatur, laporan penelitian, bibliografi, brosur, buku penuntun, buku petunjuk alamat, daftar tambahan koleksi, informasi kilat, monografi, proseding, tinjauan kritis, dan sebagainya.5. Untuk menjaga kelancaran dan kemudahan-kemudahan dalam pengelolaan, PAIEP sementara waktu sebaiknya berada di bawah koordinasi Kantor Menteri KLH.6. Menemukan/memutakhirkan cara/prosedur yang efisien dan efektif berkenaan dengan pengumpulan, penyimpanan, analisis,evaluasi, dan penyajian informasi ekologi perkotaan.

---

ABSTRACT

Urban areas as a made life environment may be seen as the results of the interaction process between man, between man and his environment.

Urban areas as the centre of activities and the concentration of human life are growing very fast nowadays. Population growth and development need many kinds of facilities and infrastructure.

Development could be optimal, if supported by proper planning. Development has an impact on natural resources and environment. The impact is found as environment degradation that, if neglected, could damage the environment, and further more, degrading its quality. Therefore, a proper environment management is really needed to handle this urban problem. In Indonesia, this problem becomes the focus of attention by many parties, including Government, and private sectors, to result in many kinds of rules, new established institutions and other activities.

These activities need to be supported by an accurate, on time and trustworthy information. Unfortunately most of the information available in many of the institutions were not well published and well managed, resulting in being out of reach by those who need it.

When this information is managed well and optimally employed it will be very useful for development policy makers as well as education and science. Besides, duplication in research will be reduced.

This study focuses on information systems and the mechanism of proper and efficient organization of information on urban ecology. A sample of 100 persons as taken from a variety of institutions and professions (policy makers, planners/designers, environment officials, researcher lecturers) and an other 100 persons whose jobs deal with information.

Data were gathered from questionnaires and interviews to respondents in many places of which its criteria has been indicated. Literature study was carried out to strengthen the results of the research.

The conclusions of the research are as follows:

1. 1. The information of urban ecology is not well managed.

2. 2. Generally, the information centre is not capable of supporting the needs of development policy makers as well as education and science development.

3. 3. As many as 61% of the respondents state that they have difficulties in searching research reports, 88% of them are in need of current information, 26% need abstracts, 16% need reviews, 100% request that information they need must be found and 95% need the guidance of a subject specialist.

Direct access to an information system is needed to enable optimal use of the urban ecology information and therefore, Information Analysis Centre for Urban Ecology {IACUE) is needed.

IACUE as an institution whose tasks is to collect, maintain, analyze, evaluate and state of the art reviews to be distributed to those who are interested. To optimize the results of information, the study proposed an institutional structure and work mechanism as follows:

1. Coordination, including: collection inventory, the use of information, the preparation of bibliographies/union catalogue, analyzing/evaluating of information, and consultative work to produce new information that could be more useful.

2. Coordination through an information network covering centers of information of many parties including public offices suck as Bappenas, Pusat Studi Lingkungan (PSL), Pusat Informasi dan Dokumentasi untuk Perencanaan Kota dan Daerah (PUSIDO), Pusat Informasi Teknik Pembangunan (BIC), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Koordinasi Survay dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTANAL), Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) and institutions at district areas (Bappeda, PSL, PUSIDO, BIC, and LSM).To make it easy in its operation, every information centre (PSL, PUSIDO, BIC) should appoint one of the information centers as a center (coordinator). The district information centers are responsible for collecting information in their district areas.

3. Information services at provincial level are served by PSL while at the central level PAIEP {IACUE) has the responsibility.

4. The information channels take the form of: literature summaries, research reports, bibliographies, brochures, guide books, directories, accession lists, current con-tents, monographies, proceedings, critical reviews, etc.

5. To facilitate its administration, IACUE is suggested to be under the Ministry of State for Population and Environment.

6. It needs to select or find the most efficient and effective procedure in collecting, maintaining, analyzing, evaluating, and presenting urban ecology information."