Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia dalam beberapa tahun terakhir ini budaya literasinya rendah. Penelitian PISA Programme for International Student Assessment dari tahun ke tahun literasi Indonesia rendah, terkahir tahun 2015 peringkat 69 dari 76 negara. Pemerintah melalui Permendikbud No. 23 Tahun 2015 mengeluarkan kebijakan Gerakan Literasi Sekolah yang diterapkan di sekolah. IPNU DKI Jakarta sebagai organisasi pelajar turut membantu pemerintah dengan programya ldquo;Satu Juta Pelajar Menulis rdquo;, yang secara teknis memberikan pelatihan kepenulisan di 25 Sekolah Menengah di DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi program satu juta pelajar menulis Angkatan I IPNU DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini berdasarkan observasi, dokumentasi dan wawancara diperoleh bahwa implementasi program Satu Juta Pelajar Menulis berjalan sesuai konsep awal mulai cara menjalin komunikasi dengan berbagai pihak yakni menstranmisikan informasi program sebagai bentuk kerjasama dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kepala Sekolah serta peserta program ini hal itu dilakukan dengan jelas dan konsisten. Selain itu sumber daya yang dimiliki program ini cukup baik dengan beberapa catatan. Faktor lain yang mempengaruhi dalam ini bahwa kecenderungan sikap yang dimiliki fasilitator sesuai dengan Standar Operasional. Terakhir faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas program ini yaitu adanya struktur yang menempati sesuai tugas pokok dan fungsi yaitu struktur kepanitiaan dan fasilitator, dengan adanya struktur tersebut juga diberlakukan SOP atau ketentuan yang menjadi acuan dalam implementasi program ini. Kendala program ini adalah fasilitator yang masih lemah pemahaman literasinya sehingga hal ini menjadi kendala dalam proses implentasinya, tidak konsisten dan tidak ada insentif.

---

ABSTRACTIndonesia in recent years has low literacy culture. PISA Programme for International Student Assessment research from year to year Indonesian literacy is low, last year 2015 ranked 69 out of 76 countries. Government through regulation of education and culture minister number 23 year 2015 issued a policy of School Literacy Movement implemented in schools. IPNU Jakarta as a student organization helped the government with its program Satu Juta Pelajar Menulis , which technically provides writing training in 25 Secondary Schools in Jakarta. The purpose of this study is to analyze the implementation of the program of Satu Juta Pelajar Menulis , Batch one IPNU Jakarta. This research uses descriptive qualitative method with case study approach. The results of this study based on observation, documentation and interviews found that the implementation of One Million Student Writing program runs according to the initial concept of how to establish communication with various parties namely to programmatic information as a form of cooperation with the Department of Education of Jakarta, principals and participants of this program is done clearly and consistently. In addition, the resources of this program is quite good with some notes. Another factor that influences in this is that the attitude trends that facilitators have in accordance with the Standard Operational Procedures SOP . The last factor that greatly affects the effectiveness of this program is the structure that occupies the main tasks and functions of the structure of the committee and facilitator, with the structure is also applied SOP or provisions that become the reference in the implementation of this program. Constraints of this program is a facilitator who is still weak understanding of literacy so that this becomes an obstacle in the implementation process., inconsistent and no incentives."

"Perumahan adalah hal yang penting bagi masyarakat, karena berkaitan dengan kesejahteraan dan keamanan. Sayangnya, perumahan yang terjangkau tidak mudah diakses oleh publik, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Pemerintah pusat telah meluncurkan Program Satu Juta Rumah pada tahun 2016 untuk kelompok berpenghasilan rendah. Masalah perumahan adalah urusan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama pengembang yang akan membantu mereka menyediakan rumah. Fokus penelitian menjelaskan tentang perumahan publik bekerja pada satu juta perumahan di kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dari dimensi implementasi kebijakan dari Malcolm Goggins, et.al (1990), yang terdiri dari bentuk dan isi kebijakan, kemampuan antar organisasi, dan kondisi yang mempengaruhi kebijakan. Dari ketiga dimensi tersebut, di analisis dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan perumahan pada program Satu Juta Rumah di kota Depok masih memiliki beberapa masalah, seperti: tidak ada peraturan khusus untuk mengatur program, kinerja yang buruk antar organisasi, dan hubungan antar organisasi, ekonomi dan politik.

---

Housing is an important thing to the people, because it is related to daily life, welfare and security. Unfortunately, affordable housing cannot be easily accessed by public, especially low-income groups. The central government has been launched One-Million housing program in 2016 for low-income groups.

Housing issues are concurrent affair between central government and local government alongside the developer that will help them to provide houses. The focus of research explains about how public housing works on one-million housing in Depok City.

The research used a post-positivist approach from the dimensions of Malcolm Goggins, et.al policy implementation (1990), which are the content and form of policy, abilities of inter-organizations, and the conditions that affects the policy. From the three dimensions, the research analyzed with in-depth interview and study literature.

The result of research shows that the housing provision on one-million housing program in Depok City still have some problems, such as: there is no specific regulations to regulate the program, bad performance by the organizations, and the relations of inter-organizations, economics and politics."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) dalam upaya meraih prestasi program “Organisasi Kepemudaan (OKP) Berprestasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan cara studi pustaka dan wawancara hingga kemudian dianalisis menggunakan teori kinerja organisasi, konsep perananan dan teori manajamen perubahan.Penelitian ini menunjukan bahwa kepengurusan IPNU periode 2015-2018 dengan Asep Irfan Mujahid selaku ketua umum dinilai banyak mengalami kemunduran dibandingkan dengan kepengurusansebelumnya yang berdampak pada kekalahan IPNU dalam program OKP yang diadakan oleh kemenpora, yang mana pada periode sebelumnya IPNU mendapatkan gelar juara. Salah satu faktor utama yang menjadi penyebab penurunan kinerja kepengurusan IPNU saat ini adalah sulitnya untuk menjalankan komunikasi antar anggota sehingga menyebabkan program kerja yang telah disusun tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Permasalahan komunikasi harus dapat dibenahi sampai tuntas agar IPNU meraih kesuksesan seperti periode sebelumnya. Apabila kinerja sudah dapat dibenahi, maka kualitas dari para pengurus maupun anggota juga akan lebih baik sehingga prestasi pada program OKP dapat diraih kembali.

---

The purpose of this research is to know the analysis of central leadership of student bond nahdlatul ulama (PP IPNU) in achieving the achievement. The analytical method used is descriptive qualitative approach by way of literature study and interview then analysing using organizational performance theory, conception of role and management of change theory. This study shows that the stewardship of IPNU period 2015-2018 with Asep irfan mujahid a chairman is considered much decline if compared with the previous stewardship which impact on the defeat of IPNU in OKP program held by kemenpora, which in the previous period IPNU get title.One of the main factors causing the decline in IPNU management performance is the difficulty to run communication between members, causing the work program that has been prepared can’t run properly. Communication problems have to be solve thoroughly so that IPNU achieve success like previous period. If performance can be improved, the quality of the board and members will be better so the achievement in the OKP program can be recovered."

"Komposisi pegawai di Kementerian Luar Negeri memiliki kebutuhan khusus, hal tersebut berdampak pada kebutuhan pelayanan kepegawaian yang khusus pula. Namun pelayanan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri menimbulkan banyak penyimpangan, hal tersebut disebabkan oleh terpisahnya pelayanan dan juga tidak memiliki kejelasan informasi. Kemudian dibuatlah program pelayanan internal kepegawaian satu atap, One Desk Service sebagai solusi atas permasalahan pelayanan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Pelayanan Internal One Desk Service di Kementerian Luar Negeri. Tujuannya adalah untuk menganalisis implementasi program pelayanan manunggal satu atap One Desk Service di Kementerian Luar Negeri. Metode penelitian dengan post-positivisme. Dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi One Desk Service di Kementerian Luar Negeri masih belum optimal. Terbukti dari faktor-faktor yang terkait dalam keberhasilan yang diharapkan tidak sesuai dengan kondisi kenyataan dalam menciptakan pelayanan prima dalam pelayanan kepegawaian internal di Kementerian Luar Negeri. Faktor-faktor keterbatasan dari Program One Desk Service menyebabkan munculnya penyimpangan lain. Rekomendasi yang peneliti berikan adalah membuat payung hukum yang lebih kuat dan membuat standar pelayanan baku demi mencapai pelayanan prima di bidang pelayanan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri.

---

The composition of employees in the Ministry of Foreign Affairs has special needs, it has an impact on staffing needs special care too. However, staffing services in the Ministry of Foreign Affairs raises many irregularities, it is caused by the separation of services and also does not have the clarity of information. Then made an internal One Stop Service program named One Desk Service as a solution to the problem of staffing services in the Ministry of Foreign Affairs.

This research purposes to analyze program implementations of the internal One Stop Service program, One Desk Service at Ministry of Foreign Affair. Research done by using post-positivism. Data collected with in-depth interviews and literature studies.

Result of this research indicate that the implementation of One Desk Service at the Ministry of Foreign Affairs is still not optimal. Evident of the factors involved in the expected success was not in accordance with the conditions of reality in creating excellent service in internal staffing services in the Ministry of Foreign Affairs. Factors limitations of Program One Desk Service led to the emergence of other irregularities. Recommendation that researcher give is to make a stronger legal framework and make basic service standards in order to achieve service excellence in the areas of staffing services in the Ministry of Foreign Affairs."

"Rumah yang menjadi kebutuhan dasar manusia masih menjadi barang yang tersier bagi sebagian masyarakat Indonesia. Tingginya angka backlog perumahan mendukung pernyataan tersebut. Hal ini belum diperparah oleh harga rumah yang terus melambung hingga angka keterjangkauan rumah semakin menjauhi tidak hanya masyarakat berpenghasilan rendah tapi juga masyarakat kelas menengah. Pemerintah Joko Widodo mengeluarkan program sejuta (satu juta) rumah dan kebijakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, untuk menciptakan kolaborasi antara pemerintah, badan usaha dan masyarakat. Sayangnya program tersebut tidak pernah sesuai target, diduga terjadi masalah dalam sistem kerjasama atau kolaborasi yang dipraktekan pada program ini. Permasalahan tersebut bahkan menyentuh Perumnas selaku badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama yang terjadi pada program satu juta rumah, khususnya pada sentra timur selaku produk Perumnas dalam program tersebut. Menggunakan teori collaborative governance dan metode post positivist, serta mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan analisis dokumen-dokumen negara, penelitian ini menemukan hasil bahwa kerjasama yang ada pada program satu juta rumah tidak kolaboratif, dimana tidak terpenuhinya unsur inklusifitas, dan unsur proses transparansi.

---

House which is a basic human needs is still a tertiary goods for some peoplein Indonesia. The high number of backlog in housing industry supports the statement from before. That problem has not been exacerbated by house prices that continue to soar high, made it unaffordable not only to low-income communities but also middle-class society. The Government of Joko Widodo issued a million (one million) home program and Public Private Partnership policy, to create collaboration between government, privates and the community. Unfortunately the program never reach it targets, it is suspected that there is a problem in the system of cooperation or collaboration practiced in this program. The problem even touches Perumnas as a government owned enterprise. Therefore, this study aims to analyze the cooperation that occurred in the program of one million homes, especially in ‘sentra timur’ as Perumnas products in the program. Using the theory of collaborative governance and post-positivist methods, as well as collecting data by conducting interviews and analysis of state documents, this study found out that the existing cooperation on the one million home program is not collaborative, where non-fulfillment happened in the elements of inclusiveness and elements of the transparency process."

"Fokus utama dari penulisan ini adalah analisis implementasi berikut konsekuensi pada sistem online sebagai salah satu bentuk pengawasan Pajak Hotel yang diatur dalam peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2011 adapun tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan mengetahui konsekuensi yang akan muncul dengan adanya sistem online sebagai bentuk pengawasan pajak hotel. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Simpulan penelitan ini adalah sistem online memberikan banyak kemudahan khususnya bagi Fiskus dalam melaksanakan pengawasan, juga bagi Wajib Pajak dalam hal dibebaskan dari porporasi bill dan pemeriksaan. Namun sampai dengan tahun 2012 hanya 2% dari keseluruhan Wajib Pajak Hotel di DKI Jakarta yang menggunakan sistem online. Pada implementasinya dilakukan menggunakan dua alat yaitu menggunakan blackbox dan PC Desktop. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak lebih bersifat memaksa kepada seluruh Wajib Pajak Hotel agar dapat digunakan secara menyeluruh di DKI Jakarta, ditangani oleh vendor yang ahli dan dapat mengantisipasi perbedaan database ataupun hardware dan software dengan lebih baik.

---

The main focus of this paper is the analysis of the consequences of the implementation of the following online systems as a form of tax on hotel surveillance rules set forth in the Governor Number 92 Year 2011 as for the purpose of this research is to describe and knew the consequences that would arise with the system online as a form of supervision hotel tax. The approach used in this study is a qualitative approach with descriptive research.

Conclusions: This research is an online system gives a lot of convenience especially for the tax authorities to carry out surveillance, as well as for taxpayers in the case released from porporasi bill and examination. But until 2012 only 2% of the overall taxpayer Hotel in Jakarta that use online system. In the implementation using two tools that use the blackbox and PC Desktop.

Researchers suggested that the Tax Office is more force to all taxpayers Hotel to be used as a whole in Jakarta, handled by experts and vendors who can anticipate differences in hardware and software database better."

"Penambahan komponen lanjut usia pada PKH sejak tahun 2016 merupakan salah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah khususnya melalui Kementerian Sosial untuk bisa memberikan kesejahteraan sosial bagi lansia miskin terutama pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari – hari. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi PKH dalam komponen lanjut usia di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan teori yang disampaikan oleh Moulton & Sandfort (2017) tentang Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui data primer yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi literatur. Hasil dari penelitian ini menggambarkan secara garis besar pengimplementasian PKH bagi komponen lanjut usia sudah baik untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup lansia. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi oleh pemerintah yaitu terkait dengan pengoordinasian DTKS dengan yang terjadi di lapangan, memberikan sosialisasi kepada KPM PKH lansia perihal bantuan PKH agar tidak salah persepsi, penambahan anggaran dan kuantitas SDM pelaksana PKH di DKI Jakarta, dan dibutuhkan keterlibatan DPRD dalam penanganan PKH di DKI Jakarta.

---

The addition of the elderly component to PKH since 2016 is one form of assistance provided by the government, especially through the Ministry of Social Affairs to be able to provide social welfare for the poor elderly, especially in meeting the needs of daily life. Therefore, this study aims to describe how PKH is implemented in the elderly component in DKI Jakarta using the theory by Moulton & Sandfort (2017) regarding the Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs). The method used in this study is post-positivist, data collection techniques through primary data conducted by in-depth interviews and secondary data in the form of literature studies. The results of this study describe in general terms the implementation of PKH for the elderly component is good to help meet the needs of the elderly. However, there are several things that need to be addressed by the government, namely related to coordinating DTKS with what is happening in the field, providing socialization to the elderly PKH KPM regarding PKH assistance so as not to misperceive, increasing the budget and quantity of PKH implementing human resources in DKI Jakarta, and the involvement of DPRD in handling PKH in DKI Jakarta."

"Gerakan pemerintahan terbuka menjadi agenda global yang diterapkan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam rangka mewujudkan open government, pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan open data yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta mewujudkan keterbukaan informasi. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan data terbuka menyebabkan sering terjadinya duplikasi data dan semakin beragamnya data yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia membuat kebijakan Satu Data Indonesia yang mampu membenahi tata kelola data pemerintahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Provinsi yang sebelumnya pernah menerapkan kebijakan data terbuka, kini harus mengikuti aturan pemerintah pusat untuk melaksanakan kebijakan Satu Data Indonesia. Hal itu menyebabkan terjadinya perubahan pada tatanan kelembagaan open data dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian kebijakan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi tatanan kelembagaan open data terhadap implementasi kebijakan Satu Data Indonesia pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tatanan kelembagaan open data yang dikemukakan oleh Safarov tahun 2020 yang terdiri atas policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, public support and awareness dan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle tahun 1980. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tatanan kelembagaan open data berupa policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, dan public support and awareness berperan penting terhadap pelaksanaan open data, namun belum semua unsur kelembagaan berfungsi dengan efektif dan perlu ditingkatkan. Keempat unsur kelembagaan tersebut berimplikasi terhadap pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Implikasi yang disebabkan oleh tatanan kelembagaan open data membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan tatanan kelembagaan organizational arrangement dan public support and awareness. Pada organizational arrangement, belum terlaksananya fungsi pengawasan dan lemahnya antara koordinasi lintas sektor pusat-daerah menyebabkan pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di Provinsi DKI Jakarta menjadi terhambat. Kemudian, pada support and awareness, rendahnya dukungan dan kesadaran publik perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan sosialisasi dan berkolaborasi dengan sejumlah organsasi non-pemerintahan.

---

The open government movement is a global agenda implemented by various countries, including Indonesia. To realize open government, the Indonesian government implements an open data policy to increase government transparency and accountability and embody the freedom of information. However, the implementation of open data policies causes frequent data duplication and the increasing variety of data owned by the government. Therefore, the Indonesian government has made a One Data Indonesia policy that can improve government data governance. The DKI Jakarta Provincial Government is one of the provinces that previously implemented an open data policy, and now they must follow the central government's rules to implement One Data Indonesia policy. This situation led to changes in the institutional arrangements of open data, and the DKI Jakarta Provincial Government made policy adjustments. This study aims to analyze the how institutional arrangement implicate the implementation of One Data Indonesia policy at the DKI Jakarta Provincial Government. The theory used in this study is the open data institutional arrangement proposed by Safarov in 2020 that consists of policy and strategies, legislative foundations, organizational arrangements, and public support and awareness. Besides that, this study also use policy implementation theory proposed by Grindle in 1980. This research uses a post-positivist approach with a data collection method in the form of in-depth interviews as a primary data source and literature studies as a secondary data source. The results showed that the open data institutional arrangements in the form of policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, and public support and awareness play crucial role in the implementation of open data. However, not all institutional elements function effectively and need to be improved. The four institutional elements gave implications for One Data Indonesia policy implementation at the DKI Jakarta Provincial Government. The implications caused by the open data institutional arrangements make the DKI Jakarta Provincial Government need to improve the organizational arrangements and public support and awareness. In the organizational arrangements, the lack of supervisory functions and the weak coordination between central and regional sectors have hampered the implementation of Indonesia's One Data policy in DKI Jakarta Province. Then, in support and awareness, low public support and awareness need to be increased by the DKI Jakarta Provincial Government by socializing and collaborating with a number of non-governmental organizations."

"Skripsi ini membahas tentang analisis implementasi kebijakan program Kartu Jakarta Pintar. Penelitian ini memaparkan mengenai implementasi dan konten dari program Kartu Jakarta Pintar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan program Kartu Jakarta Pintar belum diterapkan dengan baik di Jakarta. Sosialisasi mengenai pengetahuan tentang program Kartu Jakarta Pintar (KJP) belum dilaksanakan dengan baik. Dampaknya masyarakat kurang paham mengenai fungsi dan pentingnya program KJP ini untuk diterapkan. Selain itu, kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap pelaksanaan program KJP menyebabkan rentannya kecurangan terjadi dari pihak-pihak yang terkait.

---

This Thesis examines the policy analysis Kartu Jakarta Pintar program. This research describe about implementation and content Kartu Jakarta Pintar program. This research used qualitative methods with descriptive research. The result of this research is the implementation of the policy Kartu Jakarta Pintar program has not been implemented well in Jakarta. Socialization of Kartu Jakarta Pintar program has not been implemented properly. People do not know the impact on the function and urgency of the program. On the other hands, the lack of government oversight of the implementation of the program led to the vulnerability of fraud occurs from related parties. "

"Pencegahan penyakit tuberkulosis paru dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat, terutama remaja sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu, remaja mampu menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyebarkan informasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan pelajar salah satu SMA Negeri Jakarta tentang tuberkulosis paru. Disain penelitian ini adalah deskriptif sederhana dengan metode sistematic random sampling dengan 110 responden.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tinggi sebanyak 81.80 %; tingkat pengetahuan cukup sebanyak 17.30%; dan tingkat pengetahuan kurang sebanyak 0.90%. Puskesmas dan sekolah disarankan untuk bekerja sama dalam meningkatkan pengetahuan pelajar tentang tuberkulosis. Pelajar dapat menyebarkan informasi tentang pencegahan tuberkulosis melalui berbagai media informasi.

---

Prevention of pulmonary tuberculosis can be done by increasing knowledge of society, especially adolescent as next generation because they are capable to spread out information.

This study aimed to determine the level of knowledge about pulmonary tuberculosis of high school students at one of Jakarta. A simple descriptive method with systematic random sampling was applied. Sample size

was 110 respondents.

Results showed that high level of knowledge is 81.80%; sufficient level is 17:30%, and low level is 0.90%. Health centers and schools are suggested to work together increasing student knowledge about pulmonary tuberculosis and they will share information to others."