Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama dapat dijadikan alasan seseorang untuk mengajukan gugatan pembatalan perjanjian perkawinan. Disahkannya perjanjian perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dapat ditafsirkan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian perkawinan. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis. Perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan tetap berlaku bagi para pihak (suami-istri) yang membuatnya. Tidak dicatatkannya perjanjian perkawinan tidak dapat dijadikan alasan sebagai perbuatan tidak terpenuhinya syarat perjanjian perkawinan yang mengakibatkan perjanjian perkawinan tersebut batal demi hukum. Pengesahan perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya merupakan tindakan Pencatatan/Pendaftaran saja guna memenuhi asas publisitas. Pendapat Mahkamah Agung mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris bukan syarat formil merupakan pendapat yang keliru. Perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris merupakan syarat sahnya perjanjian perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Diperlukan peraturan pelaksana untuk mengatur perjanjian perkawinan itu sendiri, agar jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.

---

A Prenuptial Agreement not registered at Civil Registry or religious Affairs Office may be the reason of a person to file a cancellation of the Prenuptial Agreement. The passing of the Prenuptial Agreement by the Marriage Officer may be interpreted as one of the conditions for the validity of the Prenuptial Agreement. The research method is normative juridical with qualitative approach is descriptive analytical. The Prenuptial Agreement not registered by the Marriage Officer shall apply to the parties (the spouses) who make it. The non-registration of the Prenuptial Agreement shall not be the reason for the non-fulfillment of the terms of the Prenuptial Agreement which resulted in the Prenuptial Agreement being void. The ratification of the Prenuptial Agreement by the marriage registrar as stipulated in Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage, is only a Registration / Registration activity only to fulfill the publicity principle. The Supreme Court's opinion on the Prenuptial Agreement made by Notary is not a formal requirement is a false opinion. The Prenuptial Agreement made by notary is a requirement for the validity of a Prenuptial Agreement as described in the Civil Code. An implementing regulation is required to govern the Prenuptial agreement itself, in order to be clear and not to create multiple interpretations."

"Dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perjanjian kawin harus didaftarkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan. Kewajiban untuk mencatatkan perjanjian kawin bertujuan agar perjanjian perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang sah bagi para pihak yaitu suami dan istri serta terhadap pihak ketiga yang terkait untuk itu. Namun dalam perkembangan saat ini yang terjadi di masyarakat, terdapat perjanjian perkawinan yang belum sempat didaftarkan namun perkawinan antara suami istri tersebut telah putus karena cerai. Akibat hukum yang dapat timbul dari kelalaian tidak mendaftarkan perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung tersebut akan berdampak pada kekuatan mengikatnya perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Hal ini dapat ditemukan pada beberapa kasus, antara lain pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/Pdt/2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 585 K/Pdt/2012. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sebab penelitian ini menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis, pengaturan dan pelaksanaan perjanjian perkawinan yang dihubungan dengan objek penelitian. Berdasarkan analisis kedua putusan tersebut, dapat diketahui bahwa terkait kekuatan mengikatnya perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan setelah adanya perceraian bahwa perjanjian perkawinan tetap berlaku bagi para pihak yang membuatnya, hal ini berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu tetap mengikat bagi suami-istri yang telah sepakat membuatnya, sedangkan untuk mengikat pihak ketiga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena pendaftaran perjanjian perkawinan untuk memberitahu kepada masyarakat luas adanya pemisahan harta suami dan istri dalam perkawinan.

---

On article 29 section 1 Law about Marriage, is mentioned if a marital agreement should be registered toward Marriage Registry Employee. The obligation of registering marital agreement aims so it has binding power for each following party those are husband and wife, also the related third party. However, as the development goes by in society nowadays, there are agreements which have not been registered, but the marriage between husband and wifeis over because of divorce. The legal implication which could exist from the negligence of not registering marital agreement as long as the marriage itself, that is the implication upon the binding power of created marital agreement. It could be found by several cases, such as Decision of Supreme Court Number 598 PK Pdt 2016 and Decision of Supreme Court Number 585 K Pdt 2012.

The author used Juridist Normative as the research formation, because this research is emphasizing upon the use of written norms, regulation and implementation of marital agreement which was connectedby the object of research. Based on analysis of both decisions, it can be concuded that about its binding power of unregistered marital agreement after divorce, that is marital agreement still applies for every party who createdthe agreement itself, as writen in Article 1338 Indonesian Civil Code, that is still binding for husband wife who did agree to create the agreement, whilst for third party doesn rsquo t apply the permanent binding power, because the registration of marital agreement is aiming to announce upon society about the separation of husband wife rsquo s property in a marriage. "

"Perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan. Isi dari perjanjian perkawinan tersebut berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Skripsi ini membahas mengenai Penetapan No. 381/Pdt.P/2015/PN.Tng, yang dalam pertimbangannya terdapat pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, dan pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penulis dalam tulisan skripsi ini mengacu pada aturan-aturan hukum yang ada untuk kemudian dapat menjawab permasalahan. Bahwa hal tersebut dimungkinkan atau tidak untuk membuat perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan dan akibat perjanjian tersebut bagi pihak ketiga. Dalam kesimpulannya, meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Undang-Undang No. 69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu, sebelum atau selama perkawinan berlangsung, tetap memerlukan suatu peraturan pelaksana dan pengaturan khusus untuk Notaris terkait dengan mekanisme hukum pembuatan perjanjian perkawinan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada pihak ketiga agar tidak dirugikan atas pembentukan perjanjian perkawinan.

---

Prenuptial Agreement based on Article 29 Law Number 1 of 1974 can be made during the marriage period or before the marriage take place that will be legalized by the officer of marriage registration. The content of the prenuptial agreement apply to the third party as long as the third party is involved. This Final Assignment discuss the Court Decision No. 381 Pdt. P 2015 PN. Tng, which in it rsquo s consideration legalized the prenuptial agreement, where agreement is made after the marriage is legalized before Constitutional Court Decision Number 69 PUU XIII 2015, and after Constitutional Court Decision Number 69 PUU XIII 2015. By using Normative Jurisdiction Method, the writer in this final assignment strictly follow to the existing rules of law to then be able to answer whether is it possible or not to make the prenuptial agreement after the marriage is being legalized and what are the consequences for the third party. In conclusion eventhough there rsquo s a constitutional court decision on Judicial Review No. 69 PUU XIII 2015 which stated that the prenuptial agreement can be made before the marriage take place or during the marriage period, still needs of a legal guidelines for the related field Notary which involve law mechanism for the creation of a prenuptial agreement that will provide more legal protection for the third party in order not to the harmed due the creation of the Prenuptial Agreement."

"Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kini perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan dapat dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu dan dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan dilakukan dengan cara melaksanakan pencatatan perjanjian perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama, sedangkan pengesahan oleh Notaris dianggap membingungkan karena dianggap tidak jelas maksudnya. Hal ini menimbulkan permasalahan karena belum ada ketentuan mengenai tata cara pencatatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, sehingga pegawai pencatat perkawinan menolak melakukan pencatatan terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan dan meminta adanya penetapan pengadilan negeri untuk pengesahan perjanjian perkawinan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data, dimana penulis dalam meneliti mengkaji aturan hukum mengenai perkawinan dan perjanjian perkawinan untuk dapat menjawab permasalahan secara dekriptif analitis. Melalui penelitian ini penulis menemukan jawaban bahwa pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan kini dapat dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu dengan berpedoman kepada Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 19 Mei 2017 No. 472.2/5876/Dukcapil tentang petunjuk mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan.

---

With the Constitutional Court Decision Number 69 PUU XIII 2015, postnuptial agreement can be done without any approval from the district court. It can also be legitimated by the marriage officer or the notary. The legalization of postnuptial agreement by the marriage officer is done by registering the postnuptial agreement to the Office of Population and Civil Registration Agency or the Office of Religious Affairs, while the legalization done by the notary is considered confusing as its main point is not that clear. It causes problem since there is no other regulation yet about the procedure of postnuptial agreement registration beside the Constitutional Court Decision Number 69 PUU XIII 2015 so that the marriage officer refuses to accept the registration of postnuptial agreement and asks the approval from district court to legalize it. This research uses normative juridical method using primary and secondary data as the source as I examine the law of marriage and postnuptial agreement to find the descriptive and analytical answer for the problems occur. The findings reveal that the legalization and the registration of postnuptial agreement now can be done without any approval from the district court, based on the regulation on Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, May 19, 2017 No. 472.2 5876 Dukcapil about the guidance of postnuptial agreement registration."

"Membina sebuah rumah tangga memang tidak semudah membalikkan tangan, pasti selalu ada konflik yang timbul terutama masalah harta kekayaan dalam perkawinan. Apabila sebelum melangsungkan perkawinan suami isteri tidak membuat perjanjian kawin, maka harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta persatuan bulat. Kemudian selama perkawinan berlangsung, terjadi sesuatu hal misal suami boros dan berkelakukan tidak baik yang mengakibatkan harta bersama akan habis, maka isteri dapat mengajukan tuntutan pemisahan harta kekayaan ke Pengadilan Negeri, karena perjanjian kawin sudah tidak dapat lagi dibuat setelah perkawinan berlangsung. Dari keadaan tersebut di atas, maka yang jadi permasalahan penelitian ini yaitu bagaimanakah akibat hukum dari pemisahan harta kekayaan yang dilakukan berdasarkan perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan dan bagaimana secara yuridis pertimbangan Hakim mengenai pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan sebagaimana ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2901 K/Pdt/2012 tanggal 9 Desember 2013. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penulis dalam meneliti mengacu pada aturanaturan hukum yang ada. Maka ditemukan jawabannya bahwa akibat hukum yang timbul sebagaimana ternyata dalam kasus yang diteliti yaitu tidak dapat diadakan pemisahan karena isteri tidak memenuhi Pasal 186 BW, sehingga objek sengketa tetap menjadi harta bersama suami dan isteri. Untuk perjanjian pisah harta yang telah dibuat dihadapan Notaris menjadi batal demi hukum karena mengandung cacat yuridis dan bertentangan dengan undang-undang. Dan Putusan Mahkamah Agung sudah tepat dan telah sesuai dengan Pasal 119 BW, karena antara suami dan isteri tersebut tetap terjadi persatuan harta bulat. Sedangkan penerapan Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Perkawinan dalam pertimbangan Hakim dianggap kurang tepat karena tidak terjadi perubahan perjanjian kawin.

---

Fostering a household is not as easy as turning the hand, there is always a conflict triggered by wealth in marriage. If spouse did not make a prenuptial agreement, separation asset and any asset they acquire during the course of their marriage would be community asset. Furthermore, during the marriage takes place, if there is something happen e.g. the husband is extravagant and does not have good manner which is caused community asset would be lost, the wife could propose a claim for asset separation to District Court, because prenuptial agreement could no longer be made after marriage took place. According to that circumstances, the consent of this research is how the legal consequences of the assets separation that is performed by prenuptial agreement made after marriage and how the juridical considerations of the Judge regarding separation assets in marriage, as it turns out in the Supreme Court Verdict No. 2901 K / Pdt / 2012 dated December 9, 2013. By using a normative juridical research method, the author in researching refers to rules of existing law. Then found the answer that the legal consequences arising in this case study that the separation cannot be held because the wife does not comply with Article 186 BW, then the object of dispute remain the property of the husband and wife. And the prenuptial agreement that has been made before a Notary cancelled and void because of flawed juridical and contrary to law. And Supreme Court decisions were appropriate and in accordance with Article 119 of the BW, as between husband and wife are still having community assets. While the application of Article 29 paragraph (4) of the Law of Marriage in consideration of Judges considered less appropriate because there is no change in prenuptial agreement."

"[Perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran dapat dilaksanakan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dalam hal perkawinan campuran dilaksanakan di luar Indonesia adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak sekembalinya mereka ke Indonesia, bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Pasangan perkawinan campuran yang hendak melangsungkan perkawinan campuran di luar negeri juga dapat membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Pentingnya pembuatan perjanjian perkawinan bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan campuran adalah terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak milik atas tanah di Indonesia yang hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan menelusuri bahan hukum sekunder berupa norma-norma dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Prosedur pembuatan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri, tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan dan berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal setelah perkawinan dilangsungkan di luar negeri dan mereka kembali ke Indonesia namun tidak mendaftarkan perkawinannya tersebut dan kemudian mereka membuat perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut menjadi batal demi hukum karena melanggar ketentuan Undang-undang yaitu dibuat setelah perkawinan berlangsung.

---

Mixed marriage as stipulated in Law No. 1 of 1974 is a marriage between two people in Indonesia which subject to different laws, because of differences in nationality and one party is having Indonesian nationality. Mixed marriage can be implemented and held in Indonesia and outside Indonesia. In the case of mixed marriages conducted outside Indonesia is legal if carried out under the applicable law in the State where the marriage was celebrated and for Indonesian citizens do not violate the provisions of the Marriage Act. Within a period of one (1) year since upon their return to Indonesia, evidence of their marriage should be registered in the marriage registration office where they live. Mixed marriage couples who want to hold the marriage abroad can also make a prenuptial agreement. Prenuptial agreement is a written agreement made by the prospective spouses before or at the day of the marriage took place to regulate the effects of marriage on their property. The importance of making prenuptial agreements for couples who want to have a mixed marriage is associated with legal protection of property rights over land in Indonesia that can only be owned by an Indonesian citizen, as stipulated in the Basic Agrarian Law (UUPA). This thesis using normative juridical method, which is carried out by tracing the secondary law in the form of norms of the legislation relating to the cases. The procedure of making the prenuptial agreement in mixed marriages held abroad, still have to refer to the provisions of the Marriage Act is made before or at the day of the marriage took place and according to the laws in force in Indonesia. In the event that after the marriage held abroad and they return to Indonesia but did not register the marriage and then they make a prenuptial agreement, then the prenuptial agreement becomes null and void because it violated the provisions of the Act that is made after the marriage took place. Mixed marriage as stipulated in Law No. 1 of 1974 is a marriage between two people in Indonesia which subject to different laws, because of differences in nationality and one party is having Indonesian nationality. Mixed marriage can be implemented and held in Indonesia and outside Indonesia. In the case of mixed marriages conducted outside Indonesia is legal if carried out under the applicable law in the State where the marriage was celebrated and for Indonesian citizens do not violate the provisions of the Marriage Act. Within a period of one (1) year since upon their return to Indonesia, evidence of their marriage should be registered in the marriage registration office where they live. Mixed marriage couples who want to hold the marriage abroad can also make a prenuptial agreement. Prenuptial agreement is a written agreement made by the prospective spouses before or at the day of the marriage took place to regulate the effects of marriage on their property. The importance of making prenuptial agreements for couples who want to have a mixed marriage is associated with legal protection of property rights over land in Indonesia that can only be owned by an Indonesian citizen, as stipulated in the Basic Agrarian Law (UUPA). This thesis using normative juridical method, which is carried out by tracing the secondary law in the form of norms of the legislation relating to the cases. The procedure of making the prenuptial agreement in mixed marriages held abroad, still have to refer to the provisions of the Marriage Act is made before or at the day of the marriage took place and according to the laws in force in Indonesia. In the event that after the marriage held abroad and they return to Indonesia but did not register the marriage and then they make a prenuptial agreement, then the prenuptial agreement becomes null and void because it violated the provisions of the Act that is made after the marriage took place.

Mixed marriage as stipulated in Law No. 1 of 1974 is a marriage between two people in Indonesia which subject to different laws, because of differences in nationality and one party is having Indonesian nationality. Mixed marriage can be implemented and held in Indonesia and outside Indonesia. In the case of mixed marriages conducted outside Indonesia is legal if carried out under the applicable law in the State where the marriage was celebrated and for Indonesian citizens do not violate the provisions of the Marriage Act. Within a period of one (1) year since upon their return to Indonesia, evidence of their marriage should be registered in the marriage registration office where they live. Mixed marriage couples who want to hold the marriage abroad can also make a prenuptial agreement. Prenuptial agreement is a written agreement made by the prospective spouses before or at the day of the marriage took place to regulate the effects of marriage on their property. The importance of making prenuptial agreements for couples who want to have a mixed marriage is associated with legal protection of property rights over land in Indonesia that can only be owned by an Indonesian citizen, as stipulated in the Basic Agrarian Law (UUPA). This thesis using normative juridical method, which is carried out by tracing the secondary law in the form of norms of the legislation relating to the cases. The procedure of making the prenuptial agreement in mixed marriages held abroad, still have to refer to the provisions of the Marriage Act is made before or at the day of the marriage took place and according to the laws in force in Indonesia. In the event that after the marriage held abroad and they return to Indonesia but did not register the marriage and then they make a prenuptial agreement, then the prenuptial agreement becomes null and void because it violated the provisions of the Act that is made after the marriage took place.

;Mixed marriage as stipulated in Law No. 1 of 1974 is a marriage between two people in Indonesia which subject to different laws, because of differences in nationality and one party is having Indonesian nationality. Mixed marriage can be implemented and held in Indonesia and outside Indonesia. In the case of mixed marriages conducted outside Indonesia is legal if carried out under the applicable law in the State where the marriage was celebrated and for Indonesian citizens do not violate the provisions of the Marriage Act. Within a period of one (1) year since upon their return to Indonesia, evidence of their marriage should be registered in the marriage registration office where they live. Mixed marriage couples who want to hold the marriage abroad can also make a prenuptial agreement. Prenuptial agreement is a written agreement made by the prospective spouses before or at the day of the marriage took place to regulate the effects of marriage on their property. The importance of making prenuptial agreements for couples who want to have a mixed marriage is associated with legal protection of property rights over land in Indonesia that can only be owned by an Indonesian citizen, as stipulated in the Basic Agrarian Law (UUPA). This thesis using normative juridical method, which is carried out by tracing the secondary law in the form of norms of the legislation relating to the cases. The procedure of making the prenuptial agreement in mixed marriages held abroad, still have to refer to the provisions of the Marriage Act is made before or at the day of the marriage took place and according to the laws in force in Indonesia. In the event that after the marriage held abroad and they return to Indonesia but did not register the marriage and then they make a prenuptial agreement, then the prenuptial agreement becomes null and void because it violated the provisions of the Act that is made after the marriage took place.

, Mixed marriage as stipulated in Law No. 1 of 1974 is a marriage between two people in Indonesia which subject to different laws, because of differences in nationality and one party is having Indonesian nationality. Mixed marriage can be implemented and held in Indonesia and outside Indonesia. In the case of mixed marriages conducted outside Indonesia is legal if carried out under the applicable law in the State where the marriage was celebrated and for Indonesian citizens do not violate the provisions of the Marriage Act. Within a period of one (1) year since upon their return to Indonesia, evidence of their marriage should be registered in the marriage registration office where they live. Mixed marriage couples who want to hold the marriage abroad can also make a prenuptial agreement. Prenuptial agreement is a written agreement made by the prospective spouses before or at the day of the marriage took place to regulate the effects of marriage on their property. The importance of making prenuptial agreements for couples who want to have a mixed marriage is associated with legal protection of property rights over land in Indonesia that can only be owned by an Indonesian citizen, as stipulated in the Basic Agrarian Law (UUPA). This thesis using normative juridical method, which is carried out by tracing the secondary law in the form of norms of the legislation relating to the cases. The procedure of making the prenuptial agreement in mixed marriages held abroad, still have to refer to the provisions of the Marriage Act is made before or at the day of the marriage took place and according to the laws in force in Indonesia. In the event that after the marriage held abroad and they return to Indonesia but did not register the marriage and then they make a prenuptial agreement, then the prenuptial agreement becomes null and void because it violated the provisions of the Act that is made after the marriage took place.

]"

"Umumnya suami-istri akan mempertahankan keberlakuan akta perjanjian perkawinan. Seiring hal tersebut, hingga kini belum ada pengaturan mengenai pembatalan akta perjanjian perkawinan. Dapat atau tidaknya pembatalan akta perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung; landasan hukum pertimbangan hakim; dan akibat-akibat hukumnya. Metodelogi penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pembatalan akta perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung tidak dapat dilakukan dengan cara apapun juga. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak sesuai diterapkan dalam kasus ini. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diterapkan sejak dikabulkannya pembatalan. Setiap pihak tetap bertanggung jawab pribadi atas segala utangnya.

---

Generally husband and wife will retain the enforceability of the prenuptial agreement. As it is, until now there has been no regulation regarding cancellation of the prenuptial agreement. Whether or not cancellation of the prenuptial agreement after marriage; judges considered the legal basis; and the legal consequences. Normative research method and qualitative approach. Cancellation of the prenuptial agreement after marriage can't be done by any means. Article 1338 Civil Lawbook isn't applicable in this case. Article 35 and Article 36 Marriage Law applied since the granting of the annulment. Each party remain personally liable for any debts."

"ABSTRAKPerjanjian kawin merupakan perjanjian yang dilakukan oleh calon suami dan calon isteri sebelum melangsungkan perkawinan.Substansi dari perjanjian perkawinan salah satunya dapat berupapengaturan harta perkawinan.Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana ketentuan mengenai perjanjian perkawinan menurut peraturan perundang-undangan serta bagaimana penyelesaian sengketa harta benda perkawinan yang memakai nama bersama yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1358K/Pdt/2012 . Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriftif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam ketentuan perundang-undangan tidak diatur secara rinci tentang definisi dan isi mengenai perjanjian kawin. Ketentuan perundang-undangan yang berisi tentang perjanjian kawin terdapat dalam Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam sengketa harta perkawinan yang memakai nama bersama yang berkaitan dengan perjanjian kawin tersebut Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa Saudari Budiati sebagai pihak yang berhak atas harta benda objek sengketa karena Saudari Budiati dapat menunjukkan bahwa seluruh harta benda objek sengketa adalah hasil pembeliannya. Namun seharusnya Saudara Ruddy Tri Santoso juga berhak atas seluruh harta benda objek sengketa karena nama Saudara Ruddy Tri Santoso tercantum di dalam bukti kepemilikan seluruh harta benda objek sengketa. Kata Kunci : perjanjian kawin, harta perkawinan, nama bersama.

---

ABSTRACTPrenuptial agreement is an agreement made by a prospective husband and a future wife before marriage. The substance of the prenuptial agreement may be the arrangement of marriage property. The prenuptial agreement is made in writing and authorized by the Registrar. The issues discussed are how the provisions concerning prenuptial agreement under the laws and regulations on how to settle dispute on joint matrimony that use share name in connection with a prenuptial agreement analysis of Supreme Court Decision Number 1358K Pdt 2012 . This research is a normative juridical research with analytical descriptive research type. Based on the results of the study can be concluded that in the provisions of legislation is not regulated in detail about the definition and contents of the prenuptial agreement. The provisions of legislation containing the marriage agreement are contained in Article 139 of the Civil Code and Article 29 of Act Number 1 1974 regarding Marriage. In a dispute on joint matrimony that use share name in connection with a prenuptial agreement the Supreme Court of Justice of the Republic of Indonesia declares that Budiati as the party entitled to the property of the disputed object because Budiati can show that all property of the disputed object is the result of her purchase. However, Ruddy Tri Santoso should also be entitled to the entire property of the disputed object because the name of Ruddy Tri Santoso is contained in the proof of ownership of all objects of disputed property. Keywords Prenuptial agreement, joint matrimony, share name. "

"[ABSTRAKTerbukanya suatu pewarisan adalah karena kematian. Sehingga, dengan terbukanyapewarisan maka di dalam KUHPerdata telah ditentukan siapa-siapa yang akanmenjadi ahli waris. Namun, adanya perbedaan penafsiran, suatu warisan tidakdidapatkan apabila di dalam suatu ikatan perkawinan telah dilaksanakan dengan suatuperjanjian perkawinan. Sehingga timbul permasalahan yaitu bagaimana pengaruhperjanjian perkawinan pisah harta antara suami dan istrinya terhadap hak mewarisserta bagaimana kedudukan hukum mewaris suami dan adik pewaris terkait sebagaiahli waris yang ditinjau dalam KUHPerdata. Terhadap permasalahan tersebut,dilakukan penelitian untuk menemukan titik terang akan siapa yang akan berhakmenjadi ahli waris. Selanjutnya, penyusunan tesis ini disusun dengan metodepenelitian hukum normatif, untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat analisiskualitatif yaitu dengan menelaah data yang diperoleh. Akhirnya, sampailah pada hasilpenelitian bahwa suatu perjanjian perkawinan mengatur pemisahan harta kekayaanselama perkawinan, dengan putusnya perkawinan akibat kematian seseorang terhadapharta kekayaan, akan adanya pewarisan dalam bentuk perpindahan kekayaan dandalam pewarisanpun telah ditentukan siapa yang menjadi ahli waris, sehingga suatuperjanjian perkawinan tidak dapat menutup hak mewaris seorang suami. Kedudukanhukum seorang suami dan adik pewaris sebagai ahli waris telah ditentukan denganpenggolongan ahli waris yang mana golongan ahli waris terdekat menutup golonganahli waris terjauh. Dengan demikian, karena masih adanya suami, harta peninggalanpewaris, haruslah jatuh pada golongan pertama. Disarankan bagi Notaris untukmemberi penjelasan bila ingin membuat perjanjian perkawinan.

---

ABSTRACTThe opening of inheritance would be occurred due to demise. Then, it has beendetermined which people who will inherit and be the heirs in Indonesian Civil Code(“ICC”). However, due to a dissimilar interpretation, inheritance will not be obtainedwhen the marriage done within a prenuptial agreement. Thereby, some issues arisessuch as how the effect of prenuptial agreement of split property against right ofinheritance between husband and wife and how the legal standing of heirs to inheritbetween husband and sister-in-law which is reviewed in the Indonesian Civil Code. Inregards to this issue, already doing some research to find some real information onwhose has the right to become heirs. Hereinafter, This thesis composed withnormative legal research method, which is to gain a result that based on qualitativeanalysis in which is analyzed by collected data. Finally, it can be concluded that aprenuptial agreement arranged the separation of wealth during the marriage, withdissolution of marriage due to demise towards the person’s wealth, there would betransfer of wealth in the form of inheritance and also, it’s already been determinedwhose going to be the heirs, so that a prenuptial agreement may not closed the right ofinheritance for husband. The legal standing of husband and sister-in-law as heirs havebeen determined by their classification, which is the closest heirs, would cancelfurther heirs. By this circumstances, because there’s still the husband of the late wife,the property of inheritance, must be owned by the first line of classified person.Suggestion for Notary, give information before the clients want to make prenuptialagreement, The opening of inheritance would be occurred due to demise. Then, it has beendetermined which people who will inherit and be the heirs in Indonesian Civil Code(“ICC”). However, due to a dissimilar interpretation, inheritance will not be obtainedwhen the marriage done within a prenuptial agreement. Thereby, some issues arisessuch as how the effect of prenuptial agreement of split property against right ofinheritance between husband and wife and how the legal standing of heirs to inheritbetween husband and sister-in-law which is reviewed in the Indonesian Civil Code. Inregards to this issue, already doing some research to find some real information onwhose has the right to become heirs. Hereinafter, This thesis composed withnormative legal research method, which is to gain a result that based on qualitativeanalysis in which is analyzed by collected data. Finally, it can be concluded that aprenuptial agreement arranged the separation of wealth during the marriage, withdissolution of marriage due to demise towards the person’s wealth, there would betransfer of wealth in the form of inheritance and also, it’s already been determinedwhose going to be the heirs, so that a prenuptial agreement may not closed the right ofinheritance for husband. The legal standing of husband and sister-in-law as heirs havebeen determined by their classification, which is the closest heirs, would cancelfurther heirs. By this circumstances, because there’s still the husband of the late wife,the property of inheritance, must be owned by the first line of classified person.Suggestion for Notary, give information before the clients want to make prenuptialagreement]"