Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peran masyarakat dalam pengawasan Dana Desa di Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang. Jumlah dana yang dianggarkan bagi Dana Desa dalam APBN 2017 mencapai Rp60 triliun, meningkat hampir 300 dibandingkan anggaran Dana Desa tahun 2015. Namun demikian, hasil pantauan ICW terhadap kasus korupsi desa selama tahun 2015-2017 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Desa Jeungjing merupakan salah satu desa tertinggal di Kabupaten Tangerang dan mengalami kasus keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1 Tahun 2017. Permasalahan dalam pengawasan masyarakat di Desa Jeungjing diteliti menggunakan teori akuntabilitas yang memandang suatu mekanisme akuntabilitas sebagai interaksi antara aktor dan forum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada multiple unit analysis meliputi masyarakat desa, perangkat desa dan lembaga pengawas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan masyarakat di Desa Jeungjing masih belum optimal disebabkan kurangnya akses informasi laporan pertanggungjawaban dan masih rendahnya tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat desa. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya meningkatkan akses informasi dan upaya pendidikan dari pemerintah kepada masyarakat desa terkait peran masyarakat dalam pengawasan dana desa dan struktur saluran pengaduan masyarakat.

---

The purpose of this research is to evaluate the role of the community in monitoring the Village Fund in Jeungjing Village, Cisoka Sub District, Tangerang District. The total budgeted funds for the Village Fund in the 2017 APBN has reached Rp60 trillion, up to nearly 300 compared to the Village Fund budget in 2015. However, Indonesian Corruption Watch 39 s monitoring of village corruption cases during 2015 2017 shows an upward trend every year. Jeungjing Village is one of the deprived villages in Tangerang District and experiencing cases of delay in reporting realization of Village Funds Stage 1 Year 2017. Problems in community monitoring in Jeungjing Village were analyzed using accountability theory which looked at mechanism accountability as the interaction between actors and forums. This research uses qualitative method with case study approach on multiple unit analysis including village community, village government and oversight institution. The result of the research shows that the supervision of Jeungjing Village society to the Village Fund is still not optimal due to the low level of understanding and awareness of the community and inadequate access to information. The implication of this research is the need to improve the access of information and educational efforts from the government to the village community related to the role of the community in village funds monitoring and the structure of complaint channel of the community."

"Penerapan Sistem Pengendalian Internal merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang akuntabel, efektif dan efisien, serta mengacu pada kebijakan yang tepat. Penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa menjadi hal yang penting mengingat prioritas tujuan dari pengelolaan dana desa adalah meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang mana di sisi lain masih banyak ditemukan permasalahan dalam pengelolaan dana desa itu sendiri. Kabupaten Bekasi sebagai wilayah dengan salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara pun masih memiliki beberapa permasalahan pengelolaan desa, beberapa di antaranya masih fokus dalam pembangunan infrastruktur, hingga lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh APIP. Desa Tambun dan Desa Segarajaya di Kabupaten Bekasi juga merasakan permasalahan tersebut, disamping faktor wilayah dan masyarakat antara dua desa tersebut yang cukup berbeda. Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengaalisis sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 melalui studi kasus Desa Tambun dan Desa Segarajaya. Teori dasar yang digunakan adalah sistem internal COSO (COSO) Komite Pengendalian Organisasi (COSO) Tahun 2013, mencakup 5 komponen: pengendalian lingkungan, pengendalian risiko, pengendalian aktivitas, informasi komunikasi, dan aktivitas aktivitas. Hasil dari penelitian ini adalah tidak seluruh komponen sistem pengendalian internal oleh COSO telah dilaksanakan oleh Desa Tambun atau Desa Segarajaya. Permasalahan yang menjadi perhatian utama adalah karena pemahaman pemerintah desa yang terkait dengan pengelolaan internal dalam pengelolaan dana desa, karena sosialisasi kebijakan dari pemerintah pusat yang belum secara utuh mensosialisasikan kebijakan sistem pengendalian internal kepada pemerintah desa

---

The implementation of the Internal Control System is a form of the government's commitment in realizing accountable, effective and efficient state governance and refers to the right policies. The application of an internal control system in the management of village funds is important considering the priority objectives of village fund management are to increase development and empowerment of village communities, which on the other hand still find many problems in the management of village funds itself. Bekasi Regency as an area with one of the largest industrial estates in Southeast Asia still has several village management problems, some of which are still focused on infrastructure development, to the point of weak supervision by APIP. Tambun Village and Segarajaya Village in Bekasi Regency also feel this problem, in addition to the regional and community factors between the two villages which are quite different. Based on existing problems, this study aims to analyze the internal control system in managing village funds in Bekasi Regency in 2018 through a case study of Tambun Village and Segarajaya Village. The basic theory used is the 2013 COSO (COSO) Organizational Control Committee (COSO) internal system, which includes 5 components: environmental control, risk control, activity control, communication information, and activity activities. The results of this study are that not all components of the internal control system by COSO have been implemented by Tambun Village or Segarajaya Village. The main concern is the understanding of the village government regarding internal management in managing village funds, because the socialization of policies from the central government has not yet fully socialized the internal control system policy to the village government."

"Tesis ini menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 s.d. 2016 di desa Susukan, desa Babakan Madang dan desa Putat Nutug, Kabupaten Bogor dan factor-faktor yang berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam dengan para informan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting diantaranya, masih rendahnya tingkat partisipasi dan swadaya masyarakat serta keterbatasan SDM pelaksana menjadi factor utama yang menghambat implementasi kebijakan penggunaan dana desa di desa Susukan. Selain itu kurangnya eksistensi lembaga pemberdayaan dan kurangnya dukungan dari pemerintah desa maupun supradesa dalam hal regulasi, pelatihan maupun pemberdayaan juga menjadi factor yang membuat kebijakan dana desa menjadi kurang efektif di desa Babakan Madang maupun desa Putat Nutug. Factor-faktor yang berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 s.d. 2016 di desa Susukan, desa Babakan Madang dan desa Putat Nutug, Kabupaten Bogor yaitu ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana serta lingkungan sosial masyarakat.

---

The focus of this research is to analysis the Policy Implementation of Using The Village Fund in 2016 2017 at Susukan village, Babakan Madang village and Putat Nutug village, Bogor Regency and factors that affecting the Policy Implementation of Using The Village. This research uses qualitative method that generates descriptive data collected from literature review, observation and depth interview with informants. The result shows that a number of important thing, such as lack of participation of society, limitedness of human resources as implementer of the policy become the main thing that obstruct the Policy Implementation of Using The Village Fund in 2016 2017 at Susukan village. In other side, less of existence of empowerment organization at the village and also less of support from village government and the higher level of village government in term of regulation, coaching and empowering is also become the factor that make the policy of village fund is less effective. The factors that affecting the implementation of policy are standard and goals of policy, resources, characteristics of implementer and society environment."

"Saat pandemi Covid-19 hadir di Indonesia, ruang gerak masyarakat menjadi terbatas dan mengubah banyak aspek kehidupan. Sektor perekonomian serta sektor kesehatan menjadi sektor yang paling terdampak akibat adanya pandemi Covid-19 di Indonesia. Adanya pembatasan sosial berkontribusi pada melemahnya perekonomian, baik dari tingkat nasional, bahkan hingga ke individu masyarakat. Hal tersebut tentu juga berimbas pada Kabupaten Kebumen. Terlebih, selama beberapa tahun berturut-turut Kebumen ditetapkan sebagai kota termiskin di Jawa Tengah. Namun di tengah kondisi perekonomian yang sedang melemah, salah satu desa di Kebumen, kabupaten termiskin di Jawa Tengah, Desa Karangsari mampu mendapatkan gelar pelopor Kampung Tangguh Nusantara Candi, sebuah penghargaan yang diberikan oleh Polisi Daerah (Polda) Jawa Tengah kepada desa yang mampu menjaga kestabilan pangan, keamanan, dan kesehatan dalam kondisi Covid-19 serta memiliki penanganan Covid-19 terbaik. Dana desa digunakan untuk menjaga kesehatan sampai ke tingkat desa. Dalam mengatasi kondisi pandemi Covid-19, pemerintah merilis kebijakan refocusing dana desa dalam rangka percepatan penanganan kasus Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat gambaran implementasi kebijakan pemanfaatan dana desa untuk penanganan Covid-19 di Desa Karangsari pada tahun 2020-2021. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah stakeholder di tingkat Pemerintah Kabupaten hingga Pemerintah Desa yang dipilih berdasarkan kesesuaian informasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfaatan dana desa untuk penanganan Covid-19 baik dari sisi komunikasi, struktur birokrasi, disposisi, sumber daya, serta kondisi sosial politik di Desa Karangsari yang sudah berjalan cukup baik walau masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Walaupun masih belum memenuhi target pemanfaatan dana desa yang sebesar 7 persen dari target 8 persen, peran dan dukungan pelaksana kebijakan di sektor kesehatan memberikan kontribusi yang baik sehingga Desa Karangsari mendapatkan penghargaan Kampung Tangguh Nusantara Candi.

---

When the Covid-19 pandemic arrived in Indonesia, people's space for movement became limited and changed many aspects of life. The economic sector and the health sector are the sectors most affected by the Covid-19 pandemic in Indonesia. The existence of social restrictions contributed to a weakening of the economy, both at the national level and even down to the individual community. This of course also has an impact on Kebumen Regency. Moreover, for several years in a row Kebumen has been designated as the poorest city in Central Java. However, in the midst of a weakening economic condition, one of the villages in Kebumen, the poorest district in Central Java, Karangsari Village was able to get the title of pioneer of Kampung Tangguh Nusantara Candi, an award given by the Central Java Regional Police (Polda) to villages that are able to maintain stability. food, safety and health in Covid-19 conditions and has the best handling of Covid-19. Village funds are used to maintain health down to the village level. In overcoming the conditions of the Covid-19 pandemic, the government released a policy of refocusing village funds in order to accelerate the handling of the Covid-19 case. The purpose of this research is to see an overview of the implementation of the policy of utilizing village funds for handling Covid-19 in Karangsari Village in 2020-2021. This research is a case study research with a qualitative approach. The subjects of this study were stakeholders at the District Government to Village Government levels who were selected based on the appropriateness of the information needed. The results of the study show that the use of village funds for handling Covid-19 both in terms of communication, bureaucratic structure, disposition, resources, and socio-political conditions in Karangsari Village has been going quite well although there are still some things that need to be improved. Although it still has not met the village fund utilization target of 7 percent of the 8 percent target, the role and support of policy implementers in the health sector made a good contribution so that Karangsari Village won the Kampung Tangguh Nusantara Candi award."

"Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan tata kelola dana desa setelah UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa dan pelaksanaan sinkronisasi antara lembaga terkait tentang tata kelola dana desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pelaksanaan tata kelola dana desa setelah UU No. 6/2014 masih terjadi disharmonisasi. Regulasi sektoral yang dikeluarkan oleh KemenDesa PDTT serta Kemendagri, dari aspek praktis di lapangan pelaksanaannya dirasakan masih menyulitkan bagi aparat desa. Pelaksanaan sinkronisasi antara lembaga terkait tentang tata kelola dana desa belum berjalan dengan optimal. Sinkronisasi belum dapat dilakukan karena masing-masing lembaga membentuk sendiri-sendiri regulasi sektoral. Implementasi suatu regulasi sangat mungkin bersinggungan dengan regulasi lainnya, bahkan pada praktiknya terdapat regulasi yang justru menyandera pelaksanaan dana desa itu sendiri. Ego sektoral masih mendominasi dalam menyusun regulasi, dan belum sepenuhnya mempertimbangkan secara matang implikasinya. Oleh karena itu, dalam hal yang berkaitan dengan desa, maka ketika Kemendagri akan melakukan pengaturan yang berkaitan dengan desa, harus berkoordinasi dengan KemenDesa, PDTT yang memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang berkaitan dengan desa. Sehingga peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendagri sudah merupakan hasil sinkronisasi dengan KemenDesa PDTT. Dengan dilakukannya sinkronisasi terhadap urusan pemdes dengan urusan pemda, maka implikasi pada level pelaksanaan adalah adanya acuan yang lebih jelas dan tidak ambigu. Berdasarkan analisa, diusulkan saran Perlunya proses pembentukan setiap regulasi oleh sektoral yang berkaitan dengan tata kelola dana desa melibatkan kementerian/lembaga terkait; Perlunya melaksanakan UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam hal terjadi konflik regulasi dan konflik kewenangan; serta pemerintah hendaknya menghindari perubahan regulasi yang berdampak pada perubahan vital penyusunan RPJMDes dan APBDes.

---

This study discusses the implementation of village fund governance after Law no. 6 year 2014 About the Village and implementation of synchronization between related institutions on village fund governance. This research is normative law research. Implementation of village fund governance after Law no. 6 2014 there is still disharmonization. Sectoral regulations issued by Ministry of Village and MoHA, from the practical aspect of the implementation field are still difficult for village officials. Implementation of synchronization between related institutions about governance of village funds has not run optimally. Synchronization can not be done because each institution establishes its own sectoral regulations. Implementation of a regulation is very likely to be tangent to other regulations, even in practice there is a regulation that actually holds the implementation of the village funds themselves. Sectoral ego still dominates in drafting regulations, and has not fully considered the implications. Therefore, in matters relating to the village, then when the MoHA will make arrangements relating to the village, it should coordinate with the Ministry of Village with duties, responsibilities and authorities relating to the village. So the regulations issued by the MoHA is already a result of synchronization with the Ministry of Village. With the synchronization of the village government affairs with the local government affairs, the implications at the implementation level are the existence of clearer and unambiguous references. Based on the analysis, proposed suggestion The need for the process of forming any regulation by sectoral related to village fund governance involves ministries related institutions The need to implement Law No. 30 2014 on Government Administration in the event of a conflict of regulation and conflict of authority And the government should avoid regulatory changes that have an impact on the vital changes in the preparation of the Medium term village development plan and Village income and expenditure budget."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti metode investasi manakah yang akan memberikan tingkat imbal hasil yang lebih baik diantara metode lump sum dan metode dollar-cost averaging. Penelitian ini juga meneliti apakah metode dollarcost averaging dapat dimodifikasi dengan cara menggunakan kinerja IHSG dan/atau nilai tukar USD/IDR sebagai penentuan waktu investasi untuk menghasilkan imbal hasil yang lebih baik. Dari hasil pengujian backtesting, jika mempertimbangkan faktor time value of money, metode dollar-cost averaging akan memberikan tingkat imbal hasil yang lebih baik daripada metode lump sum untuk periode investasi 5, 8 dan 10 tahun.

---

This research intends to examine which investing method that will generate better return between the lump sum method and dollar-cost averaging method. This research also examined whether the dollar-cost averaging method can be modified using JCI and/or the exchange rate of USD / IDR as timing selection to invest to produce better return.

From the backtesting results, if one considers the time value of money factor, dollar-cost averaging method will generate better return than the lump sum method for 5, 8 and 10 years of investment period."

"Model pengukuran risiko Value at Risk (VaR) saat ini telah digunakan secara luas, tidak hanya pada sektor perbankan. Tujuan karya akhir ini adalah untuk mengukur Value at Risk (VaR) dengan penekanan pada metodologi variance covariance dan historical simulation model, untuk menguji investasi 10 jenis saham yang dilakukan oleh Dana Pensiun RST.Model digunakan untuk mengukur besarnya potensi kerugian dengan tingkat keyakinan 95%, dan divalidasi dengan menggunakan back testing dan Kupiec test.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil pengukuran antara variance covariance dan historical simulation model. Hasil pengujian back testing dan Kupiec test menunjukkan bahwa kedua model valid untuk mengukur besarnya potensi kerugian maksimum saham.

---

Value at Risk (VaR) model has been extensively used not only in banking sector. The aim of this thesis is to outline Value at Risk methodology by giving more emphasis on variance covariance method and historical simulation model. The model is used to investigate the applicability and usefulness of VaR in stocks investment of Pension Fund RST.

Using the methodologies as described, the maximum potential loss of each stock and its portfolio of 10 stocks can be calculated at 95% confidence level. The models were validating using back testing and Kupiec test.

The research found that there was different result of VaR calculated using variance covariance and historical simulation model. However, variance covariance and historical simulation model are valid ones to measure maximum potential loss of stocks."

"Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan banyak perubahan kepada desa, salah satunya mengenai kedudukan desa sebagai subjek pembangunan atau yang dikenal dengan konsep Desa Membangun. Dalam rangka memperkuat kedudukan desa sebagai subjek pembangunan dan meningkatkan status desa, Pemerintah melakukan redistribusi ekonomi melalui dana desa. Namun pada pelaksanannya, dana desa belum mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan status desa. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keterkaitan pengaturan pengelolaan dana desa dalam peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah, pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Cileungsi Kidul, dan cara untuk mewujudkan konsep Desa Membangun pada Desa Cileungsi Kidul yang didasarkan pada pengelolaan keuangan desa yang optimal. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dana desa masih terlalu banyak, rumit, tumpang tindih, dan sering mengalami perubahan yang tidak diiringi dengan sosialisasi yang memadai. Adapun terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Cileungsi Kidul belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsep Desa Membangun pada Desa Cileungsi Kidul dapat terwujud apabila Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bogor, dan Pemerintah Desa Cileungsi Kidul memperhatikan keseluruhan tahapan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama rekomendasi kebijakan berupa shopping list yang telah disampaikan oleh Pemerintah. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengkaji rumusan masalah dari sudut pandang peraturan perundang-undangan.

---

Law No. 6 of 2014 concerning Village provides a lot of changes to the village. One of them is the inception of the Village-to-Develop concept which elaborates villages position as the subject of development. In order to strengthen the position of the village as the subject of development and improve the status of the village, the Government carried out economic redistribution through Village Fund. However, Village Fund has not been able to improve the status of the village. Therefore, this research aims to analyze the interrelatedness between the Village Fund management arrangements in the regulatory at the central and regional levels, the implementation of the Village Fund management faced by the Government of Cileungsi Kidul Village, and how to realize the concept of the Village-to-Develop in the Cileungsi Kidul Village, which is based on optimal village financial management. The results of this research indicate that laws and regulations regarding the management of the Village Fund are still too many, complicated, overlapping, and often being changed without the adequate socialization. The implementation of the Village Fund management in Cileungsi Kidul Village has not been thoroughly appropriate with the provisions of the regulatory. The concept of the Village-to-Develop in Cileungsi Kidul Village can be realized if the Central Government, Bogor Regional Government, and Cileungsi Kidul Village Government pay attention to the whole stages of the village financial management as regulated in the regulatory, especially policy recommendations which is called the shopping lists that have been submitted by the Central Government. This research uses a normative juridical method which reviews the problem formulations from the regulatory viewpoint."

"ABSTRAKDewasa ini ditemukan beragam permasalahan dalam hal implementasi kebijakanpenyaluran dana desa. Oleh karena itu, sebuah penelitian mendalam atasimplementasi kebijakan tersebut perlu dilakukan. Desa Pasirhaur digunakansebagai objek dalam penelitian ini atas dasar dua alasan utama; Desa Pasirhaurmerupakan salah satu dari beberapa desa yang dikategorikan tertinggal berdasarkandata tahun 2005-2011, selain itu Desa Pasirhaur memiliiki kondisi infrastrukturyang kurang memadai. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakanpendekatan post positivitis dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan datadilakukan melalui observasi serta wawancara mendalam yang didasari olehindikator yang berasal dari operasionalisasi konsep. Penelitian ini mengahasilkansebuah analisa bahwa terdapat masalah dalam kebijakan penyaluran dana desamelalui regulasi yang dikeluarkan serta ketidak siapan pemerintah dalam mengaturkebijakan tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil analisa dari implementasikebijakan penyaluran dana desa di Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas KabupatenLebak ditemukan berbagai ketidaksesuaian implementasi yang berimpliklasiterhadap terhambatnya penyaluran dana desa.

---

ABSTRACTNowadays, a number of problems emerged on the implementation of village funddistribution policy. Therefore, an in-depth study on the implementation of thispolicy is required. Pasirhaur Village was chosen as the object of this study due totwo main reasons; Pasirhaur village is one of the few villages that categorized asleft-behind village based on 2005-2011 data, moreover, Pasirhaur Village?sinfrastructure condition is inadequate. This study uses post positivitis approachwith descriptive design. Data collected through observation and in-depthinterviews based on the indicators derived from implementation of the concept. Thestudy resulted an analysis that there are problems in the policy of fund distributionthrough regulations issued by the village and the unpreparedness of the governmentin regulating the policy. In addition, based on the results of the analysis of theimplementation of the policy of fund distribution in Pasirhaur village in the villageof Cipanas District of Lebak, a series of implementation discrepancies was found,which then implied to the delay of fund distribution to the village."

"ABSTRAKKemiskinan dapat dikatakan sebagai suatu situasi serba kekurangan yang menyebabkan ketidakmampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurunnya penduduk miskin dari 70 juta pada tahun 1970 menjadi 27 juta pada tahun 1990 merupakan hasil nyata dari pelaksanaan berbagai program pembangunan. Meskipun telah jauh berkurang, jumlah penduduk miskin tersebut masih cukup besar, sehingga diperlukan upaya khusus untuk menanggulanginya.Sejak tahun 1994, pemerintah meluncurkan program khusus sebagai tambahan dari program yang telah ada yaitu program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Program ini dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan penduduk miskin dalam berusaha. Guna mempercepat upaya tersebut disediakan dana sebagai modal kerja bagi penduduk miskin untuk berusaha sehingga mereka bisa membangun dan mengembangkan kemampuan dirinya. Sifat dari usaha yang digerakkan dengan dana bantuan program IDT ini dapat dikatakan sebagai suatu jenis usaha kecil karena melibatkan tenaga atau pekerja yang sedikit dengan jumlah modal yang diusahakan relatif sedikit.Kesuksesan usaha yang digerakkan dengan dana IDT tentunya tergantung dari beberapa faktor yang ada, baik eksternal maupun internal, misalnya adanya penganalisaan lingkungan usaha, kemampuan kewirausahaan, adanya penentuan strategi usaha, pengelolaan modal yang baik, serta adanya manajemen yang baik.Dengan mempertimbangkan uraian di atas, maka penelitian ini mencoba untuk melihat tingkat keefektifan pengelolaan dana IDT di Kabupaten Minahasa serta faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi tingkat kesuksesan dana IDT. Faktor¬-faktor tersebut adalah ada tidaknya manajemen (planning, organizing, coordinating, staffing dan controlling), ataupun kewirausahaan (entrepreneurship) yang dimiliki para pelaku usaha serta apakah para pelaku usaha mampu melihat lingkungan usahanya (market, consumen, technology dan location analysis) sehingga dapat menentukan jenis usaha yang sesuai. Selain itu, akan dilihat juga pengaruh dari keterlibatan pendamping serta tingkat pendidikan yang dimiliki para pelaku usaha.Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah multi stage purpose sampling dengan didasarkan pada kelompok masyarakat (Pokmas) pada desa/kelurahan di Kabupaten Minahasa yang menerima dana IDT dari tahun anggaran 199411995, 1995/1996 dan 199611997. Unit analisa dalam penelitian ini adalah Kelompok Masyarakat (Pokmas).Dalam penelitian ini dibutuhkan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan berdasarkan wawancara langsung dengan memakai kuesioner serta observasi langsung terhadap lingkungan usaha kelompok. Dalam menguji keakuratan dan kualitas daftar pertanyaan dilakukan Pilot Test yang dilanjutkan dengan Uji Reliabilitas dan Validitas.Beberapa analisa dan uji statistik yang digunakan adalah analisa deskriptif, pendugaan parameter, teknik korelasi dan analisa logistik. Analisa deskriptif dimaksudkan untuk melihat gambaran setiap variabel bebas (faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi pengelolaan dana IDT) serta variabel tak bebas (sukses dan gagal). Pendugaan parameter bertujuan untuk melihat perbedaan rata-rata masing-masing variabel bebas dari populasi sukses dan gagal. Penghitungan korelasi dimaksudkan pertama, untuk melihat hubungan antar variabel bebas terutama untuk mendeteksi adanya multicollinearity serta kedua, untuk melihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel tak bebas. Dalam penelitian ini digunakan analisa logistik, karena dependent variable yang bersifat binary choice (sukses dan gagal). Hasil studi menunjukkan bahwa dari 112 Pokmas yang diteliti terdapat 64 Pokmas yang sukses sedangkan yang gagal berjumlah 48 Pokmas. Berdasarkan pendugaan estimation of population keefektifan pengelolaan dana IDT berkisar antara 53% sampai 69% (untuk a=10%) dan 51% sampai 71% (untuk a=5%).Tingkat pemahaman para pelaku usaha untuk proses manajemen, secara rata-rata memiliki kemampuan 'cukup' untuk planning, organizing, coordinating, staffing dan controlling. Dalam proses analisa lingkungan usaha, para pelaku usaha secara rata-rata juga memiliki kemampuan 'cukup' baik untuk market, consumer, technology dan location analysis. Jika dilihat dari kemampuan kewirausahaan para pelaku usaha dapat dikatakan bahwa dan 112 responden yang diteliti, terdapat 61 (54%) pelaku usaha yang memiliki kemampuan kewirausahaan dan 51 (46%) pelaku usaha yang tidak memiliki kemampuan kewirausahaan. Kemampuan pendidikan para pelaku usaha jika dilihat dari lamanya duduk di bangku pendidikan, paling banyak pada jenjang 9 sampai 10 tahun, sedangkan prosentase keterlibatan pendamping dalam membimbing para pelaku usaha, umumnya pada kategori 'lebih rendah', atau tidak sepenuhnya membimbing para pelaku usaha.Hasil analisa secara partial menunjukkan bahwa semua faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi keefektifan pengelolaan dana IDT ternyata memiliki kontribusi atau korelasi yang cukup signifikan dalam mempengaruhi keefektifan pengelolaan dana IDT. Namun, basil analisa dengan model logistik secara 'forward stepwise' menyimpulkan bahwa peluang sukses pelaksanaan usaha yang dijalankan Pokmas hanya dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu Planning (perencanaan), Organizing (organisasi), Consumen (konsumen) dan Kewirausahaan (kewirusahaan). Adanya kolinearitas yang cukup tinggi antar variabel bebas menyebabkan tidak signifikannya variabel bebas lainnya dalam mempengaruhi keefektifan pengelolaan dana IDT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun usaha yang dijalankan oleh Pokmas adalah usaha yang berskala kecil, namun pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan praktik pengelolaan usaha berskala besar yang mempertimbangkan faktor proses manajemen, analisa lingkungan usaha, kewirausahaan dalam upaya membantu menyukseskan usaha yang dijalankan Pokmas. "