Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karya akhir ini bertujuan untuk penerapan mekanisme Surat Penegasan di Indonesia dan advance ruling di negara Turki dan Italia dalam memberikan kepastian hukum bagi para Wajib Pajak dan penerapan Surat Penegasan dalam sistem self assessment di Indonesia dengan penerapan advance ruling di Negara Italia dan Turki, dalam upayanya mengurangi jumlah sengketa pajak di masing-masing negara. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan belum diundangkannya Surat Penegasan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengakibatkan Surat Penegasan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga tidak mampu menghilangkan potensi sengketa pajak yang akan terjadi, apabila dibandingkan dengan Turki dan Italia yang telah mengundangkan mekanisme advance ruling, maka kemungkinan sengketa pajak dapat dikurangi yang berdampak pada menurunnya jumlah sengketa pajak di Turki dan Itali.

---

The purpose of this research is to analyze the implementation of the application of the confirmation letter in Indonesia and advance ruling mechanism in Turkey and Italy to provide legal certainty for the tax payer and in an attempt to reduce the number of tax disputes in each country. This research is a descriptive research with qualitative method.

The results shows that because the confirmation letter has not been promulgation in the regulations in Indonesia resulted in the confirmation letter not legally binding, and so it is not able to eliminate the potential for tax disputes that will happen, if we compared with Turkey and Italy that have been enact the advance ruling mechanism in their regulations, then the possibility of a tax dispute can be reduced which impact on decreasing the amount of tax disputes in Turkey and Italy."

"Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui tingkat penerapan Faktur Pajak Elektronik eFaktur di KPP Pratama Magelang dan mengetahui tingkat Kepatuhan Perpajakan di KPP Pratama Magelang, menganalisis dan mengetahui pengaruh Kualitas Layanan Perpajakan yang terdiri dari Responsif, Informatif dan Keandalan dalam penerapan Faktur Pajak Elektronik eFaktur terhadap Kepatuhan Perpajakan KPP Pratama Magelang yang dipengaruhi variabel moderasi berupa Persepsi Kemudahan. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik non-probabiltas sampling. Data sebanyak 50 kuisioner yang telah diisi oleh responden yaitu Pengusaha Kena Pajak diolah dengan metode kuantitatif menggunakn sofware STATA ver 1.4.Variabel Kepatuhan diukur menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkkan bahwa Aplikasi Efaktur secara keseluruhan sudah memenuhi ekspekstasi Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Magelang memiliki Tingkat Kepatuhan Perpajakan khususnya PPN yang sangat baik. Hasil regresi mennujukkan bahwa Kualitas Layanan Perpajakan yang terdiri dari Responsif, Informatif dan Keandalan simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan di KPP Pratama Magelang. Persepsi Kemudahan dari Aplikasi eFaktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan di KPP Pratama Magelang. Kualitas Layanan Perpajakan yang secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap Persepsi Kemudahan dari Aplikasi eFaktur bagi Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Magelang. Secara parsial Responsif dari Aplikasi eFaktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Persepsi Kemudahan dari Aplikasi eFaktur. Namun secara parsial Informatif, dan Keandalan berpengaruh secara signifikan terhadap Persepsi Kemudahan dari Aplikasi eFaktur bagi Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Magelang. Persepsi Kemudahan memberikan dampak mediasi yang signifikan terhadap Responsif, Informatif dan Keandalan terhadap Kepatuhan Perpajakan di KPP Pratama Magelang.

---

The main purpose of this research is to know Electronic Tax Invoice eFaktur at Magelang Tax Office and to know Tax Compliance in Magelang Tax Office, to analyze the influence of Tax Service Quality consisting of Responsiveness, Informativeness and Reliability in the Electronic Tax Invoice eFaktur to Taxation Compliance in Magelang Tax Office region influenced by moderation variables as Perceived Ease of Use. Selection of respondents was done by non probabiltas sampling technique. The data of 50 questionnaires that have been filled by respondents are Taxable Entrepreneurs processed by quantitative methods using STATA software Ver 1.4.Compliance Variable is measured using secondary data.

The result of the research shows that the overall Application of Invoice has fulfilled the Taxable Entrepreneur's expectoration. Taxable Entrepreneurs registered in Magelang Tax Office have a high level Tax Compliance Level especially VAT. Regression results show that the Tax Service Quality simultaneously have no significant effect on Tax Compliance in Magelang Tax Office. Perceived Ease of Use of Application eFaktur no significant effect on Tax Compliance in Magelang Tax Office. Tax Service Quality simultaneously and significantly affect the Perceived Ease of Use of Application eFaktur for Taxable Entrepreneurs registered in Magelang Tax Office.

Partially Responsiveness of Application eFaktur no significant effect on Perceived Ease of Use of Application eFaktur for Taxable Entrepreneurs registered in Magelang Tax Office. While Informativeness, and Reliability significantly influence to Perceived Ease of Use from Application eFaktur for Taxable Entrepreneur registered in Magelang Tax Office. Perceived Ease of Use significant mediating effect of Responsiveness, Informativeness, and Reliability of Tax Compliance in Magelang Tax Office."

"Penelitian ini menguji pengaruh kemampuan manajerial terhadap penghindaran pajak dan bagaimana pengaruh moderasi ketidakpastian lingkungan antara hubungan kemampuan manajerial terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan 450 observasi dari 90 sampel perusahaan publik BEI selama periode 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh negatif hubungan antara kemampuan manajerial dan penghindaran pajak, yang berarti bahwa manajer dengan kemampuan yang lebih tinggi terlibat dalam penghindaran pajak serta tidak menemukan pengaruh moderasi ketidakpastian lingkungan antara hubungan kemampuan manajerial terhadap penghindaran pajak.

---

This study examines the effect of managerial ability and tax avoidance and how the effect of environmental uncertainty moderation between the relationship of managerial ability on tax avoidance. This study uses 450 observations obtained from 90 samples of Indonesian listed companies during the period 2011 2015. The results show a negative relationship effect between managerial ability and tax avoidance, which means that managers with higher abilities are involved in tax avoidance and do not find the effect of environmental uncertainty moderation between the relationship of managerial ability to tax avoidance. "

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pentingnya pembahasan terkait dengan harta tidak berwujud sehingga hal ini tercakup dalam pembahasan mengenai Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Report yang dipublikasikan oleh OECD. Selain itu, tujuan penelitian ini juga untuk membahas mengenai rencana aksi kedelapan yang dikeluarkan oleh OECD terkait dengan isu mengenai harta tidak berwujud. Untuk kemudian, akan dihubungkan kedua hal tersebut dengan aturan perpajakan dan permasalahan yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Dalam melakukan penelitian ini digunakan berbagai literatur seperti putusan Pengadilan Pajak, OECD Guidelines, jurnal ilmiah serta buku untuk mendapatkan pembahasan atas permasalahan yang terdapat dalam tesis ini. Selain itu juga melakukan wawancara dengan informan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa transaksi atas pemanfaatan atau penggunaan harta tidak berwujud menjadi isu penting dalam kelompok perusahaan multinasional karena sifat dari harta tidak berwujud tersebut sebagai driver atas penciptaan nilai (value creation) suatu perusahaan dan sifatnya yang mudah dipindahtangankan. Selain itu, empat isu utama yang terdapat dalam rencana aksi kedelapan yang dibuat oleh OECD terkait dengan harta tidak berwujud juga penting untuk diperhatikan, hal ini untuk mendapatkan kepastian yang lebih jelas mengenai definisi dari harta tidak berwujud, penentuan alokasi laba yang telah sesuai dengan value creation, pengembangan aturan yang lebih lengkap dan lebih spesifik terkait dengan harta tidak berwujud yang sulit untuk diukur nilainya, serta pembaruan atas pedoman yang terkait dengan aplikasi kesepakatan kontribusi biaya (cost contribution arrangements).

---

The purpose of this study is to analyze the importance of the discussion related to the intangible assets so that it is covered in the discussion of the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) report, published by OECD. In addition, the purpose of this study is also to discuss the action plan number eight published by OECD related to the issue of intangible asset. Furthermore, both of issue will be linked with the tax regulation and the problems arise in Indonesia. These studies use the descriptive analysis method. In performing this analysis, used a variety of literature such as the Tax Court’s decision, the OECD Guidelines, journal and books to get the discussion and solve the problem in this thesis. To complete it, also conducted interviews with informants to get a more in-depth explanation of the existing problems. The results of this analysis show that the transaction over the transfer and use of intangible assets becomes an important issue in the multinational company due to the nature of intangible asset such as a driver on the value creation of the company and it is easily transferable (highly mobile). In addition, the four key issues, contained in the action plan number eight prepared by OECD related to the intangible is also important to note, this is to get more clear certainty regarding the definition of intangible asset, to ensuring that profits associated with the transfer and use of intangibles are appropriately allocated in accordance with value creation, developing transfer pricing rules or special measures for transfers of hard-to value intangibles, and updating the guidance on cost contribution arrangement."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis terkait dengan struktur konsentrasi pasar terhadap profitabilitas perbankan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2007 hingga 2016 dengan menguji hipotesis structure conduct performance (SCP), relative market hypothesis (RMP), efficient structure (ES), and quiet life hypothesis (QL). Concentration ratio (CCR4), Herfindahl Hrischman Index (HHI) dan indeks Lerner (Lerner) digunakan sebagai variabel dalam pengukuran proksi konsentrasi, sedangkan market share (MS) digunakan sebagai pengukuran hipotesis RMP, variabel X-efficiency (XEFF) dan scale efficiency (SEFF) digunakan dalam membuktikan hipotesis ES. Pengukuran variabel XEFF dan SEFF dilakukan dengan menggunakan metode nonparametrik Data Envelopment Analysis (DEA), dan regresi selanjutnya dilakukan dengan menggunakan regresi data panel Generalized Least Square (GLS).Hasil regresi menunjukkan bahwa struktur industri perbankan di Indonesia cenderung semakin terkonsentrasi.Selain itu, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, perbankan di Indonesia tidak berlaku sesuai dengan hipotesis SCP ES, maupun QL, namun cenderung lebih sesuai pada hipotesis RMP.

---

This study aims to test the hypothesis related to the market concentration structure on the profitability of banks in Indonesia listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2007 to 2016 by testing the structure conduct performance (SCP), relative market hypothesis (RMP), efficient structure (ES) and quiet life hypothesis (QL). Concentration ratios (CCR4), Herfindahl Hrischman Index (HHI) and Lerner index (Lerner) were used as variables in proxy concentration measurements, while market share (MS) was used as a measurement of RMP hypotheses, X-efficiency (XEFF) and scale efficiency (SEFF ) is used in proving the ES hypothesis. Measurements of XEFF and SEFF variables were performed using nonparametric Data Envelopment Analysis (DEA) methods, and subsequent regression was performed using Generalized Least Square (GLS) panel data regression. Regression results show that the structure of the banking industry in Indonesia tends to be increasingly concentrated. In addition, based on the results of the analysis, banks in Indonesia do not apply in accordance with the hypothesis SCP, ES, or QL, but tend to be more appropriate on the RMP hypothesis."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh kebijakan moneter Islam terhadap pembiayaan perbankan Islam di Indonesia, pada periodei Maret 2008 hingga Maret 2017. Penelitian ini Penelitian ini menggunakan model VECM, di mana variabel kebijakan moneter Islam yang digunakan adalah SBIS Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan PUAS Pasar Uang Antarbank Syariah, sementara variabel lainnya mencakup total pembiayaan perbankan Islam, imbal hasil akad mudaraba, marjin akad murabaha, tingkat inflasi, indeks produksi industri, dan nilai tukar.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter Islam berpengaruh dan telah dapat ditransmisikan melalui saluran bank-lending channel. Penurunan return SBIS sebesar satu persen akan meningkatkan total pembiayaan perbankan Islam sebanyak 1.34 persen, sementara peningkatan return PUAS sebesar satu persen akan meningkatkan total pembiayaan perbankan Islam sebesar 0.64 persen.Selain itu, dengan menggunakan what-if analysis, penelitian juga memprediksi bahwa potensi industri perbankan Islam hingga 2022 akan terus menunjukkan tren positif dalam berbagai iklim perekonomian. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait pengaruh kebijakan moneter Islam dan membantu investor untuk menilai kelayakan investasi khususnya dalam industri perbankan Islam di Indonesia.

---

This research aims to identify the influence of Islamic monetary policy on Islamic banking financing in Indonesia from March 2008 to March 2017. This research uses VECM model, where Islamic monetary policy variable used is SBIS Bank Indonesia Sharia Certificate and PUAS Shariah Interbank Money Market, while other variables include total Islamic banking financing, mudaraba contract yield, the margin of murabaha, inflation rate, industrial production index, and exchange rate.

The results of this study indicate that Islamic monetary policy is influential and can be transmitted through bank lending channel channels. A one percent decline in SBIS return will increase Islamic banking financing by 1.34 percent while increasing PUAS return by one percent will increase Islamic banking financing by 0.64 percent.

In addition, using what if analysis, the study also predicts that the potential of the Islamic banking industry until 2022 will continue to show positive trends in various economic climates. Overall, the results of this study are expected to enrich the literature on the influence of Islamic monetary policy and help investors to assess the feasibility of investment, especially in the Islamic banking industry in Indonesia."

"Tesis ini menjelaskan tentang prosedur yang berlaku, baik bagi wajib pajak maupun fiskus guna memperoleh keuntungan dari mekanisme Surat Penegasan. Tesis ini juga menyajikan pelaksanaan praktik mekanisme advance ruling yang berlaku bagi beberapa negara seperti : Jerman, Belanda, Singapura dan India, terkait dengan dasar hukum dari advance ruling, pembatasan masalah, ikatan hukum, jangka waktu, biaya yang harus dikeluarkan, serta masa berlakunya. Hasilnya, walaupun pada praktiknya terdapat perbedaan yang mencolok dengan praktik umum mekanisme advance ruling, namun Surat Penegasan tetap dapat digunakan bagi wajib pajak untuk menyamakan persepsi dengan fiskus terkait interpretasi dari suatu peraturan. Walaupun tidak bersifat mengikat, namun Surat Penegasan ini mampu memberikan sebentuk ke pastian hukum terkait transaksi yang diajukan permohonan melalui mekanisme advance ruling ini.

---

This thesis explore the real procedural both taxpayers and the tax authorities must do in order to get advantages from the Ruling Letter mechanism. This thesis also provide descriptions about the practical of advance ruling mechanism that implemented in some countries such as Germany, Netherlands, Singapore, and India, including the law base of the advance ruling, the limitation of advance ruling, the binding rules, timelines, fees, even the term of advance ruling?s validation. As a result, even though the Ruling Letter mechanism has an excessively different to any common advance ruling mechanism, as an alter native way, we still can consider it to give us a way to equal our perspective in an appropriate term with the tax authorities about our interpretation of tax rules. Though it not bound both of the taxpayers and the tax authorities, it still can give us some kind of certainty to get through with the transaction which proposed in this Ruling Letter mechanism."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana penerapan advance ruling system di negara Indonesia terkait dengan self assessment system yang dianut oleh Indonesia, yang tentunya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar dalam pemungutan pajak agar Indonesia memiliki sistem perpajakan yang jauh lebih baik lagi di masa yang akan datang yang tidak mengabaikan kepentingan Wajib Pajak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa sudah saatnya Indonesia memililh peraturan yang komprehensif tentang advance ruling system, terutama ketika Ditjen Pajak telah mereformasi dirinya menuju sistem administrasi perpajakan modern. Berkaitan dengan self assessment system, advance ruling merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem administrasi pajak modern. Dalam self assessment system dan administrasi pajak modern, ketentuan advance ruling system ini merupakan hal yang mutlak harus ada.

---

The thesis discusses of how the application of advance ruling in Indonesia in relation to the self assessment system adopted by Indonesia, of which definitely not diverge from the basic principle of tax collection thus Indonesia would have a far more better taxation system in the future whereby taxpayers interests are the major concern. The study is a qualitative research with a descriptive design. The research suggests that it is about time for Indonesia to have comprehensive roles of advance ruling system, particularly when the tax general directorate had reformed itself into a modernized tax administration system. In regard of self assessment system, advance ruling is an inseparable pari of the modem tax administration system. In self assessment system and modem tax administration, the advance ruling system is a part that must exist.

"