Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas penyalahgunaan keadaan, terutama penyalahgunaan keunggulan kejiwaan dalam perjanjian. Penyalahgunaan keunggulan kejiwaan ini dapat ditemukan pada kasus keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB antara ahli waris Maria Nengah Suarti vs. I Made Sudirtha Simon. Di pengadilan, dua akta autentik dibatalkan akibat dugaan cacat kehendak dari pihak penjual I Rantuh, karena usianya, kesehatan yang lemah, kondisi rumah dan ketergantungan pada si pembeli. Namun, yang menjadi masalah adalah baru keunggulan kejiwaan saja yang dapat dibuktikan. Penelitian untuk tesis ini berfokus pada studi kasus, yang dilakukan melalui metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, untuk kasus ini kurang tepat apabila langsung membatalkan kedua akta autentik karena penyalahgunaan keadaan, meskipun memang ditemukan keunggulan kejiwaan saja yang terbukti. Ini dikarenakan selain keunggulan kejiwaan tersebut, terdapat unsur-unsur penting penyalahgunaan keadaan yang belum terbukti. Pada prakteknya, tidak cukup menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan hanya dari keunggulan kejiwaan, mengingat tidak semua perjanjian dibuat dalam posisi para pihak seimbang dan sebagian besar perjanjian memiliki derajat ketidakseimbangan di antara para pihak.

---

ABSTRACTThis thesis discusses undue influence, especially the abuse of psychological superiority on contracts. Abuse of psychological superiority can be found in the vailidity case of Sale and Purchase Agreement between the heirs of Maria Nengah Suarti vs. I Made Sudirtha Simon. In court, two authentic deeds were cancelled due to alleged volition defect from the seller 39 s side I Rantuh, due to his age, weak health, home condition and dependency to the buyer. However, the problem is only the psychological superiority is proven. The research for this thesis is done through normative law research method which is descriptive analytic with qualitative approach. Based on the results, it is not apropriate to directly cancel both authentic deeds because of the undue influence, despite the existence of psychological superiority is indeed proven. This happens because in addition to the psychological superiority, there are important elements of undue influence that have not been proven.In practice, it is not enough to deem that an agreement is voidable by undue influence from psychological superiority alone, since not all agreements are made by people in equal positions and most of them will have a degree of unbalance among the parties. "

"Penelitian ini berjudul ?Masalah Kejiwaan Tokoh Utama dalam Novel Shikisai wo Motanai Tazaki Tsukuru to, Kare no Junrei no Toshi karya Haruki Murakami. ?Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tokoh dan karakter tokoh, peristiwa dan latar yang digunakan Haruki Murakami untuk mendukung gambaran masalah kejiwaan tokoh utama Tazaki Tsukuru dalam peradabannya. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan psiko-analisa Sigmund Freud dalam bukunya Civilization and Its Discontents. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan data-data yang ada, kemudian menganalisisnya sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data pada penelitian ini adalah novel Shikisai wo Motanai Tazaki Tsukuru to, Kare no Junrei no Toshi karya Haruki Murakami. Data penelitian berupa penggalan kalimat mengenai masalah kejiwaan yang dialami Tazaki Tsukuru dalam peradabannya: (1) kehilangan dan ketidakbahagiaan (2) kesepian dan isolasi sosial (3) cinta samudrawi yang koheren dengan teori psiko-analisa Sigmund Freud dalam bukunya Civilization and Its Discontent.

---

This study entitled "Psychological Problems? Protagonist in the novel Shikisai wo Motanai Tazaki Tsukuru to, Kare no Junrei no Toshi by Haruki Murakami." This study aims to examine the character, events and settings that are used by Haruki Murakami to support the description of psychological problems of Tazaki Tsukuru as a protagonist in his civilization. The approach that writer use is psycho-analytical of Sigmund Freud in his book Civilization and Its Discontents. This study used a descriptive method of analysis, which describes the existing data, then analyze it according to the research objectives. Sources of data in this study is Haruki Murakami's novel ?Shikisai wo Motanai Tazaki Tsukuru to, Kare no Junrei no Toshi.? Research data regarding the sentence fragments of mental problems experienced by Tazaki Tsukuru in civilization: (1) loss and unhappiness (2) loneliness and social isolation (3) oceanic feelings that coherent with theory of psycho-analysis by Sigmund Freud in his book Civilization and Its Discontent."

"ABSTRAKThis article reviews research on the role of stress in infectious disease as measured either by illness behaviors (symptoms and use of health services) or by verified pathology. Substantial evidence was found for an association between stress and increased illness behavior, and less convincing but provocative evidence was found for a similar association between stress and infectious pathology. Introverts, isolates, and persons lacking social skills may also be at increased risk for both illness behaviors and pathology. Psychobiological models of how stress could influence the onset and progression of infectious disease and a psychological model of how stress could influence illness behaviors are proposed. "

"Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) merupakan salah satu alasan tidak sahnya perjanjian karena timbulnya cacat kehendak yang dikenal dalam hukum perdata Indonesia berdasarkan doktrin dan yurisprudensi. Penyalahgunaan keadaan ini hadir sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang lemah karena adanya ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian baik secara ekonomis maupun psikologis. Dalam hal suatu perjanjian jual beli, seringkali para pihak tidak sepakat terkait hal pokok perjanjian yakni barang maupun harga. Terlebih, pada perjanjian jual beli dengan surat di bawah tangan tentu sangat rawan mengandung klausul-klausul yang sebenarnya bukan berasal dari kehendak bebas para pihak atau terjadi suatu cacat kehendak. Penyebab terjadinya cacat kehendak tersebut salah satunya karena penyalahgunaan keadaan. Oleh karena itu, penelitian dengan metode yuridis normatif ini akan menelaah mengenai dasar pertimbangan hukum majelis hakim di pengadilan dalam mengimplementasikan maupun menolak doktrin tersebut ketika mengadili perkara jual beli dengan surat di bawah tangan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu majelis hakim kekurangan pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd) sebagai dasar pengimplementasian maupun penolakan terhadap doktrin penyalahgunaan keadaan sehingga putusan-putusannya tidak dapat dipertahankan.

---

Undue influence (misbruik van omstandigheden) is one of the reasons for the invalidity of an agreement due to a defective will known in Indonesian civil law based on doctrine and jurisprudence. This undue influence is present as a form of legal protection for weak parties because of the imbalanced position of the parties to the agreement both economically and psychologically. In the case of a sale and purchase agreement, often the parties disagree on the subject matter of the agreement, namely regarding the goods and prices. Moreover, the sale and purchase agreement with privately made letters is certainly very prone to contain clauses that are not actually derived from the free will of the parties or there is a defective will. One of the causes of defective will is due to undue influence. Therefore, this research using the normative juridical method will examine the basis for the legal considerations of the judges in court in implementing or rejecting the doctrine when adjudicating cases of sale and purchase with privately made letters. The conclusion of this research is that the panel of judges lacked legal considerations (onvoldoende gemotiveerd) as a basis for implementing or rejecting the doctrine of undue influence so that their decisions could not be sustained."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sangat berperan dalam pemenuhan kepastian, ketertiban, keadilan, dan pelindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dalam menyelenggarakan alat bukti berupa akta otentik, oleh karenanya PPAT tidak boleh membiarkan terjadinya Cacat Kehendak dalam suatu kesepakatan yang disebabkan oleh Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) di antara para penghadap yang akhirnya merugikan salah satu penghadap. Hal ini karena akta otentik merupakan salah satu instrumen yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat yang selanjutnya sebagai alat penjamin kepastian hukum tersebut terutama dalam hal pembuktian.Hasil analisis penulis menyatakan bahwa PPAT memang memiliki batas pertanggungjawaban atas akta yang dibuat oleh kliennya, namun PPAT wajib menjunjung tinggi dasar negara dan hukum yang berlaku serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan dan kode etik untuk itu PPAT disarankan selalu mengupayakan kecermatan, ketertiban, kemandirian, dan ketidakberpihakan pada saat pembuatan Akta Jual Beli atas Tanah/Bangunan.

---

Officials of the Land Deed Maker (PPAT) are very instrumental in fulfilling certainty, order, justice and legal protection in community life in making evidence in the form of an authentic deed, therefore PPAT must not allow the occurrence of Defective Will in an agreement that caused by Undue Influence (Misbruik Van Omstandigheden) among the opponents which ultimately harms another opponent. This is because an authentic deed is one instrument that clearly determines rights and obligations of person as a legal subject in society, furthermore, as a means of ensuring legal certainty, especially in terms of proof.

The results of the analysis of the author states that PPAT does have a limit of responsibility for the deeds made by its clients, however PPAT is obliged to uphold the state base and the applicable law and acting in accordance with the meaning of the official regulation and code of ethics. For that PPAT is advised to always seek accuracy, order, independence, and impartiality while making a Deed of Sale and Purchase of Land / Building."

"Skripsi ini membahas mengenai perbuatan penyalahgunaan keadaan misbruik van omstandigheden yang dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian. Perjanjian kredit yang terjadi antara PT PDRH dengan Bank BNI mengandung perbuatan penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh Bank BNI.Permasalahan ekonomi pada tahun 1998 menjadi penyebab utama terjadinya penyalahgunaan tersebut, dimana berdasarkan kebijakan pemerintah pelunasan kredit macet harus diserahkan kepada BPPN. Kebijakan tersebut memberikan kewenangan kepada BPPN untuk memberikan pengurangan hutang pokok, pengurangan bunga maupun penghapusan denda, penghapusan kelebihan nilai kurs dan lain-lain sebagaimana yang diperoleh oleh nasabah lain. Majelis Hakim dan Mahkamah Agung menetapkan Bank BNI telah terbukti melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan misbruik van ostandigheden. Hal ini mengakibatkan perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank BNI menjadi batal demi hukum. PT PDRH hanya perlu membayar sisa hutang dari pinjaman kredit tersebut tanpa dibebani bunga pembayaran.

---

This thesis is focuses its discussion on abuse of circumtances misbruik van omstandigheden that can cause cancellation of agreement. Credit agrrement beetwen PT PDRH with Bank BNI contains abuse of cirumtances which is conducte by Bank BNI it self. The economic problem at 1998 became the main cause of such abuse, where under the governments policy, the repayment of bad debts must be submited to BPPN. The policy garants the authority to BPPN to provide reduction of principal debts, interest the deductions adnd write offs, the elemination of exchange rates, obtained by the others customers. Panel of Judges and The Supreme Court have determined Bank BNI had been proven to commit the abuse of circumtances misbruik van omstandigheden. This resulte in the credit agreement made by the bank to be null and void. PT PDRH only need to pay the remaining debt of the loan without the burden of fines."

"Penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu alasan pembatalan perjanjian di dalam Nieuw Burgerlijk Wetboek di Belanda. Penelitian ini membehas mengenai ajaran penyalahgunaan keadaan misbruik van omstandigheden yang menyebabkan dapat dibatalkannya suatu perjanjian dengan dasar keunggulan ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normative dengan menggunakan data sekunder, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi Mahkamah Agung dan buku-buku yang membahas mengenai pernyalahgunaan keadaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sehingga bentuk hasil penelitian ini adalah deskripstif analitis. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan yang menjawab pokok permasalahan, yaitu bahwa penyalahgunaan keadaan dapat dijadikan suatu alasan pembatalan perjanjian pada suatu perjanjian jual beli. Hal ini dikarenakan telah mempengaruhi kehendak bebas seseorang dalam memberikan sepakat atau persetujuannya dalam suatu perjanjian. Dengan banyaknya beberapa putusan Hakim di Indonesia terkait penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan menunjukkan bahwa praktik peradilan di Indonesia pun telah menerima ajaran penyalahgunaan keadaan sebagi salah satu alasan pembatalan perjanjian, selain yang telah diatur dalam Burgerlijk Wetboek BW.

---

Undue influence is one of the defects of consent in Nieuw Burgerlijk Wetboek in Netherlands. Recently, undue influence has been used by Indonesian court as one of the defects of consent. This research discuss about the theory concerning the abuse of condition misbruik van omstandigheden which lead a sales purchase agreement become voidable. Furthermore, this research using normative juridical method in which some of the sources are based on the related literatures such as secondary data, law, Supreme Court rsquo s verdicts, and books concerning theory of abuse of condition. Method used to analyze data herein is qualitative method thus this is a descriptive analytical research. This research leads to a conclusion that abuse of condition can be deemed as one of term to revoke a sales purchase agreement since it affects the free will of a party in giving approval or consent to the agreement. It also supported by the fact that some judges rsquo verdicts in Indonesia have acknowledged that theory of abuse of conditions as one of reason, other than stipulated in Burgerlijk Wetboek BW , to revoke a sales purchase agreement. "

"Akta autentik adalah produk yang dihasilkan oleh Notaris yang mana memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Pembatalan terhadap akta autentik dapat saja terjadi apabila pihak yang dirugikan atas adanya akta tersebut dapat membuktikan di pengadilan bahwa akta tersebut cacat hukum sehingga harus dibatalkan atau bahkan batal demi hukum. Dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2146 K/Pdt/2016, hakim mengembangkan pemikiran untuk menelaah lebih lanjut mengenai dibuatnya akta autentik dengan memperhatikan keadaan pra kontrak dan selama kontrak berlangsung, yaitu dengan menemukan adanya penyalahgunaan keadaan Misbruik Van Omstandigheiden yang didasari dengan adanya cacat kehendak kesepakatan palsu yang mengakibatkan suatu akta autentik cacat hukum oleh karenanya batal demi hukum. Perlindungan kepada Notaris terhadap akta yang dilakukan pembatalan adalah dapat dilihat pada saat Notaris membuat akta tersebut, apabila Notaris membuat akta dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan dan Kode Etik maka seketika itu seorang Notaris bebas dari tanggungjawab. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian yang menekankan pada penafsiran ilmu hukum positif dan menganalisis mempergunakan bahan-bahan kepustakaan dan norma-norma hukum tertulis. Untuk meminimalisir pembatalan akta autentik, maka sebelum membuat akta Notaris harus terlebih dahulu mengenal para pengahadapnya dan memberikan penyuluhan hukum untuk memastikan bahwa syarat-syarat sah perjanjian diindahkan oleh para penghadap.

---

Authentic deeds are products produced by Notaries which have perfect proof power. The cancellation of an authentic deed may occur if the injured party to the deed may prove in court that the deed is legally flawed and should be canceled or even null and void. In judicial consideration in Decision of the Supreme Court Number 2146 K Pdt 2016, the judge develops a thought to further examine the making of an authentic deed with due regard to the circumstances of the pre contract and during the contract, by finding abuse of circumstances Misbruik Van Omstandigheiden the existence of a defect of the will false agreement resulting in an authentic deed of legal defect and therefore null and void. Protection to Notary to the deed of cancellation is to be seen when the Notary makes the deed, if the Notary makes the deed properly and correctly in accordance with the laws and the Code of Ethics, the Notary is immediately free from responsibility. The research method used in this research is the method of normative legal research that emphasizes the interpretation of positive law and analyze using materials literature and written legal norms. To minimize the cancellation of the authentic deed, the Notary must first familiarize each party and provide legal counseling to ensure that the lawful terms of the agreement are obeyed by each party before making the deed."

"Doktrin penyalahgunaan keadaan adalah salah satu doktrin sebagai alasan pembatalan perjanjian. Meskipun doktrin ini sudah sering dipergunakan oleh Majelis Hakim di Indonesia, hingga saat ini belum ada pengaturannya pada hukum positif Indonesia. Doktrin penyalahgunaan keadaan di Indonesia ini berasal dari ajaran di sistem hukum common law.Amerika Serikat sebagai negara dengan sistem hukum common law memiliki doktrin penyalahgunaan keadaan yang disebut dengan undue influence. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan penyalahgunaan keadaan yang ada di Indonesia dan Amerika Serikat.

---

The doctrine of undue influence is one of the doctrines used as a reason for canceling agreements. Even though this doctrine has often been used by the Panel of Judges in Indonesia, until now there has been no regulation on Indonesian positive law. The doctrine of abuse of circumstances in Indonesia originates from teachings in the common law legal system. The United States as a country with a common law legal system also has the doctrine of undue influence. The purpose of this research is to compare the the doctrince of abuse of circumstances that exists in Indonesia and doctrine of undue influence in America."