Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem informasi akuntansi PT. Manajemen Kawasan Gedung agar lebih optimal dalam pengendalian internal dalam siklus pembelian. Penelitian ini, menggunakan metode komponen pengendalian internal sesuai dengan pengelompokan yang dilakukan oleh COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission dan merancang sistem dengan Structured System Analysis and Design Method. Dan hasil analisis yang dilakukan terhadap pembelian PT. Manajemen Kawasan Gedung, struktur organisasi perusahaan yang menjadikan kontrol sebagai suatu fungsi yang independen akan wewenang belum berjalan baik; dan hasil analisis sistem informasi akuntansi belum mampu berjalan secara signifikan karena belum didukung oleh sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi.

---

This research aims to analyze accounting information system of PT. Manajemen Kawasan Gedung on optimizing its internal control in the purchasing cycle. This research uses two methods components internal control in accordance with classification by COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission and designing the system with Structured System Analysis and Design Method. The result shows that the organization structure as an independent controlling system is not working well and the accounting information system has not working significantly because it is not supported by a computerized system."

"Penelitian ini mengenai analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi dalam rangka optimalisasi modul Accounts Payable pada PT XYZ. Penelitian menggunakan metode studi kasus pada data dan kondisi perusahaan dari hasil wawancara dan observasi bersama studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kelemahan pada sistem informasi akuntansi terkait modul Accounts Payable di PT XYZ yang menyebabkan terjadinya duplikasi pembayaran dan kesulitan dalam penyetoran pajak PPN dan PPh Badan . Melalui perbaikan sistem informasi akuntansi yang memadai terjadi peningkatan yang signifikan pada proses dan pengendalian internal terhadap masalah duplikasi pembayaran, penyetoran pajak pertambahan nilai masukan dan pajak penghasilan badan.

---

This research discusses the analysis and design of accounting information system in order to optimize Accounts Payable module at PT XYZ. The research itself is a case study on the company rsquo s data and condition using interviews and observation together with literary study. The result shows there are several weaknesses in current systems in Accounts Payable which cause duplicate payment and difficulties in tax payment for Value Added Tax and Corporate Income Tax. Through sufficient of system rsquo s improvement, the company is able to gain a significant improvement in process and internal control in connection with duplicate payment, payment of value added tax and payment of corporate income tax."

"E-Purchasing systems allow buyers and sellers to communicate directly and to negotiate. A relatively recent addition to public procurement practice in Indonesia, this research investigates how negotiation affects transacted price, particularly in the vehicle commodity. More than 40,000 transactions were examined; transactions consisted of central government purchasing organizations and also at the local government level. Statistical analysis involved Ordinary Least Square (OLS) and Multinomial Logit regression. Findings reveal that more frequent negotiations lead to a lower final price and that some government buyer organizations experience greater impact of negotiation than others. We discuss implications for Indonesian government policies, and for future research.

---

Sistem e-Purchasing mengakomodasi pembeli dan penjual untuk berkomunikasi secara langsung dan bernegosiasi. Sebagai metode yang relatif baru pada praktik pengadaan pemerintah di Indonesia, penelitian ini menyelidiki bagaimana negosiasi mempengaruhi harga transaksi, khususnya dalam komoditas kendaraan bermotor. Data yang diolah lebih dari 40.000 transaksi oleh organisasi pembelian pemerintah pusat dan juga di tingkat pemerintah daerah. Analisis statistik menggunakan Ordinary Least Square (OLS) dan regresi Multinomial Logit. Hasil mengungkapkan bahwa negosiasi yang lebih sering menyebabkan harga akhir yang lebih rendah dan bahwa beberapa organisasi pembeli pemerintah mengalami dampak negosiasi yang lebih besar daripada yang lain. Implikasi untuk kebijakan pemerintah Indonesia turut dibahas, dan saran untuk penelitian di masa depan."

"Penelitian tesis ini difokuskan pada penilaian penyalahgunaan kewenangan serta penerapan Doktrin Corporate Law dalam menganalisis kasus Badan Usaha Milik Negara. Bentuk peneliitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dan menggunakan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitiannya adalah dalam menjalankan Perusahaan Direktur Badan Usaha Milik Negara telah terikat dalam berbagai aturan melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Direksi dalam menjalankan pengurusan di Perseroan wajib melaksanakan dengan penuh itikad baik dan tanggung jawab sesuai tujuan Perseroan. Doktrin-Doktrin Corporate Law telah memberikan pengaturan yang menjadi kewajiban dan larangan atas kepengurusan Perseroan. Penyimpangan terhadap penerapan Doktrin Corporate Law dalam Perseoan BUMN menjadi parameter dalam menentukan kesalahan Direksi yang bisa diukur dari, Doktrin Fiduciary duty, Doktrin businnes judgment rule, Doktrin ultra vires dan Doktrin Piercing the Corporate Veil. Disamping itu juga bahwa perlu diperjelas kedudukan dan status kekayaan BUMN itu terpisah dari kekayaan Negara dalam UU yang terkait satu dengan yang lain, kemudian penilaian atas kerugian harus dilakukan seproposional mungkin guna menghindari disorder of law dan memastika keadilan bisa tercapai sesuai dengan yang semestinya serta penting kedepanya doktrin-doktrin tersebut harus diperkuat dan diadopsi dalam setiap sendi-sendi aturan hukum Negara untuk dijadikan dasar paradigmatik untuk menyelesaikan persoalan dalam pengelolaan perusahaan

---

This thesis research is focused on the assessment of abuse of authority and the application of Corporate Law Doctrine in analyzing the case of State-Owned Enterprises. The form of research used is juridical-normative and uses an explanatory research typology. The result of the research is that in running the Company the Director of State-Owned Enterprises has been bound by various rules through Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies is also regulated in Law no. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises. The Board of Directors in carrying out management in the Company is required to carry out in full good faith and responsibility in accordance with the objectives of the Company. The doctrines of Corporate Law have provided regulations that are obligations and prohibitions on the management of the Company. Deviations from the application of the Corporate Law Doctrine in SOEs are a parameter in determining the errors of the Board of Directors which can be measured from the Fiduciary dutyDoctrine, the Business Judgment Rule Doctrine, Ultra Vires Doctrine and the Piercing the Corporate Veil Doctrine. Besides that, it is also necessary to clarify the position and status of BUMN assets separately from state assets in laws that are related to one another, then an assessment of losses must be carried out as proportionally as possible in order to avoid disorder of law and ensure justice can be achieved in accordance with what should be and is important in the future. these doctrines must be strengthened and adopted in every joint of the rule of state law to be used as a paradigmatic basis for solving problems in company management"

"Program Relawan Perusahaan (PRP) merupakan salah satu bentuk alternatif pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) dimana perusahaan mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya dalam bentuk dukungan teknis baik berupa keahlian tertentu atau tenaga kerja. Desain penelitian adalah kualitatif, deskriptif dan menggunakan studi kasus. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PRP dapat diadopsi di Indonesia sebagai salah satu bentuk TSP dengan pertimbangan manfaat dan bentuk dukungan lain dari perusahaan yang mempunyai peluang cukup besar untuk dioptimalkanProgram Relawan Perusahaan (PRP) merupakan salah satu bentuk alternatif pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) dimana perusahaan mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya dalam bentuk dukungan teknis baik berupa keahlian tertentu atau tenaga kerja. Desain penelitian adalah kualitatif, deskriptif dan menggunakan studi kasus. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PRP dapat diadopsi di Indonesia sebagai salah satu bentuk TSP dengan pertimbangan manfaat dan bentuk dukungan lain dari perusahaan yang mempunyai peluang cukup besar untuk dioptimalkan

---

Corporate Volunteer Program (CVP) is one of alternative of Corporate Social Responsibility (CSR) implementation, where the company allocates their resources as technical assistance with specific expertise or workforce. The research design is qualitative, descriptive and using case study. The research concluded that CVP can be adopted in Indonesia considering its benefits and other support can be gained from corporate sectors where it opportunities can be optimalized."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dijalankan di Kementerian XYZ dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk mengoptimalkan pengendalian internal pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah diterapkan. Penelitian ini dilatarbelakangi karena rendahnya indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa serta temuan hasil audit berupa kelebihan pembayaran dan keterlambatan pekerjaan di tahun 2020 pada Kementerian XYZ. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari melalui studi kepustakaan dan wawancara kepada Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen dan auditor internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan pengendalian internal pada komponen penilaian risiko dan kegiatan pengendalian dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada komponen penilaian risiko, kelemahan disebabkan Kementerian XYZ belum menjalankan identifikasi dan analisis risiko. Pada komponen kegiatan pengendalian, kelemahan disebabkan kegiatan pengendalian yang ada belum berbasis risiko sehingga reviu kinerja atas instansi, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian fisik atas aset, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, dan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya masih belum efektif mengatasi risiko yang ada.

---

The purpose of this research is to evaluate the implementation of internal control system in government procurement of goods and services at XYZ Ministry and give recommendations in ways to optimize its internal control. This research is based on the fact that low of goods and services procurement governance index and audit findings in the form of overpayments and work delays in 2020. The method of this research is descriptive analysis in the form of case study. The data were obtained from library research and interviews with respondents such as Procurement Officer, Commitment-Making Officer and internal auditor. The results showed that still found the weaknesses in risk assessment and control activity component. In risk assessment component, the weaknesses come from XYZ Ministry has not carried out risk identification and risk analysis. In control activity component, the weaknesses are caused by existing control activities are not yet based on risk, so performance review of agencies, development of human resources, physical control over assets, segregation of duties, authorization of important transactions and events, accurate and timely recording of transactions and events, and accountability for resources and records have not been effective in overcoming the existing risk."

"

Skripsi ini membahas tentang identifikasi system tanggap darurat kebakaran di PT.X yang bertujuan untuk mengidentifikasi pemenuhan sistem tanggap darurat kebakaran di PT.X pada tahun 2020 yang mengacu kepada National Fire Protection Association (NFPA) 1600 edisi 2019: Standard on Continuity, Emergency, and Crisis Management. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik, yang menggunakan dua jenis data, yaitu data primer melalui wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder melalui telaah dokumen perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan system tanggap darurat di PT.X dengan NFPA 1600 edisi 2019 sebesar 77%, tidak terpenuhi sebesar 21%, dan yang tidak teraplikasikan sebesar 2%. Persentase tidak terpenuhinya dikarenakan perusahaan belum menunjukkan komitmen dan perencaan program sampai pasca kebakaran (keberlanjutan, pemulihan, dan analisis dampak bisnis). Persentase tidak teraplikasikan dikarenakan tidak seluruh subelemen yang ada pada NFPA 1600 edisi 2019 kompatibel dengan kondisi perusahaan dan kondisi di Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan komitmen dan perencanaan program tanggap darurat kebakaran yang lebih komprehensif hingga pasca kebakaran agar program dapat berjalan dengan lebih baik.

 

 

---

This thesis discusses the identification of fire emergency response systems at PT.X, which aims to identify the fulfillment of fire emergency response systems at PT.X in 2020 which refers to the National Fire Protection Association (NFPA) 1600 edition 2019: Standard on Continuity, Emergency, and Crisis Management. This study is qualitative with descriptive analytic approach, which uses two types of data: primary data was obtained through interviews and field observations, and secondary data was through documents review. From this study, it can be concluded that the fulfillment of the emergency response system at PT.X with NFPA 1600 2019 edition is 77%, not fulfilled by 21%, and that was not applied by 2%. The percentage was not fulfilled because the company has not shown commitment and program planning until post-fire (sustainability, recovery, and business impact analysis). The percentage was not applied because not all sub-elements in NFPA 1600 edition 2019 are compatible with conditions in company and in Indonesia. The company is required to improve the commitment and planning in order to be more comprehensive for fire emergency response program to post-fire so that the program can run better.

 

 

"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pengadaan barang dan jasa di Universitas XYZ dan mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal dalam pengadaan barang dan jasa di Universitas XYZ. Metode dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif berupa studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara secara terstruktur terhadap 4 responden seperti Kepala Bagian Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Pemerintah Universitas XYZ, dan Kasubag Pengawasan serta Kasubag Pemilihan Penyedia. Selanjutnya, Rencana Umum Pengadaan (RUP), rekap data pengadaan, dan dokumen pengadaan serta data pendukung lainnya seperti mempelajari Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya untuk mengetahui kepatuhan terhadap peraturan dan pengendalian internal terhadap mekanisme pengadadaan barang dan jasa Universitas XYZ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa Universitas XYZ sebagian besar telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku namun masih ditemukan beberapa kelemahan dalam pengendalian internal sebagai berikut: RUP yang disusun belum berfungsi sebagai fungsi perencanaan dan pengendalian sehingga membuka peluang terjadinya pemecahan paket dan rencana realisasi yang tidak dapat dimonitoring.

---

ABSTRACTThis study aims to explain the procurement mechanism of goods and services at XYZ University and identify weaknesses of internal controls in procurement of goods and services at XYZ University. The method in this research is descriptive analysis in the form of case study. The data were obtained through structured interviews with 4 respondents such as Head of Procurement Section and Committing Officer (PPK) of XYZ University Government Fund, and Sub-Head of Supervision and Sub-Head of Provider Selection. Furthermore, the General Plan of Procurement (RUP), procurement data recapitulation, and procurement documents as well as other supporting data such as studying Presidential Regulation number 54 of 2010 and its amendments to know compliance with regulations and internal control over XYZ University's goods and service delivery mechanism. The results showed that the procurement mechanism of goods and services of XYZ University has been in accordance with the prevailing rules and regulations but still found some weaknesses in the internal control as follows: The RUP has not functioned as a function of planning and control so that opens the opportunity for the breaking of packages and plans realizations that can not be monitored."