Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT. Perusahaan Gas Negara PGN pada periode Agustus sampai November 2015 menetapkan harga jual gas bumi untuk pengguna umum yang didistribusikan melalui pipa. Berkaitan dengan hal tersebut, timbul permasalahan dengan adanya Putusan KPPU Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016, atas penentuan harga yang dilakukan PGN, PGN dinyatakan melakukan praktik monopoli. Putusan KPPU tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melalui Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN.Jkt.Brt. Dengan adanya kedua putusan tersebut, telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa ketentuan mengenai pengecualian terhadap praktik monopoli yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN dan menganalisa penentuan harga gas bumi yang dilakukan PGN dengan ketentuan pengecualian berdasarkan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan studi dokumen atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa terdapat pengecualian terhadap BUMN yang melakukan praktik monopoli dengan syarat kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penentuan harga gas bumi yang dilakukan PGN sebagai BUMN adalah bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga merupakan kegiatan yang dikecualikan oleh Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

PT. Perusahaan Gas Negara PGN in the period August to November 2015 set the selling price of natural gas for general users that distributed through pipes. On the matter of issues that arises from KPPU Decision No. 09 KPPU L 2016 on price determination by PGN, stated that PGN has conducted monopolistic practice. KPPU Decision was canceled through the Decision No. 02 Pdt.Sus KPPU 2017 PN.Jkt.Brt. With that two decisions, has done the research that aimed to analyse the provisions of exceptions to monopolistic practice by State owned enterprises BUMN and analysis the price determination of natural gas by PGN with exceptions under Article 50 sub article A of Law Number 5 of 1999. This study was a normative legal study performed with case approach and statue approach through the literary study by document study on primary, secondary, and tertiary legal materials. Research result and discussion show that there are exception to monopolistic practice by BUMN with condition the actions with the intention to implement the existing law, and price determination by PGN as a BUMN is with the intention to implement the existing law, so that action is excluded by Article 50 sub article A of Law Number 5 of 1999."

"Skripsi ini membahas mengenai kasus keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan oleh PT Wijaya Karya Beton, Tbk yang teregistrasi pada surat putusan Nomor 04/KPPU-M/2019. Dalam perkara ini, PT Wijaya Karya Beton, Tbk terbukti bersalah oleh Majelis Komisi. Penulis membahas pengecualian pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya pada huruf g yang dapat diimplementasikan terhadap kasus ini dengan menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 50 huruf g tersebut. Di dalam skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan wawancara yang menunjukkan hasil penelitian bahwa PT Wijaya Karya Beton, Tbk dalam kasus putusan Nomor 04/KPPU-M/2019 dapat dikecualikan dari undang-undang tersebut karena memenuhi unsur dalam Pasal 50 huruf g, yaitu unsur tujuan untuk ekspor karena PT Wijaya Karya Beton, Tbk dapat memperluas jangkauan usaha sebagai akibat dari pengambilalihan saham PT Citra Lautan Teduh dan tidak mengganggu pasokan dalam negeri karena menurut pendapat Penulis, PT Wijaya Karya Beton, Tbk tetap mengutamakan pasokan dalam negeri dalam produksi beton pracetaknya.

---

This research aims to study on required notification for companies who went into mergers and/or acquisition, specifically PT Wijaya Karya Beton, Tbk, which is registered on case 04/KPPU-M/2019. In this case study, PT Wijaya Karya Beton, Tbk has been proven by the Commission to have violated the law. The exception to Law No. 5 Year 1999 is written on Article 50 Law No. 5 Year 1999 on the Prohibition on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This research specified on Article 50 letter g on the exception due to export which can be implemented to the case using analysis of the article to the study case. This research used normative legal research approach and interview which showed that PT Wijaya Karya Beton, Tbk can be exempted from Law No. 5 Year 1999. PT Wijaya Karya Beton, Tbk’s acquisition on PT Citra Lautan Teduh was meant to expand PT Wijaya Karya Beton, Tbk’s business to PT Citra Lautan Teduh’s market, which centered to international market. This acquisition also did not distract domestic needs and/or market supplies as PT Wijaya Karya Beton, Tbk is still very much focuses on domestic market for precast concrete.

"

"Persekongkolan dalam kegiatan tender merupakan perbuatan yang mengutamakan aspek perilaku berupa perjanjian untuk bersekongkol yang dilakukan secara diamdiam dalam persekongkolan tender, penawar menentukan perusahaan tertentu yang harus mendapat pekerjaan melalui harga kontrak yang diharapkan. Tesis ini menjelaskan tentang penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di industri migas khususnya pada kasus tender pengadaan alat pengeboran eksplorasi minyak dan gas di Blok Madura. Metode yang digunakan ialah menggunakan metode yuridis normative yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Adapun permasalahannya ialah bagaimana penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh KPPU pada tender di Blok Madura, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung pada putusan KPPU tentang tender di Blok Madura, dan kendala-kendala yang diperoleh KPPU dalam membuktikan Pasal 22. Dengan ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memutus perkara tersebut dengan menerapkan Pasal 22 berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kasus pengadaan alat pengeboran eksplorasi minyak dan gas di Blok Madura sudah sampai ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, namun putusan KPPU tersebut dibatalkan oleh keduanya, karena bukti yang kurang cukup. Penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 44/PDT/KPPU/2011/PN.Jkt Pst Tentang Tender di Industri Migas Pada Blok Madura dan Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 03K/PDT.SUS/201, yang mana kedua putusan tersebut merupakan lanjutan dari perkara dengan Nomor Putusan 31/KPPU-L/2010.Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung atas penerapan Pasal 22 tersebut, kedua hakim tidak menumukan unsur-unsur persekongkolan tender yang terdapat pada Pasal 22, adapun putusan KPPU dengan Nomor Putusan 31/KPPU-L/2010 dibatalkan oleh hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Dikarenakan pada putusan KPPU kurangnya bukti petunjuk, KPPU juga tidak menejelaskan secara jelas bukti tidak langsung tersebut, dan bukti tidak langsung belum ada peraturan khususnya di Indonesia. Adanya kendala yang diperoleh KPPU mengakibatkan belum secara optimal melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Selain mengatasi permasalahanpermasalahan, tantangan yang harus dijawab selanjutnya adalah memperjelas status kelembagaan KPPU dalam sistem ketatanegaraan menyebabkan komisi ini menjadi rentan untuk diperdebatkan keberadaannya, utamanya ketika komisi ini menjalankan fungsi dan tugasnya. Selain itu, kendala yang diperoleh KPPU dalam pembuktian adalah perihal whistleblower yang sulit dalam pembuktiannya, karena whistleblower tersebut belum diatur dengan jelas di Indonesia.

---

Conspiracy in tender activity is an action -oriented aspects of behavior in the form of an agreement to conspire done secretly in a bid rigging , bidder must specify the particular company that got the job through the expected contract price. This thesis describes the application of Article 22 of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in the oil and gas industry, especially in the case of procurement of oil exploration and drilling tools natural gas reserve.

The method used is to use the method of normative juridical research that refers to the legal norms contained in laws, especially Law No. 5 of 1999 . The problem is how to implement Article 22 of Law No. 5 of 1999 by the Commission on the tender in Madura , Consideration of District Judges and the Supreme Court on the Commission 's decision on the tender in Madura, and the constraints obtained by the Commission under Article 22 proves. District Court and the Supreme Court, but the verdict was overturned by both the Commission, because of insufficient evidence. Application of Article 22 of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in consideration of the Central Jakarta District Court Case No. 44/PDT/KPPU/2011/PN.Jkt with Pst About Tender in the Oil and Gas Industry In Madura and Supreme Court case No. 03K/PDT.SUS/201 , in which both the decision is a continuation of the case with decision No. 31/KPPU-L/2010.

Based on consideration of the District Court and the Supreme Court on the application of Article 22, the two judges did not menumukan bid rigging elements contained in Article 22, while the decision by the Commission Decision No. 31/KPPU-L/2010 canceled by the District Court and the Supreme Court. Due to the lack of evidence hint Commission decision, the Commission also not menejelaskan clearly the circumstantial evidence, and no evidence of indirect rule, especially in Indonesia. Constraints obtained by the Commission resulted in yet optimally carry out its authority. In addition to addressing the issues, challenges that need to be answered next is to clarify the status of the Commission's institution in the state system led to the commission be susceptible to debate its existence, especially when the commission perform its functions and duties. In addition, the Commission obtained constraints in the proof is a difficult subject whistleblower in the proof, as the whistleblower has not been set out clearly in Indonesia."

"Di Indonesia, pembentukan holding company dimulai sejak tahun 1998 dengan rencana Pemerintah dalam melakukan inisiasi pembentukan holding company untuk beberapa Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”). Pembentukan holding company ini merupakan salah satu pilihan dalam melaksanakan restrukturisasi BUMN dalam rangka mengoptimalisasi manajemen. Salah satu sektor yang direncanakan oleh pemerintah dalam rangka pembentukan holding company ini adalah pada sektor perumahan dan pengembangan kawasan. Dalam rencana ini, Perum Perumnas akan ditunjuk sebagai induk perusahaan dari anak perusahaan yang diantaranya terdiri dari Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero) dan PT Bina Karya (Persero). Akan tetapi, dibalik inisiasi rencana Pemerintah dalam pembentukan holding company beberapa BUMN ini, muncul pula adanya indikasi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan skema pembentukan Holding Company oleh BUMN pada sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta membahas mengenai apakah pembentukan Holding Company oleh BUMN pada sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang bertujuan menjalankan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Skripsi ini juga akan membahas mengenai dampak-dampak yang berpotensi akan timbul dari dibentuknya Holding Company oleh BUMN pada Sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan.

---

In Indonesia, the formation of holding companies began in 1998 with the Government's plan to initiate the formation of holding companies for several State-Owned Enterprises. The purpose of establishing this holding company is as an option to implementing the restructurization of State-Owned Enterprises for their management optimization. One of the sectors planned by the government for the formation of this holding company is the Housing and Area Development Sector. In this plan, Perum Perumnas will be appointed as the holding company of the subsidiaries which include Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero) and PT Bina Karya (Persero). However, behind the initiation of the Government's plan to establish holding companies for several State-Owned Enterprises, there were indications of violations of Law Number 5 Year 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This thesis will discuss the arrangement of the Holding Company formation scheme by State-Owned Enterprises the Housing and Area Development Sector in terms of Law Number 5 of 1999 and discuss whether the formation of Holding Companies by State-Owned Enterprises in the Housing and Area Development sectors can be exempted as an act aimed at implementing regulations based on Law Number 5 Year 1999. This thesis will also discuss the potential impacts that will arise from the establishment of a Holding Company by State-Owned Enterprises in the Housing and Area Development Sector"

"Skripsi ini membahas bagaimana pendekatan yang digunakan KPPU dan otoritas penegakan hukum persaingan usaha lainnya dalam memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan yang berbeda dalam penerapan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat menghasilkan putusan yang berbeda. Pendekatan yang lebih tepat untuk diterapkan adalah Rule of Reason. Di dalam menggunakan pendekatan Rule of Reason, KPPU dan otoritas penegakan hukum persaingan usaha lainnya perlu membuktikan unsur tambahan. Pertama, unsur perilaku penyalahgunaan posisi dominan yang dibuktikan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau pada tindakan anti-persaingan lainnya. Kedua, unsur dampak negatif terhadap persaingan yang dilakukan dengan menilai pengaruh pemilikan saham mayoritas atau pendirian beberapa perusahaan sejenis terhadap: (a) tingkat kompetisi di pasar bersangkutan; (b) price leadership; (c) excessive pricing; (d) excessive profit; dan (e) kerugian konsumen.

---

This Thesis answers the problem of how is the approach that KPPU and other antitrust law authorities used in examining cases involving Article 27 Law Number 5 Year 1999. This research is a normative legal research using secondary data. The result of this research shows that applying different approaches in cases involving Article 27 Law Number 5 Year 1999 could resulting in different decision. Rule of Reason is the more suitable approach to be applied in such cases. In applying Rule of Reason, KPPU and other antitrust law authorities have to prove additional factors. First, the abuse of dominant position, be evidenced by referred to Article 25 (1) Law Number 5 Year 1999 or other anti-competition acts. Second, negative impact on competition in the relevant market, be evidenced by judging the effect of majority shareholding or establishment of similar companies towards: (a) competitiveness in the relevant market; (b) price leadership; (c) excessive pricing; (d) excessive profit; and (e) consumers loss."

"Tesis membahas mengenai latar belakang dilarangnya perjanjian penetapan harga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta kesesuaian Putusan Komisi Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 04/KPPU-I/2016 dengan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian ini hukum normatif. Secara umum, tujuan dibentuknya UU No. 5 Tahun 1999 adalah untuk menciptakan suatu persaingan yang sehat diantara pelaku usaha pesaing. Salah satu praktek monopoli yang dilarang adalah perjanjian penetapan harga. Sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan harga dilarang karena banyak terjadi praktek konglomerasi pada tahun 1998. Dalam pembuktiannya KPPU menggunakan pembuktian circumstantial evidence. Pembuktian secara circumstantial evidence cukup sulit karena tidak ada bukti dokumen yang mengarahkan langsung kepada pelanggaran, sehingga KPPU diharuskan melakukan penyelidikan untuk mendapatkan bukti yang dibutuhkan. Salah satu kasus penetapan harga yang diputuskan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha baru-baru ini mengenai kasus kartel harga yang melibatkan dua perusahaan besar yaitu PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dengan PT Astra Honda Motor. Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016. Dalam Putusannya Yamaha-Honda terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu penetapan perjanjian penetapan harga motor skutik 110-125cc. KPPU dalam menjerat kedua pelaku usaha tersebut menggunakan unsur price parallelism dan concerted action.Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa kedua unsur tersebut tidak terbukti. Penelitian juga menunjukan bahwa keputusan majelis KPPU tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

Thesis discusses about the background of the prohibition of pricing agreement of the Law Number 5 of the Year 1999 on Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition and Conformity of the Decision of Unfair Business Competition Commission Number 04 KPPU I 2016 with the provisions of existing regulations in Indonesia. This research focused on the reasoning behind the ban of price fixing in the Law Number 5 of the Year 1999 on Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition and whether the Verdict of Commission of business competition supervisor has been done in accordance to the existing regulations. This research used juridical normative method that refers to positive law or written norms law. In general, the purpose of the establishment of Law no. 5 of 1999 is to create a healthy competition among competitors. Price fixing is prohibited because of the many conglomeration practices in 1998. Commission of business competition supervisor condoned the uses circumstancial evidence, which is difficult to do because there is no the process of proofment to point the violation of the rules. One of price fixing case which was handled by Commission of business competition supervisor recently involved 2 major company, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing with PT Astra Honda Motor. Commission of business competition supervisor found that Yamaha Honda was gulity of doing a price fixing on product scooter motorcycle 110 125cc, based on the element of price parallelism and concerted action. Thus make the verdict of Commission of business competition supervisor has not been done in accordance to the existing regulation."

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan praktik anti persaingan perdagangan gula di Indonesia baik dalam perdagagan gula kristal rafinasi maupun gula kristal putih, dugaan adanya praktik anti persaingan ditenggarai dengan selalu tidak simetrisnya neraca gula di Indonesia, disertai harga gula di Indonesia yang cenderung tidak pernah turun. Struktur pasar gula di Indonesia yang cenderung oligopolis dan dikuasainya stok gula oleh di Indonesia diduga memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk menciptakan kolusi yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pokok permasalahan utama dalam skripsi ini adalah untuk membahas apakah terdapat dugaan praktik anti persaingan yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan apakah kebijakan perdagangan gula di Indonesia telah sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat dugaan praktik anti persaingan berupa kartel yang melanggar Pasal 11 dan oligopoli yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dan Kebijakan perdagangan gula di Indonesia belum efektif dan dapat memberikan kesempatan untuk menimbulkan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha.

---

This thesis analysis the alleged of anti-competition practices in sugar (white sugar plantation and refined sugar) trading in Indonesia. These allegations arose after not always asymmetrical balance of sugar in Indonesia and price of sugar is most expensive. The structure of the sugar market in Indonesia which tends to oligopoly and overpowered by the sugar stocks in Indonesia allegedly provides the opportunity for businesses to create collusion resulting unfair competition. The issues of this thesis is to discuss whether there is allegation of unfair competition practices as regulated in law number 5 year 1999 and whether sugar trade policy in Indonesia were in accordance with competition law. this thesis is the juridical-normative research using primary and secondary data. The results of this thesis shows that there is competition in the form of an alleged practice of anti-competitive cartels in violation of article 11 and oligopoly that is set out in article 4 of law number 5 year 1999, and sugar trade policy in Indonesia have not been effective and can provide an opportunity to inflict unfair business competition."

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan praktik anti persaingan perdagangan gula di Indonesia baik dalam perdagagan gula kristal rafinasi maupun gula kristal putih, dugaan adanya praktik anti persaingan ditenggarai dengan selalu tidak simetrisnya neraca gula di Indonesia, disertai harga gula di Indonesia yang cenderung tidak pernah turun. Struktur pasar gula di Indonesia yang cenderung oligopolis dan dikuasainya stok gula oleh di Indonesia diduga memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk menciptakan kolusi yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pokok permasalahan utama dalam skripsi ini adalah untuk membahas apakah terdapat dugaan praktik anti persaingan yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan apakah kebijakan perdagangan gula di Indonesia telah sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat dugaan praktik anti persaingan berupa kartel yang melanggar Pasal 11 dan oligopoli yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dan Kebijakan perdagangan gula di Indonesia belum efektif dan dapat memberikan kesempatan untuk menimbulkan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha.

---

This thesis analysis the alleged of anti-competition practices in sugar (white sugar plantation and refined sugar) trading in Indonesia. These allegations arose after not always asymmetrical balance of sugar in Indonesia and price of sugar is most expensive. The structure of the sugar market in Indonesia which tends to oligopoly and overpowered by the sugar stocks in Indonesia allegedly provides the opportunity for businesses to create collusion resulting unfair competition. The issues of this thesis is to discuss whether there is allegation of unfair competition practices as regulated in law number 5 year 1999 and whether sugar trade policy in Indonesia were in accordance with competition law. this thesis is the juridical-normative research using primary and secondary data. The results of this thesis shows that there is competition in the form of an alleged practice of anti-competitive cartels in violation of article 11 and oligopoly that is set out in article 4 of law number 5 year 1999, and sugar trade policy in Indonesia have not been effective and can provide an opportunity to inflict unhealthy business competition."

"ABSTAKTesis ini membahas tentang perjanjian waralaba pada prakteknya ditinjau dariUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat. Perjanjian waralaba berdasarkan Pasal 50 huruf bUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikecualikan dari penerapan Undang-UndangNomor 5 Tahun 1999, namun pada prakteknya tidak menutup kemungkinan padaprakteknya klausul yang dimuat dalam perjanjian waralaba mengarah pada praktekmonopoli yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian iniadalah penelitian kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif. Hasil penelitianmenyatakan bahwa setiap perjanjian waralaba tetap harus menerapkan persainganusaha yang sehat dan anti-monopoli walaupun waralaba dikecualikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena mengandung unsur HAKI didalamnya danmerupakan masuk dalam kategori Usaha Kecil, Mikro dan Menengah; diperlukannyapengawasan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mencegah indikasi dandampak yang ditimbulkan dari perjanjian-perjanjian waralaba yang dapat diindikasisebagai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; klausul perjanjianwaralaba yang dapat diindikasi sebagai bentuk praktek monopoli dan persainganusaha tidak sehat tidak berlaku penerapan pengecualian Undang-Undang Nomor 5Tahun 1999.

---

ABSTRACTThe focus of this study is franchise agreement in practice in terms of the Act No. 5 of1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.Franchise agreement according to Article 50 letter b of Law No. 5 of 1999 areexcluded from the application of Law No. 5 of 1999, but in practice it is possible inclause of franchise agreements lead to monopolistic practices prohibited by the ActNo. 5 of 1999. This study is a qualitative research method normative analysis. Thestudy states that every franchise agreement still must apply fair competition and antimonopolyfranchise although excluded by Law No. 5 of 1999 as containing elementsof Intellectual Property Rights therein and franchise as one form of small mediumenterprised; the need for supervision by the Business Competition SupervisoryCommission in preventing the indications and the impact of franchise agreementswhich may be indicated as monopolistic practices and unfair business competition;clause of franchise agreement can be indicated as a form of monopolistic practicesand unfai"