Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang Analisis Interoperabilitas Dalam Penerapan Sistem Informasi Administrasi Pejabat Pemerintahan Pada Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan Sekretariat Negara SIAPP pada Biro APP Setneg . SIAPP dibangun untuk mendukung proses pekerjaan di Biro APP sekaligus sebagai media informasi bagi para Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia yang sedang diproses kenaikan pangkat, jabatan fungsional utama maupun pemberhentiannya di Biro APP Kementerian Sekretariat Negara. Namun keberadaan SIAPP ini ternyata belum mampu mempercepat proses kenaikan pangkat, jabatan fungsional utama maupun pemberhentiannya di Biro APP, karena proses bisnisnya terkait dengan instansi pengusul dan Badan Kepegawaian Negara BKN . Di lain sisi, SIAPP belum terintegrasi dengan kedua instansi tersebut. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai empat tingkat interoperabilitas yang dapat dijadikan acuan dalam upaya interoperabilitas SIAPP dengan instansi lain serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan interoperabilitas yang membuat hal tersebut belum dilakukan oleh Biro APP sampai saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian post-positivisme dengan teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa pihak dari Biro APP, BKN, Instansi Pusat dan Daerah, Kementerian Komifo, Kementerian PANRB, Praktisi dan Akademisi, menggunakan teori empat tingkat interoperabilitas dari Loutas, dkk. serta kendala interoperabilitas dari Scholl Klischewski. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIAPP di Biro APP Setneg telah memenuhi kriteria secara umum untuk melakukan interoperabilitas dengan sistem aplikasi lainnya, meskipun masih ada beberapa kendala yang dihadapi dan perlu ditangani segera, terutama dalam kinerja sistem aplikasi SIAPP.

---

This study discusses Interoperability Analysis in Application of Administration Information System of Government Officials at Administration Bureau of Government Officials of State Secretariat SIAPP at APP Setneg Bureau . SIAPP is built to support the work process at the APP Bureau as well as an information media for Civil Servants across Indonesia who are being processed for promotion, key functional positions as well as dismissal at the APP Bureau of the State Secretary Ministry. However, the existence of this SIAPP has not been able to accelerate the promotion process, the main functional positions and dismissal in APP Bureau, because the business process is related to the proposing agency and the State Personnel Board BKN . On the other hand, SIAPP has not been integrated with both agencies. Therefore, this study aims to analyze the four levels of interoperability that can be used as a reference in SIAPP interoperability efforts with other agencies and constraints faced in the implementation of interoperability that has not been done by the APP Bureau until now. This research is a post positivism research with qualitative data collection techniques, namely by conducting in depth interviews with several parties from Bureau of APP, BKN, Central and Regional Institution, Ministry of Komifo, PANRB Ministry, Practitioner and Academician, using four level interoperability theory from Loutas et al. as well as the interoperability constraints of Scholl Klischewski. The results show that SIAPP in APP Setneg Bureau meets the criteria in general to interoperability with other application systems, although there are still some constraints faced and need to be addressed immediately, especially in the performance of the SIAPP application system."

"Setelah terbit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ada pengaturan bahwa pejabat yang menyalahgunakan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat memulihkan kerugian keuangan negara tersebut paling lama 10 hari setelah terbitnya hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah. Setelah pejabat pemerintah memulihkan kerugian keuangan negara, maka seharusnya unsur pidana korupsinya hilang. Namun UU 30/2014 tersebut tidak kompatibel dengan UU Tipikor Pasal 4 yang menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana yang menciptakan ketidakpastian hukum terhadap pejabat pemerintahan. Penelitian ini mengkaji status penyalahgunaan wewenang setelah pejabat pemerintah memulihkan kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menemukan bahwa Pertama, pengaturan mekanisme pemulihan kerugian keuangan negara tidak seragam sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, apabila kerugian keuangan negara telah dipulihkan maka unsur pidana pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tidak terpenuhi sesuai pengertian kerugian negara yang harus nyata dan pasti. Selain itu penelitian ini menemukan dibandingkan pemidanaan konsep sanksi berat, tuntutan ganti kerugian harusnya menjadi prioritas utama dan ditambah dengan denda sebagai pengoptimalan pemulihan kerugian keuangan negara.

---

After the issuance of Law No. 30 of 2014 there is an arrangement that officials who abuse authority that incurs financial losses of the state can recover the financial losses of the country no later than 10 days after the issuance of the results of the supervision of the government's internal supervisory apparatus. After government officials recover the financial losses of the state, then the criminal element of corruption should be lost. However, Law 30/2014 is not compatible with The Tipikor Law Article 4 which states that the return of state financial losses does not remove the criminal that creates legal uncertainty against government officials. The study examined the status of abuse of authority after government officials recovered state losses. This research uses normative juridical method by doing statute approach and case approach and conceptual approach. The results of the study found that First, the arrangement of the mechanism of recovery of state financial losses is not uniform so as to cause legal uncertainty. Second, if the financial losses of the state have been recovered then the criminal element in Article 2 and Article 3 of the Tipikor Law is not met in accordance with the understanding of state losses that must be real and certain. In addition, this study found that compared to criminalizing the concept of severe sanctions, indemnity claims should be a top priority and coupled with fines as optimization of the recovery of state financial losses."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas implementasi SIMAK BMN serta faktor-faktor yang mendeterminasi implementasi SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. Kebijakan ini hadir agar dapat membantu penatausahaan BMN dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN di Indonesia. Sudah hampir 7 tahun semenjak tahun 2008 kebijakan ini diterapkan oleh semua Kementerian dan Lembaga di Indonesia, namun sejumlah masalah masih hadir sehingga penerapan belum sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Konsep yang digunakan meliputi keuangan negara, good governance, SIM, e-government, dan kebijakan publik.Hasil penelitian ini menunjukan implementasi SIMAK BMN secara keseluruhan sudah berjalan dan memberikan manfaat. Seiring terimplementasinya kebijakan ini ternyata masih memiliki kendala yang disebabkan oleh faktor sumber daya manusia, pemimpin yang belum boerkomitmen, komunikasi yang belum baik, sosialisasi dan pelatihan yang minim, sarana dan prasarana yang belum dimanfaatkan maksimal, kebijakan yang masih lemah, serta sistem aplikasi yang belum baik.

---

ABSTRACTThis thesis reviewing the implementation of SIMAK BMN in Ministry Of Public Works and Public Housing Republic Of Indonesia and including determinates factors of the policy implementation. This policy comes to help the administration of BMN on the scheme of The order administration and The Proper Management of BMN in Indonesia. There are almost seven years since 2008, this policy implements in all ministries and institution in Indonesia, but various problems still comes so that implementation still far from the target. This research used qualitative approaching and descriptive design. The concept used in this research include public finance, good governance, information and management system, egovernment, and public policy.The result shows the whole implementation of SIMAK BMN works properly and giving benefits but still have problems which caused by human resources factors, lacks of leader?s commintment, bad comunication, less of training and socialization, unuseful facilities, weak policy and unwell application system."