Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNotaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dan terdapat kepercayaan publik yang sangat besar. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya tidak menutup kemungkinan melakukan penyimpangan yang merupakan perbuatan pidana, salah satunya pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris khususnya terhadap pemalsuan tanda tangan pada akta autentik. Penulis tertarik membahas tentang sanksi hukum yang diberikan terhadap Notaris dalam hal pemalsuan tanda tangan pada akta, kemudian akibat hukum terhadap minuta akta yang dipalsukan oleh Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis-normatif untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung RI No.146K/Pid/2015 tentang persoalan yang menyangkut tentang bentuk-bentuk pelanggaran jabatan serta pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan Library Research . Penelitian ini menghasilkan bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seorang notaris apakah sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam KUHP karena dalam jabatan notaris melekat kepercayaan publik yang besar. Hal ini diharapkan akan memberikan rasa jera untuk tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari. Selain dari pada itu diharapkan notaris akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas jabatannya. Dalam hal terbukti Notaris memalsukan akta maka akibatnya akta tersebut tidak sah artinya akta tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna atau dengan kata lain akta tersebut kehilangan otentisitasnya.

---

ABSTRACT Notary is a public official who is authorized by the state to create an authentic deed and there is a huge public trust. A notary implement out his position possible to do deviation which is a stilted act which is done by Notary especially against signature forgery on authentic deed. The author interested in discuss about the legal sanctions to the Notary in the case of signature forgery on the deed, then consequences against the original of the deed which is faked by Notary.The research method is juridical normative to analyze Supreme Court Decision No.146K Pid 2015 about issues related to the violation and forgery on authentic deed by Notary. The type of data is secondary data consisting of basic, secondary, and tertiary materials. Data processing tool is Library Research. This research create a sanctions to the Notary as in the Criminal Code because in the notary 39 s there is a public trust. This is expected to provide a deterrent to not do similar deeds in the future. In addition, it is expected that the notary will be more careful in carrying out his duties. In case of proven Notary forgery deeds then consequently the deed is not valid meaning does not have the strength as a perfect evidence or in other words the deed is losing its authenticity. "

"Notaris dalam menjalankan jabatannya untuk pembuatan akta dan telah melakukan kewajibannya tetapi Notaris berkemungkinan melakukan kelalaian yang berakibat akta yang dibuatnya batal demi hukum. Klien notaris yang menderita kerugian akibat akta batal demi hukum berhak untuk menuntut pertanggungjawaban notaris yang membuat akta tersebut didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimanakah bentuk kelalaian notaris dan akibat hukum kelalaian notaris dalam pembuatan akta perjanjian sewa menyewa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2750 K/PDT/2018. Metode Penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dan tipe penelitian deskriptif analitis. Dari penelitian ini diketahui bahwa bentuk kelalaian notaris dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor yaitu Notaris EM melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) UUJN karena Notaris EM tidak teliti dan juga melanggar kewajiban penyampaian penyuluhan hukum berkaitan dengan hal-hal penting dalam pembuatan akta sewa menyewa serta keberpihakan notaris EM pada para penghadap dalam akta perjanjian sewa-menyewa yaitu ER, SH,dan FIT yang merugikan OC. Kesimpulan dari penelitian ini adalah akibat hukum kelalaian notaris dalam pembuatan akta perjanjian sewa menyewa pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor ditolaknya permohonan kasasi dari Pemohon banding oleh FIT dan Menghukum FIT untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00. Kata Kunci: Akibat Hukum, Kelalaian Notaris, Akta, Perjanjian Sewa Menyewa

---

Notary in performing their duties in a deed and Notary has carried out its obligations but the Notary is likely to carry out negligent consequences the deed he made is null and void.Clients who suffered losses due to the notary deed null and void right to demand accountability of the notary who made the deed based on the applicable law. Issue in this thesis is how are the form of notarys negligences and as a result of the law of notary negligence in the making of deed of rent agreement in Supreme Court Republic of Indonesia Decision Number 2750K/PDT/2018. 

This thesis research method is using the form of normative juridical legal research and the type of analytical descriptive research. The result of this study is the form of notarys negligences in Supreme Court Decision Republic of Indonesia Number "https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/ namely Notary EM violates the provisions of Article 16 (1) of the UUJN because the Notary EM is not careful in reviewing the authority of the parties acting as subjects and the viewer in the deed of rent agreement and violates the obligation to submit information on the law relating to the important things that need to be considered in making the deed of rent agreement.

The conclusion of this study as a result of negligence law in a deed notarized rent agreement on Supreme Court Republic of Indonesia Decision Number "htts://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan is rejected the appeal from the Appellant by FIT and Sentenced the FIT to pay the court fees in this appeal amounting to Rp500,000.00. "

"Praktek jual beli yang dilakukan dengan menggunakan akta di bawah tangan yang dilegalisasi menyebabkan dilanggarnya ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa peralihan ha katas tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Akta Tanah. Salah satu kasus terjadi pada P yang membeli sebidang tanah dari PT G yang dibuktikan dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris X. Hal ini menyebabkan P kehilangan haknya. Oleh sebab itu, bagaimana pelaksanaan peralihan hak atas tanah dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris yang masuk ke dalam boedel pailit. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pelaksanaan peralihan ha katas tanah dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris yang masuk ke dalam boedel pailit. Penelitian ini  menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, dengan jenis data sekunder, berupa bahan hukum promer, sekunder, dan tersier, serta alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen, dengan metode analisa data kualitatif dan hasil penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian, yaitu jual beli yang dilakukan dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi adalah tidak sah. Notaris juga memiliki tanggung jawab jabatan untuk menjaga kestabilan hukum dan menjamin terciptanya kepastian hukum dengan melakukan penyuluhan hukum.

---

It is common in Indonesia where sell-purchase activity is done under the privately made deeds signed before and attested by notary. This shows a violation which subsequently regulated in the Government Regulation Number 24 of 1997, regarding Land Registration, which stipulates that the sale of land must be proven by a deed made by and in front of the Land Drafting Officer (PPAT), as based on Article 37 paragraph (1) PP No. 24/1997. For example,  P who bought some property from PT. G has a privately made deed signed before and attested by notary X, will cause her to lose her right as an owner. Therefore, it is needed to understand the application as well as the implementation of the land use right transfer under the private deed signed by notary who gets involve with the boedel pailit. This research contains of the normative legal research which uses the law as foundation of norm, the author describes the case, seek, and process a variety of data from the document study to generate a report of research findings. The specifications of this study are descriptive analysts, because this study is expected to obtain data that clearly illustrate what is discussed in this research. While the data obtained from this research will be analyzed using qualitative methods, namely analysis of data without using statistical formulas because the data used are not in the form of numbers. Thus, what is used is only by logical explanation of the sentence based on the rules and opinions of experts. The results showed that the sell-purchase activity which privately made deed signed before and attested by notary is illegal. Furthermore, the notary has responsibilities to maintain and to ensure the concept of legal certainty by conducting legal counseling."

"ABSTRAKNotaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh Negara melalui Undang-Undang untuk membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Pendirian Yayasan adalah salah salah satu perbuatan hukum yang diwajibkan untuk dibuat dalam suatu akta autentik. Dalam pendirian Yayasan, Pendiri harus melakukan pemisahan sebagian dari harta kekayaan miliknya untuk dimasukkan ke dalam Yayasan dan dijadikan sebagai kekayaan awal Yayasan. Harta kekayaan yang dimasukkan ini dapat berupa uang atau benda, yang harus dibuktikan keabsahannya oleh Pendiri. Sebagaimana dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 340K/TUN/2015 dimana dalam Pendirian Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia YPLP-DM PGRI yang digugat oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia YPLP PGRI karena harta kekayaan yang dimasukkan Pendiri bukanlah milik pribadi dari Pendiri tersebut. Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis empiris, yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan serta norma yang berlaku. Simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pemasukkan harta kekayaan oleh Pendiri yang dituangkan dalam akta Notaris harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan keabsahan terhadap harta itu haruslah dapat dibuktikan oleh para pihak agar tidak timbul masalah dikemudian hari.

---

ABSTRACT Notary as general counsel is given authority by the State through the Laws to create authentic written which has power of perfect evidence. The Establishment of the Foundation is one of the legal acts which is required to be made in an authentic deed. In the Establishment of the Foundation, founder should separate some part of his her wealth to be entered into the foundation as an initial assets. This entered wealth can be either money or things, which the Founder must prove its validity. As in the Case of The Verdict of The Supreme Court Number340K TUN 2015 in which the Establishment of Foundation of Pembina Lembaga Pendidikan Dasar Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia YPLP DM PGRI was sued by Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Republik Indonesia YPLP PGRI because the wealth entered by the founder was not the founder rsquo s personal wealth. The research method used in this writing is juridical empirical, that is using legislation as well as therelevant norms. The conclusions obtained in this study is the wealth entered by The founder as set forth in the Notarial Deed must be conducted in accordance with the relevant legislative requirements and the validity of the wealth must be proven by the parties so that there will be no problem in the future. "

"

Kebutuhan masyarakat akan tanah semakin meningkat. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan. Karenanya diciptakan kegiatan pendaftaran tanah dan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan adanya akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT, akta tersebut dijadikan dasar pendaftaran pemindahan hak atas tanah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak baru. Seringkali dalam prakteknya, Notaris/PPAT dalam membuat Akta Jual Beli tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta. Notaris/PPAT harus bisa memformulasikan kehendak para pihak. Dalam transaksi jual beli penyerahan barang dan pembayaran dilakukan secara terang dan tunai. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Sikka-Maumere melalui Putusan Mahkamah Agung No. 1515 K/PDT/2016 dimana Notaris/PPAT menuangkan nilai nominal yang tidak sebenarnya pada AJB tanah tersebut, faktanya bahwa pembeli hanya membayar uang panjar pada perjanjian tersebut. Terdapat kekhilafan yang dilakukan oleh pihak Penjual, karena ia menandatangani akta tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Tipologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Teknik Pengumpulan data diperoleh dengan studi dokumen, dan literatur. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil analisis terhadap pembuatan AJB tanah tersebut keabsahannya menjadi akta dibawah tangan, dan akta tersebut tidak memiliki sifat keotentikan sebagai akta yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT. Konsekuensi hukum terhadap Notaris/PPAT dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sampai dengan pemberhentian jabatan. Seharusnya PPAT dalam membuat akta harus cermat dan teliti sehingga dapat memformulasikan akta sesua dengan kewenangannya.

---

Community needs for land are increasing. In connection with that, there will also be an increase in the need for legal certainty in the land sector. Therefore, land registration activities and registration of transfer of land rights were created. The transfer of land rights must be proven by the sale and purchase deed made before a Notary / PPAT, the deed is used as the basis for registration of the transfer of land rights aimed at providing legal certainty to the holders of new rights. Often in practice, Notary / PPAT in making Deed of Purchase is not in accordance with the procedures for making a deed. Notary / PPAT must be able to formulate the wishes of the parties. In a sale and purchase transaction the delivery of goods and payment is made in a light and cash manner. Like the case that occurred in Sikka-Maumere District through the Decision of the Supreme Court No. 1515 K / PDT / 2016 where the Notary / PPAT pays an nominal value that is not actually on the land AJB, the fact that the buyer only pays in advance the agreement. There was an error committed by the Seller, because he signed the deed. This research is normative juridical by using secondary data. The research typology used is analytical descriptive. Data collection techniques obtained by the study of documents, and literature. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the analysis of the making of the AJB of the land were validated as a deed under the hand, and the deed had no authenticity as a deed made before a Notary / PPAT. The legal consequences to the Notary / PPAT may be subject to administrative sanctions in the form of a written warning up to the dismissal of the position. PPAT should be careful and thorough in making the deed so that it can formulate the deed according to its authority.

"

"

Tesis ini membahas mengenai kelalaian Notaris yang dilakukannya dalam memenuhi perjanjian yang mengikat Notaris. Notaris yang telah melakukan kelalaian dalam memenuhi perjanjian. Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penulisan tesis ini adalah mengenai akibat hukum terhadap Notaris yang terikat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dan juga mengenai tanggung jawab Notaris atas kelalaian yang dilakukan Notaris dalam memenuhi perjanjian yang mengikat Notaris. Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian dengan bentuk Yuridis Normatif yaitu dengan meneliti data sekunder, dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpulan data adalah dengan studi dokumen, setelah itu analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu disusun kembali sehingga ditemukan simpulan dalam penelitian. Hasil dari penulisan tesis ini adalah bahwa Notaris harus memenuhi perjanjian apabila sudah terikat dalam perjanjian yang dibuatnya meskipun itu bukan merupakan tugas dan kewajibannya, Apabila terjadi pelanggaran  maka Notaris harus bertanggung jawab dengan menerima sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya, dalam kasus ini Notaris harus menerima sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dari Majelis Pengawas Notaris dan juga sanksi perdata yaitu denda. Oleh sebab itu, dalam memberikan jasanya Notaris harus benar-benar memahami aturan yang ada, sehingga tidak mengikatkan dirinya kedalam perjanjian.

---

This thesis discusses Notarys negligence in fulfilling an agreement that binds the Notary.  A Notary who has committed negligence in fulfilling the agreement.  The problem statement raised in this thesis is regarding the legal consequences of a Notary who is bound by the agreement made by the parties.  And also regarding the Notarys liablility for negligence carried out by the Notary in fulfilling the agreement that binds the Notary.  This thesis is written using a research method of Juridical Normative, which examines secondary data, with the research typology of descriptive analytical.  The type of data used to support research is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.  The data collection is conducted through document study, analysis of the data is then carried out qualitatively and rearranged so that conclusions can be drawn from the study. The result of this thesis is that a Notary is obligated to fulfill an agreement if the Notary has been bound by the agreement he made although it is not part of a Notarys duty and obligation. If the Notary committed a breach of agreement, the Notary must accept responsibility by receiving sanctions according to the violation, in this case the Notary must accept administrative sanctions in the form of temporary suspension from the Notary Supervisory Council and civil sanctions in the form of fines.  Therefore, in providing services, the Notary must really understand the rules and regulations, so that the Notary would not enter into an agreement.

"

"Notaris merupakan profesi dibidang hukum terutama pemberian jasa pembuatan akta. Tesis ini membahas mengenai pengaturan ketentuan dan tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris MPN dalam penjatuhan sanksi bagi Notaris atas pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dan perbandingan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Studi Kasus Perbandingan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor 03/Pts/Mj. PWN Prov. Sumatera Selatan/VIII/2014 dan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor 01/PTS/Mj. PWN. Prov. DKI. Jakarta/I/2015. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimanakah pengaturan ketentuan dan tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris MPN dalam penjatuhan sanksi bagi Notaris atas pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia serta sanksi yang diterima oleh Notaris dari Majelis Pengawas Notaris dalam hal membuat akta autentik yang melanggar Peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptis analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh dalam tesis ini adalah adanya suatu pemalsuan data yang dilakukan oleh Notaris maupun para pihak penghadap dalam membuat akta. Notaris yang melakukan pelanggaran dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan Peraturan Undang-Udang Jabatan Notaris.

---

Notary is a profession in the field of basic law made service creation deed. This thesis discusses the regulation and procedure of inspection by the Notary Supervisory Board in the imposition of Notary Act on the disturbance of the Notary Law and the Code of Ethics of Indonesian Notary Bond and to determine the compliance by the Notary Regional Supervisory Board Case Study Comparison of Decision of Regional Supervisory Board Number 03 Pts Mj. PWN. South Sumatera VIII 2014 and Decision of Regional Supervisory Board Number 01 Pts Mj. PWN. Prov. DKI. Jakarta I 2015 . The problems involved in this thesis is how the determination of the provisions and procedures of the examination by the Notary Supervisory Board MPN in the imposition of the Notary Act on the disturbance of the Notary Position Law UUJN and the Code of Ethics of Indonesian Notary Bond and issued by the Notary from the Supervisory Board of Notary in the case of making an authentic deed relating to the Regulation of Notary Position. The research method used in this research is normative juridical with analytical descriptive research type. The type of data used in this study is secondary data with qualitative approach. The results of the research used in this thesis are the data of concentration which is done by Notary and the constituents in making the deed. Notary doing the thing that can be done in accordance with the Regulation of Notary Public Occupation."

"Power Purchase Agreement ldquo;PPA rdquo; yaitu perjanjian jual beli dengan klausul baku dimana calon penjual diwajibkan untuk mematuhi isi PPA dan tidak ada tawar menawar terhadap ketentuan isi pasal yang tercantum dalam PPA. Standar baku PPA ini yang akan ditelaah lebih lanjut apakah merugikan salah satu pihak karena kedudukan pihak yang satu lebih kuat daripada kedudukan pihak yang lainnya dan sebagainya. Para pihak dalam PPA yaitu PLN sebagai pembeli listrik dan IPP sebagai penjual listrik. Tesis ini membahas asas keseimbangan dalam Power Purchase Agreement PPA dengan memfokuskan analisis kepada pelaksanaan asas keseimbangan hak dan kewajiban antara PT. Perusahaan Listrik Negara Persero dengan Independent Power Producer dalam Perjanjian Jual Beli Listrik. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdadasarkan hasil penelitian pengaturan klausula baku Power Purchase Agreement belum memenuhi asas keseimbangan karena IPP harus menanggung resiko dalam tahap Financing period, Mobilization period. Construction period dan operation and maintenance period. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya penerapan terhadap Peraturan Menteri dan Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli agar kedudukan PLN dan IPP sama kuat.

---

Power Purchase Agreement PPA is a sale and purchase agreement with a standard clause whereby the prospective seller is required to comply with the content of PPA and there is no bargaining against the terms of the contents of the article contained in the PPA. This raw standard of PPA which will be further examined whether harming one party because one party 39 s position is stronger than the position of the other party and so on. The parties in PPA are PLN as the buyer of electricity and IPP as electricity seller.

The focus of this thesis discusses the balance of rights and obligations reflected in power purchase agreement with focus on the implementation of balance principle rights and obligations between PT. Perusahaan Listrik Negara Persero with Independent Power Producer in the power purchase agreement. This research is use normative juridical research methods.

Based on the result of the research, the clause of Power Purchase Agreement has not fulfilled the balance principle because the IPP must bear the risk in the stage of Financing period, Mobilization period, Construction period and operation and maintenance period.

The results of the research suggest that the application of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 10 of 2017 on the Principles in the Power Purchase Agreement so that position of PLN and IPP is equal. "

"Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 247/PID/2015/PT.DKI menyatakan bahwa notaris BS sebagai terdakwa, dimana notaris tersebut dalam putusan ini terbukti memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik yang dibuatnya. Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara. Notaris yang memangku dan menjalankan jabatan notaris antara lain wajib: memiliki moral, akhlak dan kepribadian yang baik, bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif adalah Pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat. Yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan. Dari hasil penelitian masalah ada tiga hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama, peran notaris dalam pembuatan akta yang sesuai dengan keterangan para penghadap yang tidak melanggar hukum dengan memenuhi segala ketentuan yang berlaku dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Kedua, Tanggung jawab notaris dalam menjalankan profesinya harus memenuhi kualitas diukur dan dilihat dari cara notaris melayani klientnya, integritas diukur dan dilihat dari ketidak berpihakan, adil dan kepercayaan dalam melayani klient, dan moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari kepribadian luhur dari notaris. Ketiga, akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris BS adalah akta tersebut dibatalkan oleh hakim, karena di dalam aktanya terdapat unsur tindak pidana dengan memasukan keterangan palsu kedalam aktanya.

---

In the decision of of the High Court of Special Region of Capital Jakarta Number 247/PID/2015/PT.DKI declares that notaries as the defendant, where BS notary in this decision are prove given false information in the authentic deed whose they made. As the public official whose given the trust to bearing some of country tasks. Notary who holds and runs should have morals, and good personalities, honest, indipendent, impartiality, and have resposibility according to legislation and content of notary oath. Method used in this study was normative juridicial, which is approach from the point of rules and implementation of rules that applies on society. Done by researching the secondary data first, then continued by doing reasearch of primer data on field.

The result of problem research there are 3 main things that can be concluded. First, notaries role on creating the deed which consistent with statements of clients of non-offenders and comply all the applicable terms in UUJN and code of ethics of notaries. Second, notaries responsibility in running its profession have to comply the qualities which could be measure and seen by the way of notary serves its clients, the integrity could be measure and seen from the impartiality, fair, and trustworthy from serving clients, and morality is power that leads and underlies the noble personality of notaries. Third, the consequences of law to deed whose created by BS notary was a deed annulled by the judge, because in the deed there were element of crimes by putting the false information to the deed."

"Penulisan ini membahas tentang pembatalan akta jual beli oleh Pengadilan Negeri Batam, dimana salah satu pihak melakukan penyalahgunaan keadaan yang merupakan salah satu unsur dalam perbuatan cacat kehendak. Penyalahgunaan keadaan ini mengandung dua unsur yaitu unsur kerugian bagi pihak yang satu dan unsur yang timbul karena sifat perbuatan, yakni penyalahgunaan keunggulan ekonomi dan keunggulan kejiwaan. Adapun permasalahan yang diangkat adalah bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan serta tanggung jawab PPAT terhadap akta tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun analisa data dilakukan secara preskriptif analitis. Hasil penelitian ini, penyalahgunaan keadaan merupakan cacat kehendak yang membuat tidak terpenuhinya syarat subjektif dari suatu perjanjian. Ini berakibat sebuah perjanjian dapat dibatalkan sepanjang dimintakan oleh pihak yang berkepentingan. Dengan begitu, PPAT dalam menjalankan jabatannya wajib mengedapankan sikap kehati-hatian agar akta yang dibuatnya terbebas dari unsur penyalahgunaan keadaan.Kata kunci: akta; cacat kehendak; penyalahgunaan keadaan

---

This writting discusses the cancellation of the sale and purchase deed by the Batam District Court, where one of the parties committed abuse of the situation which is one of the elements in the act of disability. Abuse of this situation contains two elements, namely the element of loss for one party and the element that arises due to the nature of the act, namely the abuse of economic advantage and psychological advantage. As for the problem raised is how the legal consequences of the act made by the Land Deed Making Officer (LDO) which contains elements of abuse of circumstances and the responsibility of LDO to the act. To answer these problems, normative legal research methods are used by approaching the library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis is done prescriptively analytically. As a result of this research, abuse of circumstances is a defect of will that makes the non-fulfillment of subjective requirements of an agreement. This results in an agreement being revoked as long as requested by the stakeholders. Thus, LDO in carrying out its duties must develop a cautious attitude so that the act he made is free from the element of abuse of the situation.Keywords: deed; defect of will; abuse of circumstances"