Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sumber Daya Manusia SDM merupakan kunci dari reformasi Polri. Agarmendapatkan jumlah dan kualitas SDM yang sesuai, maka harus dilaksanakanproses rekrutmen yang profesional. Pada tahun 2012 hingga saat ini, Polrimengadakan rekrutmen untuk Tamtama Brimob. Namun permasalahanya, jumlahanggota yang direkrut masih dirasa kurang dan dampaknya dirasakan saatmelaksanakan kemampuan penanggulangan huru hara PHH dalam bentuk demopenistaan agama yang berlangsung pada tanggal 2 Desember 2012 di DKI Jakarta,dimana petugas belum mampu mencegah tindakan massa yang berhasilmelakukan tindakan anarkis. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis suatuimplementasi dan konsekuensi pelaksanaan program rekrutmen tamtama brimobdalam mendukung kemampuan PHH terkait penanganan demo penistaan agama diDKI Jakarta tahun 2016 dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif denganmenggunakan teori implementasi dan rekrutmen serta menggunakan konseppenanggulangan huru hara dan konsep kamtibmas. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rekrutmen tamtama sudah berjalan dengan baik menggunakanprinsip BETAH Bersih, Transparansi, Akuntabel, dan Humanis namun belummaksimal akibat jumlah anggota Tamtama yang direkrut tidak sesuai dengan yangdibutuhkan. Pada pelaksanaanya yang lebih banyak direkrut adalah polisiberpangkat bintara, sehingga penggemukan di level bintara menyebabkan tidakadanya perbedaan perlakuan dalam pembagiaan tugas antara bintara dan tamtama.Hal ini menjadikan pelaksanaan tugas PHH Brimob tidak maksimal seperti saatpenanganan demo penistaan agama di DKI Jakarta tahun 2016. Konsekuensinyatercermin ketika demonstrasi berkembang cepat menjadi anarkis akibat jumlahpetugas Tamtama yang turun tidak sebanding dengan tugas demonstran.

---

Human resource management is the reformation key in IndonesianNational Police. In order to obtain the appropriate amount and best quality ofpersonnel, a professional recruitment process must be required. Since 2012 untilnow, Indonesian National Police still holding a mobile brigade tamtama personnelrecruitment. However, the problem is the number of recruited members is less andthe impact is occurring when the mobile brigade riot control units implementstheir duties to anticipate the blasphemy demonstration in Jakarta on December 2nd2012, where the officers have not been able to prevent the demonstrator that doingan anarchist actions.

The aims of this research to analyze the implementation andconsequence of the implementation of mobile brigade tamtama personnelrecruitment supports the abilities of riot control on blasphemy handlingdemonstration in Jakarta 2016 using qualitative descriptive method. This researchuses implementation and recruitment theory. A concept that the research use areriot control and public order and safety concept.

The result and conclusions of thisresearch are mobile brigade Tamtama Personnel Recruitment has been done wellby using a good principles such as Clean, Transparent, Accountable, andHumanist BETAH but it rsquo s still has many flaws due to the planning of therecruited members are not fit with those already recruited, which is recruitinglarge number of bintara and less tamtama. Because of that, there are no differenceof task hiring and job descriptions between bintara and tamtama. It makes theabilities of riot control being decreased. In the The consequence of less MobileBrigade Personnel who is not comparable with the number of demonstrators is thedemonstration very quickly becomes anarchist"

"Maraknya aksi unjuk rasa yang terjadi selama Pilgub DKI Jakarta terfokus pada proses hukum kasus yang menjerat salah satu calon Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama BTP . Selama proses penyelidikan dan penyidikan kasus BTP, Polri dihadapkan pada tekanan publik yang dipengaruhi oleh pemberitaan media massa. Aksi unjuk rasa yang terjadi dilakukan oleh kelompok pendukung dan penentang BTP dengan mengusung tuntutan yang saling bertolak belakang. Kelompok pendukung menuntut penghentian perkara dan penangguhan penahanan BTP sedangkan kelompok penentang BTP menuntut agar proses hukum dipercepat dan dilakukan penahanan terhadap BTP oleh penyidik. Dari proses hukum yang sudah selesai dilaksanakan, terlihat bahwa penyidik tidak menghentikan perkara dan tidak melakukan penahanan terhadap BTP. Langkah tersebut menandakan bahwa penyidik menempatkan tekanan publik sebagai salah satu pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Hal itu dimaknai sebagai respon penyidik terhadap tekanan publik selama proses penyelidikan dan penyidikan Kasus BTP. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Analisa dilakukan dengan menggunakan teori agenda setting untuk melihat bentuk-bentuk tekanan publik selama proses hukum kasus BTP dan teori pengambilan keputusan untuk membahas respon penyidik terhadap tekanan publik yang muncul dalam dalam penyelidikan dan penyidikan Kasus BTP.

---

A large number of civil unrest during Jakarta rsquo s Governor Election 2017 was focused in legal process of incumbent candidate, Ir. Basuki Tjahja Purnama BTP . During the investigation process of BTP case, INP was exposed by public pressures which influenced by mass media coverage. The civil unrests were did by the supporters and the opponents of BTP whose brought different and contradictive demands into police duty. The supporters demanded to stop the legal process and to delay the BTP's arrest. In other side, the opponents demanded to accelerate the law process and to arrest BTP. At the legal process of BTP, it shown that the investigator didn't stop the case and didn't arrest BTP. It implies that the investigator used public pressure as their consideration in their decision making process. It was also interpreted as an investigator's response to public pressure during the investigation and investigation process of the BTP case. This research is a qualitative with collecting data techniques through observation, interview, and study literature. The analysis was conducted using the agenda setting theory to look at the forms of public pressure during the legal process of the BTP case and the decision making theory to explain the investigator's response to public pressure which arise in the investigation's of the BTP Case."

"Isu penistaan agama yang ilakukan oleh petahana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Ahok Tjahaja Purnama menjelang Pilkada DKI Jakarta di tahun 2017 sempat menjadi perdebatan hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Perdebatan tersebut ramai terjadi di media sosial, menunjukkan adanya kontestasi pro dan kontra terkait penetapan Ahok sebagai penista agama di ranah pidana. Kontestasi wacana di media sosial tersebut terus berlangsung sehingga menyebabkan polarisasi yang berpotensi menyebabkan terjadinya perpecahan di masyarakat. Dari kajian-kajian sebelumnya, diketahui bahwa terjadinya kontestasi dapat disebabkan oleh ekspresi kebangkitan identitas kepentingan pragmatis elit politik serta perkembangan media baru. Namun, studi-studi tersebut cenderung membahas kontestasi secara parsial dan tidak melihat adanya keberagaman aktor serta kepentingan yang melatarbelakanginya. Maka, dalam menjelaskan kontestasi wacana penistaan agama di media sosial, tulisan ini berargumen bahwa kontestasi wacana penistaan agama di media sosial disebabkan oleh adanya isu identitas yang di bingkai melalui media sosial dengan tujuan untuk memobilisasi pemilih dalam pemilihan. Pihak-pihak yang berkontestasi dalam pemilihan menggunakan strategi pembingkaian framing dengan memanfaatkan aktor-aktor di media sosial relawan, buzzer dan juga selebritis mikro sehingga menyebabkan terjadinya aktivitas saling membingkai di media sosial.

---

The issue of religious blasphemy carried out by DKI Jakarta Governor, Basuki 39 Ahok 39 Tjahaja Purnama before elections of DKI Jakarta in 2017 had become a heated debate among the people of Indonesia. The debate is rife in social media, indicating the existence of pros and contras contestation related to Ahok 39s determination as a religious blasphemy defendant in the criminal realm. Contestation of discourse in social media continues to cause polarization that has the potential to cause division in society. From previous studies, it is known that the occurrence of contestation can be caused by the expression of identity resurgence the pragmatic interests of the political elite as well as the development of new media. However, these studies tend to discuss partial cause and do not see any diversity of actors and the underlying interests. Thus, in this paper argues that the discourse contestation of religious blasphemy in social media is caused by the issue of identity that is framed through social media with the aim to mobilize voters in the election. Election winning parties use framing strategies by utilizing actors in social media volunteers, buzzers and micro celebrities, leading to framing activities in social media."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji analisis efektivitas pemberdayaan personel Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur dalam penanganan konflik pilkada di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bentuk pemberdayaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur. Dalam upaya pengamanan pilkada harus melakukan pemberdayaan sumber daya manusia secara benar dan efektif agar dapat mengantisipasi potensi-pontesi konflik. Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam suatu manajemen organisasi. Peran manajer atau pimpinan menjadi penting dalam melakukan pemberdayaan sumber daya manusia secara efektif bila mampu memenuhi 6 dimensi yaitu kemampuan, kelancaran, konsultasi, kerja sama, membimbing, dan mendukung. Penelitian ini berbentuk penelitian studi kasus dengan mengunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memfokuskan pada efektivitas pemberdayaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh personel Satuan Brimob Kaltim yang berlokasi di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Teknik analisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data yang dilakukan pengujian data secara triangulasi, analisis kasus negatif, dan menggunakan bahan refrensi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa belum adanya efektivitas dalam upaya pemberdayaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur bila dilihat dari dimensi kemampuan, kelancaran, konsultasi, kerja sama, membimbing, dan mendukung. Dalam penanganan pengamanan pilkada calon gubernur dan calon wakil gubernur di provinsi Kalimantan Utara juga belum efektif dalam pelaksanaan.

---

This research aims to analyze effectiveness of empowerment East Kalimantan local police Mobile Brigade Corps (BRIMOB) unit in handling conflict of 2015 Election in North Kalimantan Province. This research also intends to look at the form of human resource empowerment done by East Kalimantan Mobile Brigade Corps (BRIMOB) unit. In attempt to have a safe Election, human resource empowerment must be done correctly and effectively in order to anticipating potential conflicts. Human resource empowerment is one of the keys to success in a organizational management. The role of manager or leader becomes important in empowering human resource effectively if able to fulfill 6 dimesions; enabling, facilitating, consultating, collaborating, mentoring, and supporting. This research is conducted in the form of case study using a type of descriptive research with a qualitative approach. This research is focused on effectiveness of the empowerment of East Kalimantan Mobile Brigade Corps (BRIMOB) unit located in East Kalimantan and North Kalimantan. Data for this research is collected by using non-probability sampling with purposive sampling method. This research is analyzed by doing data reduction, data presentation, data conclusions which done by triangulation data testing, analysing negative cases, dan using references. The result of this research concluded that there is no effectiveness yet in empowering human resource done by East Kalimantan Mobile Brigade Corps (BRIMOB) unit if seen from capability, continuity, consultation, cooperation, guiding and supporting dimensions. The implementation of handling Regional Election for Governer and Vice Governor Candidates security is also not effective yet."

"Selama masa karantina kesehatan pandemi COVID-19 tempat usaha penyedia makanan dan minuman diwajibkan oleh pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan. Untuk menjamin diterapkannya protokol kesehatan, Pemerintah mengemban peran untuk melakukan sosialisasi, pengawasan dan penindakan. Condet menjadi kawasan yang menarik untuk diteliti karena adanya ketimpangan data sebaran tempat usaha. Dalam melalukan penelitian penulis menggunakan dua teori yaitu Integrated Implementation Model dengan Normalisation Process Theory yang kemudian dielaborasi sesuai konteks kebijakan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Post-Positivist. Proses implementasi kebijakan di sini dapat dikatakan cukup sesuai dengan kondisi ideal yang ada pada teori. Tiga dimensi berada pada status cukup tercapai sementara satu lainnya berada pada status tercapai. Selain itu turut ditemui beberapa perbedaan keterhubungan faktor yang ada di dalam teori dengan apa yang ada di lapangan. Adapun perbedaan ini merujuk pada adanya pengaruh dari variabel yang tidak disebutkan dalam teori hingga coping behaviour yang juga ditemukan pada diri Penanggung Jawab Usaha. Dari temuan ini ditemukan beberapa upaya yang dapat ditempuh untuk memperbaiki proses implementasi kebijakan mulai dari penguatan dan penyatuan media sosialisasi secara daring sampai dengan penerapan proses manajemen terhadap para Penanggung Jawab Usaha.

---

During COVID-19 quarantine period, food and beverage industry are required by law to apply health protocols. To ensure the implementation, the Government has a role to socialize, supervise and sanction. Condet is one of interesting area to study because of the discrepancy in spatial data of the place of business. This research conducted by elaborating and adjusting two theories, namely Integrated Implementation Model and Normalization Process Theory. For approach, this research using Post-Positive methodology. The policy implementation process here can be said to be quite in accordance with the ideal conditions that exist in the theory. In this case, three dimensions are in the moderately achieved status while the other one is in the achieved status. However, through the Post-Positive approach, author finds several differences between theory and reality. This difference range from the existence of unmentioned varibel to the existence of coping behavior in target group individuals. From these findings, it was found that there is few efforts that government can do to improve policy implementation process, starting from strengthening and integrating socialization media to implementing management processes for target group individuals."

"Penelitian ini membahas mengenai manajemen sekuriti fisik di Markas Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi demo anarkis. Kendala tahap pengorganisasian terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik markas Polda Metro Jaya adalah keterbatasan kemampuan Polda Metro Jaya dalam sisi pengorganisasian, ketersediaan alat, dan anggota. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan Konsep Manajemen Sekuriti, Konsep Sekuriti Fisik, Konsep Kebutuhan, Konsep Crime Prevention, Konsep Ancaman, dan Konsep Upaya Taktis Pengamanan. Penelitian ini menemukan bahwa kendala tahap pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Markas Komando Polda Metro Jaya saat ini adalah keterbatasan kemampuan dalam merumuskan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Petugas dan peralatan. Keterbatasan tersebut tentang berapa kali melakukan audit terhadap dokumen administrasi, kapan melakukan supervisi dan evaluasi, kapan memberikan penilaian dan teguran serta penghargaan terhadap pelaksanaan kegiatan pengamanan, belum dapat memberikan tanggapan pasti. Kurang optimalnya tersebut membuka peluang terjadinya ancaman pada Markas Polda Metro Jaya Sekuriti Fisik Petugas yang mengakibatkan membahayakan keamanan markas Polda Metro Jaya apabila terjadi demo anarkis.

---

The study discusses about physical security management at Jakarta Metropolitan Police Region Headquarters in anticipating anarchic demonstrations. The obstacle in organizing the implementation of physical security management at Jakarta Metropolitan Police Region Headquarters is the limited ability as well as capability of the police region to organize such implementations and to provide sufficient equipments as well as human resources. The research employs the qualitative method. Data are analysed using concept of security management, concept of physical security, concept of need, concept of crime prevention, concept of threat, and concept of tactical security measures. The results of the study reveal that the obstacle in stages of supervision and control of the implementation of physical security management at Jakarta Metropolitan Police Region Headquarters is currently the limited ability as well as the capability to formulate supervisory and control activities to be implemented by duty officers. The limitation relates to the frequency of auditing administrative documents, when to conduct supervisions and evaluations, when to provide assessments and warnings as well as appreciations for good implementations of security activities. Such conditions may cause threats to appear and will endanger the physical security of Jakarta Metropolitan Police Region Headquarters in the event of anarchic demonstrations."

"Pada tahun 2020 kematian akibat kecelakaan kendaraan di jalan raya diprediksi akan menjadi penyebab kematian ketiga tertinggi di dunia setelah sebelumnya masih diposisi sepuluh. Jumlah sepeda motor mendominasi kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan, maka diperlukan upaya pengendalian kasus dan faktor risiko untuk mencegahnya yaitu perlunya melakukan analisis kejadian kecelakaan lalu lintas dari sisi kesehatan masyarakat. Metode: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran spasial dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor. Desain studi yang digunakan pada penelitian ini adalah mixed method. Terdapat 136 sampel desain kuantitatif dan 6 informan untuk desain kualitatif, setelah ditentukan kriteria inklusi dan ekslusi. Data diperoleh dari laporan registrasi Ditlantas Polres Metro Jakarta Selatan dan wawancara mendalam. Data dianalisis dengan menggunakan analisis spasial, uji statistik dan analisis kualitatif. Hasil: 1 Kecamatan yang banyak terdapat kejadian kecelakaan terletak di Kebayoran Lama, Pasar Minggu dan Cilandak. 2 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor umur, kepemilikan SIM dan hari terhadap akibat kejadian kecelakaan. 3 Terdapat hubungan yang signifikan antara faktor jam kejadian dengan akibat kejadian kecelakaan. Manfaat: Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengguna jalan di Jakarta Selatan dan sebagai bahan masukan bagi pihak yang bertanggung jawab terhadap keselamatan di jalan.

---

By 2020 the deaths from vehicle accidents on the highway are predicted to be the third leading cause of death in the world after previously still in position ten. The number of motorcycles dominates the incidence of traffic accidents on the road, it is necessary to control the case and risk factors to prevent it is the need to analyze traffic accident incidents from the public health side.

Method: This study aims to determine the spatial picture and the factors that influence the incidence of traffic accidents on motorcyclists. The study design used in this research is a mixed method. There are 136 quantitative design samples and 6 informants for qualitative designs, after determining inclusion and exclusion criteria. The data obtained from the registration report by Ditlantas of South Jakarta Metro Police and in depth interviews. Data were analyzed using spatial analysis, statistical test and qualitative analysis.

Results: 1 Subdistrict that there are many accidents located in Kebayoran Lama, Pasar Minggu and Cilandak. 2 There is no significant correlation between age factor, ownership of driver's licence and accident's day to an impact of accident. 3 There is a significant correlation between clock factor of event and result of accident event.

Benefits: This research is expected to benefit road users in South Jakarta and as input for those responsible for road safety."

"Pengelolaan SDM di Polri bertujuan untuk memaksimalkan peran dan fungsi sumber daya manusia (SDM) di masing-masing unit kerja. Salah satu bentuk pengelolaan SDM yang dilakukan Polri untuk membangun postur SDM Polri yang unggul adalah dengan menyelenggarakan rekrutmen proaktif dalam seleksi Bintara Polri 2021. Penelitian ini dilakukan di Polda Kep. Babel. Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah post positivisme dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan rekrutmen proaktif dalam seleksi penerimaan Bintara Polri di Polda Kep. Babel tahun 2021 dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rekrutmen proaktif dalam seleksi penerimaan Bintara Polri di Polda Kep. Babel tahun 2021. Hasil analisis menunjukan bahwa pelaksanaan rekrutmen proaktif di Polda Kep. Babel tahun 2021 yang di analisis menggunakan dimensi input, proses, output dan outcome masih terdapat aspek yang harus ditingkatkan. Pada dimensi input, aspek yang harus ditingkatkan adalah tahap perencanaannya, pada dimensi proses, aspek yang harus ditingkatkan adalah proses perencanaan penggunaan strategi rekrutmen proaktif yang akan digunakan, selanjutnya sejalan dengan input dan outputnya maka dimensi output dan outcome juga harus ditingkatkan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses rekrutmen proaktif dalam seleksi penerimaan Bintara Polri Polda Kep. Babel tahun 2021 yang penerapannya harus ditingkatkan yaitu perencanaan dan pelaksanaan metode atau strategi rekrutmen dan seleksi yang akan digunakan dalam aktivitas rekrutmen proaktif di Polda Kep. Babel, tahapan evaluasi setelah penerimaan dan sistem penilaian dan perangkingan akhir yang tidak valid dan transparan. Terdapat satu faktor yang telah memenuhi standarisasi yaitu tahapan proses seleksi dalam rekrutmen proaktif penerimaan bintara Polri Polda Kep. Babel.

---

Human resource management in the Indonesian National Police (Polri) aims to maximize the role and function of human resources (HR) in each work unit. One form of HR management carried out by the Polri to build a superior Polri HR posture is to perform proactive recruitment in Polri Non Commisioned Officer (NCO) selection. This research was conducted in Regional Police of Bangka Belitung Island (Polda Kep. Babel). The research approach in this thesis is post positivism using a descriptive method. Data collection techniques consist of in-depth interview, observation and documentation. The objectives of this research are to analyze proactive recruitment implementation in NCO’s 2021 enrollment and selection at Polda Kep. Babel then analyzed factors that influence proactive recruitment implementation in NCO’s 2021 enrollment and selection at Polda Kep. Babel as well. The results of the analysis show that proactive recruitment implementation in Polda Kep. Babel year of 2021 which is analyzed using input, process, output and outcome dimension still has aspects that need to be improved. There are several rooms of improvement, at input dimension is planning stage, at process dimension is to identify proactive recruitment strategies planning, furthermore inline with input and process dimension, output and outcome dimensions need to be improved as well. Key factors that affect successful of proactive recruitment implementation in NCO’s 2021 enrollment and selection at Polda Kep. Babel year of 2021 i.e: planning, recruitment method and strategy identification used in proactive recruitment activity, evaluation post recruitment and selection activity, then validity & transparency final assessment and rank system. On the other hand there is one factor that adequate and fulfills the standardization Mabes Polri policy, that is selection process stage at proactive recruitment implementation in NCO’s 2021 enrollment and selection at Polda Kep. Babel year of 2021."

"Pandemi merupakan wabah suatu penyakit atau virus baru keseluruh dunia dan semua orang belum memiliki sistem kekebalan tubuh (immunity) terhadap virus tersebut sehingga menyebabkan banyak yang terkena dampak dan meninggal (WHO, 2010). Kurangnya kesiapan dan kesiapsiagaan dalam hal insiden manajemen sistem Rumah Sakit di Indonesia serta pengetahuan tenaga kesehatan yang berbeda-beda akan protokol Covid-19 dapat membawa risiko dan menjadi kendala bagi keselamatan pasien, tenaga medis, tenaga non-medis dan seluruh masyarakat Indonesia dalam upaya penanggulangan pandemi ini, untuk itu dibutuhkan analisa mengenai kesiapan Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama sebagai salah satu rumah sakit rujukan Covid 19. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesiapan RS dalam menangani kedaruratan pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kesiapan RS pada periode sebelum pandemi Covid-19, sejak bulan Desember tahun 2019 sampai February tahun 2020 berada pada level yang tidak baik dengan nilai dibawah 10%, artinya belum dipersiapkan. Pada saat pandemi bulan Maret sampai Juni tahun 2020 secara keseluruhan berada dibawah 60%, artinya tingkat kesiapan RS berada pada tingkat yang cukup baik dan kepemimpinan tim gerak cepat Covid19 sudah cukup efektif dalam menangani pandemi Covid-19 sesuai dengan standard. Hospital Readiness dari WH0 (2020), Kementerian Kesehatan RI (2020) dan Malcolm Baldrige, dan berkat kerjasama yang baik di internal rumah sakit antara Manajemen (Leadership), TGC, petugas kesehatan yang ada dan koordinasi yang baik di internal RS TNI AD serta eksternal rumah sakit, dengan pemerintah pusat dan daerah serta rumah sakit rujukan Covid-19 lainnya, begitupun edukasi yang baik dari rumah sakit terhadap masyarakat sekitar, dan kepedulian masyarakat terhadap protokol Covid-19, sehingga menghasilkan suatu keberhasilan pada periode New Norm bulan Juli-Desember tahun 2020, dimana RS telah memiliki tingkat kesiapan yang sangat baik dan kepemimpinan tim gerak cepat Covid-19 sudah sangat efektif dalam menangani pandemi Covid-19 dengan nilai rata-rata diatas 90%, sehingga perlu dipertahankan dan di tingkatkan lagi. Berdasarkan data sekunder RS BWT pada Desember 2020, RS sudah menangani pasien Covid-19 sebanyak 302 orang sejak Maret-Desember tahun 2020 dengan CFR 4,4% dan tingkat kesembuhan sekitar 95%.

---

Pandemic is an epidemic of a new disease or virus that’s spread over multiple countries or continents and everyone does not have an immune system (immunity) against the virus, causing many to be ill, affected and die (WHO, 2010). Lack of readiness and preparedness in the case of hospital incidents management system in Indonesia as well as different knowledge and understanding of health workers about the Covid-19 protocol could pose risks to the safety of patients, medical personnel, non-medical personnel and all Indonesian people, to overcome this pandemic requires an analysis of the Hospital Readiness of the Bhakti Wira Tamtama as part of Covid-19 referral hospital in Indonesia. This research aims to analyze the hospital readiness in dealing with the Covid-19 pandemic. This research is a case study method. The results of this study indicate that the level of hospital readiness in the period before the Covid-19 pandemic, from December 2019 to February 2020, was below than 10%, meaning that it has not been prepared. During the pandemic in March to June 2020 the readiness level was below than 60%, meaning that the hospital readiness level was very good. The leadership of the Covid-19 was quite effective in dealing with the Covid-19 pandemic in accordance with the Hospital Readiness standard from WH0 (2020), the Ministry of Health of the Republic of Indonesia (2020) and Malcolm Baldrige. However a good cooperation in the internal hospital between Management (Leadership), TGC, health workers and good coordination within the TNI AD Hospital and external hospitals, with the central government and regions and other Covid-19 referral hospitals, as well as good education from the hospital to the surrounding community, and public awareness of the Covid-19 protocol, make a huge impact at New Norm period of July-December 2020, where the hospital has an excellent hospital readiness level in dealing with the Covid-19 pandemic, so it needs to be maintained. Based on the data from BWT Hospital in December 2020, the hospital has been able to handle 302 Covid-19 patients from March to Desember 2020, with a case fatality rate around (CFR) 4,4% and the cure rate is about 95%."

"Manfaat olahraga terhadap kesegaran dan ketrampilan telah lama diketahui. Menyadari hal itu, senam kesegaran jasmani telah diikuti segenap lapisan masyarakat di Indonesia sejak tahun 1984. Polri sesuai fungsinya yang senantiasa harus siap melaksanakan tugas, pada tahun 1987 mengeluarkan buku petunjuk " Pengendalian berat badan untuk mencapai postur tubuh sehat samapta ". Salah satu unsur dalam tubuh sehat samapta adalah kesegaran jasmani yang merupakan kapasitas aerobik dan dapat dinilai dengan menghitung ambilan maksimal oksigen (VD7maks) memakai ergometer sepeda menurut metoda Astrand. Penyakit jantung koroner (pjk) yang merupakan salah satu manifestasi klinik aterosklerosis telah bergeser ke urutan ke 2 (th 1992) menurut survai rumah tangga Depkes RI dan salah satu faktor risikonya adalah hiperlipidemia. Pada tahun 1976-1977 penderita penyakit jantung yang berobat jalan di RSPAD Gatot Soebroto tercatat 2007 dan pada tahun 1984-1985 meningkat menjadi 10462. Proses ateroskierosis mulai terjadi sejak anak-anak sehingga modifikasi kadar lipid darah sejak dini merupakan upaya pencegahan yang efektif. Terjadi evolusi petanda biokimia untuk penyakit jantung koroner (PIK) dari kolesterol total (K-total),kolesterol-HDL (K-HDL),kolesterol-LDL (K-LDL) dan trigliserida (TG) menjadi apolipoprotein A-I (Apo A-1) dan apolipoprotein B (Apo B). Tujuan penelitian adalah menilai perubahan gambaran lipid (K-Tota1,TG,K-HDL,KLDL,Apo A-I dan Apo B) darah dan variabel kadar Apo A-I, Apo B, K-HDL dan K-LDL yang paling dipengaruhi oleh latihan fisik teratur dan terarah , sedangkan tujuan lain adalah menilai pengaruh latihan fisik selama pendidikan terhadap perubahan VO2mak. Subjek penelitian adalah 197 siswa tamtama Polri di Pusdik Pol Airud dengan umur 21 ± 1 tahun. Pengamatan dilakukan 3 kali. Latihan fisik teratur dan terarah selama 25 minggu mengubah komposisi lipid darah dan meningkatkan VO~maka. Perubahan komposisi lipid darah berhubungan dengan asupan makanan. Peningkatan Apo A-I dan penurunan Apo B tidak sejajar dengan perubahan K-HDL dan. K-LDL. Persentase peningkatan K-HDL (+22.22%) dan penurunan K-LDL (-14.61%) lebih tinggi dari persentase peningkatan Apo A-I (+8.46%) dan penurunan Apo B (-8.56%). Pemeriksaan K-HDL dan K-LDL dapat dianjurkan sebagai pemeriksaan laboratorium untuk evaluasi hasil latihan fisik teratur dan terarah. Pemeriksaan ini dapat dipakai dalam upaya deteksi dini satu faktor risiko PIK. Disarankan latihan fisik teratur dan terarah tetap dipertahankan setelah selesai pendidikan dan makanan tinggi kolesterol sebaiknya disubstitusi dengan makanan lain."