Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dana desa di Kabupaten Sragen dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa tahun 2016. Metode yang digunakan adalah analisa kuantitatif deskriptif dan estimasi ekonometrika dengan regresi logistik. Dari sembilan faktor yang dianalisa berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, lama tinggal di desa, tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat penghasilan, tingkat kepemimpinan, tingkat komunikasi dan perilaku birokrasi. Dari kesembilan faktor tersebut, mayoritas faktor yang berpengaruh signifikan adalah jenis kelamin dan tingkat pekerjaan, masing-masing tiga desa, dimana nilai probability lebih kecil dari 0,05. Uji determinasi dilakukan dengan menggunakan McFadden R-Square sebesar 0,4675 di Desa Karangtalun, 0,5532 di Desa Padas, 0,1957 di Desa Duyungan dan 0,6376 di Desa Donoyudan, dimana prosentase dari nilai tersebut sebanyak 46,75 , 55,32 , 19,57 dan 63,76 probabilitas partisipasi masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel X dalam model, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model. Tingkatan partisipasi dalam penelitian ini menggunakan teori The Ladder of Participation, penelitian di keempat desa tersebut masuk dalam tahapan kelima yaitu penentraman, dimana perangkat desa akan menampung ide, saran dan masukan dari masyarakat untuk meredam keresahan masyarakat.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the implementation of village grant in Sragen Regency and the factors that influence society participation in the use of village grant in 2016. The methods used to analysis are descriptive quantitative and econometric estimation with logistic regression. Among the nine factors which is analyzed have positive influence to society participation such as gender, age, duration of stay, village level, education level, occupation, income level, leadership level, communication level, and bureaucratic behavior. From the nine factors are obtained some have majority of significant effect that are gender and occupation where the probability value was less than 0.05. The determination test is done by using McFadden R Square of 0.4675 for Karangtalun Village, 0.5532 for Padas Village, 0.1957 for Duyungan Village and 0.6376 for Donoyudan Village, whereas 46,75 , 55,32 , 19,57 and 63,76 , were probability variation of society participation can be explained by variable X inside the model, while the rest is explained by variable outside the model. The level of participation in this study uses The Ladder of Participation theory, that is appeasement in fifth stage, where the village staff will accommodate ideas, suggestions and inputs from the society to reduce the public anxiety. "

"Indonesia terdiri atas banyak pulau dimana penduduknya juga tersebar di Pulau - Pulau tersebut, meskipun persebarannya tidak merata dan tidak semua Pulau di huni...."

"Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Oleh sebab itu, dalam pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya "desa yang mandiri". Dalam rangka untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan banyak program yang telah dibuat oleh pemerintah. Salah satunya adalah arah pemeberdayaan masyarakat desa dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Desa di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan mengetahui hambatan-hambatan partisipasi masyarakat tersebut. Sementara itu, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokurnentasi. Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes berada dalam derajat tokenisme di karakteristik consultation, sehingga kegiatan penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Titian Modang Kopah hanya sebagai formalitas dan kendala dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Titian Modang Kopah adalah sulitnya mengambil keputusan mengenai, program yang akan diprioritaskan belum terealisasi, masyarakat kurang bisa menyampaikan aspirasi apa yang menjadi kebutuhan mereka karena masih memiliki daya analisis yang lemah terhadap kebutuhan pembangunan karena lemahnya faktor sumber daya masyarakat dan belum adanya sinergi berbagai sumber dana pembangunan yang dimiliki Desa Titian Modang Kopah. Sebagai konsekuensi dari kendala tersebut maka program pemerintah banyak yang tidak berdasarkan pada potensi dan kekhasan Daerah sehingga menyebabkan banyak potensi yang berada di Desa Titian Modang Kopah menjadi tidak efektif.

---

Village as a government that directly related to the community is the main focus in government development, because most of Indonesia's territory is in the countryside. Therefore, in village development it needs to be directed at the realization of an "independent vi llage". In order to encourage and awaken the ability of the community, especially rural communities, many programs have been made by the government. One of them is through empowering rural communities by in volving the community and elements of government that have more reactive development policies that give priority to the needs of village communities in budget allocation so that they are able to exploit the potential of their respective regions. This study aims to determine community participation in the implementation of Musrenbang Desa in Titian Modang Kopah Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi District and know the obstacles. Meanwhile, the research method used is qualitative research with a descripti ve approach, and data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of this study concluded that Thelevel of community participation in the musrenbangdes was in degree of tokenism at the consultation level, so the musrenbangdes implementation activities in Titian Modang Kopah Village were only a formality and The obstacle in the implementation of the Musrenbangdes in Titian Modang Kopah Village is the difficulty in making decisions regarding the prioritized program which has not been realized, the community is less able to express their aspirations because they still have weak analytical power to the development needs due to weak resource factors the community and the lack of synergy between the various development funding sources owned by Titian Modang Kopah Village. As a consequence of these obstacles, many government programs are not based on the potentials and uniqueness of the Region, causing many potential in Titian Modang Kopah is ineffective.

"

"Program Desa Wisata merupakan salah satu upaya pengembangan pariwisata yang mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan Program Desa Wisata di Jatijajar tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam program desa wisata tersebut hanya terbatas pada pengelola Dewajati dan masyarakat pemegang saham. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan program Desa Wisata di Jatijajar. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah tangga partisipasi masyarakat oleh Arnstein yang dikembangkan oleh Muluk (2007). Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat cenderung berada pada kategori delegasi (kuat) dimana pemerintah memyerahkan sebagaian kewenanganya terkait pelaksanaan Desa Wisata Jatijajar kepada Pengelola Dewajati yang yang di dalamnya terdiri dari unsur-unsur organisasi masyarakat seperti, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Karang Taruna, Forum Kesenian dan sebagainya.  Meskipun demikian, partisipasi masyarakat masih terbatas pada mereka yang terlibat dalam struktur pengelola desa wisata dan penanam saham sehingga perlu langkah-langkah konkret yang inklusif dan merata diperlukan untuk meningkatkan pemerataan partisipasi masyarakat.

---

The Tourism Village Program is one of the tourism development  to encourage community participation and empowerment. The implementation of the Tourism Village Program in Jatijajar cannot be separated from community participation. However, community participation in the tourism village program is only limited to Dewajati managers and community shareholders. Therefore, this research aims to measure the level of community participation in implementing the Tourism Village program in Jatijajar. The theory used in this research is Arnstein's community participation ladder which was developed by Muluk (2007). The approach used in this research is a quantitative approach by collecting data through questionnaires, interviews and literature studies. The results of the research show that community participation tends to be in the delegation (strong) category where the government hands over part of its authority regarding the implementation of the Jatijajar Tourism Village to the Dewajati Management which consists of elements of community organizations such as the Tourism Awareness Group (Pokdarwis), Karang Taruna, Forum Arts and so on. However, community participation is still limited to their involvement in the tourism village management structure and shareholding, so inclusive and equitable concrete steps are needed to increase the distribution of community participation."

"This research is aimed to clarify describes how does the society participation in arranging of Independent Village Development Planning Program , advantage and disadvantage factors that influence society participants in arranging of Independent Village Development Planning Program needed, and strategic description in increasing the society participants in arranging of Independent Village Development palnning Program in Long Ikis, Paser . This research used descriptive -qualitative design. Data of this research was based on the paper sheet of the interview and documentation sources. Technique purposive and snowball used in determination of informan. Analysis was done using interactive model, such as reduction, data review, and conclusion. descriptive strategic formula was used SWOT analysis instrument. This research revealed the following findings , generally, society participants of Long Ikis residents in arranging of Independent Village Development Planning Program were bias/partiality. Disadvantage factor that describe the weakness of program ,such as,limited time, work ,fund, information,socialization, communication,and departement oriented. Advantage factor that support the program likely, benefit , interest and territori. Strategic description in improving the society participants in arranging of Independent Village Development planning Program in Long Ikis , Paser using maximized unit in the resident with the appropriate development fund in Paser, revitalized social economic in decreasing the poorness, organized the society norm toward in varying government policy, and effectively communication approve between government and employment in the palm plantation sector."

"Tanpa pengelolaan yang baik, sampah dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah yang aman merupakan salah satu indikator kesehatan lingkungan dalam STBM Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Pengelolaan sampah rumah tangga bukan hanya tanggung jawab Pemerintah, namun masyarakat pun mempunyai kewajiban dalam pengelolaan sampah rumah tangganya. Bank sampah merupakan kelompok swadaya masyarakat dimana kegiatannya adalah menerima tabungan berupa sampah sebagai upaya reduce, reuse, dan recycle dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2018. Adapun meode yang digunakan adalah metode Kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengetahuan dan sikap berhubungan dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah. Sikap merupakan faktor dominan dalam penelitian ini dibanding faktor lainnya. Kesimpulan penelitian ini bahwa peran serta masyarakat Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah cukup baik, yaitu 63,8.

---

Without good management, waste can have a negative impact on public health. Safe waste management is one of the indicators of environmental health in STBM Community Based Total Sanitation. Household waste management is not just the responsibility of the government. But also has an obligation in household waste management. Waste Bank is a self help group where the activity is to receive savings in the form of garbage as efforts reduce, reuse, and recycle in the field of waste management.

This study discusses the factors that influence the participation of the community in waste management through the garbage bank in Tambun Utara Sub district, Bekasi Regency in 2018. The method used is Quantitative method with cross sectional approach.

The result of the research shows that knowledge and attitude relate to community participation in waste management through waste bank. Attitude is the dominant factor in this study compared to other factors. The conclusion of this research is that community participation of Tambun Utara Sub district of Bekasi Regency in waste management through garbage bank is good enough, that is 63,8."

"Pembangunan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam GBHN, pada hakekatnya adalah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan. Artinya, pelaksanaan pembangunan baru akan berhasil secara optimal apabila melibatkan seluruh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D). Pokok permasalahannya adalah bahwa masih rendahnya realisasi usulan program pembangunan yang berasal dari hasil partisipasi masyarakat (pola perencanaan dari bawah ke atas) dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan adanya pandangan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pusat (perencanaan dari atas ke bawah) lebih dominan dari pada perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah perencanaan pusat (perencanaan dari atas ke bawah) memang lebih dominan dari perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Kemudian untuk melihat implementasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola dari bawah ke atas dengan studi kasus Kabupaten Dati II Lampung Utara. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Analisa dilakukan dalam bentuk kualitatif. Pengumpulan data dilakukan secara sekunder dan primer. Hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola dari bawah ke atas, berdasarkan pada analisa terhadap kajian penelitian atas realisasi dari usulan program pembangunan, menunjukkan bahwa rata-rata hanya 16,63% dari jumlah proyek yang diusulkan dari bawah (UDKP) yang dapat direalisasikan dan dalam hal dana hanya sekitar 20% yang akhirnya disetujui dan dilaksanakan dan temuan yang menarik dalam penelitian ini adalah bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pusat (perencanaan dari atas) masih lebih dominan dari perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Hal ini menggambarkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah masih sangat rendah. Kesimpulan dari studi ini adalah masih rendahnya realisasi usulan program pembangunan yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola perencanaan dari bawah ke atas dan masih dominan perencanaan pusat dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Dati II Lampung Mara, yaitu sumber dana dalam APBD, menunjukkan 82,77% dana yang berasal dari bantuan pusat dan kebijakan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terhadap pengelolaan anggaran dan penyusunan program pembangunan. Saran atas hasil penelitian adalah perlu keseimbangan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah artinya adanya titik temu dalam proses pembangunan daerah, antara perencanaan pusat dengan perencanaan daerah dalam merealisasikan program pembangunan, sehingga program pembangunan bernuansa pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk peningkatan pemberdayaan potensi daerah dalam rangka pertumbuhan ekonomi daerah dan pedesaan. Dengan demikin tujuan dan sasaran pembangunan dapat mencapai hasil yang lebih optimal, efisien dan efektif."

"ABSTRAKPenelitian ini menggambarkan upaya- upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Hanura dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada kegiatan perencanaan Dana Desa dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam peningkatan partisipasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menjabarkan bahwa memang terdapat upaya- upaya penting yang dilakukan Pemerintah Desa Hanura untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam tahapan kegiatan perencanaan Dana Desa mulai dari persiapan petugas, penjangkauan masyarakat, kegiatan pengkajian masalah kebutuhan atau masalah, dan perencanaan sebagai penformulasian solusi itu sendiri. Upaya- upaya peningkatan partisipasi tersebut juga dapat berbeda- beda di setiap desa tergantung tahapan yang dilewati serta peran dan keterampilan dari pemerintah desa untuk melakukan perubahan yang dilakukan. Peran dan keterampilan tersebut mulai dari fasilitatif, edukasional, representasional dan teknis, untuk memberikan peluang dan memampukan masyarakat dalam berpartisipasi. Selain itu, kendala- kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Hanura, baik dari sisi aparat desa maupun masyarakat, telah dikelola dengan peran kepala desa dan manajemen konflik agar partisipasi masyarakat dapat berjalan efektif. Penelitian ini kemudian menyarankan agar pemerintah desa mengembangkan komunikasi secara kultural kepada masyarakat serta pengkaderan desa agar tujuan dari peningkatan partisipasi masyarakat tersebut dapat tercapai.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis describes the efforts of Hanura local apparatus in strengthening community participation in Village Fund planning activities and the efforts to overcome the barriers in the ongoing process. This research used the qualitative research with descriptive approach. The result explains that Hanura local apparatus have encouraged the community participation in every single Village Fund planning process from team preparation, community engagement, community assessment, and planning as the solution formulation. The efforts could be different to other villages depend on the the planning process faced also the roles and skills applied. Those roles and skills by local apparatus, such as facilitative, educational, representational and technical, to widen the chances and enable the community to participate. Besides, the barriers both from the apparatus and community have been managed by the roles of local leader and conflict management to get the community participation run effective. This research gives recommendation for the local apparatus to develop the cultural communication to community also form local cadres to grab the goal of community participation strengthening. "