Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndustri busana muslim saat ini tengah berkembang di Indonesia. Besarnya pasar dari busana muslim, serta munculnya komunitas-komunitas hijab menjadikan industri busana muslim sebagai industri yang prospektif. Hal ini mendorong Ibu Leony untuk masuk ke dalam industri ini dan membentuk suatu badan usaha dengan nama CV Azka Syahrani. Mengelola bisnis ini tidaklah mudah, terbukti Ibu Leony telah mengalami beberapa kegagalan. Saat ini, Ibu Leony sedang fokus untuk membenahi CV Azka Syahrani dan mengembangkan usahanya. Sehingga permasalahan yang dihadapi harus segera diselesaikan, salah satunya adalah masalah keuangan. Kendala utama yang dihadapi dalam bidang keuangan CV Azka Syahrani adalah tidak adanya catatan keuangan dan alokasi pendanaan untuk membiayai kegiatan produksi. Oleh karena itu, kegiatan business coaching ini akan difokuskan untuk memberikan pelatihan dan pembuatan format laporan keuangan serta mencari alternatif pendanaan bagi CV Azka Syahrani melalui skema pre-order.Industri busana muslim saat ini tengah berkembang di Indonesia. Besarnya pasar dari busana muslim, serta munculnya komunitas-komunitas hijab menjadikan industri busana muslim sebagai industri yang prospektif. Hal ini mendorong Ibu Leony untuk masuk ke dalam industri ini dan membentuk suatu badan usaha dengan nama CV Azka Syahrani. Mengelola bisnis ini tidaklah mudah, terbukti Ibu Leony telah mengalami beberapa kegagalan. Saat ini, Ibu Leony sedang fokus untuk membenahi CV Azka Syahrani dan mengembangkan usahanya. Sehingga permasalahan yang dihadapi harus segera diselesaikan, salah satunya adalah masalah keuangan. Kendala utama yang dihadapi dalam bidang keuangan CV Azka Syahrani adalah tidak adanya catatan keuangan dan alokasi pendanaan untuk membiayai kegiatan produksi. Oleh karena itu, kegiatan business coaching ini akan difokuskan untuk memberikan pelatihan dan pembuatan format laporan keuangan serta mencari alternatif pendanaan bagi CV Azka Syahrani melalui skema pre-order.

---

ABSTRACT Muslim fashion industry is currently developing in Indonesia. The large market of Muslim clothing and the emergence of hijab communities make the Muslim clothing industry as a prospective industry. This encourages Mrs. Leony to enter into this industry and establish a business entity under the name CV Azka Syahrani. Managing this business is not easy, it is proven that Mrs. Leony has suffered several failures. Currently, Mrs. Leony is focused to fix CV Azka Syahrani and expand its business. So, the problems faced must be resolved, financial problem is one of the problems that must be resolved. The main obstacle faced in the financial field of CV Azka Syahrani is the absence of financial records and the allocation of cash to funding the production activities. Therefore, this business coaching will be focused to provide training and form the format of financial statements and find funding alternatives for CV Azka Syahrani from pre order selling scheme."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai prosedur pengambilan sampel pada audit atas laporan keuangan PT Peralatan Bagus Tbk. dengan menggunakan metode scoping serta kesesuaiannya dengan ISA 500 dan ISA 530. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penerapan metode scoping saat audit memerlukan penilaian atau judgement dari auditor yang menghasilkan penyesuaian pada metode scoping. Selain itu, metode scoping dinilai kurang sesuai dengan ISA karena metode scoping tidak bisa digunakan untuk proyeksi salah saji, sebab setiap unit populasi yang akan diambil sampelnya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih

---

ABSTRACTThis internship report is aimed to explain about sampling procedure in financial statement audit of PT Peralatan Bagus Tbk. using scoping method and its alignment with ISA 500 and ISA 530. Based on the analysis, scoping method in audit relies on auditor rsquo;s judgement which resulting in adjustments in the scoping method. Also, scoping method is not fully in accordance with ISA because each item in the test population does not have the same chance of being selected, which makes scoping method can not be used in projecting misstatement."

"ABSTRAKSangat penting bagi sebuah perusahaan untuk membuat Laporan keuanganya sesuai denganstandar akuntansi yang berlaku. Hal ini disebabkan untuk menghindari kesalahan bagi pembacaseperti investor, kredtor, suppliers, karyawan, dan pegang saham. Makalah ini akan menganalisadan membahas Standard Akutansi Australia khususnya mengacu pada goodwill yang timbul dariakuisisi. Pembahasan akan mengacu pada persamaan dan perbedaan berdasarkan empatperusahaan Australia, diantaranya Macquarie Bank Limited, Computershare Limited, Slater &Gordon, and Steadfast Group

---

ABSTRACTIt is very crucial for a corporate reporting entities to produce financial statements in accordancewith Accounting Standards. This is due to avoid misleading to financial statements users such assuch as investors, creditors, suppliers, employees, and shareholders. This paper will analyze anddiscuss Australian Accounting Standards particularly referring to goodwill arising on acquisition.Moreover, I will evaluate the similarities and differences based on the most recent financialstatements of four companies which are Macquarie Bank Limited, Computershare Limited, Slater& Gordon, and Steadfast Group."

"Skripsi ini menganalisis mengenai pengungkapan laporan keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) sebelum dan setelah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) pada tahun 2008. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan STAN tahun 2007-2009. Pada tahun 2007 sampai tahun 2009, STAN menggunakan tiga standar akuntansi yang berbeda yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), PSAK No. 45, serta Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.05 Tahun 2008. Hasil analisis atas pengungkapan laporan keuangan BLU STAN menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan dari tahun 2007 hingga tahun 2009 yang didasarkan atas SAP selalu meningkat dan secara umum laporan keuangan BLU tahun 2009 yang berdasarkan PMK No. 76/PMK.05/2008 telah diungkapkan sesuai aturan yang berlaku. Untuk laporan keuangan BLU tahun 2008 yang didasarkan pada PSAK No. 45 belum diungkapkan sesuai aturan yang berlaku disebabkan karena tahun 2008 merupakan tahun transisi sehingga belum terdapat aturan yang secara spesifik mengatur pelaporan keuangan BLU. Selain mengenai tingkat pengungkapan laporan keuangan, penelitian ini juga membahas mengenai perbedaan dan permasalahan pada pengungkapan laporan keuangan setelah ditetapkan sebagai BLU. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pengungkapan terjadi terutama karena karakteristik BLU yang memiliki keleluasaan dalam menggunakan pendapatannya, sedangkan untuk permasalahan yang paling utama adalah tidak adanya dukungan aplikasi dalam pembuatan laporan keuangan.

---

This study analyzes the financial statement disclosures State Accounting College (STAN) before and after the set as a Public Service Agency (BLU) in 2008. Object of this study is the financial report STAN in 2007-2009. In 2007 to 2009, STAN uses three different accounting standards namely Government Accounting Standards (SAP), PSAK No. 45, and the Minister of Finance Regulation No. 76/PMK.05/2008. The results of the analysis of financial statement disclosures BLU STAN suggests that the disclosure of financial statements from 2007 to 2009 based on SAP always rise to the level of disclosure and BLU financial report for 2009 based on PMK No. 76/PMK.05/2008 have been disclosed according to the rules and regulations. For the 2008 financial statements BLU based on PSAK No. 45 has not been disclosed according to the rules applicable because 2008 was the year of transition so that there are not rules that specifically regulate financial reporting BLU. In addition to the level of disclosure of financial statements this study also discusses the differences and problems on the disclosure of financial statements after the set as BLU. Results from the study showed that differences in expression occurs mainly due to the characteristics of the BLU which have the flexibility to use their income, while the main problem is the lack of support for the application in financial reporting."

"Karya akhir ini membahas peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dengan studi pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penelitian dilakukan secara kuantitatif untuk melihat pengaruh variabel-variabel penelitian secara bersama-sama terhadap kualitas Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan penjabarannya dalam upaya menjawab permasalahan-permasalahan penelitian dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Sebagai Aparat Pengawasan Intern, Itjen Kemenparekraf belum secara maksimal menjalankan perannya, namun upaya-upaya perbaikan menuju perwujudan peran APIP yang efektif telah mulai dibangun. Berkaitan dengan peningkatan kualitas Laporan Keuangan, pencapaian target opini WTP atas Laporan Keuangan Kemenparekraf merupakan target utama yang menjadi fokus perhatian Itjen khususnya. Dalam praktek penerapannya masih ditemui berbagai hambatan dan kendala baik dari internal maupun eksternal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Itjen Kemenparekraf telah menyiapkan Rencana Aksi peningkatan kualitas Laporan Keuangan. Dengan adanya rencana aksi ini diharapkan opini terhadap Laporan Keuangan Kemenparekraf dari semula "Wajar Dengan Pengecualian" menjadi "Wajar Tanpa Pengecualian"dapat tercapai. Pencapaian hasil tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung, yaitu Sumber Daya Manusia dan Sarana/Prasarana yang ada dan juga anggaran yang memadai dalam melakukan reviu Laporan Keuangan. Pada penelitian ini selain disarankan untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kompetensi auditor/pereviu juga disarankan melakukan sosialisasi kepada unit penyusun laporan agar lebih peduli kepada penyusunan laporan keuangan yang berkualitas untuk menunjukkan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara.

---

This thesis discusses the role of the Inspectorate General as the Internal Audit Officers to improve the quality of financial statements at the Ministry of Tourism and Creative Economy. The research was performed quantitatively to see the relation of all variables that affected the quality of financial statements, and the explanation of the research is done with qualitative methods with descriptive interpretive.

As an Internal Audit Officer, the role of the Inspectorate General of the Ministry of Tourism and Creative Economy was not optimal yet, but corrective actions towards the creation of goverment internal auditor role's to be effective has begun to be built. Achieving the "Unqualified" opinion of the Ministry of Tourism and Creative Economy's Financial Statement is their target to improve the quality of Financial’s Statement . In fact to realize these targets are still encountered many obstacles and constraint from both internal and external.

To overcome these problems Inspectoate General has prepared the Action Plan for improving the quality of financial statement. This action plan is a important way, the opinion " Fair with Exception" to be "Unqualified" is going to be achieved. The achievement of these results are not separatd from the supporting factors which are the Human Resources and Infrastructure that is used in conducting the review of financial statements.

In this research, it is advised to always maintain and improve the competence of auditors / pereview. And it is also suggested to socialize it to unit of reported constituent to be more concerned about the quality of the financial statements to show the accountability of financial management."

"Laporan magang ini mengevaluasi penyusunan laporan keuangan interim PT Green dan proses translasi laporan keuangan dalam mata uang asing untuk konsolidasi dengan induk perusahaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. PT Green merupakan perusahaan pengelolaan gedung di Jakarta, yang memiliki induk perusahaan di Singapura. Berdasarkan hasil evaluasi, penyusunan laporan keuangan interim PT Green masih tidak sesuai dengan PSAK 03 Laporan Keuangan Interim, karena tidak dibuat laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Translasi laporan keuangan PT Green ke dalam mata uang USD untuk tujuan konsolidasi juga belum dilakukan sesuai dengan PSAK 10 tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing, karena perusahaan tidak mencatat transaksinya dengan menggunakan mata uang fungsional sehingga terdapat potensi perhitungan selisih kurs dari transaksi atau penjabaran laporan keuangan tidak akurat.

---

This internship report evaluates the preparation of PT Green`s interim financial statements and the translation process of the financial statement in foreign currency for consolidation with the parent company in accordance with financial accounting standards. PT Green is a building management company in Jakarta, which has a parent company in Singapore. Based on the evaluation results, the compilation of PT Green interim financial statements are still not in accordance with PSAK 03 of the Interim Financial Statements, because there are no statement of changes in equity, cash flow statement, and notes to the financial statements. The translation of PT Green`s financial statements into USD for consolidation purposes has also not been carried out in accordance with PSAK 10 on the Effects of Changes in Foreign Exchange Rates, because company does not record transactions using functional currencies so there is a potential for inaccuracies in calculating foreign exchange differences from transactions or translating the financial statements."

"ABSTRAKLaporan magang ini berisi tentang perbedaan laporan keuangan Bank Indonesia dan BankKomersial di Indonesia. Di dalamnya menjelaskan tentang komponen-komponen laporankeuangan Bank Indonesia dan Bank Komersial. Perbedaan antara keduanya ditampilkandalam bentuk tabel untuk menjelaskan laporan apa yang berbeda dan komponen yangberbeda di Bank Indonesia dijelaskan di dalam laporan magang ini. Sehingga pembacadapat mengetahui perbedaan antara keduanya.Laporan keuangan Bank Indonesia diatur sesuai dengan Kebijakan Akuntansi KeuanganBank Indonesia (KAKBI) yang merupakan kebijakan spesial khusus Bank Sentral diIndonesia. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan dalam penyusunan laporan keuanganBank Indonesia. Oleh karena tujuan Bank Indonesia adalah mencapai kestabilan nilaitukar Rupiah, Bank Indonesia melakukan kebijakan-kebijakan yaitu salah satunya adalahkebijakan moneter. Sehingga di dalam laporan keuangan Bank Indonesia timbul transaksiyang diakibatkan oleh adanya implementasi kebijakan dalam rangka stabilisasi nilaiRupiah."

"Skripsi ini berisi tentang analisis sistem dan prosedur akuntansi dari Pemerintah Daerah Kota Depok. Dalam skripsi ini membahas mengenai unit-unit kerja yang ada pada Pemerintah daerah. Pembahasan dalam skripsi ini dimulai dari traksaksi-transaksi yang ada pada masing-masing unit kerja Pemerintah daerah sampai menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Proses akuntansi dalam Pemerintahan Daerah melalui beberapa tahapan proses sampai pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan. Melalui skripsi ini, penulis ingin mengetahui apakah sistem akuntansi pada Pemerintah Kota Depok telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang ada.Hasilnya, penelitian ini menyatakan bahwa sistem akuntansi Pemerintah Kota Depok telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah kota Depok telah menerapkan penggunaan aplikasi SIPKD dalam mengolah data-data keuangan mereka sampai pada proses menghasilkan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sistem ini telah membuat kinerja Pemerintah kota Depok lebih efektif dan efisien terutama bagi setiap SPKD dan juga PPKD yang ada.

---

This thesis contains about the analysis of accounting system and procedures of the Local Government City of Depok. In this thesis discusses the work units that exist in local government. The discussion in this paper starts from transactions that exist in each local government unit to produce consolidated financial statements is the responsibility form of local government. Accounting process in Local Government through several stages of the process to ultimately result in financial statements. Through this paper, the authors wanted to determine if the accounting system in Depok Municipality has been in compliance with applicable laws and existing theories.

The result, this study states that the accounting system of the City of Depok has been in compliance with applicable laws. Depok city government has implemented the use SIPKD applications in processing their financial data to the accountability of the process of generating financial reports. This system has made the performance of Depok city government more effective and efficient, especially for any SPKD and PPKD also available."

"Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis prosedur tata cara verifikasi laporan keuangan dengan PMK 177 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015. Laporan magang ini juga bertujuan untuk menganalisis tahapan verifikasi laporan keuangan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementan RI. Dalam rangka mendapatkan informasi dan data verifikasi laporan keuangan, penulis melakukan aktivitas magang di Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementan RI. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses verifikasi laporan keuangan yang dilakukan oleh Kementan RI telah sesuai dengan PMK 177 dan Permentan 43, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan dalam proses pelaksanaan seperti ketidakefektifan waktu kerja. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa tahapan verifikasi laporan keuangan dan laporan hasil verifikasi yang disusun oleh Setjen Kementan RI telah sesuai dengan standar penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan prosedur verifikasi akuntansi pemerintah yang terkait.

---

This internship report aims to analyze procedures for verification of financial statements with PMK 177 of 2015 and Minister of Agriculture Regulation Number 43 of 2015. This internship report also aims to analyze the stages of financial statement verification applied by the Secretariat General of the Ministry of Agriculture. In order to obtain information and data, the author conducted the internship activities in Finance and Equipment Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Agriculture. The analysis show that the financial report verification process applied by the Ministry of Agriculture complies with PMK 177 and Permentan 43, although there are still some weaknesses in the implementation process such as the ineffectiveness of work time. The analysis also show that the stages of financial statement verification applied and verification report prepared by the Secretariat General of the Ministry of Agriculture are appropriate to the standards of the preparation of financial statements of state ministries/institutions and related government accounting verification procedures."