Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meningkatnya usia wanita yang menunda menikah atau memilih tidak menikah (bankonka) menjadi masalah sosial yang serius di Jepang. Penurunan tingkat kelahiran berkontribusi terhadap perubahan drastis dalam komposisi populasi di Jepang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan wanita tidak menikah di Jepang, seperti pendidikan, karier yang baik, dan kebijakan pemerintah terhadap wanita di Jepang. Kebijakan womanomics di Jepang sebagai sebuah upaya untuk menciptakan kesetaraan gender melalui pendidikan dan dunia kerja bagi wanita telah menciptakan dilema. Di satu sisi perempuan dituntut untuk menjadi sosok intelektual tetapi sistem patriarki yang membatasi, mendorong perempuan Jepang menuntut kebebasan. Studi ini menganalisa pendidikan tinggi sebagai pilihan rasional untuk wanita Jepang dalam mewujudkan kebijakan wanita. Sementara peluang perempuan di sektor publik berbanding terbalik dengan peran mereka di sektor domestik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan hasil data sekunder dalam jurnal. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi sangat mempengaruhi keputusan perempuan dalam memilih untuk menunda bahkan keputusan untuk tidak menikah sama sekali.

---

The increasing age of Late married women or choosing unmarried (bankouka) makes serious social problems in Japan. The decline in birth rates contributes to drastic changes in population composition in Japan. There are several factors that cause unmarried women in Japan, such as education, good careers, and government policy towards women in Japan. The womenomics policy in Japan as an effort to create gender equality through education and the world of work for women has created a dilemma. On the one hand women are required to be an intellectual but patriarchal system that restricts, encouraging Japanese women to demand freedom.

This study analyzes higher education as a rational choice for Japanese women in realizing womenomics policies. While women's opportunities in the public sector are inversely proportional to their role in the domestic sector. This research uses qualitative method by using the result of secondary data in journal.

The results of the analysis of this study indicate that higher education significant affects the decision of women in choosing to delay even the decision not to marry at all."

"Tesis ini membahas bagaimana kebijakan Womenomics bagi industri konstruksi berdampak pada pekerja perempuan di industri tersebut. Womenomics adalah kebijakan dari Perdana Menteri Abe yang bertujuan untuk mendukung partisipasi aktif perempuan di dunia kerja, yang lalu diturunkan ke industri konstruksi yang mengalami kekurangan tenaga kerja dan penuaan tenaga kerja. Dengan menganalisis kebijakan menggunakan teori struktur patriarki dari Sylvia Walby dan tokenisme dari Rosabeth Kanter, tesis ini menjelaskan bagaimana kebijakan Womenomics yang diturunkan di industri konstruksi tidak mendukung partisipasi aktif perempuan, melainkan digunakan untuk menutupi kekurangan tenaga kerja dengan menarik lebih banyak pekerja perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data dokumen pemerintah dari situs kementrian Jepang, artikel berita, jurnal internasional, video, serta data statistik pendukung.Kebijakan Womenomics di industri konstruksi belum berhasil mengatasi masalah yang menghambat pekerja perempuan di industri konstruksi. Alih-alih mendorong dan menciptakan perubahan sistem kerja di industri konstruksi agar lebih mendukung kerja perempuan, kebijakan ini lebih banyak mempromosikan imej konstruksi yang ramah perempuan untuk menarik lebih banyak tenaga kerja. Sementara permasalahan yang dihadapi pekerja perempuan di industri konstruksi tidak banyak ditangani. Kebijakan yang diambil pemerintah didasari oleh kepentingan kapitalis untuk memperoleh keuntungan tanpa mengeluarkan banyak biaya, dan kepentingan patriarkis yang mendukung kapitalis dengan menggunakan perempuan sebagai cadangan tenaga kerja.

---

This thesis examined how Womenomics policy for construction industry affected the women working in that industry. Womenomics is a policy from Prime Minister Abe that aims to support women’s active participation in the workplace. The policy is further specialized for construction industry who suffered from lack of labor and aging labor. By analyzing the policy using structures of patriarchy by Sylvia Walby, and tokenism by Rosabeth Kanther, this thesis explained how Womenomics in construction industry did not support women’s active participation, and instead used as a tool to fill in the lack of labor by attracting more women worker. This thesis used qualitative method using data such as government’s documents, news articles, academic journals, videos, and statistical data.

Womenomics policy in construction industry has yet to address the problems that hinders women workers in construction industry. Instead of pushing and creating a change in construction industry’s working system to support women’s work, the policy dealt more with promotion effort to uplift the industry’s image among women and girls and attract them to work in construction. Whereas the problem faced by women who is already working in the industry is often neglected. The government constructed the policy based on capitalist interest to get as much profit with as little cost as possible, and patriarchal interest that supported capitalist interest by using women as labor reserve."

"Sejak tahun 1970 kejahatan mutilasi sudah terjadi di Indonesia. Namun pola kejahatan tersebut mengalami peningkatan pada tahun 1990-2010 dengan total 36 kasus terjadi di Indonesia. Diketahui bahwa terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan pelaku melakukan mutilasi pada korbannya. Oleh karena itu perlu dilihat kondisi dan aspek apa saja yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan mutilasi.Rational Choice Theory (RCT) sebagai sebuah teori kejahatan, digunakan untuk membantu menjelaskan fenomena tersebut dan mencari faktor apa saja yang mempengaruhi pelaku dalam dilakukannya mutilasi, ditambah dengan Routine Activity Theory (RAT) dengan segitiga permasalahan dilakukannya kejahatan, diharapkan dapat mempertajam hasil analisa dari fenomena mutilasi tersebut sehingga dapat diketahui kondisi dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi individu berbuat kejahatan.Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara mendalam terhadap para pelaku, penyidik yang menangani serta para orang orang dekat pelaku. Wawancara dilakukan beberapa kali sampai data yang dikumpulkan oleh peneliti dirasa cukup, guna menjawab pertanyaan penelitian. Observasi juga dilakukan guna melengkapi data, selain menelaah hasil dari BAP para pelaku.Dalam menjelaskan mutilasi, muncul temuan bahwa faktor sosiodemografi diinterpretasikan juga memiliki hubungan erat dengan dilakukannya mutilasi, dimana ditemukan bahwa pelaku mutilasi memiliki kesamaan faktor dalam aspek sosio-demografi yaitu; (1) Pelaku adalah kaum urban, (2) Pelaku memiliki pendidikan yang rendah, dan (3) Pelaku berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Meskipun ditemukan motif yang berbeda-beda namun ternyata terdapat kesamaan diantara para pelaku mutilasi ini yaitu; (1) antara pelaku dan korban memiliki hubungan yang dekat, (2) pola pemikiran yang sederhana dari pelaku dalam memutuskan dilakukannya mutilasi, (3) pengambilan keputusan yang didasarkan pada terbatasnya informasi atau keterbatasan individu dalam menelaah informasi.Selain faktor pencetus dan pendorong terdapat faktor lain yaitu dinamika yang terjadi ketika mayat tersebut hadir sebagai bentuk benda yang seharusnya tidak ada dan harus disingkirkan. Keterbatasan rasional pelaku dalam menganalisa permasalahan yang ada membuat tindakan yang diambilnya (memutilasi) adalah hasil pengambilan keputusan sesaat, tanpa mempertimbangkan lagi kemungkinan lain.

---

Crime with mutilation has been reported in Indonesia since 1970s. However, this crime pattern showed an increasing number of incidences between 1990 until 2010, with a total of 36 cases from across Indonesia. It is known that certain condition can cause perpetrators to perform mutilation on their victims. Thus, what conditions and aspects that influence the perpetrators? behavior when committing the mutilation.Rational Choice Theory (RCT) as a theory on crime with its triangle of criminal causes is used to explain the phenomenon and to find attributing factors to perpetrators? behaviors to perform mutilation, in addition to the Routine Activity Theory. The use of both RCT and RAT is expected to be able to sharpen the result of analysis of this mutilation phenomenon so that it can lead to the disclosure of the conditions and factors influencing the perpetrators.Data collection techniques are done through in-depth interviews of the perpetrators, investigators and the person who handles the near perpetrators. Interviews were conducted several times until the data collected by the researchers considered, in order to answer questions with research. Observations were also carried out in order to complete the data, in addition to reviewing the results of the investigation report (BAP) actors.In explaining mutilation, findings are gathered from the study that sociodemographic factor is interpreted to have close tie to the act of mutilation and mutilation perpetrators share similar factors in socio-demographic aspects, namely; (1) Perpetrators are immigrants, (2) Perpetrators are of low education background, and (3) Perpetrators come from disharmonious families. Despite different motives, similarities are discovered among perpetrators, they are; (1) close relationship between the perpetrators and the victims, (2) perpetrators? simple way of thinking to decide mutilation, (3) decision-making is based on limited information or the limited ability of perpetrators to understand the information.In addition to precipitating factors and other factors that are driving the dynamics that occur when the body was present as a form of object that should not exist and should be eliminated. Limitations of rational actors in analyzing the existing problems make this action (mutilated) is the result of decision-making moment, without due regard to other possibilities."

"Kekurangan tenaga kerja produktif Jepang akibat rendahnya angka kelahiran, menginisisasi pemerintah Jepang membuka kesempatan bagi tenaga kerja asing melalui skema program TITP (Technical Internship Training Program). Peluang ini dimanfaatkan oleh Lulusan Sarjana Sastra Jepang untuk memasuki pasar tenaga kerja Jepang, walaupun di sektor low-skilled. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang dipertimbangkan pada keputusan tenaga kerja terdidik untuk melakukan program magang ke Jepang melalui skema TITP, serta bagaimna manfaat yang didapatkan setelah melakukan program magang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif-fenomenologi dengan wawancara mendalam terhadap 5 orang eks-pemagang yang berpendidikan Sarjana lulusan Universitas Negeri dan Swasta di Pulau Jawa. Keputusan untuk melakukan magang ini dikaji dengan pendekatan teori pilihan rasional oleh James Coleman dan Sonja Haug dalam keputusan bermigrasi melalui program magang tersebut. Temuan penelitian antara lain: melalui program TITP informan ingin mengembangkan kemampuan berbahasa Jepang sebagai added value sehingga pengalaman selama magang menjadi sebuah pilihan yang menguntungkan ketika kembali ke Indonesia. Beberapa informan cenderung mencari pekerjaan dengan mudah karena dianggap sebagai pekerja berpengalaman.

---

The shortage of Japans productive workforce due to low birth rates, initiating the Japanese government opens opportunities for foreign workers through the TITP (Technical Internship Training Program) scheme. This opportunity was used by Japanese Literature Graduates to enter the Japanese labor market, even in the low-skilled sector.

This study aims to investigate the factors considered in the decision of educated workers to undertake an internship program to Japan through the TITP scheme, as well as how the benefits are obtained after undertaking the internship program.

This study is a qualitative-phenomenological method with in-depth interviews with 5 ex-trainees who have a Bachelors degree from State and Private University in Java. The decision to do this internship was approacehd by rational choice theory from James Coleman and Sonja Haug in the decision to migrate through the internship program.

The Research findings include: through the TITP program the informant wants to develop Japanese language skills. The experience during internship becomes a profitable choice when returning to Indonesia as added value to enter Indonesias Labor Market. The experience of working in Japan is a value. Some informants tend to find jobs easily because they are considered as experienced worker."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang fenomena ojōman dalam masyarakat Jepang. Tujuan penelitian untuk memaparkan fenomena ojōman di Jepang serta melihat ojōman dari sudut pandang maskulinitas umum dan juga maskulinitas yang ada di Jepang. Penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskripsi analisis ini difokuskan pada pemuda Jepang usia 20?34 tahun. Ojōman terbebas dari stereotip pria dengan maskulinitas yang berbeda. Perbedaan karakter ojōman dengan gambaran pria Jepang yang maskulin membawa pengaruh dan pandangan yang tidak hanya negatif tetapi juga positif dalam masyarakatnya Jepang.

---

ABSTRACTThis thesis is made to explain about ojōman phenomenon in Japan's society. The main purpose of this research is to explain ojōman phenomenon itself and to compare ojōman with masculinity concept in general. It also compared with the view from Japanese masculinity. This qualitative research is using analytical description method which focused to Japanese young man age 20-34. Ojōman is free from man's stereotype expectation with different code of masculinity. The difference between ojōman character and the image of Japanese masculinity not only emerge the positive side of impact and opinion but also the negative one."

"Penurunan angka kelahiran total di negara maju menjadi permasalahan penting bagi pemerintahnya. Di Jepang sendiri, terjadinya penurunan tingkat kelahiran dalam beberapa dekade terakhir memunculkan istilah tersendiri, yaitu shoshika. Jepang diproyeksikan memiliki tingkat kelahiran yang negatif dalam beberapa dekade ke depan. Hal ini diperburuk dengan bertambahnya masyarakat lanjut usia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan shoshika,salah satunya adalah bertambahnya jumlah wanita karier di Jepang. Bertambahnya jumlah wanita karier di Jepang memiliki beberapa faktor penyebab, salah satunya pergeseran sistem nilai budaya. Pergeseran nilai budaya ini terjadi karena masuknya budaya asing akibat penyebaran unsur-unsur kebudayaan. Artikel jurnal ini menganalisis hubungan antara adanya wanita karier dengan penurunan tingkat kelahiran di Jepang. Artikel jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebelum zaman Meiji, wanita Jepang merasa terkungkung oleh sistem patriarki yang meninggikan status pria. Berubahnya peran mereka dari ibu rumah tangga menjadi wanita karier merupakan salah satu sikap mereka keluar dari sitem patriarki yang ada dengan menuntut kebebasan.

---

Declining birth rates in developed countries had become a problematic issue that concerns its government. In Japan, the issue of declining birth rates has become such a concern that they have established a new term for it, which is shoshika. Projections of the population growth in Japan have shown negative birth rates for the coming decades. This issue is further worsened by the number of elders in the country. There are a couple factors as to why shoshika is currently taking place, and one of them is the increase of career women in Japan. The increase of Japanese career women is linked to causes such as the shift of cultural values. The shift in cultural values is product of foreign culture brought into Japan as a result of spreading culture.

This article analyzes the relation between the increase of career women with the declining birth rates in Japan. This article uses qualitative research method. Results show that before Meiji Period, Japanese women felt restraint by the patriachal system that superiorizes the status of men. The shift in their roles as housewives to career women is to show that they are no longer following the patriachal system by demanding freedom."

"Skripsi ini membahas mengenai kedudukan Fenomena Meme Internet dari Perspektif Hukum Hak Cipta Indonesia, Uni Eropa dan Amerika. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu dengan cara mengurai suatu hal hingga komponen dasarnya kemudian menganalisis hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dan pembahasan dari bermacam sudut pandang. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas bagaimana pengaturan pembatasan dan pengecualian Indonesia, Uni Eropa dan Amerika dan menganalisis kedudukan meme internet sesuai pengaturan tersebut. Meme internet sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan telah menjadi bagian dari kehidupan berinternet sepatutnya diberikan ruang oleh Udang-Undang Hak Cipta. Kemudian setelah menganalisis yurisdiksi negara lain dapat dipelajari doktrin baru seperti Transformative Use yang diatur di Amerika Serikat dapat diimplementasikan ke dalam pengaturan hak cipta di Indonesia.

---

The focus of this study discusses the position of the Internet Meme Phenomenon from the perspective of Indonesian, European Union and American Copyright Law. This study uses a qualitative data analysis method, namely by breaking something down to its basic components and then analyzing the relationship between each component with the overall context and discussion from various points of view. Therefore, this thesis will discuss how to regulate the restrictions and exclusions of Indonesia, the European Union and America and analyze the position of internet memes according to these settings. Internet memes as a form of freedom of expression and have become part of internet life should be given space by the Copyright Act. Then after analyzing the jurisdictions of other countries, it is possible to learn new theories such as Transformative Use which is regulated in the United States, which can be implemented into copyright regulations in Indonesia."

"Penelitian ini membedah tentang sewa pacar, dengan memulai dari sejarah dan perkembangan konsep dari pacaran sebagai objek yang disewakan dalam sewa pacar, lalu melanjutkan pada praktik sewa pacar itu sendiri dengan menggunakan ilmu kriminologi sebagai pisau bedahnya, kemudian melihat hasil dari pembedahan tersebut dengan menggunakan lensa politik hukum pidana dan lensa hukum pidana, juga menyarankan metode yang tepat untuk menanggulangi sewa pacar. Penelitian ini menggunakan gabungan dari metode penelitian non-doktrinal dan metode penelitian doktrinal. Sewa pacar dalam pembedahan secara kriminologis menghasilkan bahwa sewa pacar adalah kriminogen atau sesuatu yang menciptakan adanya tindak-tindak pidana dan menempatkan pemberi jasa sewa pacar sebagai pihak yang rentan terhadap kejahatan. Dalam pandangan lensa politik hukum pidana, sewa pacar telah bertentangan dengan tujuan dari politik hukum pidana yang selaras dengan tujuan dari keseluruhan politik kriminal Indonesia. Keseluruhan politik kriminal Indonesia atau disebut juga social defence planning merupakan bagian yang terintegrasi dengan politik sosial negara Indonesia. Politik sosial negara Indonesia diatur dalam Rencana Pembangunan Nasional (UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), sehingga tujuan dari politik kriminal ini juga selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang memperhatikan semua bidang kehidupan bangsa Indonesia. Sewa pacar menjadi bertentangan dengan politik hukum pidana karena keberadaan dari sewa pacar mengancam bidang kehidupan bangsa Indonesia. Dalam pandangan lensa hukum pidana, sewa pacar secara kualifikasi bukan merupakan tindak pidana, oleh sebab tidak adanya delik yang secara khusus mengatur tentang sewa pacar. Akan tetapi secara konseptual, unsur-unsur yang terkandung dalam sewa pacar seperti: menawarkan, menyepakati dan memberikan jasa seksual, itu ada diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan baru maupun peraturan perundang-undangan lain di luar KUHP, khususnya delik yang berhubungan dengan bidang kesusilaan masyarakat. Proses untuk menghubungkan antara sewa pacar dan tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dilakukan dengan menggunakan metode penemuan hukum, yaitu penafsiran hukum.

---

This research dissects the phenomenon of renting a boyfriend/girlfriend starting from the history and development of the concept of dating as an object that is being rented out in said phenomenon, then continuing to the practice of renting a boyfriend/girlfriend itself using criminology as a scalpel to further looking at the results through the lenses of criminal law and political criminal law while also suggest appropriate methods for dealing with boyfriend/girlfriend rent. This research uses a combination of doctrinal and non-doctrinal research methods. Renting a boyfriend/girlfriend  analysed through criminological perspective resulting in it being a criminogen, something that concoct criminal acts and subjecting the perpetrator of renting a boyfriend/girlfriend  as a party vulnerable to crime. From the perspective of political criminal law, renting a boyfriend/girlfriend is contrary to the objectives of criminal legal politics which are in line with the objectives of the entire Indonesian criminal politics. The entire Indonesian criminal politics or also known as “social defence planning” is an integrated part of the social politics of the Indonesian state. The social politics of the Indonesian state are regulated in the National Development Plan (Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System), so that the goals of criminal politics are also in line with national development goals which pay attention to all areas of the life of the Indonesian nation. Renting a girlfriend is in conflict with criminal law politics because the existence of renting a boyfriend/girlfriend threatens the areas of life of the Indonesian. From a criminal law perspective, renting a boyfriend/girlfriend is not a criminal offence because there are no offences specifically regulating renting a boyfriend/girlfriend. However, conceptually, the elements contained in renting a boyfriend/girlfriend, such as: offering, agreeing to and providing sexual services, are regulated by the old and new Criminal Code (KUHP) as well as other laws and regulations outside the Criminal Code, in particular offences related to the field of public morality. The process of connecting between renting a girlfriend and criminal acts in criminal law is carried out using the legal discovery method, namely legal interpretation."

"Penelitian ini akan membahas masalah dari sektor agrikultur Jepang: apa saja peran dan fungsi dari proyek Workaway dalam membantu penyelesaian masalah-masalah dan prediksi ke depan terkait pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di dalam konteks hubungan desa-kota dan juga keuntungannya untuk negara ini, di level mikro dan makro. Globalisasi dan layanan-layanan internet dapat berkontribusi di dalam manajemen pembangunan area pedesaan melalui proyek-proyek Workaway.

Industrialisasi dan daya tarik kota telah membangkitkan urbanisasi dari pedesaan ke kota-kota besar. Dari level makro, skema penurunan dapat dilihat dari sektor agrikultur yang menghadapi berbagai masalah serius yang disebabkan oleh urbanisasi massal, masyarakat yang menua (ageing society), dan penurunan populasi petani-petani muda.

Data dari penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif dengan menggunakan konten analisis studi literatur. Penjelasan dari analisisnya disajikan berdasarkan analisis aspek-aspek yang dapat membuat proyek-proyek Workaway berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Fokus utama dari proyek-proyeknya adalah pencarian pekerja-pekerja dengan menggunakan daya tarik kontraurbanisasi dari pariwisata di sekeliling lokasi proyek, untuk pembangunan berkelanjutan wilayah pedesaan.

---

This research will examine the problem of Japanese farming sector: what the roles and the functions of Workaway projects in helping to solve the problems, and the prediction for the future regarding the economic growth and the development of the rural-urban relation context and also the benefit for this country, at the micro and the macro level. The globalization and the internet services both contribute in the management of developing the rural area through the Workaway projects.

Industrialization and the attraction of the city has generated urbanization from the villages to the big cities. At the macro level, the downgrading scheme can be seen through the agricultural sector which suffers several serious problems toward the increase of a mass urbanization, ageing society, and the decline of the young farmers population.

The data of this research is analysed with qualitative methods using content analysis of the literature studies. The explanation will be provided by analyzing what aspects which could make Workaway projects make a contribution towards sustainable development. The projects are mainly tend to focus in finding the workers using counterurbanization attraction of the tourism magnetism around the place, for sustainable development in rural areas."

"Penelitian ini akan membahas tentang mengapa mahasiswa asing yang belajar di Jepang memutuskan untuk belajar di Universitas Kyushu, Jepang. Dengan melalui internasionalisasi pendidikan tinggi, Universitas Kyushu telah menarik para mahasiswa asing untuk belajar di sana. Adapun para mahasiswa asing memiliki alasan-alasan tertentu tentang mengapa mereka memutuskan untuk belajar di universitas tersebut. Dengan menggunakan penelitian metode kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan kajian literatur untuk menganalisis keputusan para mahasiswa asing untuk belajar di sana dari sudut pandang embeddedness dan pilihan rasional (rational choice). Beberapa faktor seperti ketersediaan beasiswa, relasi dengan guarantor, biaya hidup yang murah, program studi yang berkualitas tinggi, lingkungan alam yang asri, dan kelengkapan fasilitas publik adalah beberapa alasan yang menarik para mahasiswa asing untuk belajar di sana. Mereka juga menerima saran dan bantuan dari hubungan pertemanan mereka yang mempengaruhi keputusan mereka untuk belajar di universitas tersebut.

---

This research will discuss why some foreign students studying in Japan decide to undergo their studies at Kyushu University. Thanks to the university's internationalization of higher education, Kyushu University has successfully attracted thousands of foreign students to study at the university. In this regard, foreign students have personal reasons for why deciding to study at the university. Using qualitative research methods, this research was conducted by way of interviews and a literature review to analyze the decisions of foreign students to study there from the perspective of embeddedness and rational choice. Factors such as the availability of scholarships, low cost of living, high-quality study programs, a well-preserved natural environment, and well-equipped public facilities are some of the reasons that attract foreign students to study there. They also receive recommendations and assistance from their colleagues (friends, academic supervisors, etc.) which influence their decision to study at the university."