Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Pemerintah mengeluarkan kebijakan presumptive tax yaitu PP 46 Tahun 2013 yang berlaku bagi sektor UMKM dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun, dengan ketentuan tarif pajak penghasilan sebesar 1 persen dari omset. Di sisi lain, sektor UMKM menyerap sebagian besar tenaga kerja di Indonesia. Penelitian ini mengestimasi apakah kebijakan PP46 Tahun 2013 di Indonesia berpengaruh terhadap penciptaan lapangan kerja job creation pada perusahaan sektor kecil dan menengah dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Miliar Rupiah. Pengukuran Job Creation dan tarif efektif pajak penghasilan perusahaan menggunakan laporan SPT Wajib Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak DJP selama kurun waktu 7 tahun 2010 ndash; 2016 . Estimasi dampak dilakukan dengan metode Ordinary Least Square dengan memanfaatkan variabel dummy bagi perusahaan yang menggunakan tarif pajak PP46 serta interaksi antara variabel dummy kebijakan dan variabel tarif efektif pajak penghasilan perusahaan. Dari hasil estimasi ditunjukkan bahwa kebijakan PP 46 memiliki dampak positif signifikan pada penciptaan lapangan kerja pada perusahaan berskala kecil dan menengah.

---

---

ABSTRACT

The government of Indonesia issues presumptive tax policy by PP 46 Year 2013 for Small and Medium Enterprises SME sector whose turnover is not more than 4,8 Billions Rupiah per year. The rule that policy is 1 percent of income tax rate on annual turnover, not on net income. This policy can be incentive or dicinentive for SME sector. On the other hand, most employment Indonesia is in micro small and medium sized enterprises. This study aims to examine the effect of implementation of PP46 Year 2013on the job creation in small and medium firm whose annual turnover is not more than 4.8 Billion Rupiahs. This study use Ordinary Least Square OLS method by utilizing dummy variable for company using PP46 tax rate and interaction between policy dummy variable and variable of effective rate of corporate income tax. From the estimation results it is shown that PP 46 policy has a significant positive impact on job creation."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas efektivitas PP No 46 Tahun 2013 dan pengaruhnya bagi penerimaan dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penulis membahas efektivitas PP No 46 Tahun 2013 secara deskriptif disertai dengan analisis uji beda dalam mencari pengaruh aturan tersebut terhadap penerimaan dan kepatuhan wajib pajak. Penerapan Peraturan Pemerintah PP No 46 Tahun 2013 secara umum efektif bagi Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Jakarta Tebet. Tidak terdapat perbedaan signifikan untuk hasil uji beda penerimaan dan terdapat perbedaan signifikan untuk hasil uji kepatuhan.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the effectiveness of Regulation of the Government Number 46 of 2013 and the effect of State Revenue and Taxpayer Compliance in Tebet Jakarta Tax Office. This research is quantitative descriptive. The author discusses the effectiveness of Regulation of the Government Number 46 of 2013 descriptively with different test analysis for seeking influence on the acceptance of these rules and taxpayer compliance. Implementation of Regulation of the Government Number 46 of 2013 is generally effective for Tebet Jakarta Tax Office. There was no significant difference in the results of different test acceptance and there is a significant difference to the results of the compliance test."

"Tesis ini membahas mengenai evaluasi kebijakan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tinjauan atas PP No. 46 Tahun 2013. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penetapan batasan peredaran bruto tertentu sebesar Rp 4.800.000.000,00 tidak berdasarkan kajian akademik baru, namun menggunakan kajian lama. Penetapan tarif sebesar 1% secara final dari peredaran bruto usaha, hanya berasal dari sudut pandang peredaran usaha yang dijalankan oleh wajib pajak, namun tidak melihat beban ataupun biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak. Implikasi perpajakan yang timbul bagi UMKM sehubungan dengan penetapan PP No. 46 Tahun 2013, di antaranya perbedaan penghitungan antara PP No. 46 Tahun 2013 dengan ketentuan sebelumnya pasal 31E. Pengenaan secara final jika dibandingkan dengan ketentuan perhitungan normal, maka dalam kondisi mengalami kerugian ataupun keuntungan wajib pajak badan tetap harus membayarkan pajak penghasilan yang terhutang yang berasal dari jumlah peredaran bruto dikalikan tarif sebesar 1%. Kedua, implikasi kewajiban pajak penghasilan untuk wajib pajak badan yakni, adanya penghitungan pajak penghasilan yang terkadang mengikuti PP No. 46 Tahun 2013 dan mengikuti Pasal 31E. Perubahan penghitungan pajak yang terhutang bagi wajib pajak badan tersebut, menyebabkan perhitungan yang tidak konsisten. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya potensi penghitungan kerugian yang hilang akibat digunakannya kedua penghitungan yang berbeda. Ketiga, penggunaan Surat Keterangan Bebas (SKB) sulit untuk dipenuhi. Wajib Pajak mengalami kesulitan dengan tata cara SKB secara administrasi. Selain itu, dari sisi cash flow, wajib pajak diharuskan untuk membayar terlebih dahulu pajak yang terhutang untuk mendapatkan SKB tersebut.

---

The focus of this study describes the evaluation of tax policy Micro, Small and Medium Enterprises ( SMEs ) Review of PP No. 46 of 2013. The approach used in this study is a qualitative approach. The results of this study are the determination of gross income specified limit of Rp 4,800,000,000.00 not based on a new academic study, but using the old study. Determination of rate of 1 % in the final of the gross turnover of business, only from the standpoint of the circulation of the business carried on by the taxpayer, but did not see the burden or expense incurred by the taxpayer. There are some implication for taxation arising for SMEs in connection with the establishment of PP No. 46 of 2013, including the calculation of the difference between PP No. 46 of 2013 and the preceding provisions of Article 31E. The final taxation when compared with the normal provisions of the calculation, in the state of loss or profit, corporate tax payers still have to pay income tax payable from the amount of the gross income multiplied by a rate of 1%. Second, the implications of income tax liability for corporate taxpayers is to calculate corporate income tax, that sometimes using PP No. 46 of 2013 regulation or Article 31E. That differences to calculate the corporate income tax, causing the inconsistency of the calculation. This is a potential loss due to the use of the two different calculation. Third, the use of Exemption Certificate is difficult to be applied. Taxpayers is having trouble with the administrative procedures of the Exemption Certificate. Moreover, in terms of cash flow, a taxpayer is required to pay the tax due in advance to get the Exemption Certificate."

"Tesis ini mengestimasi pengaruh penerapan tarif tunggal pada Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) terhadap indikasi penggelapan pajak (tax evasion). Pengukuran indikasi penggelapan pajak menggunakan hasil pemeriksaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selama kurun waktu 6 tahun (2007-2012). Hasil statistik deskriptif dan analisis Tobit maximum likelihood menunjukkan penerapan tarif tunggal cenderung menurunkan indikasi penggelapan pajak. Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan tarif tunggal pada Pajak Penghasilan Badan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan. Selain itu, semakin tinggi tarif pajak penghasilan cenderung menstimuli indikasi penggelapan pajak.

---

This paper investigates the difference effects of progressive rate and single rate implementation on corporate income tax to tax evasion indication. Using firm level data of tax audit results as a measure of tax evasion indication for six years observations (2007-2012), the empirical results from the sample data show that the implementation of single rate on corporate income tax reduces the tax evasion indication. In addition, the results show that the higher the marginal income tax rate, the higher the tax evasion indication."

"Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan tetap terbitnya peraturan lama yaitu angsuran Pajak Pengahsilan Pasal 25, memunculkan kebingungan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi terutama Pedagang Pengecer, dalam menggunakan peraturan dalam tahun 2013. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang penerbitan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan perbandingan kedua peraturan ditinjau dari prinsip Ease of Administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian adalah kemudahan adalah kata kunci dari latar belakang dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan prinsip Ease of Administration sebagian besar dipenuhi oleh PER 32/PJ/2010 dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Upaya untuk memenuhi prinsip Ease of Administration, pemerintah membenahi kembali Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013.

---

Issuance of Government Regulation No. 46 of 2013 and the old rules are still the issuance of income tax installment Article 25, led to confusion for the individual taxpayer primarily Merchant Retailers, in using the rules in 2013. This study was conducted to determine the background of the issuance of Government Regulation No. 46 of 2013 and a comparison of the two rules in terms of the principle of Ease of Administration. This study used a qualitative approach with in-depth technical analysis of interviews and literature studies.

The results of the study were convenience are the key words of background issued Government Regulation No. 46 of 2013 and the principle of Ease of Administration largely met by PER 32/PJ/2010 compared to Government Regulation No. 46 of 2013. Efforts to meet the principle of Ease of Administration, the government fix the back of Government Regulation No. 46 of 2013."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tarif pajak progresif terhadap perilaku penggelapan pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia. Sampel penelitian yang digunakan merupakan data hasil audit pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di seluruh Indonesia untuk Tahun Pajak 2001 hingga 2012. Hasil analisis regresi Model Tobit dengan pooled data menunjukkan bahwa penerapan sistem tarif progresif cenderung mendorong perilaku penggelapan pajak di Indonesia. Demikian pula perubahan kebijakan tarif pajak dan braket lapisan penghasilan kena pajak yang ditetapkan melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 turut serta berkontribusi terhadap tingkat penggelapan pajak. Oleh karena itu, besaran Marginal Tax Rates maupun rentang braket penghasilan kena pajak menjadi hal yang krusial dalam menekan penggelapan pajak.

---

The aim of this research was finding out how the progressive personal income tax had impact on the tax evasion behavior in Indonesia. The research sample used was the tax audit result data of personal taxpayer in the whole Indonesia for tax year 2001 to 2012. The result of Tobit Model regression analysis with pooled data showed that the progressive tariff system was inclined to drive tax evasion behavior in Indonesia. Likewise, the change of tax rates and taxable income bracket enforced through the Law of Income Tax No. 36 of 2008 also contributed on the level of tax evasion in Indonesia. Therefore, the magnitude of Marginal Tax Rates as well as the range of taxable income bracket are being crucial on suppressing tax evasion."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh perubahan kebijakan pajak penghasilan individu dan perusahaan terhadap kebijakan dividen perusahaan. Perubahan kebijakan ini menggunakan dummy variabel untuk menjelaskan pada periode penelitian tersebut terdapat perubahan kebijakan pajak penghasilan invididu atau pajak penghasilan perusahaan. Sample penelitian ini menggunakan perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia periode 2007, 2009, dan 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pajak individu memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen di Indonesia. Sementara struktur perubahan kebijakan pajak perusahaan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen di Indonesia.

---

ABSTRACTThis study aims to examine empirical evidence about the relationship between the changes in invidual income tax policy and corporate income tax policy with the corporate dividend policy in Indonesia. The dummy variabel is used to explain the period of the changes in invidual income tax policy and corporate income tax policy. The samples of this study are public listed firm which had listed in Indonesia Stock Exchange on 2007, 2009, and 2011. The results of this study show that the changes in individual income tax policy has a negative correlation dan significant to the corporate dividend policy in Indonesia. Furthermore, the results of the changes in corporate income tax policy has a negative correlation dan significant to the corporate dividend policy in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan PSAK 46 Pajak Penghasilan Revisi 2013 terhadap penyajian pajak final perusahaan. Penelitian menggunakan perusahaan konstruksi dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 ndash; 2016 sebagai sampel. Pajak final tidak lagi dicakup dalam lingkup PSAK 46. Hasil penelitian menunjukkan terdapat enam klasifikasi penyajian pajak final dalam perusahaan, serta dari hasil uji beda rata-rata rasio keuangan yang terdiri dari tarif pajak efektif, cash ETR dan operating profit margin menunjukkan bahwa keberagaman penyajian pajak final memiliki dampak yang signifikan terhadap ketiga rasio tersebut. Implikasi yang muncul dari keberagaman penyajian pajak final adalah laporan keuangan sulit dibandingkan.

---

ABSTRACTThe objective of this study is to analyze the impact of changing in Indonesian Accounting Standards 46 PSAK 46 Income Tax Revised 2013 on final tax presentation in financial statements. This study used a construction and real estate companies which listed on the Indonesian Stock Exchange for book period 2014 2016 as the sample. The result shows that there are six classifications of final tax presentation in the company, also the result of average testing of financial ratios consisting of effective tax rate, cash ETR and operating profit margin indicates that the variety of final tax presentations have a significant impact on those three ratios. The implications arising from the diversity of final tax presentations are financial statement is uncomparable."

"[Studi ini meneliti apakah perusahaan akan mengelola penghasilan mereka sebagai respon atas perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia. Sampel dari penelitian ini meliputi 172 perusahaan yang telah terdaftar dan menerbitkan laporan keuangan mereka di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2007- 2010. Studi ini meneliti perbedaan reaksi antara perusahaan yang memperoleh laba dan perusahaan yang mengalami kerugian dalam menanggapi penurunan tarif pajak penghasilan badan . Studi ini juga meneliti apakah terdapat perbedaan manajemen laba melalui kegiatan perencanaan pajak di antara perusahaan yang memperoleh laba dan perusahaan yang mengalami kerugian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang memperoleh laba lebih besar kemungkinannya untuk memiliki akrual diskresioner negatif pada tahun sebelum terjadinya penurunan tarifpajak penghasilan badan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa manajemen laba yang berhubungan dengan perencanaan pajak antara perusahaan yang memperoleh laba dan perusahaan yang mengalami kerugian juga berbeda;This study investigates whether firms will manage their earnings in response to corporate income tax rate changes in Indonesia. The sample of this study includes 172 firms that have listed and published their financial statements in IndonesiaStock Exchange (IDX) for the years 2007- 2010. I examine the difference in reactions between profit firms and loss firms due to reduction in corporate income tax rate. I also examine whether earnings management through tax planning activities is different between profit and loss firms. The results suggest that profit firms are more likely to have negative discretionary accruals than loss firms in the year preceding tax rate reduction. In addition, the tax-related earnings management between profit firms and loss firms is also different., This study investigates whether firms will manage their earnings in response tocorporate income tax rate changes in Indonesia. The sample of this study includes172 firms that have listed and published their financial statements in IndonesiaStock Exchange (IDX) for the years 2007- 2010. I examine the difference inreactions between profit firms and loss firms due to reduction in corporate incometax rate. I also examine whether earnings management through tax planningactivities is different between profit and loss firms. The results suggest that profitfirms are more likely to have negative discretionary accruals than loss firms in theyear preceding tax rate reduction. In addition, the tax-related earnings managementbetween profit firms and loss firms is also different.]"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon perusahaan terhadap perubahan peraturan perpajakan yaitu UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan terutama pada tahun sebelum pemberlakuan undang-undang tersebut. Respon tersebut dilihat dalam bentuk manajemen laba serta dilihat juga pengaruh dari corporate governance perusahaan. Undang ? undang tersebut menyebabkan terjadinya penurunan tarif pajak penghasilan badan yang semula progresif menjadi 28% pada tahun 2009 kemudian menjadi 25% pada tahun 2010.Penelitian ini menemukan bukti bahwa perusahaan baik itu yang mengalami kerugian melakukan manajemen laba melalui penurunan discretionary accruals. Manajemen laba tersebut terbukti dilakukan pada tahun 2008 dan tahun 2009 pada loss firms, sedangkan pada profit firms hanya pada tahun 2009 dikarenakan pada tahun 2008 sempitnya waktu yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara manajemen laba yang dilakukan perusahaan dengan CG. Pada profit firms variabel CG yang berpengaruh yaitu konsentrasi kepemilikan, kepemilikan institusi, dan kepemilikan manajerial, sedangkan loss firms variabel CG yang berpengaruh yaitu konsentrasi kepemilikan, kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial, kualitas audit, dan tingkat hutang.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to determine firms response toward changes in tax regulation which is Tax Reform Act No 38 2008 especially for years before this regulation is implemented This response is reflected with earnings management and firms corporate governance Tax Reform Act No 38 2008 causes corporate tax rate reduction from progresif rate in 2008 become 28 in 2009 and then become 25 in 2010 This research finds evidence that both of profit firms and loss firms make earnings management through decrease in discretionary accruals toward firms policy to increase profit Loss firms make earnings management in 2008 and 2009 but profit firms only in 2009 because limited in time to implement earnings management as response to The purpose of this study is to determine firms response toward changes in tax regulation which is Tax Reform Act No 38/2008 especially for years before this regulation is implemented. This response is reflected with earnings management and firms corporate governance. Tax Reform Act No 38/2008 causes corporate tax rate reduction from progresif rate in 2008 become 28% in 2009 and then become 25% in 2010.This research finds evidence that both of profit firms and loss firms make earnings management through decrease in discretionary accruals toward firms policy to increase profit. Loss firms make earnings management in 2008 and 2009 but profit firms only in 2009 because limited in time to implement earnings management as response to corporate tax rate reduction in 2008. This research also suggest that earnings management and firms corporate governance has strong connection. In proft firms corporate governance variables which significant are ownership concentration, institusional ownership, and managerial ownership, then in loss firms are ownership concentration, institusional ownership, managerial ownership, audit quality and leverage."