Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Tangerang. Dengan menggunakan hipotesis Ho. Faktor perilaku wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan BPHTB KP PBB Kabupaten Tangerang. HA - Faktor perilaku wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan BPHTB KP PBB Kabupaten Tangerang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku Wajib Pajak dalam pelaksanaan self assessment BPHTB dan unluk mengetahui dampak faklor perilaku Wajib Pajak dalam pelaksanaan self assessment terhadap penerimaan BPHTB KP PBB Kabupaten Tangerang.Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kuantitatif, dimana untuk membuktikan hipotesis pertama, dilakukan uji beda dua sampel berpasangan Wilcoxon. Sedangkan untuk membuktikan hipotesis terlebih dulu dicari informasi mengenai faktor-faktor perilaku Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan self assessment BPHTB melalui survei/kuesioner terhadap terhadap sejumlah responden perumahan yang melakukan transaksi pada periods: tahun 2004. Responden dipilih berdasarkan besarnya BPHTB yang dilaporkan. Pengisian kuisioner dilakukan dengan cara mengirim formulir/isian kuesioner ke alamat responden melalui pos surat dan atau dengan cara mendatangi langsung responden. Setelah diperoleh hasil kuesioner tersebut, dilakuan uji validitas dan uji reliabilitas item pertanyaan, sehingga diperoleh variabel-variabel yang benar-benar teruji. Selanjutnya baru dilakukan analisis faktor dan regresi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penerimaan BPHTB.Dari hasil analisis deskriptif terlihat bahwa perilaku Wajib Pajak cenderung subyektif dikarenakan faktor keengganan responden untuk mendapatkan masalah, yang akhirya berujung pada timbulnya sanksi atau denda. Hal ini dudukung dengan hasil pengujian reliabilitas yang menyatakan bahwa hanya terdapat 6 variabel saja yang dapat dikatakan handal mewakili perilaku self assessment Wajib Pajak. Dari hasil perhitungan nilai koefisien KMO dan Bartlett, nilai MSA, dan uji validasi menunjukkan bahwa keenam variabel tersebut telah stabil dan membentuk suatu faktor yang diberi nama KEPATUHAN yang merupakan ujud kepatuhan Wajib Pajak, dalam hal pelaporan BPHTB yang sesuai clengan nilai transaksi, dan penghindaran masalah yang mungkin timbul dan berdarnpak dengan dikenakannya sanksi /denda. Dampak perilaku Wajib Pajak dalam pelaksanaan self assessment terhadap penerimaan BPHTB Kabupaten Tangerang adalah sebesar 50,6% yang artinya bahwa penerimaan BPHTB Kabupaten Tangerang, sebesar 50,6% dipengaruhi oleh perilaku Wajib Pajak, sedangkan sebesar 49,4% dipengaruhi oleh faktor lain.Dari hasil analisis terhadap perilaku Wajib Pajak, terlihat bahwa unsur subyektivitas Wajib Pajak, yaitu keengganan dalam menghadapi masalah perpajakan, khususnya BPHTB, yang berujung pada dikenakannya sanksi/denda muncul sebagai variabel yang mewakili perilaku Wajib Pajak. Subyektivitas tersebut dapat dikurangi dengan cara peningkatan sosialisasi menenai pengertian dan pemahaman masalah perpajakan, khususnya BPHTB. Peran petugas Pajak yang berhubungan Iangsung dengan permasalahan ini perlu ditingkatkan, selain pihak-pihak lain yang terkait dengan permasalahan BPHTB seperti PPAT dan Developer. Mungkin saja, dari 49,4% faktor lain.

---

This research is done at Tangerang Regency Government. By using Ho hypothesis - factor of tax payer attitudes does not infiuence significantly towards BPHTB acceptance of KP PBB at Tangerang Regency. HA - factor of tax payer attitudes does influence significantly towards BPHTB acceptance of KP PBB at Tangerang Regency. The aim of this research are to know; flow are the attitudes of tax payer in doing self assessment BPHTB and what are the impact of tax payer attitude in doing self assessment towards BPTHB acceptance of KP PBB at Tangerang Regency.

The analysis method used is descriptive-quantitative analysis, it means that to prove the first hypothesis, it is necessary to do Wilcoxon test of ditlerence of two double sample Whereas to prove the hypothesis needs to be founded information earlier about the factor of tax payer attitude in doing self assessment BPHTB trough survey or questionnaire towards several housing respondent which docs transaction in 2004 period. The respondent chosen is based on its high of BPHTB reported. The fulfill of questionnaire is done by delivering questionnaire tbrm to respondent address trough letter post and by inviting directly respondent. After getting the result ofquestionnaire, it is needed validity test and reliability test of question item So that it will be got valid variables. Alier that it can be done analysis of factor and regression to know its influence towards BPHTB acceptance.

The result of this research shows that there is significant difference between target and reality of BPHTB acceptance. It may be deviance of tax payer attitude to avoid BPHTB proved. The factor causing of tax payer changing consist of 1 factor namely Obeyment Factor. It is combination from six variables of tax payer attitude namely PROBLEM, SANCTION, TRANSACTION, FINE, ACCURATE, and VALUE. By using regression analysis, it is got R coefficient value as 0,034, it means that the influence of tax payer attitude towards acceptance of its BPHTB is very small. This case supported from its significant value > 0,05, it means that it happens rejection towards HA dan Hg acceptance- Ho acceptance has meaning that tax payer attitude does not influence Significantly towards its BPHTB acceptance. If coefficient of its regression neglected, so we can articulate the similarity of its regression become every tax payer attitude changing as 1, it will rise BPHTB acceptance at Tangerang Regency as Rp. 438.62O,- whereas the constanta of this equivalence is Rp. 9.148.220,-, it means that BPHTB acceptance at Tangerang Regency, without influence of tax payer attitude factor is as fix as Rp. 9.148.220,-."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi wajib pajak mengenai kinerja pelayanan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen. Persepsi wajib pajak mengenai kinerja pelayanan perpajakan adalah pandangan individu seorang wajib pajak mengenai hasil kerja aparatur pajak dalam menjalankan tugas pelayanan yang diukur berdasarkan indikator: keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan yang mencerminkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya yang meliputi indikator penyetoran dan pelaporan.Penelitian menggunakan metode deskriptif dan korelasionai dengan melibatkan 97 sampel (responden) yang diambil secara acak sederhana dari 3018 populasi. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yangsebelumnya telah diuji va|iditas dan reiiabilitasnya. Uji validitas menggunakan rumus korelasi Spearman Rank dan uji reliabilitas menggunakan Spearman Brown. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan formula statistika, yakni korelasi Spearman Rank dan t-test yang pengolahannya dilakukan dengan program SPSS versi 13.Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa scara umum wajib pajak mempersepsi baik mengenai kineria palayanan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senen, baik dilihat berdasarkan bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan maupun empati. Sementara untuk kepatuhan wajib pajak, diketahui secara umum wajib pajak memiliki kepatuhan yang rendah, baik untuk kepatuhan dalam melaporkan maupun dalam membayar pajak. Dari hasil pengujian hipotesis didapatkan hasil bahwa persepsi wajib paiak mengenai kinerja palayanan perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pe|ayanan Pajak Pratama Senen. Indikator kinerja pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati juga memiliki hubungan singifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Indikator yang memiliki hubungan paling erat adalah keandalan, diikuti dengan bukti fisik, jaminan, daya tanggap dan empati.Berdasarkan temuan tersebut, maka kualitas pelayanan perpajakan perlu diperbaiki sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Upaya perbaikan dapat dilakukan dengan memberikan reward kepada pegawai yang berprestasi dalam melakukan pelayanan. Reward dapat diberikan dalam bentuk material seperti uang, kendaraan, atau beasiswa melanjutkan studi; dan dapat pula diberikan secara imaterial berupa piagam penghargaan dan pujian eksklusif dalam bentuk publikasi massa. Selain itu perlu adanya pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan pelayanan pegawai dengan memasukkan materi-materi yang terkait dengan kecerdasan emosional dan komunikasi interpersonal.

---

This research was aimed to examine the relationship between taxpayer perception about service performance of taxation with taxpayer compliance at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen. The perception about service performance of taxation is taxpayer view about tax officers outcome in the performing of service task that measured by indicators: reliability, responsibility, assurance and empathy. Taxpayer compliance is a condition express the taxpayer in the fulfill obligation of taxation and performing his taxation rights which cover the reporting and endorsement indicator.

The research used descriptive and corellational method involving 97 sample (respondent) being taken randomly from 3018 populations. Data collection was being done with questionnaires that its validity and reliability have been tested before. Validity test used Spearman Rank and reliability test used Spearman Brown formula. Data then were analyzed with Spearman Rank and t-test assisted with SPSS Version 13.

Descriptive analysis result show in generally taxpayer have good perception to service performance of taxation at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senen, both seen by physical evidence, reliability, responsibility, assurance and empathy. While for taxpayer compliance, known in general taxpayer have low compliance, both to compliance in reporting and in paying lease. From the hypothesis testing got result that taxpayer perception about service performance of taxation have the positive relationship and significant with taxpayer compliance at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senen. The performance service indicator consisting of the physical evidence, reliability, responsibility, assurance and empathy is also have the significant relationship with taxpayer compliance. The indicator have the tightest relationship is reliability, followed with physical evidence, assurance, responsibility and empathy.

Based on Endings, hence service quality of taxation needed to improve as effort to improve taxpayer compliance. Improving effort can be done by giving reward to the officer have achievement in doing the service. Reward can be given in the form of material be like money, vehicle, bursary continue the study; and can is also given imaterially in the form of exclusive praise and appreciation charter in the form of mass publication. Beside that, require of specialized training to improve ability of service by involving the emotional intellegence and communications interpersonal."

"Dalam upaya pengembangan UMKM dan peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Direktorat Jenderal Pajak telah menginisiasi program Business Development Service. Program ini telah dilaksanakan di berbagai wilayah termasuk KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Oleh karena itu penting untuk melakukan tinjauan terhadap sejauh mana program ini berguna dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi program BDS dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari praktisi perpajakan, akademisi perpajakan, konsultan pajak, dan pelaku UMKM. Evaluasi terhadap program BDS dilakukan beradasarkan pada kriteria Dunn yang menunjukkan bahwa program BDS telah memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan program. Hal tersebut kemudian menunjukkan bahwa program BDS ini layak untuk dilaksanakan kembali di masa depan. Program BDS dilaksanakan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan dengan menyelenggarakan empat sub program yang digunakan untuk melakukan pendekatan end to end dengan Wajib Pajak UMKM, memastikan adanya kesadaran dan kepatuhan, serta memperluas basis pajak

---

In an effort to develop MSMEs and increase awareness and compliance of MSME taxpayers, the Directorate General of Taxes has initiated the Business Development Service program. This program has been implemented in various areas including KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Therefore, it is important to review the extent how which this program is useful in improving tax compliance. This study aims to evaluate the BDS program in improving MSME taxpayer compliance. This research was carried out using a qualitative approach and the type of descriptive research. Data were collected using in-depth interviews and a literature study. Informants in this study consisted of tax practitioners, tax academics, tax consultants, and SMEs. The evaluation of the BDS program was carried out based on Dunn's criteria which showed that the BDS program had met the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy of the program. This study shows that the BDS program is feasible to be re-implemented in the future. The BDS program is implemented by KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan by organizing four sub-programs to carry out an end-to-end approach with MSME taxpayers, ensuring awareness and compliance, and expanding the tax base."