Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi intention to use teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kapabilitas organisasi di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan Kuesioner TAM yang digunakan untuk mengukur persepsi pegawai Kementerian Sosial dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan untuk menemukan hubungan antara faktor eksternal variabel independen dengan variabel dependen, yaitu Perceived Ease Of Use dan Perceived Usefullness berpengaruh langsung , serta pengaruhnya terhadap Intention To Use teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh tidak langsung dalam kerangka penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor eksternal memengaruhi persepsi pegawai Kementerian Sosial terhadap Perceived Ease Of Use dan Perceived Usefullness, dan persepsi mereka berdampak pada Intention To Use teknologi informasi dan komunikasi. Faktor eksternal yang paling berpengaruh adalah Prior Experience, Education Level, Job Relevance, Trust, Autonomy, Subjective Norm dan Training. Penelitian ini hanya dilakukan di Kementerian Sosial Republik Indonesia yang sedang dalam proses Reformasi Birokrasi. Intention To Use disini dianggap mewakili terhadap penggunaan sebenarnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan kapabilitas organisasi. Implikasi yang diharapkan dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi Intention To Use teknologi informasi dan komunikasi, akan dapat mendukung peningkatan kapabilitas organisasi di Kementerian Sosial RI, sehingga organisasi dapat berjalan efektif dan efisien. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk meningkatkan niat pegawai Kementerian Sosial RI dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dalam pekerjaannya. Dan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam rangka Reformasi Birokrasi. Peneliti berharap penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk peningkatan kapabilitas organisasi di organisasi publik lainnya.

---

ABSTRACT AbstractThe purpose of this paper is to analyze the influencing factors toward the intention to use information and communication technology in order to improve organizational capacity in the Ministry of Social Affairs Republic of Indonesia. This study used TAM questionnaire to collect data to measure the perceptions of Ministry of Social employees in the use of information and communication technology and to find the relationship between external factors independent variables with Perceived Ease Of Use And Perceived Usefullness direct influence , and the effect on the Intention To Use information and communication technology indirect influence within the research framework. The results of this study indicate that external factors influence the perceptions of Ministry of Social Affairs employees to Perceived Usefulness and Perceived Ease Of Use, and their perception has an impact on Intention To Use information and communication technology. The most influential external factors are Prior Experience, Education Level, Job Relevance, Trust, Autonomy, Subjective Norm and Training. This research is conducted in the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia which is in the process of Bureaucratic Reform. Intention to use here is considered to represent the actual use in the utilization of information and communication technology in order to increase the Organizational Capability. The expected implication by understanding the factors that influence the Intention To Use information and communication technology, will be able to support the improvement of organizational capability in the Ministry of Social Affairs, so that the organization can run effectively and efficiently. The results of this study are expected to provide information to improve the intention of Ministry of Social Affairs employees to use Information and Communication Technology optimally in their work. And to improve the organizational capability in the framework of Bureaucratic Reform. Researchers hope this research can also be used as a guide for improvement of organizational capability in other public organizations."

"Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Luar Negeri termasuk dalam pelaksanaan tugas perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri melalui Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) Tahun 2017. Meningkatnya peranan TIK dalam mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri membutuhkan tata kelola yang baik agar strategi TIK selaras dengan strategi Kementerian Luar Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut maka Menteri Luar Negeri menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan RI. Peraturan tersebut digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan tata kelola TIK di Kementerian Luar Negeri. Dengan adanya kebijakan tersebut, perlu diketahui sejauh mana tata kelola TIK di Kementerian Luar Negeri telah diterapkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri tersebut. Dengan demikian, dapat diambil tindakan untuk penerapan tata kelola TIK selanjutnya maupun dilakukan perbaikan tata kelola TIK agar sesuai dengan strategi organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan thematic analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 57 pasal yang terdapat pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2016, terdapat 26 pasal yang sudah diterapkan sepenuhnya, 18 pasal baru diterapkan sebagian, dan 13 pasal belum diterapkan sama sekali. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan tata kelola TIK selanjutnya.

---

The use of ICT plays an important role in performing duties of Ministry of Foreign Affairs including the tasks of protecting Indonesian Citizen Abroad. This statement is conveyed by the Minister of Foreign Affairs through the Ministerial Annual Press Statement (PPTM) in the year 2017. The raise of ICT roles in supporting the execution of the MoFA's mission requires good governance in aligning both ministry and ICT strategy. In connection with that matter, Minister of Foreign Affairs stipulates the Regulation of the Minister of Foreign Affairs No. 4 of 2016 on the Policy on Information Technology and Communication Governance of Ministries and Indonesian Representatives. The regulation is then used as guidance in performing ICT governance in MoFA.

With the given policy, there is necessity to discover to what extent the ICT governance in MoFA has been implemented in accordance to the Regulation. Thus, necessary actions can be taken into account either for implementing the following ICT governance or for improving ICT governance to fit the organization strategy.

This research uses qualitative method where data are collected through interview, observation, and documentation studies. The data analysis is done by using thematic analysis.

The results of this study indicate that of the 57 articles contained in the Regulation of the Minister of Foreign Affairs No. 4 of 2016, there are 26 articles that have been fully applied, 18 new articles are applied in part, and 13 articles have not been applied at all. The results of this study can be used as input material for policy making in the implementation of subsequent ICT governance."

"Inovasi dan perkembangan pesat di bidang teknologi turut mengubah tren komunikasi dari waktu ke waktu, termasuk praktik komunikasi di ruang lingkup internal organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penggunaan teknologi komunikasi terhadap kepuasan komunikasi. Data pada penelitian ini didapatkan dari 120 responden yang merupakan pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, melalui survei menggunakan kuesioner daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi komunikasi berpengaruh positif terhadap kepuasan komunikasi. Frekuensi penggunaan teknologi komunikasi secara formal dan frekuensi penggunaan teknologi komunikasi secara informal serta pengalaman menggunakan teknologi komunikasi memberikan pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap kepuasan komunikasi. Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa organisasi pemerintah memiliki peluang yang baik untuk mengimplementasikan praktik komunikasi internal yang sesuai perkembangan zaman. Studi ini membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi yang tersedia saat ini terbukti dapat mendorong tercapainya kepuasan komunikasi.

---

Innovations and rapid developments in the field of technology have contributed to the shifting of communication trends from time to time, including communication practices within the organization. This study aims to explore the impact of communication technology usage on communication satisfaction. The data in this study were obtained from 120 respondents who were employees of the Indonesian Ministry of Youth and Sports, through a survey using an online questionnaire. The results showed that communication technology usage has a positive impact on communication satisfaction. The frequency of using communication technology for both formal and informal purposes, as well as the experience of using communication technology have a strong and significant impact on communication satisfaction. This research confirms that government organizations have a good opportunity to implement internal communication practices that are in accordance with the current development. This study proves that the utilization of currently available communication technologies led tp to communication satisfaction."

"Kepuasan pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu indikator keberhasilan kinerja sebuah organisasi teknologi informasi dan komunikasi, baik di sektor swasta maupun instansi pemerintah, termasuk Kementerian Luar Negeri Kemlu . Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan Pustekinfokom KP sebagai organisasi pengelola teknologi informasi dan komunikasi di Kemlu menjadikan kepuasan pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu indikator keberhasilan kinerjanya. Namun, Pustekinfokom KP tidak pernah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna internal pegawai Kemlu terhadap layanan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna layanan teknologi informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Model SEM sehingga didapatkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi di Kemlu. Dari hasil analisis data tersebut diperoleh bahwa faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi di Kemlu adalah produk teknologi informasi. Produk teknologi informasi juga memiliki hubungan positif dengan faktor lainnya, yaitu dukungan teknologi informasi dan kehandalan teknologi informasi.

---

User satisfaction of information and communication technology services has become one of key performance indicators of an information and communication technology organization, both in private and government sectors, including in the Ministry of Foreign Affairs of Republic of Indonesia. Center for Information and Communication Technology Ministry and Representative Pustekinfokom KP as the organization of information and communication technology management in the Ministry of Foreign Affairs of Republic of Indonesia, makes user satisfaction of information and communication technology services as one of its key performance indicators. However, Pustekinfokom KP never know the factors that affect the internal user satisfaction employees satisfaction of information and communications services.

Therefore, the purpose of this study is to analyze the factors that affect user satisfaction of information and communications technology services. The research method used is a mixed method by conducting interviews and distributing questionnaires. Data analysis was done by using Structural Equation Model SEM to obtain the factors that influence user satisfaction of information and communication technology service in the Ministry of Foreign Affairs. The results obtained are factors that affect user satisfaction of information and communication technology services in the Ministry of Foreign Affairs is information technology IT product. IT product has positive relationship with other factors, namely information technology IT support and information technology IT reliability."

"Advanced Persistent Threats (APT) adalah istilah yang digunakan untuk sebuah serangan cyber yang didanai oleh pemerintah asing dengan kemampuan yang sangat tinggi dalam melakukan serangannya sekaligus mampu melakukannya dalam jangka panjang dengan target yang sangat spesifik seperti pencurian informasi. Pusat Komunikasi (Puskom) merupakan unit kerja yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Luar Negeri di bidang pelaksanaan, pembinaan dan pengamanan pemberitaan serta pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI. Karena tugasnya tersebut, Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri dituntut untuk dapat menjamin ketersediaan layanan dan menjamin keamanan sistem Teknologi informasi dan komunikasi khususnya dalam hal pemberitaan rahasia. Berdasarkan penelitian pada tahun 2012 pengelolaan keamanan informasi yang dilakukan oleh Puskom masih tergolong rentan dan memerlukan strategi penguatan dalam menghadapi ancaman yang kian meningkat.

---

Advanced Persistent Threats (APT) was an adversary that possesses sophisticated levels of expertise and significant resources which allow it to create opportunities to achieve its objectives by using multiple attack vectors. Communication Center (Puskom) is a main unit in charge of carrying out some tasks of the Ministry of Foreign Affairs in the implementation and development information security management systems of Ministry of Foreign Affairs. Puskom are required to ensure the availability of services and guarantee the information security and communication technology systems, especially the secrecy of information. Based on the research in 2012 information security management conducted by the Puskom is still vulnerable and require reinforcement strategy against APTs threats."

"Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komunikasi dan persepsi keadilan organisasi terhadap resistensi perubahan organisasi pada pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia. Responden dari penelitian ini adalah sebanyak 260 orang. Pengujian hipotesis yang menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM). Berdasarkan pengujian hasil hipotesis menunjukkan bahwa komunikasi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap resistensi perubahan, komunikasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap persepsi keadilan organisasi, persepsi keadilan organisasi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap resistensi perubahan dan pengaruh antara komunikasi terhadap resistensi perubahan dimediasi secara parsial oleh persepsi keadilan organisasi. Ditemukan pula terdapat perbedaan rata-rata jawaban dari gen y pada penelitian ini.

---

The aim of this research was to analyze the effect of communication and perceptions of organizational justice on resistance to change. The study was conducted at Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia. The Respondents of this research were 260 employees. Hypotheses was tested using Structural Equation Modeling (SEM).

The result showed that communication had negative and significant effect on resistance to change, communication had positive and significant effect on the perceived organizational justice, perceived organizational justice had negative and significant effect on resistance to change, the effect of communication on resistance to change is partially mediated by perceived organizational justice. This research found there is an average difference of respondents gen y."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi proses kemas ulang informasi digital di saluran komunikasi milik pemerintah, Indonesiabaik.Id, selama pandemi COVID-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses dan hambatan dalam kemas ulang informasi digital dilihat dari metodologi IACR Chatterjee, yang terdiri dari inisiasi, penentuan cakupan/karakteristik produk, perencanaan dan persiapan, pengumpulan informasi, pemrosesan dan pengorganisasian informasi, pelaksanaan tugas pelengkap dan penyempurnaan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen terkait kemas ulang informasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama COVID-19 tidak ada perubahan besar pada proses penerapan, namun anggota tim dituntut untuk bekerja lebih cepat dan lebih akurat dalam desain dan penelitian informasi dengan melakukan check and recheck sumber. Temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa pertama, langkah inisiasi belum optimal dalam menentukan topik yang dibutuhkan masyarakat dan kedua, langkah penyempurnaan belum optimal dalam memberikan kredit yang tepat kepada sumber. Studi ini menyarankan bahwa tim juga perlu memprioritaskan kebutuhan informasi masyarakat dan produk membutuhkan penulisan referensi yang tepat dengan alamat tautan artikel dan/atau nama atau jabatan narasumber.

---

This research discusses the implementation of digital information repackaging process in government-owned communication channel, Indonesiabaik.Id, during COVID-19 pandemic. The purpose of this study is to analyze process and barriers in repackaging digital information as seen from Chatterjee’s m ethodology of IACR, which consists of initiation, determination of scope/product characteristics, planning and preparation, collection of information, processing and organization of information, undertaking complementary tasks and consummation. Data collected through in-depth interviews, observation and analysis of documents related to digital information repackaging. The results showed that during COVID-19 there are no major changes to implementation process, however team members required to work faster and more accurate in design and information research by doing checks and recheck the sources. The study findings also revealed that first, the initiation step is not yet optimal in determining the topics needed by community and second, consummation step is not yet optimal in giving proper credit to the sources. This study suggests that team needs to prioritize community’s information needs, too and products need proper references writing with the article’s link address and/or the name or title of the intervieewes."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi proses kemas ulang informasi digital di saluran komunikasi milik pemerintah, Indonesiabaik.Id, selama pandemi COVID-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses dan hambatan dalam kemas ulang informasi digital dilihat dari metodologi IACR Chatterjee, yang terdiri dari inisiasi, penentuan cakupan/karakteristik produk, perencanaan dan persiapan, pengumpulan informasi, pemrosesan dan pengorganisasian informasi, pelaksanaan tugas pelengkap dan penyempurnaan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen terkait kemas ulang informasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama COVID-19 tidak ada perubahan besar pada proses penerapan, namun anggota tim dituntut untuk bekerja lebih cepat dan lebih akurat dalam desain dan penelitian informasi dengan melakukan check and recheck sumber. Temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa pertama, langkah inisiasi belum optimal dalam menentukan topik yang dibutuhkan masyarakat dan kedua, langkah penyempurnaan belum optimal dalam memberikan kredit yang tepat kepada sumber. Studi ini menyarankan bahwa tim juga perlu memprioritaskan kebutuhan informasi masyarakat dan produk membutuhkan penulisan referensi yang tepat dengan alamat tautan artikel dan/atau nama atau jabatan narasumber.

---

This research discusses the implementation of digital information repackaging process in government-owned communication channel, Indonesiabaik.Id, during COVID-19 pandemic. The purpose of this study is to analyze process and barriers in repackaging digital information as seen from Chatterjee’s m ethodology of IACR, which consists of initiation, determination of scope/product characteristics, planning and preparation, collection of information, processing and organization of information, undertaking complementary tasks and consummation. Data collected through in-depth interviews, observation and analysis of documents related to digital information repackaging. The results showed that during COVID-19 there are no major changes to implementation process, however team members required to work faster and more accurate in design and information research by doing checks and recheck the sources. The study findings also revealed that first, the initiation step is not yet optimal in determining the topics needed by community and second, consummation step is not yet optimal in giving proper credit to the sources. This study suggests that team needs to prioritize community’s information needs, too and products need proper references writing with the article’s link address and/or the name or title of the intervieewes."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam Implementasi Digitalisasi Pengarsipan. Digitalisasi pengarsipan menjadi bagian penting dalam akselerasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan dalam implementasi di tingkat nasional, dimana sebagian Kementerian/Lembaga sudah optimal dan lainnya masih belum optimal karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan adalah kesiapan pegawai dalam menghadapi perubahan tersebut seperti sumber daya manusia yang belum kompeten dan andal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data secara mixed-method melalui survei serta wawancara dan studi kepustakaan. Responden dalam penelitian adalah 193 PNS di lingkungan Kementerian Sosial. Hasil penelitian menunjukan bahwa 51% responden “siap” melakukan implementasi pengarsipan digital. Sekalipun mayoritas responden dalam kategori siap, masih terdapat berbagai tantangan, yaitu pemerataan kompetensi arsiparis, etos kerja dari pegawai, literasi digital yang kurang terutama para pegawai senior, ketiadaan komitmen pimpinan, kebijakan digitasi yang belum dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan, serta implementasi dan penggunaan sistem yang parsial belum terintegrasi secara nasional dengan SRIKANDI. Peneliti merekomendasikan upaya yang dapat ditujukan dalam pemutakhiran kebijakan, penetapan komitmen pimpinan untuk pengarsipan, serta kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mengoptimalkan pengarsipan.

---

This research aims to analyze the readiness level of civil servants of the Ministry of Social Affairs Republic of Indonesia in implementing digitization of archiving. Digitization of archiving is part of strategy in executing e-government and bureaucracy reformation in Indonesia. Based on the existing evaluation, there is an implementation gap at the national level, where some ministries/institutions are optimal and others are still not due to the various challenges. One of them is the readiness of employees to face these changes. This research conducted a quantitative approach with mixed-methods methodology in collecting data through survey with interview and literature review. The respondents were 193 civil servants of the Ministry of Social Affairs. The findings showed 51% respondents were ready to implement digitization of archiving. Nevertheless, there were couple of challenges such as, the archivist competency, the work ethic of the employees, the lack of digital literacy especially for senior officers, the absence of a commitment from leaders, the absence of regulations regarding digitization, and the use of systems that have not been integrated with SRIKANDI. Researcher recommend aiming at the target in updating regulations, making a commitment for archiving, and collaborating with relevant ministries/institutions."

"Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempunyai peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset negara. Kemenkeu menyadari bahwa keselarasan antara kebutuhan Strategi Bisnis dan Strategi TIK merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Salah satu Strategi TIK yang tertuang pada Kebijakan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 36/KMK.01/2014 adalah Pembentukan Struktur Organisasi TIK Pusat Kementerian Keuangan (Pusintek Baru). Selain itu melalui KMK Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Kemenkeu, pada diktum Ketujuh terdapat ketentuan bahwa kontrak kinerja perlu ditetapkan setiap tahun. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Kebijakan TIK di Pusintek pada tanggal 11 Maret 2015 didapatkan fakta bahwa saat ini belum ada rancangan peta strategi dan indikator kinerja utama untuk Struktur Organisasi TIK Kementerian Keuangan yang baru. Berdasarkan beberapa kondisi tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyusunan rancangan peta strategi dan indikator kinerja utama yang sesuai untuk Struktur Organisasi TIK Kementerian Keuangan yang baru. Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa responden, hasil observasi lapangan, dan study literatur terhadap data sekunder yang berkaitan. Sedangkan untuk analisis penyusunan rancangan peta strategi dan indikator kinerja utama menggunakan metode balanced scorecard dengan pendekatan COBIT 5. Hasil penelitian ini berupa rancanangan peta strategi dan indikator kinerja utama untuk Struktur Organisasi TIK Kementerian Keuangan yang baru.

---

Ministry of Finance (MoF) has a strategic role in the management of finance and asset for the Government of Indonesia. MoF realizes that the alignment between the need of Business Strategy and the ICT Strategy is very important in achieving the the vission and mission of the organization. One of the ICT strategies contained in the policy of MoF (KMK) No. 36/KMK.01/2014 is the establishment of ICT Organizational Structure in MoF (New Pusintek). In addition, with another policy of MoF KMK No. 467/KMK.01/2014 on Performance Management seventh dictum there is a provision that a performance contract needs to be established every year. From interview with the Head of Planning and Policy ICT of Pusintek on March 11, 2015, it was obtained that the new strategy map and key performance indicators for the New Organizational ICT currently has not yet existed.

Bassed on those conditions, the aims of this research are to design a strategy map and key performance indicators for the new organizational structure of ICT in MoF. In this research, analysis of primary data was obtained in the form of interviews with some respondents, and the results of field observations, whereas secondary data was obtained from related literature study. While the design strategy map and key performance indictaors where conducted using a balanced scorecard and COBIT 5 approach. The result of this study are the design of strategy map and key performance indicators for New Organizational Structure of ICT in MoF."