Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk memahami keputusan pembiayaan untuk proyek pelabuhan di Indonesia dari berbagai perspektif. Pemahaman mengenai masalah, hambatan, dan perbaikan pembiayaan infrastruktur pelabuhan ini didapatkan dengan menggunakan sebuah survei online dan focus group discussion FGD yang diikuti oleh para pemangku kepentingan industri pelabuhan di Indonesia. Survei ini menemukan bahwa sindikasi perbankan domestik dan skema Public-Private Partnership PPP dengan dukungan fiskal dari pemerintah adalah metode pembiayaan yang paling diharapkan. Tesis ini juga menyajikan studi kasus dari sebuah proyek terminal container dengan membangun model simulasi arus kas berdasarkan skenario pembiayaan yang berbeda untuk mengilustrasikan efektivitas dari metode alternatif, yang diharapkan pada survei, untuk membiayai proyek infrastruktur pelabuhan. Tesis ini berkontribusi dan penelitian dan praktik manajemen dengan mengungkap ekspektasi dan relaitas pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia.

---

ABSTRACT This paper aims to understand the financing decision for seaport project in Indonesia from various perspectives. An online survey and a focus group discussion are conducted to gain insights from the Indonesian seaport stakeholders on the issues, barriers, and improvement of port infrastructure financing and to find out ideas on the most effective financing vehicle for port infrastructure projects. The survey finds that Indonesian domestic banks syndication and Public Private Partnership PPP schemes with government fiscal support are the two most awaited financing vehicles. In reality, however, the domestic banks have limited capacity and the PPP schemes are still ineffective. This paper presents case study of a port infrastructure project financing strategy by constructing cash flow simulation model based on different financing scenarios to illustrate the effectiveness of the alternate ways to finance seaport projects. In short, this paper contributes to the research and management practice by revealing the expectation and reality of infrastructure project financing in Indonesia."

"ABSTRAKProyek Pengembangan Pelabuhan Belawan telah dibiayai secara syariah dan masih menjadi milik IDB. Saat proyek tersebut telah selesai dibangun, maka Pemerintah Indonesia wajib mengembalikan pembiayaan proyek dengan cara yang sama yaitu syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah skema Sukuk Negara dapat diimplementasikan sebagai pengembalian pembiayaan pembangunan proyek Pelabuhan Belawan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa skema Sukuk Negara dapat diimplementasikan sebagai instrumen pengembalian dengan memperhatikan beberapa hal yaitu perkembangan proyek eksisting, kendala yang dapat mempengaruhi dan syarat yang diperlukan dalam pengembalian pembiayaan proyek pengembangan Pelabuhan Belawan.

---

ABSTRACTThe Belawan Port Development Project has been funded by sharia and still belongs to IDB. Currently the project has been completed, the Government of Indonesia is obliged to return the project financing in the same way that sharia. This study aims to determine whether the scheme Sukuk Negara can be implemented as a return of Belawan Port project development financing. The method used is descriptive qualitative method. The survey results revealed that the scheme Sukuk Negara can be implemented as an instrument of return financing regard to a several things: the existing projects, constraints and requirements that may affect the return financing required in Belawan port development project."

"Keterbatasan anggaran yang dimiliki untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia membuat Pemerintah Indonesia menerapkan skema kerjasama dengan swasta yang di dalamnya, perbankan menjadi sumber peminjam dana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kenyamanan perbankan saati ini dengan mencari faktor dominan yang mempengaruhi keputusan pemberian pinjaman oleh Perbankan dalam menyetujui keputusan memberikan kredit. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan kuisioner yang datanya dianalisis dengan metode AHP dan analisa resiko serta wawancara. Hasil penelitian adalah perbankan masih merasa kurang nyaman terhadap faktor - faktor tertentu khususnya kapasitas perusahaan sponsor dan pembebasan tanah serta diperoleh 20 faktor ? faktor dominan yang mempengaruhi kenyamanan perbankan dalam memberikan keputusan pinjaman.

---

Budget limitation for infrastructure development in Indonesia causes Indonesia's Government to develop a cooperation scheme with the private sector which the banks becomes the source for lending. This research is designed to find the level of comfort for bank by finding dominant factors concerned by banks in giving lending decision. This research used questionnaires which are analyzed with AHP, risk analysis, and interviews and finds that banks are still less comfortable in some factors especially in the capacity of the project sponsors and land acquisition problems also there are 20 dominant factors that affect bank's comfort in giving lending decision."

"Pertumbuhan ekonomi China yang yang mengalami perkembangan pesat dengan GDP ke-2 terbesar di dunia setelah Amerika Serikat, mendorong China untuk ikut serta dalam melakukan pembiayaan berbagai proyek infrastuktur di negara-negara berkembang. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya lembaga-lembaga keuangan oleh China sebagai solusi keterbatasan pendanaan pembangunan infrastuktur yang dialami negara berkembang. Ekspansi industri kereta cepat China pada tingkat global erat kaitannya dengan kebrhasilan transfer teknologi yang dilakukan. Hingga saat ini, kereta cepat merupakan salah satu inti utama China untuk mendukung inisasi jalur sutera modern. Hal itu dilakukan dengan membangun keterhubungan/konektivitas China diseluruh kawasan. Indonesia dibawah kepemimpinan presiden Joko Widodo memiliki fokus pada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun tidak tercantum dalam RPJMN 2014-2019 namun proyek kereta api cepat Indonesia-China menjadi salah satu proyek strategis nasional. Dalam konteks politik internasional, pembangunan kereta cepat di Indonesia oleh China merupakan proyek percontohan bagi komunitas ASEAN untuk menunjukan keberhasilan teknologi kereta cepat China. Proyek ini dilakukan dengan skema B to B tanpa menggunakan APBN. Mengingat hampir di seluruh dunia pembangunan kereta cepat tidak bersifat profitable, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana efektifitas pembangunan proyek kereta api cepat Indonesia-China terhadap aspek sosial-ekonomi Indonesia dalam konteks ketahanan nasional. Melalui pendekatan scenario planning, penelitian ini mencoba menelaah Apakah Diplomasi Infrastruktur kereta api cepat oleh China mendistribusikan pembangunan yang positif bagi Indonesia.

---

China's economic growth which is experiencing rapid development with the second largest GDP in the world after the United States, prompted China to participate in financing various infrastructure projects in developing countries. This was marked by the establishment of financial institutions by China as a solution to the limited funding of infrastructure development experienced by developing countries. The expansion of the Chinese high-speed railroad industry at a global level is closely related to the success of technology transfer. Until now, the fast train has been one of China's main core to support the initiation of modern silk lines. This was done by building China connectivity throughout the region. Indonesia under the leadership of President Joko Widodo has a focus on infrastructure development to improve connectivity and economic growth. Although it is not listed in the 2014-2019 RPJMN, the Indonesia-China fast train project is one of the national strategic projects. In the context of international politics, the construction of fast trains in Indonesia by China is a pilot project for the ASEAN community to demonstrate the success of China's fast train technology. This project is carried out with the B to B scheme without using the APBN. Considering that almost all of the world of fast train development is not profitable, this research aims to see the effectiveness of the Indonesia-China fast train development project on the socio-economic aspects of Indonesia in the context of national resilience. Through a scenario planning approach, this research tries to examine whether diplomacy of the fast railroad infrastructure by China distributes positive development for Indonesia."

"Pembiayaan proyek pembangkit listrik di Indonesia memberikan risiko kredit yang sangat besar kepada kreditur. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko proyek yang dapat memperbesar risiko kredit. Risiko kredit yang besar tersebut kemudian akan disebar kepada kreditur-kreditur lain melalui pemberian kredit secara sindikasi. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pengaturan dan mekanisme project finance dan kredit sindikasi untuk pembiayaan proyek pembangkit listrik di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dan data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif. Project finance adalah suatu metode untuk mengalokasikan berbagai risiko proyek secara tepat kepada pihak lain melalui berbagai perjanjian kontraktual dalam skema project finance, sehingga dapat mengurangi risiko kredit kepada kreditur. Pengaturan dan mekanisme project finance belum diatur secara spesifik dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga penggunaan project finance dilakukan berdasarkan perjanjian-perjanjian antara para pihak dalam skema project finance. Kredit sindikasi adalah suatu metode pemberian kredit secara bersama-sama oleh beberapa lembaga perbankan untuk menyebarkan risiko kredit. Pengaturan dan mekanisme kredit sindikasi belum diatur secara spesifik dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun pemberian kredit secara sindikasi harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan mengenai pemberian kredit perbankan secara umum dan Batas Maksimum Pemberian Kredit. Ketiadaan kerangka hukum project finance membuat para pihak harus mengatur seluruh hubungan hukum dalam seluruh perjanjian kontraktual antara para pihak yang terlibat dalam skema project finance di dalam perjanjian kredit sindikasi untuk melindungi kepentingan kreditur terhadap kemampuan pelunasan hutang debitur.

---

The financing of power plant projects in Indonesia presents enormous credit risk to a lender. It is because there are various project risks in financing a power plant project that can increase credit risk that must be borne by a lender. The credit risks must then be spread to other lenders with syndicated lending to make credit risks is not borne alone by one lender. The problem discussed in this thesis is the regulation and mechanism of project finance and syndicated lending to financing power plant project in Indonesia. The research method used is normative juridical, and the data obtained were analyzed using qualitative descriptive methods. Project finance is a method for appropriately allocating various project risks to other parties within a project finance scheme to reduce credit risk to lenders through various contractual agreements. Project finance regulation and mechanism have not regulated under Indonesian laws, so the use of project finance is based on agreements between the parties in the project finance scheme. Syndicated lending is a method of joint crediting by several banking institutions to spread the credit risk. Syndicated lending regulation and mechanism have not regulated under Indonesian laws, but syndicated lending must comply with several regulations regarding lending regulations by banks in general and the Legal Lending Limit. The absence of project finance legal frameworks requires the parties to regulate all legal relationships based on all contractual agreements between the parties involved in the project finance scheme within the syndicated loan agreement to protect the interests of the lenders against the debt repayment ability of the debtor."

"Bagi perusahaan yang merencanakan penyelenggaraan proyek berskala besar yang menyangkut aset-aset strategis, seperti proyek tenaga listrik, jalan tol, minyak dan gas bumi ("migas") di negara berkembang, seperti Indonesia, tidak dapat terlepas dari keterlibatan negara. Dalam kegiatan usaha hulu migas, keterlibatan negara dikarenakan penguasaan migas masih berada di tangan negara sampai titik penyerahan yang diperjanjikan. Namun, negara membutuhkan keterlibatan perusahaan yang berpengalaman karena karakter kegiatan usaha hulu migas ialah berisiko tinggi, berbiaya besar, serta membutuhkan teknologi tinggi. Perusahaan yang mengusahaan kegiatan usaha hulu migas di Indonesia (kontraktor) harus menanggung pembiayaan serta risiko selama penyelenggaraan proyek. Selain kebutuhan keterlibatan para pihak yang berkompeten di bidang pembiayaan proyek berskala besar, kontraktor membutuhkan struktur pembiayaan yang dapat mewadahi transaksi pembiayaan yang besar, pengalokasian risiko, serta kepentingan para pihak. Pada umumnya, struktur pembiayaan dapat menaungi kebutuhan dalam proyek berskala besar tersebut ialah struktur project finance. Struktur project finance telah dipergunakan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha migas, khususnya proyek Liquefied Natural Gas ("LNG") di Indonesia. Salah satu contoh penerapan struktur project finance pada pembiayaan proyek LNG di Indonesia adalah proyek LNG Arun di Nangroe Aceh Darussalam, hingga pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. Dengan demikian, untuk mengetahui lebih lanjut tentang peran kontraktor dalam struktur pembiayaan proyek LNG di Indonesia dengan suatu studi kasus, maka dalam ruang lingkup penulisan skripsi ini akan membahas mengenai "Tinjauan Yuridis Peran Kontraktor Dalam Struktur Project finance Pada Pembiayaan Kegiatan Usaha Hulu Liquefied Natural Gas (LNG) Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi: Studi Kasus Proyek LNG Arun".

---

For a company who plans a large scale project operation related to strategic assets as such power plant, toll road, oil and gas ("O&G") in a developing country, as such Indonesia, the role of state remains inseparable. In O&G upstream business enterprise, the role of state related to the authority of O&G ownership remains in state until the agreed point of transfer. However, state needs the involvement of an experienced-company due to the character of O&G upstream business enterprise as such high risk, lucrative, and high technology one. That company (contractor) should bear the financing and risk during operational of project in Indonesia. Beside, the needs of the involvement of experienced parties in large scale financing, contractor needs financing structure that would accomodate large scale financing transaction, risk alocation, and parties' interest. Generally, financing structure that able to accomodate the needs of large scale financing project thereof is project finance structure. Project finance structure has been utilised in O&G upstream business enterprise,particularly Liquefied Natural Gas ("LNG") project in Indonesia. One of samples for the implementation of project finance structure in financing Indonesia LNG projects is LNG Arun project located in Nangroe Aceh Darussalam, until the enactment of Law Number 22 of 2001 concerning oil and gas. Therefore, to further analyse the role of contractor in project finance structure due to financing LNG project in Indonesia including analyse a case study, further the scope of this undergraduate thesis is "Juridical Analysis of Contractor's Role In Project Finance Structure of Financing Upstream LNG After Law Number 22 of 2001 Concerning Oil And Gas In Indonesia – Case Study Arun LNG Project"."

"Pada umumnya pemerintah menganggarkan sejumlah dana dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (APBN) yang dikhususkan untuk proyek pengembangan kawasanTOD maupun melalui pinjaman ataupun kerjasama dari pihak luar negeri. Selainsumber pembiayaan tersebut, pembangunan suatu proyek khususnya untuk proyekpengembangan TOD ini juga dapat menggunakan beberapa sumber pendanaan alternatifseperti pasar modal, obligasi, asuransi, dan dana pensiun. Penelitian ini akan mengkaji secara khusus pembiayaan proyek pengembangan konseptual TOD yang bersumber dari investasi dana asuransi. Pembiayaan ini membutuhkan dana yang sangat besar berdasarkan hasil perhitungan analisis life cycle cost. Hasil analisis finansial menunjukkan nilai IRR sebesar 5,77% apabila menggunakan sumber pembiayaan dana asuransi seluruhnya. Nilai IRR tersebut berada dibawah WACC asuransi yakni sebesar 11,55% , ini menunjukan bahwa proyek tidak layak secara finansial. Sehingga untuk dapat meningkatkan nilai IRR agar diperoleh nilai yang optimal maka dilakukan upaya Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Nilai IRR optimal diperoleh sebesar 11,56% dengan rincian pihak asuransi menanggung 41,47% biaya pembangunan, 48,27% biaya operasional dan pemeliharaan, serta 77,49% pendapatan. Sementara itu, dari hasil analisis kemampuan investasi dana asuransi yakni sebesar Rp 61,39 triliun dapat menutupi kebutuhan pembiayaan proyek pengembangan tod yaitu sebesar Rp 24,31 triliun dengan rata-rata rasio sebesar 0,39.

---

In general, the government has budgeted some funds from the State Revenue and

Expenditure Budget (APBN) which are devoted to the TOD development project or

through loans or cooperation from foreign parties. Apart from relying on these sources, the construction of a project, can use several alternative sources such as capital markets, bonds, insurance, and pension funds. This research will specifically examine the financing of the TOD conceptual development project using insurance fund invesment. This financing requires a very large amount of funds based on the calculation of life cycle cost analysis. Financial analysis show that the IRR value is 5,77% if using insurance fund entirely. This value is below the WACC value for insurance, which is 11.55%, means that the project is not financially feasible. So that to increase the IRR value to obtain an optimal value, efforts are made for Public-Private Partnership (PPP).

The optimal IRR value on this scheme is 11.56%, with the details that insurance covers 41.47% initial costs, 48,27% operational and maintenance costs, and 77,49% revenues. Meanwhile, based on an analysis of insurance fund of Rp. 61,39 trillion, it could cover the initial cost of Rp. 24,31 trillion with an average ratio of 0,39

"

"Konsep TOD di dalam pembangunan infrastruktur transportasi menjadi solusi untukmeningkatkan nilai kelayakan proyek. Pembangunan infrastrukturnya sendirimembutuhkan biaya yang besar, sehingga diperlukan sumber pembiayaan alternatif.Tujuan dari penelitian ini adalah menyusun skema pembiayaan dan kelembagaan yangmenghasilkan kelayakan finansial terbaik dalam proyek pengembangan kawasan TOD diLRT Jabodebek dengan sumber pembiayaan alternatif. Penelitian ini akan menggunakanObligasi sebagai sumber pembiayaan alternatif. Namun untuk mengurangi beban daribesarnya nilai pokok penerbitan dan pengembalian utang pokok, Obligasi perludiintegrasikan dengan sumber pembiayaan dari pihak swasta melalui mekanismekerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Mekanisme ini melakukan pembagianpembiayaan komponen proyek antara pihak pemerintah dan pihak swasta, di mana pihakpemerintah akan bertanggung jawab terhadap 60,4% biaya pembangunan, 39,71% biayaoperasi dan pemeliharaan, dan 39,39% pendapatan. Sedangkan sisanya menjadi tanggungjawab pihak swasta.

---

The TOD concept in the development of transportation infrastructure is a solution to

increase the value of project feasibility. The development of the infrastructure itself

requires large costs, and because of that alternative sources of financing are needed. The

purpose of this research is to formulate a financial and institutional scheme that produces

the best financial feasibility in the TOD of LRT Jabodebek with alternative sources of

financing. This research will use bond as alternative source of project financing. To

reduce the burden of principal issuance and debt repayment, the bond needs to be

integrated with financing source from the private sector through the public private

partnership mechanism. This mechanism shares project component financing between the

government and the private sector, in which the government will be responsible for 60.4%

of construction costs, 39.71% of operation and maintenance costs, and 39.39% of

revenue. Meanwhile, the rest is shared with the private sector"

"Kebutuhan akan pinjaman luar negeri hingga kini masih dibutuhkan oleh bangsa ini, salah satunya adalah untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Mengingat pengalaman buruk Indonesia dalam manajerial dan pengawasan terhadap dilakukannya pinjaman luar negeri pada krisis moneter 1998, maka Bank Indonesia dan pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur kewajibankewajiban yang harus dilakukan debitur dalam melakukan pinjaman luar negeri. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaturan-pengaturan terkait kewajiban debitur pinjaman luar negeri dan bagaimana implementasi yang dilakukan debitur swasta di Indonesia. Maka dari itu, Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar mengeluarkan PBI Nomor 12/24/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri, PBI Nomor 18/4/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi, dan PBI 21/2PBI/2019 Tahun 2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa. Hal ini telah diimplementasikan oleh 90% korporasi di Indonesia. Untuk menjawab hal-hal tersebut, tulisan ini dibuat dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian akan diolah secara kualitatif berdasarkan studi kepustakaan dengan alat pengumpulan data berupa data sekunder yang didukung oleh wawancara dengan narasumber terkait.

---

The need of foreign debt for this nation is inevitable, which one of the need is to support development and construction. Considering Indonesia's bad experience in managerial of foreign debt during the 1998 monetary crisis, Bank Indonesia and the government have to make various regulations regarding the obligations that must be done by borrower in conducting foreign debt. This study aims to determine the arrangements related to the obligations of foreign borrowers and how the implementation of private debtors in Indonesia. Therefore, pursuant to the Foreign Exchange Act and Exchange Rate System, Bank Indonesia issued PBI Number 12/24/PBI/2010 concerning Obligations for Foreign Debt Reporting, PBI Number 18/4/PBI/2016 2016 concerning Application of Prudential Principles in Managing Corporate Foreign Debt, and PBI 21/2PBI/2019 2019 concerning Reporting on Foreign Exchange Flows. This has been implemented by 90% of corporations in Indonesia. To answer these things, this writing is done yuridical-normative approach with descriptive research type. The research is processed qualitatively based on literature study with secondary data followed by topic-related interview as the data collection tools."

"Kebutuhan akan pinjaman luar negeri hingga kini masih dibutuhkan oleh bangsa ini, salah satunya adalah untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Mengingat pengalaman buruk Indonesia dalam manajerial dan pengawasan terhadap dilakukannya pinjaman luar negeri pada krisis moneter 1998, maka Bank Indonesia dan pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur kewajibankewajiban yang harus dilakukan debitur dalam melakukan pinjaman luar negeri. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaturan-pengaturan terkait kewajibandebitur pinjaman luar negeri dan bagaimana implementasi yang dilakukan debitur swasta di Indonesia. Maka dari itu, Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar mengeluarkan PBI Nomor 12/24/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri, PBI Nomor 18/4/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi, dan PBI 21/2PBI/2019 Tahun 2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa. Hal ini telah diimplementasikan oleh 90% korporasi di Indonesia. Untuk menjawab hal-hal tersebut, tulisan ini dibuat dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian akan diolah secara kualitatif berdasarkan studi kepustakaandengan alat pengumpulan data berupa data sekunder yang didukung olehwawancara dengan narasumber terkait.The need of foreign debt for this nation is inevitable, which one of the need is to support development and construction. Considering Indonesia's bad experience in managerial of foreign debt during the 1998 monetary crisis, Bank Indonesia and the government have to make various regulations regarding the obligations that must be done by borrower in conducting foreign debt. This study aims to determine the arrangements related to the obligations of foreign borrowers and how the implementation of private debtors in Indonesia. Therefore, pursuant to the Foreign Exchange Act and Exchange Rate System, Bank Indonesia issued PBI Number 12/24/PBI/2010 concerning Obligations for Foreign Debt Reporting, PBI Number 18/4/PBI/2016 2016 concerning Application of Prudential Principles in Managing Corporate Foreign Debt, and PBI 21/2PBI/2019 2019 concerning Reporting onForeign Exchange Flows. This has been implemented by 90% of corporations in Indonesia. To answer these things, this writing is done yuridical-normative approach with descriptive research type. The research is processed qualitatively based on literature study with secondary data followed by topic-related interview as the data collection tools."