Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKThe Guardian media kenamaan Inggris juga mencatat sedikitnya 15 buruh migran asal Myanmar dan Kamboja diperdagangkan dengan harga sebesar Rp 4 juta. Praktek perbudakan yang dijalankan di Thailand berlangsung dalam rupa: 1 bekerja selama 20 jam; 2 pemukulan; 3 penyiksaan; dan 4 pembunuhan. Laporan eksklusif The Guardian ini mengakibatkan produk udang Thailand dilarang memasuki pasar internasional, khususnya di Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara Eropa lainnya. Hal ini terjadi seiring ditemukannya fakta bahwa Charoen Phokpand Foods menggunakan pakan hasil perbudakan dalam sistem produksinya. Sedikitnya 20 pekerja di kapal perikanan Thailand meninggal dunia akibat praktek perbudakan ini. dan juga dikatakan 182.552 ABK rentan mengalami perbudakan hal ini diuangkap dalam Preliminary Meeting mengeai The Experience Of Burmese, Cambodian and Indonesian Fish Workers on Fishing Vessels : Finding And Policy Recommendations for ASEAN yang diselenggarakan oleh SEAFish for Justice di Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 4-7 Oktober 2016.Peneliti mengambil contoh kasus eksploitasi yang dialami oleh ABK WNI yang bekerja di kapal ikan asing dan mendapat perlakuan eksploitasi yang melanggar HAM . Latar belakang terjadinya eksploitasi ini sudah dimulai sejak calon ABK diajak untuk bekerja dikapal, dimulai dari kontrak yang represif hingga perlakuan tidak manusiawi diatas kapal. Penelitian ini membahas bagaiamana ratifikasi ILO 188 2007 oleh Indonesia bisa membantu menghilangkan eksploitasi tersebut. Metode penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini sebagian besar memanfaatkan dokumen-dokumen internasional dan sumber-sumber tertulis yang memuat informasi sekunder.

---

ABSTRACTThe famous British media The guardian also noted at least 15 migrant workers from Myanmar and Cambodia traded at a price of 4 million Rupiah rsquo s. The practice of enslavement in Thailand takes place in the form of 1 working for 20 hours 2 beatings 3 torture and 4 murder. The Guardian 39 s exclusive report resulted in Thai shrimp products being banned from entering international markets, particularly in the United States, Britain and other European countries. This happens as the discovery of the fact that Charoen Phokpand Foods uses the slavery feed in its production system. At least 20 workers on Thai fishing vessels died due to this practice of slavery. and is also said to be 182,552 crew vulnerable to slavery. This is captured in the Preliminary Meeting on The Experience of Burmese, Cambodian and Indonesian Fish Workers on Fishing Vessels Finding And Policy Recommendations for ASEAN organized by SEAFish for Justice in Surabaya, East Java, on 4 7 October 2016.Researchers take the case of exploitation experienced by Indonesian Citizens who work on foreign fishing vessels and get exploitation treatment in violation of human rights. The background of this exploitation has begun since the candidates of crew are invited to work on board, starting from repressive contracts to inhumane treatment on board. This study discusses how the ratification of ILO 188 2007 by Indonesia can help eliminate such exploitation. The method of this thesis research is normative law research. This research mostly utilizes international documents and written sources containing secondary information"

"Artikel ini membahas mengenai perbudakan yang memiliki kaitan dengan perdagangan manusia, penyelundupan manusia dan kejahatan penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak mengikuti regulasi yang terjadi di Benjina, Indonesia. Menurut penulis, permasalahan artikel ini dimulai dari potensi perikanan yang besar menyebabkan tingginya permintaan ikan. Akan tetapi, tingginya permintaan ikan tidak diikuti oleh persediaan yang ada dan pengawasan yang lemah dalam bidang perikanan sehingga memunculkan praktik penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak mengikuti regulasi. Praktik tersebut juga menyebabkan munculnya permintaan akan tenaga kerja berbiaya rendah untuk dapat memenuhi tingginya permintaan ikan. Para tenaga kerja tersebut rentan menjadi korban perbudakan, perdagangan manusia, dan penyelundupan manusia karena edukasi yang rendah dan tuntutan perekonomian. Perbudakan, perdagangan manusia, dan penyelundupan manusia, juga berhubungan dengan kejahatan terorganisir transnasional dan merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Penulis dalam artikel ini menggunakan studi pustaka sebagai metode penulisan. Artikel ini menunjukkan bahwa praktik perbudakan, perdagangan manusia, dan penyelundupan manusia menyebabkan anak buah kapal penangkap ikan asing menjadi korban dari kejahatan tersebut, dilakukan oleh pihak yang normal, rasional dan berorientasi pada keuntungan, serta pelanggaran hak asasi manusia yang dilanggengkan oleh permintaan tenaga kerja berbiaya rendah.

---

This article focus on slavery and its association with human smuggling, human trafficking, and IUU fishing that happens in Benjina, Indonesia. The author found that the problem started from high fishing potential resulting in high demand for fish. However, the high demand for fish is not followed by the supply of fish and the weak supervision in the field of fisheries contributes to the IUU fishing practices. Such practices also lead to the emergence of demand for low-cost labor to help meet the high demand for fish. The workers is particularly vulnerable to slavery, human trafficking, and human smuggling because of economic demands and lack of education. Slavery, human trafficking, and human smuggling are also associated with transnational organized crime and act that violates human rights. The author in this article uses library research as a writing method. The writing shows that the practice of slavery, human trafficking, and human smuggling caused the crew of foreign fishing vessels to be victims of those crime, conducted by the normal, rational, and profit-oriented, and the violations of human rights are perpetuated by low-cost labor demand."

"ABSTRAK Semakin gencarnya penegakan hukum pelaku illegal fishing menyisakan permasalahan tentang penanganan Anak Buah Kapal (ABK Non Yustisial) perikanan berbendera asing pelaku tindak pidana perikanan di Indonesia. Sistem penegakan hukum terhadap Illegal Fishing masih terfokus terhadap permasalahan pelaku dan barang bukti. Fakta di lapangan kondisi penanganan terhadap ABK non yustisial masih dipandang sebelah mata, padahal tidak dipungkiri hal ini menyangkut hak-hak warga asing di negara pantai dan menyangkut kewajiban negara pantai dalam konteks hukum Internasional dan Hukum nasional negara pantai. Sifat penanganan saat ini masih parsial dan belum terpadu dikarenakan regulasi pelaksana negara pantai belum mengatur secara lengkap baik tentang batasan tanggungjawab negara pantai khususnya aparat di lapangan maupun sistem koordinasi antar lembaga dalam penanganan ABK nonyustisial pelaku Illegal Fishing di Indonesia.

---

ABSTRACT The increasingly widespread law enforcement of illegal fishing perpetrators leaves problems regarding the handling of vessel crews (Non-Judicial crew) of foreign-flagged fisheries actors of illegal fishing in Indonesia. The law enforcement system against Illegal Fishing is still focused on the problems of actors and evidence. The facts in the field regarding the handling of non-judicial crews are still underestimated, even though it is undeniable that this concerns the rights of foreign citizens in coastal countries and concerns the obligations of coastal states in the context of international law and national coastal law. The nature of the current handling is still partial and not yet integrated because the coastal state implementing regulations have not yet fully regulated both the boundaries of the coastal state's responsibilities, especially the field apparatus and the inter-agency coordination system in handling non-judicial crew actors of Illegal Fishing in Indonesia."

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai perbudakan modern terhadap anak buah kapal (ABK) di asia tenggara khususnya di Indonesia. Studi ini berfokus mengetahui bagaimana fenomena perbudakan modern terhadap anak buah kapal di Asia tenggara dan bagaimana perbudakan modern terhadap anak buah kapal sebagai kejahatan dalam masyarakat kapitalis. Studi ini menganalisis fenomena perbudakan modern anak buah kapal di Asia Tenggara serta menjelaskan bagaimana kapitalisme menjadi penyebab utama dari perbudakan modern. Teori yang digunakan dalam studi ini adalah crime pattern, crime in capitalist society, criminology and public policy dan konflik konservatif. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data sekunder. Studi ini juga mengidentifikasi bentuk-bentuk perbudakan modern yang dialami oleh ABK pada kasus Benjina, kapal fu yuan yu 1218, kapal longxing 629 dan kapal yuan yu 329. Pemerintah harus memastikan ABK bekerja dengan kondisi yang aman. Tulisan ini menghasilkan temuan jika terdapat dua pola yang sama dari keempat kasus perbudakan modern yang digunakan penulis. Pertama adalah adanya penipuan berupa iming-iming gaji yang besar kepada calon ABK. Kedua adalah adanya tindak kekerasan terhadap ABK diatas kapal yang berupa pemukulan dan penendangan.

---

This final project discusses modern slavery against ship crew (ABK) in Southeast Asia, especially in Indonesia. This study focuses on finding out the phenomenon of modern slavery against ship crew in Southeast Asia and how modern slavery against ship crew is a crime in capitalist society. This study analyzes the phenomenon of modern slavery of ship crew in Southeast Asia and explains how capitalism is the main cause of modern slavery. The theories used in this study are crime in capitalist society, criminology and public policy and conservative conflict. This paper uses qualitative methods with secondary data collection. This study also identified forms of modern slavery experienced by crew members in the cases of the Benjina, the Fu Yuan Yu 1218 ship, the Longxing 629 ship and the Yuan Yu 329 ship. The government must ensure that the crew members work in safe conditions. This article produces findings that there are two similar patterns from the four cases of modern slavery used by the author. The first is that there is fraud in the form of luring large salaries to prospective crew members. Second, there were acts of violence against crew members on board the ship in the form of beatings and kicking."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Anak Buah Kapal (ABK) sebagai perwujudan perlindungan pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan pentingya penerapan dan pelaksanaan K3 untuk ABK yang bekerja di atas kapal yang sedang dalam pelayaran. Agar pelaksanaan K3 berjalan dengan baik dibutuhkan kerjasama antara pihak perusahaan dengan pekerja. K3 merupakan kewajiban perusahaan terhadap pekerjanya. PT PELNI (Persero) sudah memenuhi kewajibannya terhadap ABK-nya dengan mencukupi alat-alat keselamatan dan keamanan dalam bekerja seperti baju kerja, sepatu pelindung, pelindung telinga, kaca mata pelindung, sarung tangan pelindung, dan helm pelindung kepala.

---

The research is aimed at seeing the implementation of Occupational Safety and Health Execution for Ship Crew as a Realization of labor protection. The research uses a descriptive qualitative method. The result describes the importance of implementation and execution of Occupational Safety and Health for Ship Crews who work on a sailing ship. In order for the Occupational Safety and Health implementation to go well, cooperation between the company and workers is needed. Occupational Safety and Health is an obligation of the company towards its employee. PT PELNI (Persero) has fulfilled its obligation towards its Ship Crews by sufficing safety and security equipment in work such as wear pack, safety shoes, ear plug, safety gloves, safety glass and helmet."

"Fenomena migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, termasuk sebagai Anak Buah Kapal menunjukkan rendahnya lapangan kerja di dalam negeri. Anak Buah Kapal Indonesia yang bekerja di kapal laut rentan mengalami kecelakaan kerja. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu: Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap kecelakaan kerja dalam hubungan kerja antara pengusaha kapal dengan Anak Buah Kapal?; Bagaimana perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal yang mengalami kecelakaan kerja?; Bagaimana efektifitas pengaturan perlindungan hukum Anak Buah Kapal apabila terjadi kecelakaan kerja?. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaut, termasuk Anak Buah Kapal, diatur dalam perjanjian kerja laut dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia yangmana untuk menciptakan hubungan kerja yang adil, memastikan keselamatan kerja, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Koordinasi antar kementerian seperti Kementerian Perhubungan, Luar Negeri, Kelautan dan Perikanan, serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sangat penting untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi Anak Buah Kapal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum yang komprehensif dan efektif bagi Anak Buah Kapal memerlukan komitmen bersama pemerintah, pengusaha, dan berbagai pihak terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan, keamanan, serta pertumbuhan industri maritim yang bertanggung jawab dan berkelanjutan bagi Anak Buah Kapal. Saran dalam penelitian ini yaitu penerapan standar keselamatan yang ketat, koordinasi antar instansi yang lebih baik, dan edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan keamanan dan kepatuhan dalam industri pelayaran. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi kecelakaan kerja dan meningkatkan keberlanjutan industri maritim secara keseluruhan.

---

The phenomenon of Indonesian labor migration abroad, including as Crew Members, highlights the lack of job opportunities within the country. Indonesian Crew Members working on ships are vulnerable to workplace accidents. This study addresses the following research questions: How is legal protection regulated for workplace accidents in the employment relationship between shipowners and Crew Members? How is legal protection provided to Crew Members who experience workplace accidents? How effective is the regulation of legal protection for Crew Members in the event of a workplace accident? The research method used is juridical-normative with a descriptive-analytical approach. The results indicate that legal protection for seafarers, including Crew Members, is governed by maritime labor agreements and Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, which aims to create fair employment relationships, ensure workplace safety, and comply with regulations. Coordination among ministries, such as the Ministry of Transportation, Foreign Affairs, Marine Affairs and Fisheries, and the Indonesian Migrant Worker Protection Agency, is crucial to ensure effective protection for Crew Members. The conclusion of this research is that comprehensive and effective legal protection for Crew Members requires a joint commitment from the government, employers, and various related parties. This is to ensure the welfare, safety, and responsible and sustainable growth of the maritime industry for Crew Members. The study suggests implementing strict safety standards, improving inter-agency coordination, and providing more intensive education to enhance safety and compliance in the shipping industry. The implementation of these measures is expected to reduce workplace accidents and improve the overall sustainability of the maritime industry."

"Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan oleh sebab itu keberadaannya harus mendapatkan perlindungan dari orang tua maupun lingkungan sekitar. Penulis melihat realitas di masyarakat banyak orang berkeinginan untuk mempunyai keturunan, akan tetapi keinginan tersebut belum terwujud karena terbentur oleh takdir Ilahi. Dalam hal ini, muncul istilah adopsi di tengah masyarakat. Dalam hukum Adat adopsi mempunyai arti yang sangat luas diantaranya yaitu, memberikan status hukum kepada seorang anak yang mana anak tersebut sebelumnya tidak mempunyai status hukum tetap, sehingga anak adopsi seperti halnya anak sendiri. Dalam hal pengangkatan anak harus mengedepankan kepentingan anak terlebih dahulu. Skripsi ini akan meneliti pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing (Intercountry adoption), khususnya Putusan Pengadilan Negeri No.21/Pdt.P/2007/PN.JKT.Sel, mengenai bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak yang berkewarganegaraan Indonesia, apakah pertimbangan hakim dalam penetapan pengangkatan anak berkewarganegaraan Indonesia oleh warga negara asing sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan data yang digunakan data primer dan data sekunder. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa anak angkat tidak putus hubungan dengan orangtua kandung sehingga mereka saling mewaris dan jika menikah walinya harus orangtua kandung. Keputusan Pengadilan Negeri No.21/Pdt.P/2007/PN.Jak-Sel kurang tepat karena tidak mengindahkan bahwa anak angkat tidak boleh menggunakan nama orangtua angkatnya. Perlu adanya pengaturan adopsi demi terjaminnya kesehatan, kebahagiaan dan kebutuhan si anak.

---

Children are gift from God the Almighty and therefore they should be protected by their parents and the environment. The writer sees the reality that in society, there are many people who want to have children, but their wish has not yet come true due to some causes. Regarding this, we know the term adoption. In Customary Law adoption has various meanings. One of which is giving legal status to a child who previously did not have a permanent legal status, so that the adopted child is treated in the same way as one's biological child. In the case of adoption, the interests of the children should be promoted first.

This thesis will examine the adoption of Indonesian citizen children by foreign citizens (Intercountry adoption), particularly the District Court's Decision No. 21 / Pdt.P / 2007 / PN.Jak-Sel, about what the legal consequences of the adoption of Indonesian children are, whether the judge's consideration in determining the adoption of Indonesian citizen children by a foreign citizen is right and is in accordance with the legislation in force. The method used in this research is normative juridical by using primary and secondary data.

From the study it can be concluded that the adopted children do not lose touch with their biological parents so that the children can still have the right of inheritance and when they get married, their biological parents must become the guardian. The District Court Decision No. 21 / Pdt.P / 2007 / PN.Jak-Sel is less precise because it does not heed the problem that adopted children should not use the name of his adoptive parents. Adjustments should be made for the sake of ensuring the adopted children's health, happiness and needs."