Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hunian berimbang merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Filosofi utama dari adanya hunian berimbang ini adalah untuk menjaga keserasian sosial dalam masyarakat, melalui hidup berdampingan diantara beragam strata sosial dalam satu lingkungan. Filosofi ini sejalan dengan prinsip inklusivitas. Selama ini, parameter inklusivitas hanya terfokus pada keterjangkauan (affordability). Penulis mempertimbangkan bahwa aksesibilitas (accessibility) merupakan aspek spasial yang juga sangat berpengaruh untuk memenuhi prinsip inklusivitas. Sehingga dapat disimpulkan, parameter inklusivitas terdiri dari keterjangkauan (affordability) dan aksesibilitas (accessibility). Namun, apakah perumahan dengan aturan hunian berimbang sudah memenuhi prinsip inklusivitas? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana prisip inklusivitas diterapkan pada perumahan yang dibangun dengan aturan hunian berimbang, khususnya secara aksesibilitas (accessibility). Penulis menggunakan metode penelitian campuran dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan. Melalui proses penelitian, penulis menemukan bahwa secara finansial tidak semua MBR dapat menjangkau harga rumah di perumahan dengan hunian berimbang. Secara fisik, perumahan hunian berimbang aksesibilitasnya tidak mudah. Maka dari itu, perumahan dengan aturan hunian berimbang memenuhi prinsip inklusivitas dari segi keterjangkauan (affordability) tetapi belum memenuhi prinsip inklusivitas dari segi aksesibilitas (accessibility).

---

Balanced housing is one of the government's steps in providing housing for low-income people. The main philosophy of the existence of balanced housing is to maintain social harmony in society, through coexistence among various social strata in one environment. This philosophy is suitable with the principle of inclusivity. So far, inclusivity parameter focuses on affordability. Author consider that accessibility is a spatial aspect that is also very influential to fulfill the principle of inclusivity. So it can be concluded, inclusivity parameters consist of affordability and accessibility. However, does housing with balanced housing regulations already meet the principle of inclusivity?

This study aims to identify the extent to which inclusivityis applied to housing constructed with a balanced housing regulation, especially in accessibility. This research uses mixed methods research with data obtained through interviews and observations.

Through the research process, the author found that financially not all low-income people can reach housing prices in housing with balanced housing. Therefore, housing with balanced housing regulations meets the principle of inclusivity in terms of affordability but has not yet fulfilled the principle of inclusivity in terms of accessibility."

"ABSTRAKThe quality of housing constitutes the physical condition of housing as well as the perception and actions of the occupants. Assessment of housing quality tends to be based on the physical indicators of the housing environment with less attention to the occupants? understanding of housing quality. This study explores the housing quality from the point of view of the occupants especially in relation to the concept of ?healthy housing?. A structured interview wasconducted with a number of occupants living in high-density urban housing in order to reveal their understanding of the?healthy housing? concept. The study found the existence of a gap between the occupant?s perception of the healthyhousing quality and the factual physical condition of their housing. The occupants tend to evaluate their housing as having good quality, despite the facts found from the observation that some physical requirements of ?healthy housing? have not been satisfied yet in most houses. This understanding of ?healthy housing? is primarily related to the aspect ofcleanliness, while other aspects of healthiness do not seem to get enough attention. These findings become the basis ofthe discussion on the extent to which the perspective of the occupants should be incorporated in developing programmes for urban housing quality improvement. "

"Masalah pengembang yang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) menunjukan angka yang cukup signifikan. Walaupun telah terdapat regulasi dari pemerintah, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang pedoman penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah, tetapi hasilnya masih belum optimal. Pemerintah dan masyarakat mendapat kerugian atas hal ini. Maka disini harus ada perhatian yang serius dari pemerintah pusat maupun daerah. Keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas dalam lingkungan perumahan sangatlah penting. Pada dasarnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas di perumahan. Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan pembangun perumahan atau pengembang perumahan dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang dibutuhkan warganya.Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengidentifikasi dan menemukan faktor-faktor penghambat pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Tangerang Selatan. Hambatan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang terjadi berkaitan dengan aspek kebijakan, penyerahan, pengawasan dan pengendalian diketahui dengan membandingkan proses pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan tahapan pengadaannya melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak di Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang diwakili oleh Dinas Tata Kota Tangerang Selatan dan pihak pengembang yang terkait dalam proses pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Tangerang Selatan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai hambatan yang dialami baik oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan maupun pengembang dan terjadi pada penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan.

---

Problems developers have not handed infrastructure, facilities, and utilities (PSU) housing to local government (LG) showed significant figures. Although there have been government regulations, the Minister of Home Affairs No. 9 of 2009 on guidelines for the submission of infrastructure, facilities, utilities and housing and settlements in the area, but the results are still not optimal. Government and the public got over this loss. So here there must be a serious concern of the central and local governments. The existence of infrastructure, facilities, and utilities in a residential neighborhood is essential. Basically the government has issued regulations on the procurement of infrastructure, facilities, and utilities in housing. The regulation requires companies residential builders or property developers and local governments to provide the infrastructure, facilities, and utilities needed housing residents.

This study aims to explore, identify and locate the factors inhibiting the implementation of the delivery of infrastructure, facilities, housing and utilities in South Tangerang city. Barriers to delivery of infrastructure, facilities, and utilities that were related to aspects of policy, delivery, monitoring and controlling known by comparing the provision of infrastructure, facilities, and utilities in accordance with the procurement stage through in-depth interviews with stakeholders in the South Tangerang City Government represented by South Tangerang City Planning and the developers involved in the provision of infrastructure, facilities, housing and utilities in South Tangerang city. Results from the study show that there are various barriers experienced by both the South Tangerang City Government and the developer and occurs in the delivery of infrastructure, facilities, housing and utilities."

"Tulisan ini membahas tentang kebijakan pembangunan perumahan di Kotapraja Jakarta pada tahun 1950-1959. Pada masa ini, pemerintahan Jakarta masih berbentuk kotapraja yang dipimpin oleh seorang walikota. Pada masa ini pula, Pemerintah Kotapraja Jakarta mulai membangun dan menata kembali kotanya yang sempat terhambat akibat peperangan yang terjadi pada masa Revolusi Kemerdekaan. Berdasarkan data milik Pemerintah Kotapraja Jakarta, di masa itu, Kota Jakarta mengalami kenaikan jumlah penduduk yang sangat tinggi. Kenaikan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah meningkatnya jumlah penduduk yang diakibatkan oleh tingginya arus urbanisasi dari luar Jakarta. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai permasalahan sosial berupa maraknya permukiman-permukiman kumuh dan orang-orang yang tidak memiliki rumah. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kotapraja Jakarta bersama Pemerintah Pusat pun membuat berbagai kebijakan untuk membangun perumahan bagi warga Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah berupa heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan perumahan ini tidak berhasil mengatasi masalah kekurangan perumahan karena adanya perubahan terhadap fokus pembangunan ini yang lebih mengutamakan kalangan pegawai negeri untuk mengakses perumahan ini sehingga masyarakat bawah tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan rumah tersebut dan membuat permasalahan ini tak kunjung selesai.

---

This paper discusses the housing development policy in the City of Jakarta in 1950-1959. At this time, the Jakarta government was still in the form of a municipality, led by a mayor. It was also during this period that the Municipal Government of Jakarta began to build and restructure its city which had been hampered by the war that occurred during the Independence Revolution. Based on data from the Jakarta Municipal Government, at that time, the City of Jakarta experienced a very high population increase. This increase was caused by several factors, one of which was the increase in population caused by the high flow of urbanization from outside Jakarta. This has resulted in the emergence of various social problems in the form of rampant slum settlements and people who do not have homes. To solve this problem, the Municipal Government of Jakarta together with the Central Government have made various policies to build housing for Jakarta residents. The method used in this research is the historical method in the form of heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that this housing development policy has not succeeded in overcoming the problem of housing shortages because of a change in the focus of this development which prioritizes civil servants to access this housing so that the lower community does not have the opportunity to get the house and makes this problem unfinished."

"ABSTRAKRumah sebagai unit properti bernilai memiliki aspek unik, permintaan dua sisi yang didasarkandua motif yaitu konsumsi dan investasi. Sebagai barang konsumsi, rumah dimiliki untuk memenuhikebutuhan dasar dan sebagai aset investasi, permintaan diputuskan melalui proses kelayakan investasi.Rumah dapat dianggap komoditas yang bernilai. Barang dan jasa dikatakan mempunyai nilai bagiseseorang apabila barang dan jasa tersebut memiliki karakteristik: (1) kegunaan tergantung karakteristik,seperti lokasi, aksesibilitas, ukuran, desain dan bentuk lain kegunaan yang berpengaruh pada nilaiproperti; (2) tersedia terbatas; (3) Hasrat atau keinginan, harapan pembeli terhadap komoditas untukmemuaskan kebutuhan atau keinginan; (4) Daya beli efektif, kemampuan berpartisipasi di pasar demiperoleh suatu komoditas ditukar dengan sejumlah uang tertentu atau barang lain setara nilainya. Rumahsebagai unit properti memiliki faktor yang pengaruhi nilainya. Salah satu di antaranya faktor perletakanatau lokasi rumah dalam cluster. Lokasi sekitar unit hunian dipandang sebagai suatu kesatuan dari rumah(sense of localism). Hal ini menunjukkan lokasi rumah bukan hanya berbicara lokasi tempat rumah ituberada akan tetapi berhubungan lingkungan sekitar. Dari suatu lokasi unit hunian yang berada di dalamsuatu kompleks perumahan dapat ditentukan nilainya berdasarkan kepada dua hal: lingkungan (posisi atauformasi) dan aksesibilitas. Walaupun faktor lokasi bukan merupakan faktor pertimbangan utama pilihanbertinggal di suatu tempat dalam kompleks perumahan The Grand Sentul tetapi dalam penelitian inivariabel tipe unit dan harga dikunci sebagai bentuk batasan penelitian untuk mengetahui prioritaspreferensi pemilihan lokasi di dalam suatu cluster tanpa dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut.Penelitian ini memaparkan bagaimana faktor posisi dan aksesibilitas dapat diterapkan untuk membedakannilai unit hunian di dalam kompleks perumahan The Grand Sentul dengan melihat kepada perilakupenghuni yang bertinggal pada suatu lokasi di dalam cluster maupun unit hunian atau kavling yangpemiliknya tidak bertinggal. Penelitian dengan pendekatan kualitatif mengkaji dinamisasi pemenuhankebutuhan lokasi untuk bertinggal dan berinvestasi ditinjau dari sisi pemilik melalui analisis karakterkawasan; pemanfaatan fasilitas; proses tinggal, timbul, pemenuhan kebutuhan lokasi unit di dalamperumahan; dan nilai rumah bagi penghuni. Secara khusus aksesibilitas dalam bentuk jalan cabangpertama atau area sekunder cluster dan posisi dalam bentuk berhadapan dengan bangunan rumah atauterletak pada atau dekat ujung dalam satu deret rumah menjadi prioritas dan memberi value positif bagiisu investasi di suatu lokasi dalam cluster yang akhirnya dapat meningkatkan nilai jual unit hunian ataukavling. Secara khusus Aksesibilitas dalam bentuk jalan utama atau area primer cluster dan Lingkungan(posisi atau formasi) dalam bentuk dekat landmark tertentu pada cluster (daerah rekreasi) dapat menjadiprioritas dan memberi value positif bagi isu bertinggal di suatu lokasi dalam cluster.

---

ABSTRACTThe House as a valuable property unit has unique aspects, demand has two sides which are basedtwo motives: consumption and investment. As for consumer goods, owned home to meet basic needs, butas an investment asset demand is decided through a process of investment feasibility. The house can beconsidered as a valuable commodity. Goods and services is said to have value for someone when havingcharacters includes:(1) usefulness, the ability to provide satisfaction of wants and needs; The usefulnessof a property depends on its characters, such as location, accessibility, size, design and other forms ofusability effect on property values; (2) available on a limited basis, the availability or supply of acommodity relative to demand; (3) The expectation of a commodity to the buyer to satisfy their needs ordesires; (4) effective purchasing power, the ability to participate in the market in order to obtain acommodity exchanged for a certain sum of money or other items of equal value. Home as a unitproperties have factors that influence value. One of these factors is the placement or location of a house ina cluster. About the location of the dwelling units is seen as an integral part of the house (sense oflocalism). Finally a conceptual framework for the expansion of residential areas interlocked with thesurrounding environment for the sake of convenience. This suggests that location of a house is not justwhere it was but related to the surround environment. Quality of life in the form of convenience, securityof a home stay is determined by its location, in the sense of a location attractiveness is determined by twothings: position and accessibility. It can also be a factor considered by residents in choosing to live at alocation within the housing as it relates to the sense of localism. Although the location factor is not amajor consideration factor for living at a place in a residential complex The Grand Sentul but in this studythe variable type and the unit price is locked as a form of limitation of the study to determine priority insite selection preferences in a cluster without being influenced by both variables. This study describeshow the position and accessibility factors can be applied to distinguish the value of the dwelling unit in aresidential complex The Grand Sentul by look at the behavior of residents who reside at a location withinthe cluster as well as the owner of the dwelling units or lots which are not living there. The research withqualitative method studying the dynamic needs for both living and invest location seen from the ownersby analyze characters of the region; utilization of facilities; the living, the emergence, the process offulfilling the needs of the housing unit locations; and the value of the home for occupants. In particular,the accessibility of the first branch in the form of roads or secondary area clusters and positions in theform of dealing with home building or located at or near the end of a row house can be a priority and givea positive value for the investment issue in a location within the cluster which ultimately can increase thesale value of the dwelling units or lots. Specifically in the form of a wide main street or area primarycluster and positions in a form close to certain landmarks in the cluster (recreation area) can be a priorityand give a positive value for living issues at a location within the cluster."

"Dunia properti beberapa tahun terakhir kembali bergairah setelah masa-masa keterpurukannya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, sudah banyak bermunculan produk-produk perumahan di sekitar Jakarta dengan tipe dan fasilitas yang semakin lengkap.Perumahan, sebagaimana produk lainnya dapat dilihat sebagai kumpulan dari atribut-atribut atau manfaat yang terkandung dari produk itu sendiri. Sesuai dengan anatomi produk menurut Kotler (1997) produk inti rumah adalah merupakan manfaat utama sebuah rumah yaitu sebagai tempat untuk berlindung dari panas dan hujan. Namun saat ini rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung dan panas dan hujan, tapi jugs dapat menjadi tempat untuk mencari ketenangan dan kebahagiaan bagi keluarga.Perkembangan atribut sebuah perumahan berlangsung begitu cepat. Saat ini, banyak pengembang mendirikan lingkungan perumahan yang telah dilengkapi dengan sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana olah raga hingga ke sarana hiburan. Konsumen seakan dimanjakan dengan kelengkapan berbagai fasilitas dan lingkungan yang aman, tenang dan harmonis.Sehubungan dengan hal tersebut, pemasar hares mengetahui bagaimana preferensi konsumen di pasar terhadap atribut-atribut produk hunian yang ada saat ini, agar produk yang dijual cepat diserap pasar. Pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah : atribut manakah yang dianggap paling panting oleh konsumen; apakah terdapat perbedaan preferensi konsumen terhadap produk hunian yang berada di luar DKI Jakarta dan di dalam wilayah DK1 Jakarta; apakah terdapat perbedaan preferensi terhadap atribut perumahan diantara konsumen dengan berbagai tingkat penghasilan; apakah responden dapat dikelompokkan ke dalam beberapa segmen yang dapat dibedakan secara signifikan berdasarkan kemiripan preferensi terhadap multi atribut produk hunian?Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas, penulis telah melakukan penelitian tentang preferensi konsumen terhadap produk perumahan dengan menggunakan teknik analisis konjoin, dengan menggunakan software SPSS versi 10.5, yang menjalankan fungsi model analisis konjoin tradisional (decomposisional conjoin). Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa atribut produk perumahan seperti : harga, lokasi, akses jalan, aspek legalitas, fasilitas dan cars bayar, yang masing-masing memiliki tingkatan tertentu. Dari hasil analisis konjoin ini diperoleh dua informasi panting yaitu : tingkat kepentingan relatif atribut dan nilai utilitas (pan worth) dari setiap tingkatan atribut.Dari hasil penelitian diketahui bahwa atribut harga dan lokasi merupakan dua atribut yang memiliki tingkat kepentingan relatif paling besar di mata responden. Namun berbeda dengan dugaan penulis, responden dalam penelitian ini temyata lebih menyukai hunian yang berada di luar wilayah DKI Jakarta disbanding dengan perumahan yang berada di dalam wilayah DKI Jakarta. Sekalipun demikian, tetap responden menghendaki perumahan yang dekat dengan akses jalan tol dibandingkan dengan perumahan yang berada jauh dari akses jalan tol. Sementara tingkat penghasilan memang secara signifikan mempengaruhi perbedaan preferensi konsumen terhadap atribut harga.Dari penelitian ini jugs diperoleh tiga segmen yang dibedakan berdasar tingkat kepentingan atribut harga. Segmen pertama terdiri dari responden yang bersikap moderat terhadap harga, segmen kedua merupakan kelompok responden yang bersikap sensitive terhadap harga, sementara segmen ketiga merupakan kumpulan responden yang bersikap tidak responsive terhadap perubahan harga.

---

The world of property in Indonesia, especially on Jakarta, in the end of years have a good passion, after its ruin years. In the short times, many developers build much more housing and commercials area.

Housing, as the other products could be seen as a bundle of attributes or functions including in the product it self. Kotler (1997) have said that product have an anatomy. Core product was a first line of anatomy as a main function from that product. The main function of a housing as a place for living. But this time, a house not only as a place for somebody living. A house will be expecting to give a feel comfort and give prestige to the person who live in.

The growth of housing attributes product be happen so fast. This time, developers build many environment of housing which be completed with service education area, commercial area, sport club area, hospital, entertainment area and so on. Consumers can be relaxe the high style of living.

Relating to the fast growing of attributes of housing, developers have to understand how the preference of consumers. If the developers have a deep understanding about the preference of a housing attributes, he can make a good product which can sold out lastly.

The hipotesis questions which will be answered in this study are : which attribute most preferred, are the consumers prefer a house which located in the town or in suburb, is a preference differ among consumers which have a different level of salary, is consumer can be differented to the segments depend on their characteristic of preference?

To answer the questioners above, the writer did the study about consumers preference of housing multiattributes product with conjoint analysis. The method was chosen to run the analysis is decomposisional conjoint or traditional conjoint from Green and Srinivasan (1979), In this study the writer chose six attributes (price, location, acces, legality, facility, and term of payment) and each of them have many levels. Conjoint analysis result are the importance of attribute and partworth or utility of level attribute.

The result of conjoint analysis said that price and location are attributes which have big importance from the consumers point of view. But, its differs from assumption of the writer, respondent in this study are prefer a house which located in suburb than a house which located in town. And level of salary the respondents have a correlation with their preference of price attribute.

The K-Means cluster use to differ all respondents to be 3 segments which have same characteristic in preference of price attribute. The segmen 1, have a special characteristic as a price moderate people, segmen 2 as a price sensitive people, and segmen 3 as a not responsive to the price different people. But each segment can not be differ clearly depend on their demography characteristic, because the respondents have almost homogenous characteristic in demography."

"Perumahan muslim merupakan konsep perumahan yang banyak dijumpai di Kota Depok. Konsep ini dijadikan sebuah strategi pemasaran oleh pengembang untuk menarik konsumen di kalangan muslim. Di sisi lain, fenomena ini dikhawatirkan oleh sebagian orang sebagai bentuk sekat-sekat sosial yang terjadi dalam skala kota. Skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana perumahan muslim bisa menjadi preferensi dan pilihan hunian seseorang-mengetahui bagaimana lifestyle seorang muslim bisa mempengaruhi preferensi huniannya sehingga menjadi hunian pilihan- serta peran arsitektur sendiri dalam konteks ini. Pembahasan mengenai preferensi dan pilihan hunian ini menggunakan teori sosial habitus dari Michael Grenfeel Pierre Bourdieu dan teori strukturasi dari Anthony Giddens. Metode yang dilakukan adalah kualitatif dengan kajian literatur, observasi langsung, penyebaran kuesioner dan wawancara. Skripsi ini menemukan bahwa identitas diri sebagai seorang muslim mepengaruhi lifestyle dan menjadi penentu preferensi dan pilihan huniannya sedangkan arsitektur memiliki peran untuk menjadikan perumahan muslim sebagai lingkungan yang bersifat semi-permeabel, bukan sekat-sekat kaku di skala kota.

---

Muslim housing community is a housing concept that is easily found in Depok City. This concept is used as a marketing strategy by developers to attract consumers among Muslims. On the other hand, this phenomenon is feared by some people as a form of social barriers that occur on an urban scale. This thesis aims to see how Muslim housing can be a person's preference and choice - knowing how a Muslim's lifestyle can influence his residential preferences so that they become residential choices - and the role architecture in this context. This discussion of housing preferences and choice uses the social theory of habitus from Michael Grenfeel Pierre Bourdieu and structuration theory from Anthony Giddens. The method that used in this thesis is qualitative with literature review, direct observation, questionnaires and interviews. This thesis found that the identity of a Muslim influences lifestyle and determines his housing preferences dan choice while architecture has a role to make Muslim housing community as a semi-permeable environment, not rigid barriers on an urban scale."