Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSejak tanggal 30 Oktober 2017 yang lalu, pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan kewajiban menggunakan uang elektronik e-money sebagai satu-satunya alat pembayaran yang diterima untuk membayar pada gerbang tol diseluruh Indonesia. Kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan Gerakan Nasional Non Tunai GNNT yaitu rencana pemerintah untuk menjadi masyarakat Indonesia masyarakat non tunai cashless society . Pemerintah mengatakan bahwa hal ini merupakan hal yang baik karena akan membuat transaksi pembayaran menjadi lebih mudah dan efisien, sedangkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI mengatakan bahwa kebijakan ini merugikan konsumen dengan tidak adanya pilihan lain untuk membayar tol. Kerugian lainnya juga dialami apabila terjadi suatu keadaan luar biasa force majeure , sehingga konsumen yang akan melewati jalan tol tidak memiliki kartu uang elektronik. Penggunaan uang elektronik untuk membayar tol pun dianggap tidak mengurangi tingkat kemacetan pada gerbang tol secara signifikan karena itu masalah pada volume kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kerugian-kerugian ini diteliti dengan melakukan studi kepustakaan dan secara khususnya melakukan wawancara kepada konsumen serta pihak-pihak lain yang menyelenggarakan kegiatan uang elektronik. Dalam hal terjadinya permasalahan ketika membayar dengan uang elektronik di gerbang tol, sebagai suatu akses pelayanan publik, maka konsumen dapat mengajukan keluhan/pengaduan ke pihak penyelenggara jalan tol dan/atau ke Ombudsman selaku pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Namun apabila melihat secara lebih dalam lagi, ini merupakan suatu jasa penyelenggaraan kegiatan pembayaran menggunakan uang elektronik, sehingga perlindungan konsumen yang tepat diberikan oleh pihak perbankan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Sehingga dengan demikian seharusnya pemerintah tetap membuka setidaknya satu gerbang tol yang menerima pembayaran secara tunai agar konsumen yang tidak memiliki kartu uang elektronik tidak diharuskan untuk membelinya karena belum tentu akan melewati jalan tol seterusnya.

---

ABSTRACT Since 30 October 2017, the Indonesian government through Bank Indonesia has issued a policy that states e money as the only means of payment received to pay at toll gateways throughout Indonesia. The policy runs in accordance with the Non Cash National Movement GNNT , which is that to make Indonesia as a cashless society. This policy was issued as it is seen to be of a good thing where consumers can do payment transactions much more easily and in an efficient manner. On the other hand, Indonesian Consumer Institute Foundation YLKI says that this policy harms consumers with no other option to pay tolls. Other losses are also experienced in the event of a force majeure ndash those consumers who will pass through toll roads do not have e money cards to pay. The use of e money to pay tolls is also considered to not have any significant impact on reducing congestion at the toll gate as it is more of the volume of vehicles using toll roads which causes the problem. These losses are examined by conducting literary studies and particularly conducting interviews to consumers as well as parties who take part in hosting e money payment activities. In the event of problems arising when paying with e money at toll booths, as an access to public services, consumers may file a complaint to the toll road operator and or to Ombudsman as an institute which supervises the management of public services. However, if seen more deeply, this is more of a payment services which uses e money as the only means of payment, so that the appropriate consumer protection should be delivered by banks in accordance with Bank Indonesia rsquo s Regulation on Consumer Protection for Payment System Services. Therefore, the government should open at least one toll gate that receives payment in cash so that consumers who do not have e money cards are not required to buy it as those consumers do not regularly pass the toll road."

"Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak konsumen saat pembelian barang elektronik impor. Dengan menganalisa kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya untuk mendirikan pusat layanan purna jual. Dengan pesatnya perkembangan teknologi yang didorong oleh globalisasi, terjadi peningkatan impor produk elektronik. Produk-produk tersebut harus memiliki jaminan dan adanya pusat layanan purna jual untuk dapat menampung. Pusat layanan purna jual merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam tahap pasca transaksi yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut, terdapat kewajiban bagi pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas purna jual untuk barang yang memiliki permanfaatan sekurang-kurang nya 1 (satu) tahun. Layanan purna jual diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti perbaikan, penggantian produk, dan ketersediaan suku cadang. Selain itu, perkembangan e-commerce memungkinkan konsumen memiliki akses lebih luas terhadap produk. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap pemenuhan layanan purna jual oleh pelaku usaha.

---

The Article aims to analyze the protection of consumer interest in the purchasing of imported electronic products. Which will be conducted by analyzing the compliance of business actors to establish after sales service centers. With the rapid development of technology in the background of globalization has lead to an increase of imported electronic products. In which such products must have a guarantee of an after sales service. After sales service is a form of post-transaction stated under Law No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection. In which states that it is an obligation that business actors must fulfil for products that has a durability period for more than 1 (one) year. After sales service are manifested in several forms such as; repairs, replacement of product, and availability of spare parts. In addition, to developments in e-commerce allowing consumers to have more access to products. Which, raises concerns with the fulfillment of after sales service by business actors. This article aims to explore the obligation, rights of business actors and supervision of after sales service by analyzing the after sales service that is presented in the market today."

"Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak konsumen saat pembelian barang elektronik impor. Dengan menganalisa kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya untuk mendirikan pusat layanan purna jual. Dengan pesatnya perkembangan teknologi yang didorong oleh globalisasi, terjadi peningkatan impor produk elektronik. Produk-produk tersebut harus memiliki jaminan dan adanya pusat layanan purna jual untuk dapat menampung. Pusat layanan purna jual merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam tahap pasca transaksi yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut, terdapat kewajiban bagi pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas purna jual untuk barang yang memiliki permanfaatan sekurang-kurang nya 1 (satu) tahun. Layanan purna jual diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti perbaikan, penggantian produk, dan ketersediaan suku cadang. Selain itu, perkembangan e-commerce memungkinkan konsumen memiliki akses lebih luas terhadap produk. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap pemenuhan layanan purna jual oleh pelaku usaha.

---

The Article aims to analyze the protection of consumer interest in the purchasing of imported electronic products. Which will be conducted by analyzing the compliance of business actors to establish after sales service centers. With the rapid development of technology in the background of globalization has lead to an increase of imported electronic products. In which such products must have a guarantee of an after sales service. After sales service is a form of post-transaction stated under Law No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection. In which states that it is an obligation that business actors must fulfil for products that has a durability period for more than 1 (one) year. After sales service are manifested in several forms such as; repairs, replacement of product, and availability of spare parts. In addition, to developments in e-commerce allowing consumers to have more access to products. Which, raises concerns with the fulfillment of after sales service by business actors. This article aims to explore the obligation, rights of business actors and supervision of after sales service by analyzing the after sales service that is presented in the market today."

"abstrakPerlindungan hukum bagi konsumen adalah segala upaya yang menjaminadanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, yangmelahirkan suatu benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yangmerugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.Pengenaan service charge dianggap sebagai aktivitas bisnis yang dilakukan olehpelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan lainnya, dengan konsumen selakusubjek pajak sebagai objeknya. Dalam kaitannya dengan Pajak, pengenaan servicecharge dianggap sebagai pungutan pajak karena bersifat memaksa. Peneilitan inimembahas terkait perlindungan hukum atas pengenaan service charge (uang servis)pada usaha restoran terhadap konsumen, yang dimana belum terdapatnya aturanmengenai pengenaan service charge yang diterapkan kepada konsumen selakusubjek pajak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif danyuridis empiris. Kesimpulan yang didapatkan yaitu terkait dengan pengenaanservice charge dianggap sebagai pungutan pajak karena bersifat memaksa,sedangkan diketahui bahwa service charge bukan merupakan pungutan pajak,karena service charge diatur bukan oleh Undang-Undang. sebagaimana diketahuibahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur oleh undangundang.Saat ini yang ada hanya aturan mengenai uang servis yang merupakanpendapatan non upah, yang dibagikan kepada Pekerja/Buruh guna mensejahterakanPekerja/Buruh. Dalam hal yang demikian, konsumen dibenarkan untuk menolakatau meminta keringanan pembayaran service charge, dan melakukan upaya-upyahukum atas pembebanan service charge yang dibebankan kepadanya.

---

abstractLegal protection for consumers is the effort that guarantees legal certaintyto provide protection to consumers, which create a fortress to eliminate arbitraryactions which are detrimental to businessmen only for the sake of consumerprotection. The imposition of a service charge is considere a business activitycarried out by a businessmen to gain other benefits, with the consumer as thesubject and tax as the object. The relation with taxes, the imposition of a servicecharge is considered a tax levy because it is coercive. This research is related tothe legal protection of the imposition of service charges (service money) in therestaurant towards consumers, for which there are no rules regarding theimposition of service charges that are applied to consumers as tax subjects. Thisstudy use a normative and empirical juridical approach. The conclusion is thatrelated to the imposition of service charges are considered as tax levies becausethey are coercive, whereas it is known that the service charge is not a tax, becauseservice charges are regulated not by law. as it is known that taxes and other leviesthat are coercive must be regulated by law. In this current time the rules is onlyregarding service fees which constitute non-wage income, which is distributed toWorkers / Laborers to prosper Workers / Laborers. Therefore, the consumer isjustified in refusing or requesting the relief of the payment of the service charge,and making legal efforts for the imposition of the service charge charged for them"

"[Skripsi ini membahas mengenai layanan PT. Go-Jek Indonesia, yang mana pembahasan difokuskan pada pertanggungjawaban pelaku usaha atas layanan yang diselenggarakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Go-Jek Indonesia bertanggung jawab atas layanan yang diselenggarakan atas dasar bahwa hubungan antara pelaku usaha dengan pengemudi ojek adalah setara, sehingga menimbulkan tanggung jawab yang setara pada kedua belah pihak, serta adanya hubungan secara langsung antara konsumen dengan pelaku usaha melalui aplikasi yang digunakan untuk mengakses layanan yang bersangkutan., This undergraduate thesis discusses the services of PT. Go-Jek Indonesia, which focuses on company responsibility on such aforementioned services. This research is a normative legal research which was conducted by using literature study. The results of this research shows that PT. Go-Jek Indonesia is held liable for the conduct of its services on the grounds that there is an equal position between the company and ojek drivers, thus creating equal responsibility on both parties, and the existence of direct relationship between the company and the consumer through an online application in order to access such service.]"

"Iklan merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pelaku usaha untuk menawarkan produk kepada masyarakat. Namun demikian, di dalam mengiklankan sebuah produk, Pelaku usaha selalu di tuntut agar menyampaikan informasi yang jujur, benar, dan dapat dipertanggunjawabkan. Hal tersebut demi melindungi kepentingan konsumen yang akan membeli produk tersebut, dari informasi yang menyesatkan yang dapat merugikan kepentingan konsumen sendiri, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Dalam tulisan ini Penulis memaparkan kajian terhadap iklan yang dibuat dan kemudian disebarluaskan oleh dua perusahaan penyedia layanan jasa internet yang digugat oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat karena diduga telah merugikan konsumen dengan iklannya yang menyesatkan.

---

Advertising is one way used by business actors to offer products to the public. However, in advertising a product, business actors are always in demand to convey information which is honest, true, and accountable. This is to protect the interests of consumers who will buy the product, from any misleading informations that could harm the interests of the consumers themselves, as stipulated in Law No. 18 of 1999 on Consumer Protection.

In this paper author describes a study of advertising that is created and then distributed by two internet service providers companies which were sued by a non-governmental organization for allegedly harming consumers' interests with misleading advertising."

"ABSTRACTFinancial Technology (Fintech) memiliki bermacam bentuk salah satunya Peer to Peer Lending, yaitu layanan yang mempertemukan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman secara online melalui sebuah platform berbasis Sistem Elektronik. Peer to Peer Lending dikenal dengan sebutan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang diatur dengan POJK 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI. Sebagai suatu layanan jasa keuangan berbasis teknologi yang berbeda dari industri pembiayaan konvensional, LPMUBTI membutuhkan kejelasan atas peraturan perlindungan konsumen bagi Pengguna LPMUBTI baik dari segi pengelolaan dana maupun pengelolaan data Pengguna LPMUBTI. Oleh sebab itu, skripsi ini hendak menganalisis mengenai pengaturan perlindungan konsumen yang terdapat pada POJK LPMUBTI dibandingkan dengan peraturan-peraturan perlindungan konsumen yang ada di Indonesia serta perlindungan penerima pinjaman atas penagihan utang pada PT Digital Synergy Technology (PT DST). Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen yang terdapat pada POJK LPMUBTI masih belum seluruhnya setara dengan peraturan perlindungan konsumen yang ada yaitu pada UU PK, UU ITE, dan POJK Perlindungan Konsumen beserta turunannya. Hasil analisis mengenai pengelolaan data dan pengelolaan dana pada PT DST menunjukkan bahwa terdapat penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna yang menyebabkan kerugian konsumen dan terdapat pelanggaran pada peraturan internal PT DST serta Pedoman Perilaku Aftech terkait penagihan yang dilakukan menggunakan ancaman dan intimidasi. Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan pengaturan tambahan mengenai perlindungan konsumen pada POJK LPMUBTI agar konsumen dalam sektor LPMBUTI lebih terlindungi.

---

ABSTRACTFinancial Technology (Fintech) has various forms, one of which is Peer to Peer Lending. Peer to Peer Lending is a service that brings together Loan Providers and Loan Recipients online through an Electronic System-based platform. Peer to Peer Lending is known as the IT-Based Lending Services (LPMUBTI) which is regulated by POJK 77/POJK.01/2016 concerning LPMUBTI. As a technology-based financial service that is different from the conventional finance industry, LPMUBTI requires clarity on consumer protection regulations for LPMUBTI Users both in terms of debt collection and LPMUBTI`s User data management. Therefore, this thesis intends to analyze the regulation of consumer protection found in POJK LPMUBTI compared to consumer protection regulations in Indonesia and the protection of loan recipients for debt collection at PT Digital Synergy Technology (PT DST). This study shows that consumer protection in POJK LPMUBTI is still not entirely equivalent to existing consumer protection regulations, namely in the UU PK, UU ITE, and POJK Perlindungan Konsumen. The results of the analysis of data management and fund management at PT DST indicate that there is an abuse of User Personal Data that causes consumer losses and there is a breach on PT DST`s internal regulations and the Aftech Code of Conduct related to debt collection that used threats and intimidation on its User. Based on this, additional regulations are needed regarding consumer protection in POJK LPMUBTI so that consumers in the LPMBUTI sector are better protected."

"Permasalahan pelindungan konsumen dapat terjadi dalam bidang bisnis wedding organizer, dimana wedding organizer selaku pelaku usaha dalam melaksanakan jasanya menimbulkan kerugian bagi calon pengantin selaku konsumen. Adapun skripsi ini membahas mengenai kerugian yang dialami oleh konsumen dari jasa wedding organizer karena tidak dipenuhinya prestasi dalam paket perkawinan, sedangkan konsumen telah memenuhi prestasinya. Kasus nyata yang terjadi mengenai hal tersebut adalah kasus antara Yunike dengan Eva Bun Bridal EBB , dimana video hasil perekaman pesta perkawinan Yunike sebagai salah satu prestasi dalam paket perkawinan yang diberikan oleh EBB tidak memiliki rekaman suara pada saat sakral di Gereja. Hal tersebut jelas merugikan Yunike.Rumusan masalah dari kasus tersebut adalah apakah wedding organizer merupakan pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelanggaran hukum apa saja yang dilakukan EBB, dan bagaimana kesesuaian dan ketepatan putusan BPSK DKI Jakarta dalam memutus sengketa antara Yunike dengan EBB.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa wedding organizer merupakan pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, EBB melakukan pelanggaran hukum sehingga merugikan Yunike, dan putusan BPSK DKI Jakarta cukup dalam menghukum EBB. Disarankan baik pihak konsumen maupun pelaku usaha lebih memahami hak dan kewajibannya masing-masing agar tidak timbul kerugian dikemudian hari.

---

Consumer protection issue could happen in wedding organizer's field, where wedding organizer's as the service party causing losses for the future bride and groom as consumer. This essay talks about any losses that experienced by wedding organizer service's consumer, due to non fullfilment of the wedding's package, whereas consumer already fulfill its obligations. Case that occurred was case between Yunike and Eva Bun Bridal EBB . Yunike's wedding video which is one of the EBB's wedding package did not have any voice over recording when the party held at Church. It was very detrimental in Yunike's side as consumer.

The issues are, is wedding organizer corporate as mentioned in the law of consumer protection, what kind of violations are EBB committed, and is decision of BPSK DKI Jakarta conformity with the law.

In this study, the authors use the method of normative research with the data gathered from literature studies. Results showed wedding organizer is a corporate according to law of consumer protection, EBB has committed violation of the law that suffer a financial lose to Yunike, and the decision of BPSK DKI Jakarta has been conformity to the law. Both parties should understand their rights and obligations of each in order to avoid losses in the future."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai aspek perlindungan konsumen terhadap jasa usaha pergadaian swasta tidak resmi yang mana usaha pergadaian tersebut dalam menjalankan praktiknya tidak diawasi oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan sumber data yang diperoleh merupakan data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa masih banyak usaha pergadaian yang masih belum mendaftarkan dirinya ke otoritas yang berwenang walaupun tenggat waktu yang ditentukan sudah lewat. Praktik yang dijalankan oleh pergadaian swasta tidak resmi berpotensi menimbulkan kerugian pada konsumen yang menggunakannya, karena dalam menjalankan praktiknya usaha pergadaian tersebut tidak diawasi oleh otoritas yang berwenang dan tidak mengikuti standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

---

ABSTRACTThis minithesis concerns about consumer protection towards the practice of illegal private pawnshops in which those private pawnshops are not supervised by Financial Service Authority. This research was the juridical-normative research, where the source of the data was received from secondary data and it will be analyzed qualitatively. This research showed that there are many private pawnshops still have not registered themselves to Financial Service Authority even though the specified deadline has passed. The practice of those illegal private pawnshops potentially harms consumer who use those private pawnshops because those private pawnshops are not supervised by the competent authority and does not follow the regulations standard."

"ABSTRAKPernyataan penyangkalan disclaimer dalam website umumnya adalah pemindahan tanggung jawab pemilik/pengelola situs kepada pemakai/pengunjung. Pernyataan penyangkalan disclaimer dalam situs jual beli online belum diatur secara khusus di dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, baik di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Transaksi Eektronik maupun Undang-Undang Perdagangan. Terdapat tiga permasalahan di dalam penelitian ini. Pertama, Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi jual beli online terkait dengan pencantuman pernyataan penyangkalan disclaimer? Kedua, Bagaimana kekuatan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online secara khusus terkait dengan pencantuman pernyataan penyangkalan disclaimer ? Ketiga, Perlukah sebuah aturan khusus tersendiri yang mengatur transaksi jual beli secara online di Indonesia? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian socio-legal. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa karakteristik/bentuk situs jual-beli online di Indonesia, ada yang berbentuk merchant mall seperti: Lazada, marketplace seperti: Tokopedia , atau situs iklan jual beli online seperti: OLX. Perbedaan bentuk/ karakteristik tersebut dapat dijadikan celah hukum oleh pemilik/pengelola situs jual beli online untuk melepaskan tanggung jawab ganti kerugian bilamana terjadi kerugian pada konsumen. Hasil penelitian berikutnya menunjukkan bahwa pernyataan penyangkalan disclaimer merupakan salah satu celah hukum yang dapat digunakan oleh Pemilik/Pengelola situs jual beli online untuk melepaskan tanggung jawab ganti rugi atas kerugian konsumen. Pernyataan penyangkalan disclaimer pada situs Lazada, Tokopedia dan OLX termasuk klausula baku yang dilarang oleh undang-undang karena didalamnya terdapat unsur pengalihan tanggung jawab dari pengelola/pemilik situs. Oleh karena itu, maka disclaimer dinyatakan batal demi hukum, dan pengelola/pemilik situs dalam transaksi jual beli online dapat ikut dimintakan tanggung jawab bilamana terjadi kerugian pada konsumen.

---

ABSTRACT A statement of disclaimer in the general website is the transfer of the responsibility of the site owner manager to the user visitor. Disclaimer statements in online buying and selling sites have not been specifically regulated in Indonesian laws and regulations, both in the Consumer Protection Act, the Electronic Transaction Act and the Trade Law. There are three problems in this study. First, what are the responsibilities of business actors in online buying and selling transactions related to the inclusion of a disclaimer statement Second, How is the strength of legal protection for consumers in online buying and selling transactions specifically related to the inclusion of a statement of disclaimer Third, Is there a need for a special rule that regulates online buying and selling transactions in Indonesia In this study, the authors used socio legal research methods. The results showed that there were several characteristics forms of online trading sites in Indonesia, some in the form of merchant malls such as Lazada, marketplaces such as Tokopedia, or online buying and selling advertising sites such as OLX. These differences in forms characteristics can be used as legal loopholes by the owner manager of the online buying and selling site to release compensation liability in the event of loss to the consumer. The results of subsequent studies indicate that a statement of disclaimer is one of the legal loopholes that can be used by the owner manager of an online buying and selling site to release liability for compensation for consumer losses. Disclaimer statements on Lazada, Tokopedia and OLX sites, including standard clauses that are prohibited by law because there are elements of transferring responsibilities from the site manager owner. Therefore, the disclaimer is declared null and void, and the manager owner of the site in an online sale and purchase transaction can be held responsible when there is a loss to the consumer."