Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas internet financial reporting kementerian/lembaga IFR K/L di Indonesia dengan tujuan membuktikan indeks IFR dan faktor-faktor yang mempengaruhi IFR K/L. Sejak adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP , instansi pemerintah wajib melakukan transparansi informasi. Prinsipnya menggunakan media yang murah, sederhana, cepat dan tepat waktu. Internet merupakan media yang tepat untuk meningkatkan transparansi pelaporan keuangan oleh K/L. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 77 K/L sebagai sampel penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini, yang diduga menjadi determinan IFR adalah ukuran, kekayaan, tipe, akses ke website, personal value, pertumbuhan, tingkat penggunaan teknologi, kualitas informasi laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja K/L. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akses, tipe, kualitas informasi laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja terbukti berpengaruh signifikan pada IFR K/L. Temuan ini dapat digunakan masyarakat sebagai alat pengendalian kinerja K/L melalui informasi di website K/L.

---

ABSTRACT The focus in this study is internet financial ministry non ministry government institution reporting in Indonesia. After the government issued regulations on public disclosure, the government has to report such information. It has to cheap, simple, fast and timely. The internet is an appropriate medium for transparent reporting of public information by the ministry non ministry government institution. The sample in this study is 77 ministry non ministry government institution. This study uses 9 variables are adjusted to the ministry non ministry government institution in Indonesia. It is ministry non ministry government institution Size, Wealth, Type, access to site, personal value, growth, technology, audit opinion and performance accountability. The results showed that the access to site, type, information quality and performance accountability proved significantly affect to the internet financial ministry non ministry government institution reporting. The findings of this study can be used by people as a means of control the ministry non ministry government institution performance based on the reporting of financial information on the Internet. "

"Karya akhir ini membahas peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dengan studi pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penelitian dilakukan secara kuantitatif untuk melihat pengaruh variabel-variabel penelitian secara bersama-sama terhadap kualitas Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan penjabarannya dalam upaya menjawab permasalahan-permasalahan penelitian dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Sebagai Aparat Pengawasan Intern, Itjen Kemenparekraf belum secara maksimal menjalankan perannya, namun upaya-upaya perbaikan menuju perwujudan peran APIP yang efektif telah mulai dibangun. Berkaitan dengan peningkatan kualitas Laporan Keuangan, pencapaian target opini WTP atas Laporan Keuangan Kemenparekraf merupakan target utama yang menjadi fokus perhatian Itjen khususnya. Dalam praktek penerapannya masih ditemui berbagai hambatan dan kendala baik dari internal maupun eksternal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Itjen Kemenparekraf telah menyiapkan Rencana Aksi peningkatan kualitas Laporan Keuangan. Dengan adanya rencana aksi ini diharapkan opini terhadap Laporan Keuangan Kemenparekraf dari semula "Wajar Dengan Pengecualian" menjadi "Wajar Tanpa Pengecualian"dapat tercapai. Pencapaian hasil tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung, yaitu Sumber Daya Manusia dan Sarana/Prasarana yang ada dan juga anggaran yang memadai dalam melakukan reviu Laporan Keuangan. Pada penelitian ini selain disarankan untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kompetensi auditor/pereviu juga disarankan melakukan sosialisasi kepada unit penyusun laporan agar lebih peduli kepada penyusunan laporan keuangan yang berkualitas untuk menunjukkan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara.

---

This thesis discusses the role of the Inspectorate General as the Internal Audit Officers to improve the quality of financial statements at the Ministry of Tourism and Creative Economy. The research was performed quantitatively to see the relation of all variables that affected the quality of financial statements, and the explanation of the research is done with qualitative methods with descriptive interpretive.

As an Internal Audit Officer, the role of the Inspectorate General of the Ministry of Tourism and Creative Economy was not optimal yet, but corrective actions towards the creation of goverment internal auditor role's to be effective has begun to be built. Achieving the "Unqualified" opinion of the Ministry of Tourism and Creative Economy's Financial Statement is their target to improve the quality of Financial’s Statement . In fact to realize these targets are still encountered many obstacles and constraint from both internal and external.

To overcome these problems Inspectoate General has prepared the Action Plan for improving the quality of financial statement. This action plan is a important way, the opinion " Fair with Exception" to be "Unqualified" is going to be achieved. The achievement of these results are not separatd from the supporting factors which are the Human Resources and Infrastructure that is used in conducting the review of financial statements.

In this research, it is advised to always maintain and improve the competence of auditors / pereview. And it is also suggested to socialize it to unit of reported constituent to be more concerned about the quality of the financial statements to show the accountability of financial management."

"Konvergensi PSAK ke IFRS yang dilakukan oleh DSAK IAI membawa dampak pada perubahan beberapa standar akuntansi keuangan Indonesia termasuk standar mengenai pengakuan pendapatan perusahaan real estat. PSAK 44 yang digunakan sebagai pedoman pengakuan pendapatan perusahaan real estat telah dicabut dan untuk selanjutnya pengakuan pendapatannya mengacu pada ISAK 21. Pada ISAK 21 diberikan panduan kepada perusahaan real estat untuk mengakui pendapatannya, yaitu mengacu pada PSAK 23 atau PSAK 34. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan ISAK 21 dalam perusahaan real estat PT PQR dan bagaimana dampak dari perubahan standar ini terhadap laporan keuangan PT PQR. Penelitian dilakukan dengan mengambil sample 3 perjanjian jual beli pada PT PQR yang kemudian dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan acuan pengakuan pendapatan yang seharusnya digunakan PT PQR yaitu apakah mengacu pada PSAK 23 atau PSAK 34. Pengakuan pendapatan akan mengacu pada PSAK 34 jika pembeli dapat menentukan elemen struktural utama desain real estat dan jika sebaliknya maka akan mengacu pada PSAK 23. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pengakuan pendapatan PT PQR berdasarkan kriteria ISAK 21 mengacu pada PSAK 23, dimana dampak penerapannya tidak terlalu banyak terhadap pencatatan selama ini yang mengacu pada PSAK 44.

---

PSAK to IFRS convergence made by DSAK IAI has an impact on the changes of Indonesian financial accounting standards including standards on revenue recognition for real estate companies. PSAK 44 that is used as a guideline for revenue recognition of real estate company was abolished and then replaced by ISAK 21. Based on ISAK 21, the real estate company is given direction about how to recognize their revenue, which refers to PSAK 23 or PSAK 34.

This research is conducted to analyze how ISAK 21's implementation in real estate company and how the impact of the changes to this new standard on the company's financial statement. This research was conducted by taking samples of three sale-and-purchase agreements on PT PQR which were further analyzed to determine revenue recognition reference that should be used by PT PQR, whether it refers to PSAK 23 or PSAK 34. Revenue recognition will be based on PSAK 34 if a buyer can specify the main structural elements of real estate design and otherwise will be based on PSAK 23.

The conclusion of this research is the revenue recognition of PT PQR is based on ISAK 21 criteria which refer to PSAK 23, where the impact of the implementation is not too different with the recording based on PSAK 44. "

"Skripsi ini berisi tentang analisis sistem dan prosedur akuntansi dari Pemerintah Daerah Kota Depok. Dalam skripsi ini membahas mengenai unit-unit kerja yang ada pada Pemerintah daerah. Pembahasan dalam skripsi ini dimulai dari traksaksi-transaksi yang ada pada masing-masing unit kerja Pemerintah daerah sampai menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Proses akuntansi dalam Pemerintahan Daerah melalui beberapa tahapan proses sampai pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan. Melalui skripsi ini, penulis ingin mengetahui apakah sistem akuntansi pada Pemerintah Kota Depok telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang ada.Hasilnya, penelitian ini menyatakan bahwa sistem akuntansi Pemerintah Kota Depok telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah kota Depok telah menerapkan penggunaan aplikasi SIPKD dalam mengolah data-data keuangan mereka sampai pada proses menghasilkan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sistem ini telah membuat kinerja Pemerintah kota Depok lebih efektif dan efisien terutama bagi setiap SPKD dan juga PPKD yang ada.

---

This thesis contains about the analysis of accounting system and procedures of the Local Government City of Depok. In this thesis discusses the work units that exist in local government. The discussion in this paper starts from transactions that exist in each local government unit to produce consolidated financial statements is the responsibility form of local government. Accounting process in Local Government through several stages of the process to ultimately result in financial statements. Through this paper, the authors wanted to determine if the accounting system in Depok Municipality has been in compliance with applicable laws and existing theories.

The result, this study states that the accounting system of the City of Depok has been in compliance with applicable laws. Depok city government has implemented the use SIPKD applications in processing their financial data to the accountability of the process of generating financial reports. This system has made the performance of Depok city government more effective and efficient, especially for any SPKD and PPKD also available."

"ABSTRAKLaporan magang ini berisi tentang perbedaan laporan keuangan Bank Indonesia dan BankKomersial di Indonesia. Di dalamnya menjelaskan tentang komponen-komponen laporankeuangan Bank Indonesia dan Bank Komersial. Perbedaan antara keduanya ditampilkandalam bentuk tabel untuk menjelaskan laporan apa yang berbeda dan komponen yangberbeda di Bank Indonesia dijelaskan di dalam laporan magang ini. Sehingga pembacadapat mengetahui perbedaan antara keduanya.Laporan keuangan Bank Indonesia diatur sesuai dengan Kebijakan Akuntansi KeuanganBank Indonesia (KAKBI) yang merupakan kebijakan spesial khusus Bank Sentral diIndonesia. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan dalam penyusunan laporan keuanganBank Indonesia. Oleh karena tujuan Bank Indonesia adalah mencapai kestabilan nilaitukar Rupiah, Bank Indonesia melakukan kebijakan-kebijakan yaitu salah satunya adalahkebijakan moneter. Sehingga di dalam laporan keuangan Bank Indonesia timbul transaksiyang diakibatkan oleh adanya implementasi kebijakan dalam rangka stabilisasi nilaiRupiah."

"ABSTRAKLaporan magang ini bertujuan untuk menganalisis pelaporan persediaan berupa BRT Ditjen X pada tahun 2016 serta tahapan reviu laporan keuangan dan prosedur reviu akuntansi persediaan berupa BRT Ditjen X yang diterapkan oleh Itjen Kemenhub RI pada tahun 2017. Dalam rangka mendapatkan informasi dan data reviu laporan keuangan, penulis melakukan aktivitas magang di Inspektorat I Itjen Kemenhub RI. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaporan BRT Ditjen X pada tahun 2016 tidak sesuai dengan penerapan akuntansi persediaan berbasis akrual. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa tahapan reviu laporan keuangan yang diterapkan oleh Itjen Kemenhub RI pada tahun 2017 telah sesuai dengan standar reviu laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan prosedur reviu akuntansi persediaan berupa BRT Ditjen X sangat terbatas.

---

ABSTRACTThis internship report aims to analyze the Bus Rapid Transit BRT rsquo s reporting in the Directorate General of X in 2016. The other purpose of this internship report are to analyze the stages of financial statement review and the procedures of inventory accounting review applied by the Inspectorate General of the Ministry of Transportation in 2017. To get information and data, the author conducted the internship activities in Inspectorate I of the Inspectorate General of the Ministry of Transportation. The analysis show that the BRT rsquo s reporting have not been complied with the accrual based inventory accounting. The analysis also show that the stages of financial statement review applied by the Inspectorate General of the Ministry of Transportation in 2017 are appropriate to the standard of financial statement review in state ministries and the procedures of inventory accounting review are limited."

"Laporan keuangan yang berkualitas menjadi salah satu tools dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintah. Namun, belum seluruh kementerian negara/lembaga mendapatkan opini terbaik. Berdasarkan penelitian, beberapa faktor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karenanya, riset ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang berpengaruh sekaligus membuat prediksi klasifikasi atas kualitas laporan keuangan kementerian negara/lembaga melalui teknik machine learning. Sampel yang dipakai pada penelitian ini sebanyak 256 kementerian negara/lembaga dari tahun 2018-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraud kas, temuan, tindak lanjut atas rekomendasi BPK, UP/TUP, dan realisasi mempunyai pengaruh yang kuat dalam menentukan kualitas laporan keuangan. Selain itu, dengan model Support Vector Machinedidapatkan prediksi klasifikasi yang lebih baik atas Kualitas laporan keuangan kementerian negara/lembaga."

"Laporan magang ini membahas tentang proses penyusunan SOP keuangan proses expense di PT X yang ditujukan untuk meyesuaikan SOP lama dengan proses bisnis yang baru. Analisis dilakukan atas kesesuaian proses yang dilakukan dengan teori yang ada serta penilaian aspek sistematika SOP PT X mengacu pada beberapa standar. Analisis juga dilakukan atas kecukupan pengendalian internal pada SOP hasil pemutakhiran. Analisis pengendalian internal tersebut dilakukan pada setiap SOP proses expense. Hasil laporan magang menyimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan pada proses penyusunan SOP keuangan di PT X. Sementara itu, aspek sistematika dalam SOP keuangan proses expense sudah sesuai dengan standar dan pengendalian internal dalam SOP tersebut sudah cukup memadai.

---

This internship report discusses about the process of preparing financial standard operating procedures (SOP) expense process on PT X to conform with the new business processes. The analysis was conducted to check the conformity of the preparation process that was performed to the existing theory and also the assessment of systematic aspects of the SOP refers to some standards. The analysis was also carried out on the adequacy of internal control of the updated SOP. Internal controls are analyzed in every SOP of expense process. The result of this internship report concludes that there are some deficiencies in the process of preparing financial SOP on PT X. Meanwhile, the systematics aspects of financial SOP process of expense are already conformed to the standards and internal controls in that SOP are already sufficient."