Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang memiliki harta melalui special purpose vehicle di luar negeri terkait implementasi tax amnesty. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui tinjauan literatur dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap narasumber yakni pihak Konsultan Pajak, Akademisi, dan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mempertimbangkan keikutsertaan program pengampunan pajak dalam hal penerapan PMK-127, analisis SWOT dapat membantu memberikan pertimbangan dari unsur kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan bagi wajib pajak. Selain itu, melalui analisa-analisa tersebut wajib pajak dalam menentukan perencanaan pajak nya yakni dengan lebih memilih untuk mendeklarasi harta atas kepemilikan SPV nya tanpa membubarkan atau melepaskan hak kepemilikan atas SPV dengan tarif yang lebih tinggi.

---

This study aims to analyze tax planning on the the implementation of tax amnesty program for taxpayers who own assets through a special purpose vehicle structure. This approach of the study is using qualitative approach by collecting data through study of relevant literatures. The results shows that SWOT analysis can be used as a tool to help such taxpayers when they considering to participate in the tax amnesty program as the SWOT analysis helpfully provide the elements of strength, weakness, opportunity, threat for taxpayers consideration. Besides that, through those analysis taxpayers in determaining their tax planning prefer declare their ownership of assets without transferring the ownership of assets or by liquidating the SPV with the higher tax rate."

"Penelitian ini membahas kewenangan Pemerintah dalam menunjuk Bank Persepsi yang menghimpun harta repatriasi wajib pajak dengan menganalisis kewenangan Pemerintah dalam administrasi negara serta menganalisis kewenangan Pemerintah dalam perpajakan menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga akan membahas mengenai pertanggungjawaban Pemerintah dan juga Bank Persepsi terhadap menyusutnya keuntungan harta wajib pajak yang direpatriasi melalui tax amnesty. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan mengolah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah memiliki kewenangan untuk menunjuk Bank Persepsi serta Pemerintah juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dalam prosesnya ditemukan maladministrasi dan/atau perbuatan melawan hukum.

---

This reseacrh discusses the authority of the Government in appointing a Perception Bank that collects taxpayer assets by analyzing the Government's authority in state administration and analyzing the Government's authority in taxation according to laws and regulations. This research will also discuss the responsibility of the Government and the Perception Bank for the shrinking of the taxpayer's assets that are repatriated through tax amnesty. This research is a normative juridical research by processing qualitative data. Based on the results of the research, the Government has the authority to appoint Perception Bank and the Government can also be held accountable for maladministration and/or illegal actions."

"Kebijakan tax amnesty Indonesia mempunyai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional melalui repatriasi aset. Namun, realisasi target repatriasi hanya 14,7 dari target 1.000 T. Pelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan masalah yang muncul dalam repatriasi aset pada kebijakan tax amnesty di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi repatriasi aset pada kebijakan tax amnesty masih belum berjalan dengan baik karena perbedaan disposisi mengenai tujuan utama tax amnesty, ketidakjelasan komunikasi atas perbedaan pemahaman sosialisasi di awal periode I, komunikasi yang tidak konsisten akibat tidak fokus dalam menentukan target. Dalam implementasi muncul masalah-masalah penghambat yaitu situasi politik yang tidak stabil, instrumen investasi yang kurang menarik, desain kebijakan yang kurang mendukung, kesalahan dalam penentuan target, dan pengaruh pihak luar negeri.

---

Indonesian tax amnesty aims to boost economic growth and national development through assets repatriation. However, the realization of asset repatriation is only 14,7 of the target 1.000 T. The purpose of this reseacrh is to analize the implementation and the problems arisen in the assets repatriation of tax amnesty policy in Indonesia. This research conducted by qualitative approach with deep interview. The result of this research show that implementation of assets repatriation is not working properly because there are differences about disposition concerning the main purpose of assets repatriation between Government and Tax Authority, the unclarity of communication agains differences of understanding in the early periode, inconsistency of communication that is caused by unfocuses within determining the target. Furthermore, there are some problems faced in the implementation of assets repatriation invole unstable politics situation, unattractive instrument of investment, and influence of foreign parties."

"Skripsi ini membahas mengenai program pengampunan pajak yang berlangsung di Indonesia. Pengampunan Pajak merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mendapatkan pendapatan dalam waktu yang relatif singkat. Program Pengampunan Pajak seringkali langsung dianggap berhasil selama negara mendapatkan penerimaan yang cukup besar atau sesuai dengan target. Namun, pendapatan yang mencapai target tidak dapat dijadikan satu satunya indikator untuk menentukan keberhasilan program Pengampunan Pajak.Dalam skripsi ini, permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak setelah dilakukannya Pengampunan Pajak dan bagaimana penerapan Pengampunan Pajak di Indonesia. Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif dengan meneliti norma hukum tertulis dan bahan pustaka digunakan sebagai bahan utama penelitian, dengan metode penelitian untuk menganalisa data adalah secara kualitatif. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat, tetapi tidak signifikan meski telah dilaksanakan program Pengampunan Pajak di Indonesia, dan pengaturan Pengampunan Pajak di Indonesia masih kurang ideal.

---

This thesis discusses about the comparison of several tax amnesty programs in Indonesia. Tax Amnesty is one of the policies made by Indonesia rsquo s governement to earn income in a relatively short period of time. Tax Amnesty programs are often deemed as successful when one rsquo s country receive a large sum of money or when they reach the nominal targeted from the programs. Although considered very successful in terms of increasing national income but income is not the only indicator that makes taxation program successful.

This thesis will further discusses about several programs that have been implemented in Indonesia and Indonesia rsquo s tax compliance rate after these programs were implemented, as well as the ideal arrangement for such programs. Research conducted for this thesis is juridical normative by examining norms of written law and using written material for research with qualitative research method to analyze the data. In conclusion, Indonesia rsquo s Tax Compliance Rate has not increased much or significantly after the Tax Amnesty programs, and that the programs implemented are still far from ideal."

"Penelitian ini meneliti perbedaan pengaruh pelaksanaan masing-masing tax amnesty tahun 2008 dan tax amnesty tahun 2016 berdasarkan UU nomor 11 tahun 2016 terhadap penerimaan pajak dengan mengamati sampel data penerimaan pajak beberapa periode sebelum dan setelah dilaksanakannya tax amnesty. Atas sampel tersebut dilakukan uji beda Mann Whitney U test untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara penerimaan periode sebelum dengan penerimaan periode setelah dilaksanakannya tax amnesty. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan maka tax amnesty berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil dari penelitian ini adalah penerimaan pajak periode sebelum dan setelah dilaksanakannya tax amnesty tahun 2008 berbeda secara signifikan yang berarti bahwa tax amnesty tahun 2008 berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sedangkan penerimaan pajak periode sebelum tax amnesty tahun 2016 tidak berbeda dengan penerimaan pajak periode setelah dilaksanakannya tax amnesty tahun 2016. Perbedaan antara tax amnesty tahun 2008 dengan tax amnesty tahun 2016 selain jenis-jenis pengampunannya adalah ada tidaknya program lain yang menyertai pelaksanaan tax amnesty. Tax amnesty tahun 2008 dilaksanakan dengan disertai reformasi perpajakan melalui amandemen Undang-Undang PPh, PPN dan PPnBM, dan KUP sedangkan tax amnesty tahun 2016 dilaksanakan sebagai program yang berdiri sendiri. Adanya reformasi perpajakan yang menyertai pelaksanaan tax amnesty tahun 2008 kemungkinan merupakan penyebab keberhasilan tax amnesty tahun 2008 dalam meningkatkan penerimaan pajak.

---

This Research examines the effect of tax amnesty implementation on tax revenue. This study examines the effect on tax revenue collection of the implementation of each tax amnesty, the 2008 amnesty and the 2016 amnesty based on Indonesia Tax Law Number 11 of 2016. The research uses sample data that consist of tax revenue of several periods before and after the implementation of tax amnesty. The data were tested using Mann Whitney U test to determine whether there are differences between tax revenue collection some periods before and after the amnesty. If there is a significant difference then tax amnesty has an effect on tax revenue collection.

The result of the test is that there are differences in tax revenue before and after 2008 amnesty while 2016 tax amnesty are not. The difference between 2008 amnesty and 2016 amnesty other than the types of amnesty is the presence of other programs that accompany the implementation of tax amnesty. The 2008 amnesty was carried out with tax reform through amendment of Tax Law while 2016 amnesty is carried out on its own. Tax reform that accompanied the 2008 amnesty might caused 2008 amnesty succeded on increasing tax revenue collection."

"Tax amnesty adalah kebijakan yang menghapus pokok pajak yang terutang dan sanksinya. Tujuan dari pengampunan pajak adalah untuk memperoleh dana sebagai penerimaan APBN dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa yang akan datang. Terdapat dua hal dalam tax amnesty yaitu deklarasi aset dan repatriasi aset. Deklarasi aset Indonesia menjadi yang tertinggi diantara negara-negara lain. Namun, repatriasi aset Indonesia justru sebaliknya. Repatriasi aset bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia yang menjadi harapan besar bagi Indonesia dalam meningkatkan penerimaan negara. Repatriasi aset Indonesia hanya berhasil mendapatkan dana sebesar 147 Triliun dari 1000 Triliun target yang telah ditetapkan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan tax amnesty di tahun 2016 dalam upaya repatriasi aset dari luar negeri ke dalam negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist untuk menganalisis hubungan sebab akibat bagaimana keefektifan program dan faktor yang mendukung tax amnesty atas repatriasi aset di Indonesia dan diperkaya dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan repatriasi aset ditinjau dari teori Riant Nugroho (2012:107) menggambarkan bahwa kebijakan repatriasi aset di Indonesia kurang efektif.

---

Tax amnesty is a policy that eliminates the principal tax payable and the sanctions. The purpose of tax amnesty is to obtain funds as state budget revenues and improve taxpayer compliance in the future. There are two things in tax amnesty, namely asset declaration and asset repatriation. Indonesia's asset declaration is the highest among other countries. However, the repatriation of Indonesian assets is just the opposite. Asset repatriation aims to improve the investment climate in Indonesia, which is a big hope for Indonesia in increasing state revenues. The repatriation of Indonesian assets only managed to get funds of 147 trillion from the 1000 trillion target that had been set. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of tax amnesty in 2016 in an effort to repatriate assets from abroad to domestic. This study uses post-positivist approach to analyze the causal relationship between program effectiveness and the factors that support tax amnesty on asset repatriation in Indonesia and enriched with data collected through in- depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the effectiveness of the asset repatriation policy in terms of the theory of Riant Nugroho (2012:107) illustrates that the asset repatriation policy in Indonesia is less effective."

"Perekonomian Indonesia yang lesu belakangan ini menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan Tax Amnesty pada pertengahan 2016 adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi persepsi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan Tax Amnesty dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan Tax Amnesty. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari 100 responden. Penelitian ini menggunakan Gronroos Service Quality Model, dengan memakai Structural Equation Modeling (SEM) sebagai teknik analisis.Hasilnya menunjukkan bahwa functional quality dan technical quality berpengaruh positif signifikan terhadap image quality. Image quality dan technical quality berpengaruh positif signifikan terhadap service quality perception, sementara functional quality berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap service quality perception. Lebih jauh lagi, hasil penelitian menunjukkan bahwa service quality perception berpengaruh positif signifikan terhadap taxpayers satisfaction. Karena penelitian ini membahas kualitas pelayanan dari kebijakan terbaru yaitu Tax Amnesty dengan menggunakan pendekatan multidimensi, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam evaluasi kebijakan perpajakan, sehingga pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih baik di masa yang akan datang.

---

The recent slackening of economic growth in Indonesia has led to the non-achievement of tax revenue collection targets in recent years. The Tax Amnesty in mid 2016 was one such measure taken by the government. The purpose of this study is to identify the perception of taxpayers on the quality of tax amnesty services and identify the factors that influence the quality of tax amnesty services. A research questionnaire was used to collect data from 100 Tax Amnesty participants. This study uses the Gronroos Service Quality Model, with Structural Equation Modeling (SEM) used as the data analysis technique.The results show that both functional quality and technical quality have a positive and significant effect on image quality. Image and technical quality have a positive and significant influence on service quality perception, while functional quality has a positive but not significant effect on service quality perception. Moreover, the results show that service quality perception has a positive and significant effect on taxpayers satisfaction. Since this study assessed the quality of service for the latest tax policy, namely the multidimensional tax amnesty, the results are expected to be useful for policy evaluation, so that in the future the government can produce better tax policies."

" ABSTRAK Skripsi ini bertujuan menganalisis proses dan faktor penghambat implementasi pengampunan pajak pada sektor UMKM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengampunan pajak bertujuan mengintegrasi sektor informal masuk ke sistem administrasi pajak tanpa dikenakan sanksi. Tidak semua asosiasi dilibatkan secara aktif dalam melaksanakan sosialisasi. Partisipasi periode I rendah dipengaruhi oleh kekeliruan persepsi, desain kebijakan memicu partisipasi di penghujung batas waktu, kesenjangan pemahaman petugas pajak, ketidakpahaman pelaku UMKM mengenai teknis pelaksanaan, dan kekeliruan strategi sosialisasi. DJP telah menerapkan strategi komunikasi, proyeksi target uang tebusan, dan inklusi sehingga partisipasi periode II meningkat. DJP sebaiknya berkoordinasi dengan pihak asosiasi sebelum melaksanakan sosialisasi, dan memverifikasi kebenaran, memetakan data, memperbaiki sistem perpajakan UMKM, salah satunya dengan merevisi PP Nomor 46 Tahun 2013.

---

ABSTRACT This thesis aims to analyze the processes and factors inhibiting the implementation of tax amnesty in the MSME sector in Indonesia. This study used a qualitative approach with field studies and documents. The results showed that the implementation of tax amnesty aimed to provide benefits, integrating the informal sector into the tax administration system entered no penalty. Not all associations are actively involved in the socialization. Low participation first period affected by errors of perception, participation in policy design triggers the end of the time limit, the tax officials 39 understanding gap, ignorance of MSMEs regarding the technical implementation, and oversight strategy socialization. DGT has implemented a communication strategy, the projected target of redemption, and inclusion so that the participation of the second period increases. DGT should coordinate with the association before the socialization, and verified the truth, map data, improve the taxation system of MSMEs, one of them by revising Regulation No. 46 Year 2013."