Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi unmet need KB didefinisikan sebagaipersentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkankelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Tren unmet need KBdi Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari 11,4 pada Tahun2012 menjadi 15,8 pada Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuideterminan pada tingkat individu dan tingkat kabupaten/kota terhadap status unmet needKB di empat provinsi dengan proporsi unmet need tinggi dan rendah Maluku,Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Kalimantan Barat . Analisis data sekunder dariSusenas pada tingkat individu, laporan rutin BKKBN dan BPS Tahun 2016 pada tingkatkabupaten/kota. Sampel yang digunakan sebesar 23.276 wanita usia subur berstatuskawin PUS di Provinsi Maluku, Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Kalimantan Baratyang merupakan bagian dari sampel Susenas Tahun 2016. Analisis data dilakukandengan menggunakan regresi logistik multilevel. Determinan yang berpengaruhterhadap status unmet need KB pada PUS di Provinsi Maluku, Sumatera Utara, DKIJakarta dan Kalimantan Barat secara keseluruhan terdiri dari faktor-faktor yang terdapatpada tingkat individu yakni umur wanita, usia kawin pertama, jumlah anak masih hidup,daerah tempat tinggal dan kepemilikan asuransi BPJS kesehatan. Umur wanitamerupakan faktor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perbedaan status unmetneed KB. Faktor-faktor yang terdapat pada tingkat individu memiliki peran yang lebihbesar terhadap kejadian unmet need KB dibandingkan dengan faktor-faktor yangterdapat pada tingkat kabupaten/kota.

---

ABSTRACTUnmet Need for Family Planning services is the proportion of women of childbearingage who do not want children anymore or want to delay childbirth but do not usecontraception to prevent pregnancy.Trends unmet need for family planning in Indonesiain the last five years has increased from 11,4 in 2012 to 15,8 in 2016. The studyaims to kmow determinants of the unmet need for family planning the individual at theindividual level and the at district city in the four provinces with a high need proportion Maluku, North Sumatera, DKI Jakarta and West Kalimantan. At the individual level,data were taken from Susenas 2016 and at the district city data were taken from regularbkkbn and bps report. 23,276 married women of reproductive age in Maluku, NorthSumatera, Jakarta and West Kalimantan were used as sample which is part of theSusenas sample in 2016. Data analysis was done by using multilevel logistic regression.Overall, determinants of unmet need for family planning in Maluku, North Sumatera,Jakarta and West Kalimantan are factors at the individual level ie women age, the age offirst marriage, number of living child, residence, BPJS health insurance ownership.Women age is the factor with the greatest contribution to unmet need for familyplanning status. Factors at the individual level have a greater influence on the unmetneed of family planning compared to the factors at the district city level. "

"

Abstrak

 

Unmet need KB merupakan kondisi perempuan aktif seksual yang ingin menunda atau membatasi kehamilan tetapi tidak menggunakan kontrasepsi. Penelitian ini mengkaji determinan sosiodemografik unmet need di Indonesia. Pengukuran unmet need menggunakan data SDKI 2017 dengan cara non-kalender yang mendasarkan pada status penggunaan kontrasepsi saat survei (11,7%), sedangkan cara kalender mendasarkan status penggunaan kontrasepsi dalam kurun waktu 69 bulan jelang survei (14,7%). Perbedaan sekitar 3% ini menyangkut tambahan hampir 1,6 juta perempuan berisiko kehamilan tidak diinginkan. Indonesia dengan konteks angka putus pakai kontrasepsi relatif tinggi, pengukuran unmet need KB cara kalender lebih sesuai dibanding cara non-kalender. Penguatan konseling oleh tenaga kesehatan, penataan pola pelayanan KB yang lebih sesuai diperkotaan, pemerataan pelayanan KB di seluruh wilayah Indonesia dan menjangkau masyarakat miskin diharapkan dapat menurunkan unmet need KB.

 

---

Abstract

 

Unmet need for family planning is a condition of sexually active women who want to delay or limit pregnancy but do not use contraception. This study examines the unmet need for sociodemographic determinants in Indonesia. Unmet need measurement uses IDHS 2017 by the non-calendar method which is based on the contraceptive use status during the survey (11.7%), while the calendar method is based on the status of contraceptive use within 69 months prior to the survey (14.7%). This difference of around 3% concerns the addition of nearly 1.6 million women at risk of unwanted pregnancy. In Indonesia with relatively high contraceptive discontinuation rate, the unmet need for family planning in the calendar method is more appropriate than the non-calendar method. Strengthening counseling by health workers, structuring patern family planning services that are more appropriate in urban areas, equitable distribution of family planning services throughout Indonesia, and reaching the poor are expected to reduce unmet need for family planning. 

"

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk kerangka institusional sebuah kebijakan negara dan tindakan kolektif pada instansi pelaksana kebijakan tersebut. Studi ini merupakan upaya mengkaji organisasi pemerintah dalam kerangka institusional dengan metodologi penelitian Soft Systems Methodology (SSM) berorientasi pada theoretical research interest. Penelitian ini dilakukan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah diberi wewenang untuk mengelola Penyuluh Keluarga Berencana (Penyuluh KB) sebagai konsekuensi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyuluh KB yang dialihkan status kepegawaiannya dari PNS pemerintah kabupaten/kota menjadi PNS BKKBN ini jumlahnya mencapai 15.777 orang, tersebar di seluruh penjuru Indonesia dengan karakteristik geografis dan kapasitas SDM yang bervariasi serta unit pengelola terbawahnya ada di level provinsi. Kondisi yang demikian tersebut mendorong BKKBN untuk merumuskan infrastruktur kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tata-kelola Penyuluh KB sebagai wujud tindakan organisasi. Secara empiris, kerangka kelembagaan alih kelola Penyuluh KB tersebut dikaji dengan perspektif New Institutionalism yang lebih berfokus pada level organisasi. Studi ini memperkuat kembali pemikiran Nee bahwa perubahan institusi musti ditanggapi dengan melakukan penyesuaian kembali atas kepentingan, norma dan kekuasaan, bukan sekadar membuat kembali aturan formal.

---

This research aims to determine the form of institutional framework of state policy and collective action of work units in the implementing agencies. It was an effort to examined government organizations in an institutional framework using Soft Systems Methodology (SSM) with research interest orientation. The data was collected at the National Population and Family Planning Board (BKKBN), which is an institution that has been authorized to manage Family Planning (FP) field workers as a consequence of the enactment of a legislation about Regional Government. The number of FP field workers who employment status were being transferred from district/city government civil servants to BKKBN civil servants have reached approximately 15,777. They were spread throughout Indonesia with varying geographical characteristics and HR capacity. Their lowest management unit was at the provincial level. This condition drove BKKBN to formulate a policy infrastructure that could be a guidance in the implementation of the governance of FP field workers. Empirically, this study was examined through the perspective of New Institutionalism which focuses more on organizational level. This study reaffirms Nees thought that changes in institutions must be responded to by re-adjusting interests, norms and power, rather than merely re-establishing formal rules."

"Salah satu masalah kependudukan utama yang dihadapi Indonesia adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi, hingga saat ini telah dilakukan berbagai usaha untuk mengendalikan pertumbuhan penduudk, terutama melalui pengendalian angka kelahiran atau fertilitas. Upaya penurunan angka kelahiran ini dilakukan dengan cara pemakaian kontrasepsi kepada pasangan usia subur. Kabupaten Bogor juga mengalami hal yang sama, belum semua PUS memanfaatkan pelayanan KB. Kecamatan Ciseeng untuk cakupan unmet need KB belum memenuhi SPM (5%). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan faktore predisposisi, pemungkin, kebutuhan dan penguat terhadap pemanfaatan pelayanan keluarga berencana. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan studi cross sectional. Data yang dikumpulkan adalah data primer, diperoleh dengan cara wawancara terhadap WUS yang berstatus menikah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa umur, pekerjaan, akses dan kebutuhan berhubungan secara signifikan dengan pemanfaatan pelayanan KB. Kebutuhan akan pelayanan KB merupakan variabel yang paling dominan.

---

One of the main demography issues in Indonesia is a higher growth rate of population. Nowadays, there are any efforts to control the growth rate of the population through the controk of birth rate or fertility by using contraception involuntary by the fertile spouse. Bogor regency also experience the same thing, not all of the PUS use services of KB. Ciseeng subdistrict for unmet need coverage KB has not met the SPM (5%). The purpose of this research was to know relationship factors predisposing, needs and booster of the utilization of family planning services. this research is quantitative with cross sectional study. The Data collected is primary data, obtained by means of interviews to the WUS are married. Resultes of the study explained that the age, occupation, access and requirements associated with the utilization of service significantly KB. The need for services is the most variable KB is dominant."

"ABSTRAKProgram Kampung Keluarga Berencana (KB) Kelurahan Pinang Ranti di resmikan pada tahun 2017 dengan nama Kampung KB Pulo Asri. Program Kampung KB Pulo Asri Kelurahan Pinang Ranti merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Dikemas menjadi program yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat baik dari sisi keagamaan, sisi pendidikan, sisi reproduksi, sisi ekonomi, sisi perlindungan, sisi kasih sayang, sisi seni budaya, dan sisi pembinaan lingkungan. Dalam realisasi Program Kampung KB Pulo Asri, Kelurahan Pinang Ranti diperlukan kerja sama yang baik untuk menjalankan Program Kampung KB, salah satunya dengan partisipasi. Partisipasi merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk berbagi peran dan melihat keterlibatan masyarakat. Hal tersebut menjadi sebuah kajian dalam penelitian ini mengenai partisipasi masyarakat terhadap Program Kampung KB Pulo Asri. Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam program ini, masyarakat menjadi sasaran utama pelaksanaan Program Kampung KB. Untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah yang lebih optimal maka diperlukan penelitian untuk menggambarkan tingkat partisipasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berangkat dari teori partisipasi Model CLEAR yang dikemukakan oleh Lowndes, Pratchett, and Stoker, terdiri dari dimensi Can do, Like to, Enable to, Asked to, Responded to. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan melalui data kuesioner dan wawancara mendalam dengan narasumber yang berkaitan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Kampung KB Pulo Asri, Kelurahan Pinang Ranti menunjukkan hasil yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sudah optimal dalam penyelenggaraan program pemerintah.

---

ABSTRACT

Family Planning (KB) Village Program Pinang Ranti Urban Village was formalized in 2017 as Pulo Asri KB Village Program. Pulo Asri KB Village Program is a step to improve the quality of life of families and public. Packed into a program aimed at the wellbeing of the public both from religious sides, educational sides, reproductive sides, economic side, side of protection, side of compassion, side of cultural arts, and side of environmental coaching. In the realization of Pulo Asri KB Village Program needs good cooperation to run the KB Village Program, one of them with participation. Participation is a good step to share the role and see public involvement. This is a study in this research on public participation in the Pulo Asri KB Village Program. Public participation is an important element in this program, the public is the main goal of implementation of Kampung KB Program. To support the implementation of more optimal government programs, research is needed to describe the participation level. This research uses a quantitative approach that departs from CLEAR model participation theory presented by Lowndes, Pratchett, and Stoker, consists of the dimension of Can do, Like to, Enable to, Asked to, Responded to. Data retrieval on this research is done through questionnaire data and in depth interviews with related sources. Results from this research show that the level of public participation in Pulo Asri KB Village Program, shows high results. This suggests that public participation is optimal in government programmes."

"ABSTRAK

Beberapa faktor yang mempengaruhi unmet need yaitu umur, pendidikan, jumlah

anak masih hidup, usia kawin, tempat tinggal, pengetahuan tentang KB, dan status

pekerjaan responden, sikap suami terhadap KB, pernah pakai KB, aktivitas

ekonomi dan indeks kesejahteraan hidup. Metode penelitian cross sectional

dengan menggunakan sampel PUS sejumlah 1249 jiwa. Hasil penelitian

menunjukkan status unmet need KB Provinsi Banten 12,00%. Sebagian besar

responden mendapatkan pelayanan yang baik terhadap KB sebesar 66,2%. Ada

hubungan yang signifikan antara pelayanan KB dengan status unmet need pada

kelompok alasan tidak ber-KB karena alasan non kesehatan (CI 95% 2,3-47,6).

Disarankan agar lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan,

petugas lapangan KB, dan kader kesehatan dalam rangka penyebaran informasi

melalui media sosial dan massa, serta diadakan program atau kegiatan yang

sasarannya adalah pria karena memiliki peran penting dalam proses pengambilan

keputusan dalam ber-KB

---

ABSTRACT

Some factors affecting unmet need are age, education, number of children still

alive, age of marriage, residence, knowledge of family planning, and employment

status of respondent, husband's attitude toward family planning, use family

planning ever, economic activity and life welfare index. The cross sectional

research method using EUS sample is 1249 people. The results showed the unmet

need status of KB province of Banten 12.00%. Most of respondents get good

service to KB by 66,2%. There was a significant correlation between family

planning services with unmet need status for non-family planning group for nonhealth

reasons (95% CI 2.3-47.6). It is suggested to increase the quality and

quantity of health workers, field officers, and health cadres in order to disseminate

information through social media and mass, and held programs or activities whose

target is male because it has an important role in the decision-making process in

family planning."

"

Berdasarkan hasil laporan SDKI, angka unmet need KB di Indonesia pada tahun 2012 berada pada angka 11,4% menjadi 10,6% di tahun 2017. Berdasarkan SDKI 2017, angka unmet need Jawa Barat adalah 11% dan angka unmet need KB Sulawesi Selatan berada angka 14.4%. Tingginya angka unmet need menimbulkan berbagai macam permasalahan diantaranya adalah kehamilan yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan aborsi yang tidak aman dan berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu dan bayi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui determinan kejadian unmet need KB pada wanita kawin di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Desain studi yang digunakan adalah cross-sectional dengan sampel wanita usia 15-49 tahun berstatus kawin/tinggal bersama pasangan. Penelitian ini meggunakan uji chi-square dan regresi logistik untuk menggambarkan kekuatan hubungan antar variabel. Hasil penelitian ini yaitu angka unmet need KB Jawa Barat adalah 10.3% dan angka unmet need KB Sulawesi Selatan adalah 14%. Hasil analisis multivariabel menunjukkan variabel yang memiliki odds ratio terbesar untuk unmet need KB di kedua provinsi adalah dukungan pasangan [AOR=5]. Wanita yang tidak mendapat persetujuan dari pasangan untuk menggunakan kontrasepsi memiliki kemungkinan lima kali lebih tinggi untuk mengalami unmet need KB. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat harus diprioritaskan lewat pendekatan pasangan/ peran pria dalam program KB.

---

Based on the Indonesian Demographic and Health Survey, the percentage of unmet need for family planning in Indonesia namely at 11.4% in 2012 to 10.6% in 2017. Meanwhile, based on IDHS 2017, the unmet need for West Java is 11% and the unmet need for family planning in South Sulawesi is 14.4%. The high rate of unmet need raises various kinds of problems including unwanted pregnancies, causing unsafe abortions and contributing to high maternal and infant mortality rates. This research was conducted with the aim of knowing the determinants of the incidence of unmet need for family planning among married women in West Java and South Sulawesi. The study design that is used in this study is cross-sectional with a sample of women aged 15-49 years who were currently married/living with a partner. This study uses the chi-square test and logistic regression to describe the strength of the relationship between variables. The results of this study are the unmet need for family planning in West Java is 10.3% and the unmet need for family planning in South Sulawesi is 14%. The results of the multivariable analysis showed that the variable that had the greatest odds ratio for unmet family planning needs in the two provinces was spousal support [AOR=5]. Women who do not receive consent from their partners to use contraception are five times more likely to experience unmet need for family planning. The family as the smallest unit of society must be prioritized through the male partner/role approach in family planning programs.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kebutuhan KB yang tidak terpenuhi untuk penjarangan dan pembatasan kelahiran di Indonesia. Data yang digunakan adalah Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012, PDRB 2011 dan PODES 2011. Analisisnya menggunakan regresi multinomial logit. Hasil penelitian menunjukkan jumlah anak masih hidup, umur, pendidikan, kunjungan ke fasilitas kesehatan, PDRB dan interaksi antara indeks kekayaan dan akses signifikan mempengaruhi Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi untuk penjarangan kelahiran. Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi untuk pembatasan kelahiran signifikan dipengaruhi oleh jumlah anak masih hidup, umur, daerah tempat tinggal, kunjungan ke fasilitas kesehatan, interaksi antara indeks kekayaan dengan akses.

---

The objective of this study is to assess determinant of unmet need for spacing and limiting services in Indonesia. The data used in this papes are from results of Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS) 2012, Gross Domestic Regional Product (GDRP) 2011 and PODES 2011. The analysis using multinomial logit regression.

The results of this paper shows number of living childen, age, education, visit to health services, GDRP, and the interaction among wealth index and access are found as main determinant of unmet need for spacing. Unmet need for limiting are affected by number of living childen, age, place of residence, visit to health services, and the interaction among wealth index and access."

"Target RJPMN 2015-2019 terhadap kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) yaitu sebesar 9,9 persen belum tercapai, seperti terlihat pada hasil SDKI 2017 terhadap unmet need sebesar 10,6 persen. Unmet need merupakan salah satu faktor penyebab kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi yang tidak aman yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian maternal. Untuk meningkatkan kesehatan ibu, termasuk keluarga berencana perlu untuk mengatasi masalah keberdayaan perempuan (women's empowerment) yang merupakan tujuan ke lima Sustainable Development Goals (SDG's), yaitu mencapai kesetaraan gender dan keberdayaan perempuan. Penelitian ini bertujuan mempelajari hubungan antara keberdayaan perempuan serta variabel demografi dan sosial ekonomi terhadap unmet need di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data SDKI 2017. Unit analisisnya adalah perempuan usia subur umur 15-49 tahun yang berstatus kawin/hidup bersama serta memiliki kebutuhan terhadap KB dengan observasi berjumlah 26.249 individu. Kategori unmet need adalah unmet need penjarangan dan unmet need pembatasan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi logit biner dan multinomial logit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat dari lima komponen keberdayaan perempuan berpengaruh signifikan secara statistik terhadap semua kategori unmet need. Keempat komponen tersebut, yaitu partisipasi kerja perempuan, tingkat pengetahuan, partisipasi pengambilan keputusan rumah tangga, dan kepemilikan aset. Partisipasi kerja perempuan, tingkat pengetahuan, dan kepemilikan aset berpengaruh negatif terhadap unmet need. Sedangkan partisipasi pengambilan keputusan rumah tangga mempunyai pengaruh positif terhadap unmet need. Sementara itu, pandangan pemukulan terhadap istri tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap semua kategori unmet need. Faktor demografi dan sosial ekonomi memberikan pengaruh pada unmet need, namun tidak semua variabel berpengaruh signifikan pada semua kategori unmet need. Umur, jumlah anak masih hidup, dan pulau tempat tinggal berpengaruh terhadap semua kategori unmet need. Daerah tempat tinggal hanya berpengaruh terhadap unmet need penjarangan dan total unmet need. Pendidikan suami berpengaruh terhadap unmet need penjarangan dan unmet need pembatasan. Kunjungan petugas KB hanya signifikan berpengaruh pada unmet need penjarangan, sedangkan perempuan yang melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan hanya signifikan berpengaruh pada unmet need pembatasan.

---

The 2015-2019 RJPMN target of unmet need for family planning at 9.9 percent has not been achieved, since the results of the 2017 IDHS on unmet need was 10.6 percent. Unmet need is one of the factors causing unwanted pregnancy and unsafe abortion which can cause morbidity and maternal death. To improve maternal health, as well as family planning, it is necessary to address the issue of women's empowerment which is the fifth objective of the Sustainable Development Goals (SDG's) that covers gender equality and women empowerment. This study aims to study the relationship between women's empowerment, demographic and socioeconomic variables on the unmet need in Indonesia. This study uses data from the 2017 IDHS. The unit of analysis is women at childbearing age-aged 15-49 who were married/living together and had a need for family planning with observations totaling 26,249 individuals. The unmet need is categorized into unmet need for spacing and unmet need for limiting. The analytical methods used are binary logit regression and multinomial logit. The results showed that four of the five components of women's empowerment had a statistically significant effect on all categories of unmet need. These four components, namely women's work participation, level of knowledge, participation in household decision making, and asset ownership. Women's work participation, level of knowledge, and asset ownership negatively affect unmet need. Whereas participation in household decision making has a positive effect on unmet need. Meanwhile, attitude toward wife-beating has no significant effect on all categories of unmet need. Demographic and socioeconomic factors influence the unmet need, but not all variables have a significant effect on all categories of unmet need. Age, number of living children, and region of residence affect all unmet need categories. The place of residence only affects the unmet need for spacing and total unmet need. Husband's education influences unmet need for spacing and unmet need for limiting. Visit by family planning field workers only has a significant effect on unmet need for spacing, while women who visit health facilities only have a significant effect on unmet need for limiting."

"Unmet need KB di Indonesia belum mencapai target khususnya di Pulau Kalimantan. Penurunan unmet need KB dapat mencegah kematian ibu. Adanya desentralisasi menuntut pemerintah daerah membuat kebijakan kesehatan seperti program KB. Analisis spatio-temporal dibutuhkan untuk menyelidiki unmet need KB yang berguna untuk memantau program KB. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pola spasial dan faktor faktor yang mempengaruhi unmet need KB tahun 2018-2021 di tingkat Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan, Indonesia. Studi ekologi dilakukan pada 56 Kabupaten/kota di Pulau Kalimantan pada tahun 2018-2021. Data berbentuk agregat dan bersumber dari Laporan Pengendalian dan Pelayanan Kontrasepsi BKKBN, Buku Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Website Dewan Jaminan Sosial Sistem Informasi Terpadu. Analisis data dengan menggunakan Geographically Temporal Weighted Regression. Hasil penelitian menunjukkan Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Kota Tarakan, Bontang, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur konsisten berada pada klaster I (High-high) pada tahun 2018-2021. Pemodelan unmet need KB yang didapatkan pada tingkat Kabupaten/kota di Pulau Kalimantan selama 2018-2021 adalah kemiskinan, pendapatan, non cakupan JKN, rasio praktik bidan mandiri, rasio faskes KB pemerintah, rasio faskes KB swasta, rasio penyuluh KB dengan nilai adjusted R square sebesar 46,06%. Kemiskinan berpengaruh dalam meningkatkan unmet need KB di 43 Kabupaten/Kota (76,8%) di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Non cakupan JKN berpengaruh dalam meningkatkan unmet need KB di 35 Kabupaten/kota (62,5%) di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Rasio praktik bidan mandiri, rasio faskes KB pemerintah dan rasio faskes KB swasta berpengaruh terhadap unmet need KB tetapi belum dapat menurunkan unmet need KB di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018- 2021. Rasio penyuluh KB berpengaruh dalam menurunkan unmet need KB di 22 Kabupaten/kota (39,3%) di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan kepada SKPD-KB di Kabupaten/kota untuk memprioritaskan program KB pada penduduk miskin dalam menurunkan unmet need KB dengan mendekatkan program KB seperti pelayanan KB dan penyuluhan KB khususnya pada Kabupaten/kota yang konsisten tergolong kemiskinan tertinggi selama 2018-2021, yaitu Kapuas Hulu, Melawi, Kayong Utara, Paser, Kutai Barat, Kutai Timur, Mahakam Ulu dan Bulungan.

---

Unmet need for family planning in Indonesia has not yet reached the target, especially on the island of Kalimantan. Reducing the unmet need for family planning can prevent maternal deaths. Decentralization requires local governments to create health policies such as family planning programs. Spatio-temporal analysis is needed to investigate unmet need for family planning which is useful for monitoring family planning programs. The aim of this research is to determine the spatial patterns and factors that influence the unmet need for family planning in 2018-2021 at the district/city level on the island of Kalimantan, Indonesia. Ecological studies were carried out in 56 districts/cities on Kalimantan Island in 2018-2021. Aggregate data is used and comes from the BKKBN Contraception Control and Services Report, the Central Statistics Agency (BPS) Publication Book and the Social Security Council's Integrated Information System Website. Data analysis using Geographically Temporal Weighted Regression. Poverty has an influence in increasing the unmet need for family planning in 43 districts/cities (76.8%) on Kalimantan Island, Indonesia during 2018-2021. Non-coverage of JKN has an influence in increasing the unmet need for family planning in 35 regencies/cities (62.5%) on Kalimantan Island, Indonesia during 2018-2021. The ratio of independent midwife practices, the ratio of government family planning health facilities and the ratio of private family planning health facilities have an influence on the unmet need for family planning but have not been able to reduce the unmet need for family planning on the island of Kalimantan, Indonesia during 2018-2021. The ratio of family planning instructors has an influence in reducing the unmet need for family planning in 22 districts/cities (39.3%) on Kalimantan Island, Indonesia during 2018-2021. Based on the results, it is recommended for SKPD-KB in districts/cities to prioritize family planning programs for the poor in reducing the unmet need for family planning by bringing family planning programs closer together such as family planning services and family planning counseling, especially in districts/cities which consistently have the highest poverty level during 2018-2021 namely Kapuas Hulu, Melawi, North Kayong, Paser, West Kutai, East Kutai, Mahakam Ulu and Bulungan."